Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V APEKSI regional Kalimantan yang digelar di Kota Banjarbaru. Muskomwil V ini diselenggarakan di salah satu Hotel Berbintang di Kota Banjarbaru pada Rabu (7/12), dan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno.

Sekedar diketahui, Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan membahas terkait pembangunan infrastruktur guna menunjang Ibu Kota Negera (IKN) di Kalimantan dan penunjukkan Ketua APEKSI Regional Kalimantan periode 2022-2025.

Gubernur Kalimantan Selatan melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suparno mengatakan, untuk menunjang IKN di Kalimantan Timur, Provinsi Kalsel harus siap sebagai pintu gerbang IKN ini.

“Tema yang diangkat pada Muskomwil V asosiasi APEKSI regional Kalimantan kali ini adalah APEKSI dimasa transisi dan peran dalam pembangunan ibu kota. Tema ini sangat relevan dikarenakan sejalan dengan arah pembangunan di Provinsi Kalimantan,” ucap Suparno.

Dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, sehingga kota maupun kabupaten di Kalimantan harus bisa bersinergi dan berperan aktif, terhadap kemajuan pembangunan nasional. Sehingga mampu memetakan dan memaksimalkan potensi daerah di wilayah masing masing, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

“Dengan adanya APEKSI ini, dapat menjadi sinergi semua pemerintah kota di Kalimantan dapat berjalan baik, serta kerjasama dan silaturahmi antar Wali Kota bisa terjalin dengan baik, pembangunan kota semakin merata,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, Muskomwil V merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi dan kajian mendalam terhadap isu strategis. Sehingga diharapkan semua agenda Muskomwil V dapat berjalan lancar dan sukses, serta menghasilkan masukan dan rekomendasi sesuai tema, yakni APEKSI dimasa transisi.

“Dari Muskomwil ini, kita bisa menyokong IKN di Kalimantan dengan beberapa program yang sudah disepakati bersama. Jangan sampai kita sebagai tuan rumah hanya sebagai penonton, tetapi juga harus ikut bersiap untuk menyambut IKN,” ucap Aditya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah menyampaikan, pihaknya mendukung penuh Muskomwil V APEKSI regional Kalimantan, di Kota Banjarbaru.

APEKSI adalah suatu wadah bagi Kota – Kota di Kalimantan untuk saling bersinergi, bersama – sama memantapkan tujuan dan berkolaborasi dalam hal berbagai tantangan isu strategis dan mencari jawaban untuk masa depan. topik yang dibahas pada Muskomwil V APEKSI regional Kalimantan di Banjarbaru ini, yakni pembangunan infrastruktur, sehingga kota-kota di Kalimantan, dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ibu kota negara baru.

“Kami mengharapkan para pengurus APEKSI regional Kalimantan, dapat memperjuangkan aspirasi daerah untuk diperjuangkan ke Pemerintah Pusat. Sehingga pembangunan daerah – daerah regional Kalimantan akan berkesinambungan dengan Ibu Kota Negara (IKN),” harap Fadliansyah.

Muskomwil V APEKSI dimasa transisi tersebut, selain dihadiri Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, dan Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, juga dihadiri Walikota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Khairul, Walikota Bontang Provinsi Kaltim Basri Rasie, Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, Sekda Kota Samarinda Provinsi Kalteng Hero Mardanus, Staff Ahli Kota Singkawang, Asisten Walikota Balikpapan, serta seluruh Kepala SKPD Lingkup Kota Banjarbaru. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai, tingginya biaya non bahan pokok menjadi penyebab inflasi.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (7/12) menjelaskan, pada November 2022, Kalsel mengalami inflasi tahunan (year on year) yang masih tinggi, yaitu 7,06 persen, meski sudah turun lebih rendah dibandingkan inflasi Oktober 2022, penyebab inflasi didorong tingginya harga atau biaya non bahan pokok (bapok).

