BANJAR – Pemerintah berkomitmen untuk turut mengawal penurunan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Pada momen peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 30 di Kalsel diharapkan setiap daerah mampu menekan laju pertumbuhan angka stunting.
Penyerahan penghargaan dari Kepala BKKN RI Hasto Wodoyo kepada Pemprov Kalsel dalam rangka menekan dan menggencarkan program stunting di daerah
Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan, mengungkapkan, saat ini prevalensi stunting di Kalsel sudah berada diangka 24,6 persen. Meski menurun, kerjasama yang baik setiap daerah harus benar-benar dijalankan
“Jadikan HARGANAS ke 30 ini menjadi momen untuk bersama-sama menekan lajunya pertumbuhan stunting di Kalsel,” ujarnya saat membacakan isi sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam acara Hari Keluarga Nasional ke 30 tingkat Provinsi Kalsel, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kamis (27/7).
Penyerahan pengharagaan dari BKKN RI bagi daerah kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program stunting di Kalsel
Ia menekankan program yang tengah digencarkan setiap daerah dapat benar-benar dijalankan secara maksimal.
“Tentu betapa pentingnya membangun ketahanan keluarga agar bebas dari stunting dengan memaksimalkan makanan bergizi bagi anak agar pencegahannya dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wadoyo, menyampaikan, saat ini pemerintah sedang gencarnya mengejar bonus demografi yang bertujuan untuk kemajuan negara.
“Kesempatan untuk bonus demografi hanya tinggal 13 tahun lagi dan sebenarnya tinggal 12 tahun lagi karena 2035 penduduk kita sudah banyak tua semuan,” bebernya.
Apalagi, kata dia, jumlah melahirkan juga berdampak semakin menurun apabila penanganan stunting tidak maksimal dilaksanakan oleh setiap daerah.
“Akhirnya generasi mudanya sedikit dan tuanya semakin banyak. Apalagi, kualitas pendidikan dan ekonomi yang didapatkan juga rendah ini sangat berbahaya. Maka dari itu, kita harus serius dalam menanganinya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan terpilih menjadi pilot project pelaksanaan program Griya Abhipraya (rumah harapan) oleh Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi Griya Abhipraya di kota Banjarmasin, pada Rabu (26/7) yang dibuka langsung Dirjen Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kemenkumham RI, Pujo Harinto. Turut hadir Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira.
Pokmas Lipas Griya Abhipraya berfoto bersama pejabat lingkup Kemenkumham dan Asisten I Pemprov Kalsel
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini, dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas), yang telah terbentuk di Bapas seluruh Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan.
Program pembentukan Griya Abhipraya ini, sebagai wadah pemberdayaan Pokmas Lipas sekaligus persiapan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Dimana wilayah Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah piloting pembentukan Griya Abhipraya tahun 2023.
Selanjutnya untuk membangun komitmen bersama dari Pokmas dan pemerintah daerah setempat dalam pembentukan Griya Abhipraya.
Kepada wartawan usai pembukaan rakor, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kemenkumham, Pujo Harinto menjelaskan, rakor bertujuan memberikan pendampingan kepada Bapas, Pokmas Lipas, pemerintah daerah serta stakeholder yang akan terlibat dalam kegiatan layanan Griya Abhipraya, untuk bersama-sama membuat kesepakatan terkait komitmen dalam penyediaan layanan, yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama. Perjanjian ini yang akan menjadi landasan bagi penetapan Griya Abhipraya pada Bapas Kelas I Banjarmasin.
“Harapannya, kegiatan ini juga menjadi wadah sekaligus sarana dalam menggali dan menciptakan peluang – peluang kolaborasi, terutama antara pemda, Bapas dan Pokmas Lipas yang kedepannya dapat menjadi pemantik bagi keterlibatan institusi pemerintah lainnya untuk berkolaborasi dan mengembangkan jejaring kerja melalui Griya Abhipraya,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengungkapkan, bahwa pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program ini, dan menyambut positif niatan baik jajaran Kementerian Hukum dan HAM, untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program ini.
“Dengan semangat gotong royong, kolaboratif, serta sinergitas, kami siap mendukung program ini. Dan kita masih ada waktu sekitar 3 tahun, sebelum KUHP tahun 2023 diterapkan yang menjadi dasar pelaksanaan Griya Abhipraya ini,” tutup Fajar.
