Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengrajin sasirangan di Banua ini, maka Dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Pelatihan Pewarnaan Alami Kain sasirangan Se Kalimantan Selatan, di Gedung Dekranasda Kalimantan Selatan, Rabu (31/8).

Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan Raudatul Jannah Sahbirin Noor diwakili Ketua Harian Dekranasda Kalimantan Selatan Mahyuni membuka secara langsung pelatihan tersebut.

“Dengan adanya pelatihan pewarnaan alami sasirangan ini, maka para pelaku industri kain sasirangan di Provinsi Kalimantan Selatan ini, memiliki keperdulian terhadap lingkungan,” ucap Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Mahyuni.

Mengingat, lanjutnya, pewarnaan alami ini lebih ramah lingkungan. Begitu juga dengan ketersediaan bahan baku alami cukup tersedia di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pelatihan ini diikuti perwakilan pengrajin sasirangan yang ada di 13 Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Pewarnaan Alami Kain Sasirangan Dekranasda Kalimantan Selatan Siti Hasanah mengatakan, pewarna alami ini lebih disukai pasar nasional serta internasional, oleh karena itu pengrajin sasirangan di Kalimantan Selatan diminta menggunakan pewarna alami tersebut.

“Dilaksanakan pelatihan pewarnaan alami kain sasirangan ini, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi para pengrajin sasirangan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Mengingat, lanjutnya, saat ini pewarnaan alam lebih disukai oleh pasar nasional maupun internasional.

“Oleh karena itu, para pengrajin kain sasirangan di Provinsi Kalimantan Selatan diminta, untuk menggunakan Pewarnaan Alami untuk produk kain sasirangan mereka tersebut. Untuk memenuhi selera pasar saat ini,” ucap Siti Hasanah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan salah satu pertimbangan SMKN didorong berstatus BLUD karena pada saat ini ada banyak SMKN yang telah melakukan praktik-praktik kerja industri yang tentu saja dapat memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kejuruan yang dilaksanakan di SMKN tersebut yang biasanya yang dapat memberikan pendapatan bagi sekolah.

“Agar pendapatan ini dapat digunakan kembali oleh sekolah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SMKN maka status sekolah ini harus segera diubah menjadi BLUD karena jika tidak diubah statusnya maka dana yang dihasilkan dari layanan jasa yang diberikan ini, statusnya tidak jelas,” katanya kepada wartawan, Selasa (30/8).

Oleh karena itu, lanjut Firman, pihaknya melakukan studi komparasi ke SMKN 27 Jakarta dalam rangka studi komparasi untuk mematangkan persiapan sembilan sekolah di Kalsel yang rencananya ditetapkan statusnya menjadi BLUD. Menurutnya, SMKN 27 Jakarta sudah hampir 4 tahun berstatus menjadi BLUD yang tentu saja memiliki pengalaman cukup panjang untuk dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan BLUD sekolah di Kalsel.

“Apa yang menjadi tujuan dari BLUD itu sudah sangat jelas terlihat di SMKN 27 Jakarta dimana mereka sudah memberikan layanan jasa kepada pihak lain dan kemudian dana yang diperoleh dari layanan jasa tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Firman menilai hal tersebut sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah karena kalau bisa terlaksana dengan baik maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak lagi sepenuhnya bergantung dari APBD setempat.

“Akan tetapi sekolah dapat menyelenggarakan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas sekolah itu dengan menggunakan dana yang diperoleh dari layanan jasa yang diberikan oleh sekolah,” terangnya

Untuk diketahui, Pemprov Kalsel melalui Disdikbud sedang mempersiapkan beberapa SKMN yang akan menjadi BLUD yaitu SMKN 2 Banjarmasin, SMKN 3 Banjarmasin, SMKN 4 Banjarmasin, SMKN 5 Banjarmasin, SMKN 2 dan SMKN 3 Banjarbaru, SMKN 1 Martapura, SMKN 2 Amuntai serta SMK PP Negeri Pelaihari. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pembukaan Pelatihan dasar untuk CPNS golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, serta golongan II angkatan 7 sampai dengan 16 ini, dilaksanakan di aula BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (31/8).