“Penyumbang inflasi ini seperti biaya transportasi, rekreasi keluarga, olahraga, BBM, dan tarif PDAM,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, berdasarkan data BPS Kalsel menunjukkan, dalam tiga bulan terakhir, berhasil mengendalikan harga bahan pokok, melalui upaya pemenuhan ketersediaan pasar murah pengawasan dan inspeksi, penyebabnya sejak Januari – November terjadi inflasi diatas satu persen, khususnya di tiga kabupaten dan kota.

“Data BPS menunjukkan Kalsel sulit keluar dari angka inflasi tujuh persen, sekalipun empat bulan terakhir ini Kalsel deflasi,” jelasnya

Birhasani berharap, TPID Kalsel ke depan juga memfokuskan perhatiannya kepada upaya pengendalian non bapok, sehingga terjadi keseimbangan antara upaya pengendalian bapok dengan non bapok.

“Kita berharap partisipasi aktif pihak-pihak yang menangani masalah itu,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan petikan dari Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) APBN tahun 2023, kepada pengguna anggaran di Kalimantan Selatan, pada Rabu (7/12) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Penyerahan ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2023, dan juga menjadi rangkaian acara penyerahan DIPA dan TKD oleh Presiden, Joko Widodo di istana negara pada 1 Desember 2022 lalu.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah menjelaskan, alokasi APBN untuk provinsi Kalsel tahun 2023, adalah sebesar 31,38 trilyun rupiah. Tumbuh sebesar 9,28 persen dibanding alokasi tahun 2022.

“Belanja pemerintah pusat untuk Kementrian/Lembaga dialokasikan sebesar 8,12 trilyun rupiah, dan TKD sebesar 23,62 trilyun rupiah. Belanja pemerintah pusat mengalami penurunan 3,20 persen, namun sebaliknya untuk TKD justru naik 14,43 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) pada beberapa kabupaten penghasil,” papar Sulaimansyah.

Sulaimaniyah menambahkan, alokasi TKD tahun 2023 pada seluruh pemerintah daerah mengalami kenaikan signifikan, dengan kenaikan tertinggi berada di kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan.

“TKD 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Tujuannya adalah mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian daerah,” tutupnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, kembali menyampaikan pesan khusus Presiden, Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk provinsi Kalimantan Selatan.

“Kepala daerah harus memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing – masing secara detil, dan mempercepat realisasi belanja. Mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 tidaklah mudah,” pesan Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.

Kepada pimpinan satuan kerja/SKPD, Gubernur juga mengingatkan agar segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran, sesuai dengan rencana kegiatan.

“Selain bekerja cepat dan responsif, pengguna anggaran juga harus mengendepankan aspek akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.

Pada acara yang sama, Gubernur Kalsel juga memberikan apresiasi atas prestasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan belanja Kementrian/Lembaga maupun TKD. Apresiasi itu berupa penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Pemda yang memperoleh opini WTP tahun 2021. Selain itu, diserahkan pula penghargaan kinerja terbaik atas pelaksanaan anggaran tahun 2022, dan pemerintah daerah terbaik dalam kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Triwulan III tahun 2022. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, memulai peletakan batu pertama masjid raya Syech Muhammad Arysad Al-Banjari, disusul oleh para alim ulama, Forkopimda Kalsel serta Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Rabu (7/12).

Masjid yang terletak dikawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru ini, dibangun dilahan seluas kurang lebih 11,75 hektare dengan luas bangunan 4.650 m2 dan diperkirakan mampu menampung 3.000 jamaah.

Pembangunan masjid akan dimulai tahun 2023 mendatang. Progresnya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan.

“Kita berharap kaum muslimin dan muslimat di Kalsel mendoakan mudah-mudahan dapat selesai sesuai dengan harapan kita bersama,” pesan Sahbirin.

Masjid yang menggunakan ulama tersohor “Datu Kalampayan” ini diakui Sahbirin, atas dasar kesepakatan para ulama Banua.

“Semoga masjid ini monumental, kalau di Banjarmasin ada masjid raya yang dinamakan dengan kitab karangan beliau yakni Sabilal Muhtadin, dan disini atas kesepahaman para ulama dan habaib kita namakan masjid raya Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari,” ungkapnya.