Pada rakor ini, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin, dengan Pokmas Lipas, yang nantinya terlibat langsung mendampingi klien Griya Abhipraya. Yakni mereka yang menjalani masa hukuman percobaan, pembebasan bersyarat, untuk memudahkan kembali ke masyarakat. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang mengikuti pameran dalam Kalsel EXPO 2023, dapat memanfaatkan dengan menjalin Mitra Bisnis.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Selasa (25/7) mengatakan, saat ini tahapan yang dilakukan menjelang pelaksanaan Kalsel EXPO 2023, setelah terpilih Event Organizer (EO) yaitu pendaftaran peserta, biasanya diikuti oleh unsur Pemerintah Pusat, seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota se Indonesia, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan UMKM. Mengingat ajang pameran berskala Nasional, bahkan dapat menuju berskala Internasional, karena diikuti peserta salah satunya dari Negara Belanda.
“Kalsel EXPO ini merupakan agenda rutin, bukan hanya sekedar menjual dan memamerkan produk usaha,” ucapnya
Disampaikan Birhasani, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hendaklah menjalin mitra bisnis, karena bertemu dengan Pengusaha dari luar daerah. Sehingga, dapat membuka akses pasar secara Nasional dari produk asli Kalimantan Selatan.
“Dengan terjalin mitra bisnis, tentu semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh,” ungkapnya
Lebih lanjut Birhasani menambahkan, untuk stand dalam pameran Kalsel EXPO 2023 ini akan disediakan sebanyak 250 buah, terdiri dari Indoor dan Outdoor dengan harga bervariasi, yakni untuk Indoor didalam ruangan ber-AC satu buah standnya sebesar Rp. 17.500.000, kemudian Outdoor tergantung ukuran dari 5×5 Rp 11 juta, kemudian ukuran 3×3 Rp 7 juta dan stand Karnavil hanya Rp 5 juta. Para peserta boleh dua dan tiga kelompok usaha mikro kecil yang menempati satu stand tersebut.
“Saat ini bisa segera melakukan pendaftaran, agar memudahkan dalam memilih stand baik indoor atau outdoor,” tutupnya
Untuk diketahui, Kalsel EXPO tahun 2023, akan digelar selama lima hari mulai tanggal 30 Agustus – 3 September, bertempat di Lapangan Murjani kota Banjarbaru. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjasi Peraturan Daerah (Perda) dala Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Rabu (26/7).
Perda ini lahir atas kesadaran DPRD Provinsi Kalsel akan semakin menjamurnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Banua. Sehingga, dinilai penting untuk membuat payung hukum guna meregulasi dan melindungi hak-hak para pekerja kreatif di Banua.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel
Dalam laporannya, anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahas Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dewi Damayanti Said menyampaikan bahwa Perda ini juga merupakan mandat agar pemerintah hadir dalam konteks pengembangan dan dukungan kepada para pelaku ekonomi kreatif.
“Hadirnya Pemerintah Provinsi memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pembentukan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif di daerah,” kata Dewi.
Dewi menjelaskan bahwa ekonomi kreatif yang dimaksud mencakup 16 bidang usaha yaitu aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.
“Ekonomi kreatif tersebut diharapkan memiliki kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan,” tambah Dewi.
Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyatakan menyambut baik disetujuinya Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi Perda.
Ia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia khusus serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalsel yang terlah menyelesaikan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah.
Paman Birin, begitu Gubernur Kalsel akrab disapa, turut meyakini bahwa ekonomi kreatif memiliki peranan penting dan kedudukan yang strategis. Selain menjadi penopang ketahanan ekonomi masyarakat, sektor ini juga berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan inovasi, kreativitas, daya saing, serta penciptaan lapangan kerja di daerah.
“Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap industri ekonomi kreatif di provinsi ini. Namun, dengan berakhirnya status pandemi dan pengesahan peraturan daerah ini, kita memiliki momentum kebangkitan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah menjadi tangguh, mandiri, dan berdaya saing sebagai pilar pengembangan ekonomi kerakyatan,” tuturnya.