Dalam sambutannya, sekretaris daerah provinsi kalsel roy rizal anwar menyampaikan, dirinya mengharapkan seluruh peserta diklat CPNS dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik mungkin, untuk diterapkan kedepannya. proses untuk menjadi PNS sangatlah sulit dari tahun ke tahun, untuk itu, peserta diklat yang sudah lulus CPNS diharapkan, dapat menjadi pelayanan masyarakat yang baik.
“Manfaatkan sebaik mungkin diklat ini, maknai sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara. Proses awal CPNS sangatlah sulit dari tahun ketahun,” ungkap Roy.

Roy menambahkan, pihaknya meminta kepada seluruh CPNS lingkup Provinsi Kalsel, untuk bersungguh sungguh dalam menerapkan kewajiban pegawai negeri, dikarenakan pegawai negeri harus menjalankan amanat rakyat sebagai tempat pelayanan terdepan dan terbaik. Saat CPNS menentukan untuk menjadi PNS, maka mereka harus menjalankan kewajiban, yang sudah tertuang didalam amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Saya meminta peserta CPNS untuk tidak memandang Diklat CPNS sebagai formalitas, namun harus mengikuti sungguh – sungguh untuk mengoptimalkan tata organisasi Pemerintahan, para peserta diklat harus menyadari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengikuti sejumlah aturan – aturan kepegawaian,” tutup Roy.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan diklat calon pegawai negeri sipil (CPNS). golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, serta golongan II angkatan 7 sampai dengan 16 ini, diikuti sebanyak 720 CPNS, yang terdiri dari 280 CPNS golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, dan 440 CPNS golongan II angkatan 7 sampai dengan 16. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Diharapkan dapat membuka peluang investasi perusahaan-perusahaan besar di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Raperda tersebut, Siti Nortita Ayu Febria kepada wartawan, Selasa (30/8).

Wakil Rakyat yang akrab disapa Tatum ini mengungkapkan dari hasil konsultasi Pansus ke Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, pihak BKPM mendukung pembentukan Raperda Tentang Perizinan Berusaha.

“Kami ingin meminta masukan dari BKPM terhadap Raperda ini. Dari BKPM menyampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan dari anggota Pansus yang sudah diakomodir bahwa boleh saja aturan-aturan yang ingin ditambahkan itu dimasukkan ke dalam Perda dan BKPM sangat mendukung pembentukan Raperda Perizinan Berusaha,” katanya.

Ditambahkan Tatum, Pansus berharap dengan adanya Perda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini nantinya dapat membuka peluang investasi dari perusahaan-perusahaan besar di Kalsel.

“Kami berharap dengan adanya Perda Perizinan Berusaha yang berbasis OSS dapat memberikan kemudahan-kemudahan perizinan serta masuknya perusahaan-perusahaan penyangga untuk Kalsel dengan menyuntikkan investasi di provinsi kita,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Investasi atau BKPM RI, Senin (29/8/2022). Pansus yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila diterima Perwakilan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi BKPM, R Leidy Novanda. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Tim sepak bola Paman Birin All Star yang dikapteni Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengalahkan tim sepak bola Bank Kalsel dengan skor 4 gol tanpa balas dalam laga eksibisi, di Lapangan Murjani, Banjarbaru, Selasa (30/8).

Dalam laga tersebut, Gubernur akrab disapa Paman Birin berhasil mencetak satu gol. Sementara 3 gol lainnya disarangkan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Komandan Lanal Banjarmasin dan Danrem 101 Antasari.

Laga eksebisi itu sekaligus menutup Turnamen Sepak Bola Paman Birin Thropy Cup V 2022 U-40 antar kelurahan se kota Banjarbaru yang dimenangkan tim dari kelurahan Loktabat Utara melalui drama adu penalti, dalam laga final melawan kelurahan Loktabat Selatan.

“Selamat atas kemenangan yang telah diraih oleh tim Loktabat Utara,” ucap Paman Birin sembari menyerahkan piala kemenangan, didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.

Kemenangan ini merupakan kali kedua berturut-turut dari kesebelasan Loktabat Utara.

Kepala Dispora Kalsel, Hermansyah, menilai hal ini menunjukkan tekad dan semangat para pemain masih sangat besar untuk mempertahankan juara meski di usia yang sudah tidak muda.

“Ini sesuai dengan apa yang diinginkan Gubernur kita, yakni selalu semangat dalam berolahraga,” tuturnya.