Dilengkapi dengan kolam hampir separuh luas lahan, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan mengatakan, pembangunan masjid milik Pemprov Kalsel ini menelan biaya kurang lebih Rp 243 miliar menggunakan sistem anggaran multiyears tracking atau lebih dari 1 tahun.

“Ini kita bangun secara bertahap, pada tahap kedua di tahun 2023 pembayarannya kurang lebih Rp 80 miliar sementara di tahun 2024 sebesar Rp 41 miliar,” bebernya.

Solhan menyebut masjid ini akan berkonsep tropis agar memaksimalkan angin dan cahaya alami masuk ke dalam bangunan. Sehingga mampu memangkas penggunaan energi listrik.

Selain itu Solhan mengaku konsep bangunannya juga akan mengadaptasi nilai budaya dengan ciri khas yang kuat guna menjadikan semua ikon keagamaan tidak meninggalkan akar budaya.

“Pembangunan masjid akan menggunakan perpaduan Rumah Limas dengan simbol burung enggang yang bertengger di atas pohon hayat,” paparnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Demi membantu penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Selatan (Kalsel), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalsel meluncurkan program ZMART, beasiswa BAZNAS dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, di gedung Idham Chalid Setda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (6/12).

Sedikitnya ada 100 ZMART atau saudagar BAZNAS yang dilaunching pada kegiatan tersebut.

Pimpinan BAZNAS RI, Saidah Sakwan mengatakan, peluncuran ini menjadi bagian penting untuk ikut membantu kebijakan Pemprov Kalsel untuk segera menurunkan angka kemiskinan.

Saidah mengaku pihaknya akan melakukan pendampingan mulai dari infrastruktur penjualan, manajemen logistik dan kapasitas building kepada para saudagar BAZNAS.

“Saya berharap dengan pendampingan yang dilakukan melalui dana zakat, maka para penerima zakat (mustahik) ini akan secepatnya keluar menjadi pemberi zakat (muzakki),” ucapnya.

BAZNAS juga melakukan perbaikan 50 rumah tidak layak huni di Kalsel yang diberikan kepada mustahik agar kualitas kehidupan mereka bisa layak dan sehat.

Sementara dari program beasiswa diberikan 50 mahasiswa di Kalsel.

“Beasiswa ini menjadi simpul percepatan generasi muda agar bisa naik kelas dari mustahik menjadi muzakki,” tuturnya.

Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mendukung program RTLH dan ZMART yang dilakukan BAZNAS. Apalagi menurutnya, bantuan ini sangat diperlukan untuk pengendalian inflasi saat ini.

“Kita berharap penerima bisa memanfaatkan secara baik, apalagi pedagang kecil ini dibina dari produsen langsung ke distributor sehingga memangkas rantai pasok, dan  pendapatan pengusaha semakin meningkat,” ujarnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus berlangsung, baik di pusat hingga daerah. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan (Kalsel) yang melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai bermasalah ke DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (6/12).

Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Muhammad Yogi Ilmawan dalam orasinya mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan ke DPRD Kalsel yaitu menuntut DPRD Kalsel untuk menyatakan sikap secara tegas menolak pengesahan Rancangan KUHP Bermasalah dan menuntut DPRD Kalsel untuk mendesak DPR RI mencabut atau menghilangkan pasal-pasal bermasalah.

“Menuntut DPRD Kalsel untuk mendesak DPR RI menunda pengesahan Rancangan KUHP bermasalah secara keseluruhan sampai DPR RI serta stakeholder terkait melakukan Pengkajian Ulang Draft Rancangan KUHP,” tegasnya.

BEM se-Kalsel juga menyatakan terus mengawal RKUHP yang telah resmi disahkan menjadi UU oleh DPR RI, dalam rapat paripurna di Senayan Jakarta, berbarengan waktunya dengan aksi unjuk rasa.