Paman Birin berharap peraturan daerah ini menjadi landasan hukum yang bersama-sama diakui oleh para pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas untuk bersatu padu dalam menjalankan langkah-langkah konkret demi menggerakkan roda ekonomi kreatif di Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, Pelayanan KB di perbatasan Borneo.
Suasana peninjauan Pelayanan KB di perbatasan Borneo
Kepada wartawan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, usai acara pada Rabu (26/7) mengatakan, kegiatan Pelayanan KB Perbatasan Borneo antara Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangka Harganas ke 30 tahun 2023. Ia berharap, dengan terlibatnya dua Provinsi ini, dapat meningkatkan efektivitas capaian program keluarga berencana dan sebagai rangkaian upaya penurunan angka stunting, menuju keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel
“Progam KB ini harus selalu digalakkan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, agar tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi,” katanya
Husnul menjelaskan, Pelayanan KB Perbatasan Borneo ini merupakan program kerja BKKBN, tentunya memerlukan kerjasama lintas sektoral, guna memaksimalkan hasil yang diraih, melalui kolaborasi tenaga kesehatan, organisasi non pemerintah dan pihak swasta, yaitu menyediakan layanan KB yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
“Kolaborasi dua provinsi ini memberikan layanan dan mengkampanyekan informasi, kepada masyarakat secara lebih luas sampai ke pelosok,” harapnya
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Ramlan menambahkan, kolaborasi bersinergi ini sangat besar manfaatnya, dengan komitmen dan kerja keras bersama, mampu mewujudkan keluarga yang sehat untuk Indonesia maju dan generasi yang tangguh serta berdaya saing.
“Kami upayakan angka stunting dapat mengalami penurunan secara signifikan,” tutupnya
Untuk diketahui, Pelayanan KB Perbatasan Borneo Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, didampingi Pejabat Bupati Kabupaten Batola, Mujiyat, dan Perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan serta unsur Forkopimda, berlokasi di Kantor Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. (RILIS-NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyerahkan secara langsung Trofi dan Hadiah Piala Paman Birin Cup 2023, kepada para juara Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Piala Paman Birin 2023 di Lapangan Futsal Mahligai Pancasila, Selasa (25/7) malam.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengatakan, penyerahan tropy ini sebagai bentuk apresiasi kepada para juara yang telah berhasil meraih juara pada event yang digelar oleh Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah Porwada 2023 berjalan lancar dan sukses,” ucapnya
Paman Birin sapaan akrabnya menjelaskan, momentum olahraga ini, bukan hanya berkompetisi dan bertanding meraih prestasi, tetapi sarana silaturahmi, untuk memelihara kekompakan, kebersamaan baik sesama wartawan maupun dengan mitra kerja wartawan dari Pemerintah dan Swasta. Ia berharap, Seksi Olahraga PWI Kalsel, mampu membentuk dan melahirkan atlet-atlet dari kalangan wartawan, yang siap berkompetisi dan berprestasi di even Porwanas akan datang.
“Saya minta, kekompakan dan kebersamaan wartawan dapat selalu terpelihara,” pintanya
Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi, menambahkan, pihaknya sangatlah mengapresiasi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang mendukung penuh dalam kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Tahun 2023. Selain juga pra UKW, Uji Kompetensi Daerah, Pendidikan dan memberikan bantuan lainnya. Hal itu karena Kepala Daerah bangga dengan peran media massa, atas kerjasama selama ini melalui pemberitaan.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi, didampingi Ketua SIWO Kalsel, Irwansyah
“Kami ingin para juara ini nantinya pada pekan olahraga wartawan Nasional, Kalsel dapat meningkatkan prestasi dan menorehkan medali,” tutup Helmie
Foto bersama para juara Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Trofi dan Hadiah Piala Paman Birin Cup 2023
Untuk diketahui, dalam kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Kalimantan Selatan 2023 telah berakhir pada Minggu 23 Juli, diikuti lebih dari 200 wartawan dari berbagai daerah di Kalsel. Porwada ini mempertandingkan tiga cabang olahraga yakni Futsal, Catur dan Esport, dan untuk Juaranya cabang Futsal Juara 1 diraih Polda Kalsel, kemudian cabang Esport untuk Mobile Lagend Juara Satu Tim Pejuang atas nama Edwan, Farid, Krisna, Aritonang, Dillah. Selanjutnya untuk kategori PES Juara 1 Iwan, dan cabang Catur Juara 1 Jimmy. Pemain Terbaik, Mawardi , Top Skor M Robby, Kiper Terbaik, Suhaimi, Pemain Favorit, Nina Megasari, Tim Fair Play, Forwadek, FW serta UMKM. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia menggelar, Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kerangka Peneguhan Integritas Kebangsaan, di Auditorium Mastur Jahri UIN Antasari Banjarmasin, Rabu (26/7).
Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menjelaskan, saat ini pihaknya menggelar seminar ini, karena pentingnya ideologi Pancasila, untuk para generasi muda, untuk lebih mengetahui lagi mengenai Ideologi Pancasila.
Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi
“Mahasiswa ini merupakan generasi Bangsa, penerus Idelogi Pancasila,” ungkap Yudian, kepada sejumlah wartawan.
BPIP RI ini, lanjutnya, memiliki tugas untuk merawat Pancasila, karena tanah air ini memiliki suku, agama, budaya, serta lainnya yang berbeda beda. Dengan adanya Ideologi Pancasila ini, sebagai pemersatu Bangsa, yang perlu dijaga dan dirawat bersama sama.
“Ideologi Pancasila ini perlu diteruskan kepada generasi selanjutnya,” ujar Yudian.
Oleh karena itu, tambahnya, BPIP RI mengunjungi daerah daerah di Tanah Air ini, untuk memberikan pemahaman tentang Ideologi Pancasila kepada masyarakat khususnya generasi muda.
Sementara itu, Rektor UIN Antasari Banjarmasin Mujiburahman mengatakan, UIN Antasari Banjarmasin terus berkembang dengan mahasiswa yang berjumlah ribuan.
“Sehingga kegiatan seminar ini sangat penting, untuk bersama menjaga pemersatu Bangsa tersebut. Karena UIN Antasari Banjarmasin memberikan dukungan terhadap peningkatan Ideologi Pancasila tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Peningkatan Ideologi Pancasila oleh BPIP RI.
Seperti yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutannya, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan
“Dengan digelarnya Seminar ini, untuk peneguhan integritas bangsa, yang digelar oleh UIN Antasari Banjarmasin, serta BPAP RI,” ucapnya.
Sehingga, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi setinggi-tingginya, atas digelarnya Seminar ini.
“Diharapkan seminar ini tidak hanya menjadi ajang berdiskusi dan merenungkan isu isi penting seputar Ideologi Pancasila, terapi juga menjadi momentum penting dalam memperkuat bersamaan dalam solidaritas menciptakan integrasi kebangsaan,” ujarnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Kalsel berpeluang besar terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Terlebih, pemerintah pusat menilai provinsi ini mampu mendorong sektor perekonomian baru melalui energi listrik ramah lingkungan (non emisi karbon).
Peneliti BRIN dan TU Delft, Muhammad Indra Alifsat, mengakui, Kalsel cukup potensial dalam hal pengembangan energi berbasis ramah lingkungan.
“Kami dari TU Delft dan BRIN bekerjasama dengan ITB bahwa audiensi yang dilaksanakan tadi diterima sangat baik oleh Pemprov Kalsel tentu pembahasannya tadi pengembangan EBT zero emisi atau non emisi karbon,” ujarnya usai melakukan audiensi dan ekspos potensial pengembangan EBT di Kalsel, di ruang pertemuan Sekdaprov Kalsel, Rabu (26/7).
Ekspos potensi Pengembangan EBT di Kalsel oleh Perwakilan BRIN dan TU Delft, M Indra Alifsat di ruang pertemuan Sekdaprov Kalsel, Rabu (26/7)
Ia menjelaskan, pertemuan itu lebih memprioritaskan pencanangan program energi ramah lingkungan yang sekiranya cocok dikembangkan di Kalsel. Termasuk dibahasnya potensi suplai listrik melalui rencana proyek pembangunan PLTB dan PLTS.