Sementara itu tim pelaksana, Pengayom Bayu Aji, mengaku bersyukur atas kesuksesan turnamen kelima yang diikuti 16 kelurahan se kota Banjarbaru ini.

“Alhamdulillah selama kurang lebih dua pekan pelaksanaan dan hari ini final berjalan sukses,” ungkapnya.

Mewakili panitia, Bayu sangat berterima kasih kepada Gubernur Kalsel Paman Birin, dan antusias masyarakat terutama para peserta turnamen.

Ia membeberkan, pihaknya akan merancang pertandingan yang lebih besar pada Turnamen Paman Birin Trophy ke VI 2023 mendatang.

“Kita akan rancang untuk se-Banjarbakula, semoga bisa terlaksana,” bebernya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pembagian bantuan Set Top Box (STP) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) bisa tepat sasaran.

Harapan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, Selasa (30/8).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan dari informasi yang didapatkan saat Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke Direktorat Jenderal Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia pada Jum’at (26/8/2022) disebutkan bahwa Kalsel mendapatkan sekitar 45.133 unit STB untuk tahap pertama yang dibagikan kepada RTM di 13 kabupaten dan kota.

“Pemerintah telah menyiapkan 1 juta unit STB. Sementara penyelenggara multipleksing berkomitmen menyediakan kurang lebih 4 juta unit STB,” katanya.

Menurut Rachmah, hasil kunjungan ke Kementerian Kominfo ini akan menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPRD Kalsel untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota di Kalsel.

“Hal ini dapat menjadi bahan kami untuk monitoring ke kabupaten/kota,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah memberlakukan televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) sejak 30 April 2022. ASO dilakukan secara bertahap dan rencananya akan mencapai 100 persen pada 2 November 2022. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Kurang lebih satu bulan lagi, perhelatan akbar MTQ Nasional ke-29 digelar di Bumi Lambung Mangkurat. Tepatnya pada 10-19 Oktober 2022. Sebagai tuan rumah, tentu tidaklah heran jika Kafilah Kalimantan Selatan, ditargetkan mampu meraih posisi juara umum.

Target juara umum itu, kembali disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, saat Kafilah Kalsel melakukan try out MTQ Nasional XXIX, di Madrasah Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Qur’an Martapura, kabupaten Banjar, pada Selasa (30/8).

“Menjadi juara umum adalah target yang realistis, melihat kiprah dan prestasi Kafilah Kalsel diberbagai gelaran MTQ tingkat nasional,” ujar Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.

Paman Birin meyakini, dengan kerja keras, dan persiapan yang matang Kafilah Kalsel dapat meraih prestasi tertinggi pada MTQ Nasional nanti.

“Try out ini juga menjadi ajang uji mental bagi Kafilah Kalsel, untuk dapat bersaing dengan kafilah lainnya dari seluruh Indonesia. Jika ada kekurangan pada saat ujicoba ini, saya harapkan dapat diperbaiki pada pelatihan berikutnya,” harapnya.

Selanjutnya Gubernur berpesan, agar Kafilah Kalsel terus berlatih dengan tekun, dan tetap menjaga kesehatan dan performa terbaik, sehingga dapat tampil maksimal dan memberikan prestasi terbaik bagi Kalsel.

Sementara itu di tempat terpisah, kepada Abdi Persada FM, Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Kalsel, Ahmad Bugdadi mengatakan, ajang try out ini menguji konsentrasi para peserta, agar tetap dapat fokus selama pertandingan.

“Tampil di depan ribuan orang, dan dinilai langsung, bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk itu perlu kesiapan mental, agar peserta tetap dapat fokus pada hafalan atau bacaan Al Qur’an. Dengan begitu, target prestasi terbaik sesuai harapan Paman Birin, dapat tercapai,” ujar Bugdadi.

LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, sejak 25-31 Agustus 2022, melakukan pelatihan terpadu kepada 57 anggota terbaik dari Kafilah Kalimantan Selatan. Pelatihan dilakukan secara intensif di bawah pengawasan pelatih berpengalaman, di salah satu hotel berbintang di kota Banjarbaru.