Sementara, usai menemui mahasiswa, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas, mengatakan pihaknya telah menyalurkan aspirasi mahasiswa tentang penolakan RKUHP ke DPR RI pada 6 Juni 2022 lalu dan DPRD Kalsel menjembati pembatalan RKUHP bermasalah.

“Ada 14 pasal yang krusial, sehingga kita minta usulkan agar pasal-pasal itu dikoreksi kembali atau jika mungkin pasal itu dicabut,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Suripno, setelah ada tuntutan mahasiswa kali ini jadi bertambah ketimbang penolakan RKUHP yang pertama, sehingga totalnya sebanyak 34 pasal yang dinilai bermasalah untuk diusulkan dibatalkan dalam RKUHP.

“Setelah kita berdiskusi dengan mereka, kita kemudian mengakomodir 34 pasal itu untuk menjadi tuntutan Kalsel pembatalan RKUHP,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

TABALONG – Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong ke-57 di Halaman Pendopo Bersinar pada Selasa (6/12) pagi.

Dalam kesempatan ini, Wagub H Muhidin menyampaikan permohonan maaf Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (Paman Birin) yang tidak bisa berhadir, yang kemudian menyampaikan sambutan tertulisnya.

Pada puncak harjad itu, Wagub Muhidin menyampaikan, momentum hari jadi Tabalong, dapat semakin memantapkan seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama membangun Tabalong yang lebih maju dan menyejahterakan.

Lebih lanjut Muhidin menyampaikan, tema yang diangkat pada hari jadi ini, yaitu Kerja bersama wujudkan Tabalong sebagai serambi depan Kalimantan Selatan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) sangat relevan dan selaras dengan arah pembangunan Kalsel.

“Mari kita bersama-sama, bergerak, untuk mewujudkannya,” ajaknya.

Wagub H Muhidin juga mengapresiasi, atas segala capaian maupun prestasi yang diraih kabupaten Tabalong.

Selanjutnya, Muhidin memberikan penghargaan kepada SMPN 1 Jaro sebagai Sekolah adiwiyata Tingkat Provinsi, kemudian SDN 15 Belimbing yang meraih penghargaan Adiwiyata Nasional, serta penghargaan kepada Nakes Teladan Tingkat Provinsi, Kategori Dokter atas nama dr. Dian EfrIannisa Tanjung Sari.

Sementara Bupati Tabalong Anang Syakhfiani mengatakan, Kabupaten Tabalong terus mempersiapkan diri menjadi serambi depan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Ayo kita kerja bersama untuk wujudkan Kabupaten Tabalong sebagai serambi depan di Kalimantan Selatan,” ajaknya.

Kegiatan ini juga dihadiri Anggota DPR RI, Syaifullah Tamliha, Anggota DPD RI, Habib Hamid Abdullah, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Danrem 101/Antasari beserta perwakilan anggota Forkopimda Provinsi Kalsel.

Turut hadir juga para Walikota/wakil walikota dan Bupati/Wakil Bupati se Kalsel, para mantan Bupati/Wakil Bupati Tabalong, para mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Anggota Forkopimda Kabupaten Tabalong, pimpinan instansi vertikal Tabalong.

Turut hadir juga, para pimpinan perguruan tinggi di Kalsel, seperti Rektor ULM, Rektor Universitas Terbuka.

Tidak ketinggalan, sejumlah Kepala SKPD lingkup Provinsi Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dilaksanakan di SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan selatan, pada Selasa (6/12).

Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini diwarnai oleh pentas seni yang ditampilkan oleh para penyandang disabilitas. Sekitar 238 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari berbagai SLB Kabupaten/Kota di Kalsel, ikut merayakan peringatan HDI dengan mengenakan kostum profesi, seperti kostum polisi, Perawat, Dokter, hingga pemuka agama.

Peringatan ini dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Husnul Khatimah.

Dalam sambutan gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang dibacakan Husnul Khatimah, disampaikan pihaknya mengapresiasi kepada seluruh jajaran pengajar, terutama kepala sekolah SLB kab kota dan provinsi, yang sangat tangguh dan dalam menghadapi anak anak disabilitas yang memerlukan kesabaran ekstra. Para orang tua yang memiliki anak disabilitas merupakan orang tua yang sangat luar biasa, dikarenakan dapat mendidik anak anak mereka seperti anak anak biasa.