“Tujuan utamanya adalah Net zero emission dan enginering for zero carbon emission yang nantinya program ini dapat mempengaruhi perekonomian ketenagalistrikan di Kalsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, mengungkapkan, sangat mendukung adanya upaya BRIN, TU Delft dan ITB dalam menciptakan program udara bersih (non emisi) yang ada di Kalimantan Selatan.
“Ini merupakan kerjasama yang baik antara TU Delft dengan Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan audiensi sekaligus ekspos potensi pengembangan EBT di Kalsel itu juga turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana beserta dari perwakilan Dinas ESDM Kalsel, Nazruddin Alhaidar selaku Kabid Energi. (RHS/RDM/RH)
ARAB SAUDI – Upaya Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi selama lebih satu dekade untuk mengirim daging kambing Dam ke Indonesia mulai terwujud. Untuk kali pertama, 3.000 daging kambing Dam petugas dan jemaah haji siap dikirim ke Tanah Air.
Daging ini dikemas dalam 6.000 boks. Daging tersebut dikirim dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ukaisyah dengan peti kemas menggunakan jalur laut melalui pelabuhan di Jeddah Saudi Arabia.
Prosesi pengiriman daging Dam jemaah haji ke Indonesia
Kepala Daerah Kerja Makkah, Khalilurrahman mengatakan bahwa daging-daging tersebut diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 18 Agustus 2023.
“Kita telah menyaksikan prosesi pengemasan dan pengiriman daging Dam jemaah haji dan petugas untuk dimasukkan ke dalam kontainer. Daging itu diberangkatkan ke pelabuhan di Jeddah. Rencananya pada Rabu akan diberangkatkan dari Jeddah ke Indonesia,” jelas Khalil di Makkah, pada Selasa (25/7).
Menurutnya, PPIH Arab Saudi tahun ini berhasil menghimpun 3.166 kambing Dam. Semuanya dipotong di RPH Ukaisyah. Namun, daging yang dikirim ke Indonesia hanya 3.000 ekor kambing. Selebihnya akan dibagi di daerah terdekat di Makkah.
“Targetnya 18 Agustus akan sampai di Indonesia. Kemudian di bawa ke Solo, Jawa Tengah dan diolah oleh PT Global Utama Indonesia untuk menjadi makanan siap saji berupa rendang,” sebutnya.
Dijelaskan Khalil, daging kambing Dam ini dikirim masih dengan tulangnya. Sesampai di Solo, dagingnya akan dipisahkan dari tulang untuk kemudian diolah menjadi rendang. Setiap satu ekor kambing akan menjadi 20 pouch rendang dengan ukuran 150 gr.
“Jadi diperkirakan akan dihasilkan 60.000 pouch rendang dari daging kambing Dam petugas dan jemaah haji yang terkumpul,” ujarnya.
Khalilurrahman memperkirakan daging rendang itu sudah bisa dibagikan pada awal September kepada fakir miskin di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia berharap, upaya ini bisa ikut membantu program pemerintah dalam pencegahan stunting. Penerima daging ini didasarkan pada data fakir miskin dari Badan Amil Zakat Nasional.
“Inovasi ini telaksana berkat dukungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Badan Amil Zakat Nasional,” tegasnya.
Ini juga merupakan inovasi perhajian yang butuh dukungan semua pihak. Tahun depan diharapkan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) juga bisa mengarahkan jemaah dalam pembayaran Dam mereka. Sehingga, ibadah haji tidak hanya memberikan nilai personal tapi juga bermanfaat bagi masyarakat di Tanah Air. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Bincang Bareng Media (BBM) pada Selasa (25/7) sore, di Aula Rektorat 2 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Puluhan media cetak dan elektronik, hadir pada kegiatan yang dihadiri langsung Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo tersebut.
Seluruh wartawan peserta BBM berfoto bersama jajaran pimpinan BI Kalsel
Dalam pemaparannya, Wahyu menjelaskan, bahwa penyesuaian Merchant Discount Rate (MDR) QRIS bertujuan meningkatkan layanan kepada pedagang dan pengguna QRIS.