“Ini adalah pelatihan kedelapan terhitung sejak tahun 2021. Setelah ini akan ada pelatihan lanjutan, dengan 54 orang terbaik, hasil seleksi pada pelatihan kali ini,” tutup Bugdadi. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Perkembangan inflasi di beberapa daerah di Indonesia yang secara nasional, Kabupaten Kotabaru, masuk dalam deretan tersebut. Bahkan Indeks Harga Konsumen (IHK) kini berada dikisaran 6,65 persen. Bahkan tercatat mengalami inflasi diatas target 2022.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, menuturkan, dampak pemicu terjadinya inflasi di daerah itu dikarenakan adanya kenaikan komoditi seperti cabai rawit, bawang merah dan ikan tongkol. Sedangkan penyebab lainnya dipengaruhi oleh angkutan udara dan rokok kretek.

“Ini menjadi perhatian kita semua, kalau dilihat dari Januari – Juli 2022 andil untuk inflasi beberapa daerah di 20 kota se Indonesia memang berasal dari beberapa komoditi kebutuhan pokok dan tarif transportasi udara,” ujarnya dalam penyampaian secara virtual pada kegiatan rakoor nasional singkronisasi program inflasi bersama Menko Marves dan Mendagri, di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (30/8) siang.

Pemicu lainnya lagi yang menyebabkan inflasi di 20 daerah termasuk Kotabaru, sebut Margo, juga melibatkan kebutuhan pangan, penggunaan energi dan bahan bakar rumah tangga.

“Termasuk premium, minyak goreng, bawang merah, cabai rawit (merah) dan angkutan udara. Artinya apabila tidak mau terjadinya inflasi secara besar-besaran harus dapat mengendalikan lima komoditas yang disebutkan,” ungkapnya.

Sesuai arahan Mendagri Tito Karanvian, secara khusus Pemerintah Provinsi Kalsel tentu turut berkewajiban untuk bisa menekan sekaligus mampu menurunkan inflasi ini. Meski hanya berada didalam satu daerah yakni Kotabaru. Namun, angka tersebut sangat perlu diwaspadai.

Menyikapi itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengungkapkan, bakal memasukkan isu inflasi tersebut ke dalam daftar program skala prioritas kepala daerah agar dapat diselesaikan.

“Baik berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel,” ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, akan mengeluarkan Belanja Tak Terduga (BTT) apabila diperlukan dalam mengentaskan inflasi di Kalsel.

“Penanganannya sama seperti pandemi COVID-19 sebenarnya. Untuk program jangka pendeknya bagi pemda tadi soal cabai merah dan bawang merah, tentu dapat melibatkan TNI/Polri untuk kepentingan masyarakat melalui menanam yang dapat dimulai di pekarangan rumah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Imam Subarkah, mengungkapkan, selain Kabupaten Kotabaru, Tabalong serta Kota Banjarmasin ternyata juga tercatat ikut mengalami inflasi.

“Beberapa program tadi dapat mencegah dan menekan angka inflasi. Tentu, kami akan turut mendukung Pemprov Kalsel dalam melakukan pengendalian tersebut,” jelasnya. (RHS/RDM/RH)

BALI – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam Panitia Khusus atau Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM mengharapkan, Raperda yang mereka bahas kelak menjadi Perda, dapat terlaksana (aplikatif).

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM, Noor Fajri kepada wartawan, Senin (29/8).

Menurutnya, agar Raperda tersebut menjadi aplikatif maka Pansus memerlukan banyak masukan sebagai pengayaan materi dalam pembahasannya.

“Sebagai salah satu upaya pengayaan materi untuk kesempurnaan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM tersebut, kami melakukan studi komparasi ke Provinsi Bali,” jelasnya.

Dalam studi komparasi ke “Pulau Dewata” tersebut, lanjut Fajri, Pansus bertemu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Bali untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang kegiatan mereka sebagai bahan perbandingan dalam membahas Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM.

“Dengan Perda itu nanti, kita berharap peran koperasi dan UMKM Kalsel lebih meningkat dalam menggerakkan roda perekonomian daerah atau ekonomi kerakyatan kita,” tambahnya.

Kunjungan kerja (Kunker) Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Kalsel yang dilaksanakan pada 28-30 Agustus 2022 tersebut diikuti Anggota Pansus Raperda tersebut diantaranya Muhammad Yani Helmi, Muhammad Iqbal Yudiannoor, Habib Musa Assegaff dan Aris Gunawan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)