” Pada periode pertama gubernur telah membuat Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang perlindungan penyandang disabilitas. Saya ingin mereka mendapatkan akses yang sama baik akses kependudukan, lapangan pekerjaan dan lain-lain,” ucap Husnul.

Ia menambahkan, pihaknya mengharapkan para penyandang disabilitas, dapat mendapatkan akses yang sama dengan masyarakat lainnya, baik akses kependudukan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Peringatan disabilitas merupakan bentuk perhatian nyata dan kepedulian. Cukup banyak program di Kalsel yang berpihak pada penyandang disabilitas. Namun tantangannya kini yakni kemampuan untuk menerapkan aturan perlindungan hak disabilitas dengam sebaik-baiknya, karena program harus disertasi dengan aksi dan penerapan

“Bagi saya peringatan ini bukan hanya kepatuhan dunia dalam forum PBB, tapi juga bentuk perhatian kita pada penyandang disabilitas,” Lanjut Husnul.

Pemerintah Provinsi Kalsel pun mengapresiasi seluruh jajaran pengajar dan kepala sekolah SLB kabupaten kota dan provinsi di Kalsel, yang tangguh dan hebat, karena menghadapi anak disabilitas dibutuhkan kesabaran ekstra.

“Atas nama Pemprov Kalsel kami mengucapkan selamat hari disabilitas, kepada disabilitas di seluruh wilayah di Kalsel,” ucap Husnul.

Ia juga memastikan, jika tak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan lainnya. Dikarenakan Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik baiknya, karena itu penyandang disabilitas tidak boleh patah semangat.

Sementara itu, Kepala SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalsel Rosita Sari mengharapkan, agar semua penyandang disabilitas bisa saling mendukung untuk mengantarkan anaknya ke bangku sekolah.

“Banyak anak disabilitas meraih prestasi meskipun latar belakang mereka jauh dengan anak normal,” ucap Rosita.

Untuk diketahui, pada perayaan HDI tahun 2022 ini, penyandang disabilitas juga menerima bantuan penunjang disabilitas dari Gubernur Sahbirin Noor, berupa kursi roda dan tongkat netra. Diketahui sebelumnya, atas prestasi dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memberikan penghargaan nasional kepada Gubernur Kalsel Paman Birin. Penghargaan nasional itu diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah kepada Paman Birin melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Irfan Sayuti di Jakarta pada Senin (21/11) lalu. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU –  Menteri Agraria Tata dan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, meminta program prioritas nasional Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) di Kalimantan Selatan agar dipercepat dan selesai sesuai target di tahun 2025.

Permintaan tersebut disampaikan Hadi saat meresmikan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Selasa (6/12).

Pemerintah menargetkan bisa mensertifikasi sejumlah 126 juta bidang tanah di tanah air pada 2025. Di Kalsel sendiri, dari laporan yang diterimanya, banyak tanah hasil pembebasan di Kalsel masih belum terdaftar.

“Kita ingin di tahun 2025 (sertifikat) di Kalsel sudah lengkap, segera lakukan pendataan sampai proses sertifikasi, ” ujarnya.

Demi mewujudkan hal itu, Hadi menyebut kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu dilakukan untuk merealisasikan program PTSL.

Salah satunya melalui dana hibah seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah Laut.

“Termasuk juga, kita terus mendata tanah-tanah eks transmigrasi di seluruh wilayah Kalsel ini,” tuturnya.

Khusus untuk tanah eks transmigrasi, Hadi mengaku akan mencari terobosan dan ide yang tepat agar masyarakat yang menempati lahan eks transmigrasi memiliki kepastian hukum berupa hak atas tanah.

“Sehingga mereka disamping memiliki aset, juga memiliki akses perbankan untuk membangun UMKM,” bebernya. (SYA/RDM/RH)