“Sejak awal peluncurannya tahun 2019, BI telah mengenakan MDR QRIS sebesar 0,7 persen. Per April 2020, BI membebaskan kelompok pedagang usaha mikro (UMI) dari pengenaan MDR, sebagai respons atas kondisi ekonomi yang tengah lesu akibat pandemi,” papar Wahyu di hadapan puluhan wartawan
Namun kemudian, menurut Wahyu, mulai 1 Juli 2023, MDR QRIS kembali dikenakan untuk UMI dengan tarif sebesar 0,3 persen. Tarif MDR tersebut, lebih rendah dibanding tarif MDR saat awal peluncuran QRIS. Tarif MDR QRIS yang dikenakan kepada UMI juga lebih rendah dibanding golongan lainnya, yaitu usaha kecil (UKE), usaha menengah (UME), dan usaha besar (UBE) sebesar 0,7 persen; serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Layanan Umum (BLU), dan Public Services Obligation (PSO) sebesar 0,4 persen.
Selain itu, kata Wahyu, tidak semua tarif MDR QRIS disesuaikan. Merchant QRIS kategori Government to People (G2P) seperti bansos, People to Government (P2G) seperti pembayaran pajak, paspor, dan donasi sosial nirlaba tetap dikenakan tarif MDR sebesar 0 persen alias nihil.
“MDR QRIS ini dialokasikan kepada ke industri penyedia jasa pembayaran agar pelayanan QRIS kepada masyarakat bisa lebih baik,” tambahnya
Wahyu mengatakan, masih banyak yang belum tahu, bahwa di balik satu transaksi QRIS, ada banyak penyedia jasa pembayaran yang terlibat. Mulai dari penerbit (issuer), acquirer, lembaga switching, lembaga services, hingga lembaga standar.
Berdasarkan data BI, secara nasional, per Mei 2023, ada 35,8 juta pengguna QRIS, 26,1 juta merchant QRIS. Sebanyak 95,87 persen merchant QRIS merupakan pelaku UMKM. Dalam setahun terakhir, volume dan nominal transaksi QRIS juga tumbuh signifikan, secara berturut-turut sebesar 152 persen dan 175 persen. Di Kalsel sendiri, sudah ada 454.986 pengguna QRIS.
Untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, Wahyu menjelaskan, dalam waktu dekat BI Kalsel akan menyelenggarakan Festival Antasari 2023 bertema “Banua Go Digital”, selama Agustus-Oktober 2023.
Rangkaian acara terdiri dari seminar luring ihwal transaksi non tunai, webinar perlindungan konsumen, dan lain-lain. Wahyu juga menyebutkan, ada dua kegiatan lain yang akan diselenggarakan BI Kalsel dalam waktu dekat. Yakni Program Akselerasi UMKM berorientasi Ekspor (Pamor Borneo) pada Agustus 2023, dan seminar internasional ekonomi hijau pada September 2023.
Melanjutkan capaian apik tahun sebelumnya, Pamor Borneo 2023 terdiri dari berbagai rangkaian. Mulai dari pameran produk UMKM unggulan se-Kalimantan, business matching penjualan dan pembiayaan dengan aggregator dan lembaga keuangan, business counselling, workshop, dan talk show pengembangan UMKM, travel mart yang turut menghubungkan pelaku pariwisata.
“Di samping itu, ada pula one-on-one meeting dengan pelaku usaha dan investor, diseminasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kalimantan, dan dimeriahkan pagelaran seni dan budaya khas Kalimantan,” jelas Wahyu.
Untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau, seminar internasional ekonomi hijau bertajuk “Advancing Green Initiatives for the Sustainable Kalimantan Through Action and Collaboration” juga akan diselenggarakan.
Menurut Wahyu, diperlukan reformasi struktural menuju “The New Kalimantan” yaitu Kalimantan Baru yang bukan hanya mengandalkan sektor ekstraktif melainkan juga mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Bincang Bareng Media kali ini tergabung dan merupakan penutup rangkaian kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi yang rutin diselenggarakan BI Kalsel. Diseminasi menghadirkan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri, serta Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi sebagai narasumber, bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel.
Suasana saat kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Kalsel di ULM
Dalam diseminasi tersebut, Wahyu memandang penting hilirisasi guna meningkatkan perekonomian Kalsel. Prospek inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran 3%±1% (yoy), dibarengi kerja keras BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). (RIW-BIKalsel/RDM/RH)
