Kategori: Provinsi Kalsel

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) kembali menyapa konstituennya, guna melaksanakan Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper), bertempat di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (20/6).

Menjadi bahan sosialisasi kali ini adalah Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah hari ini kita berada di tengah masyarakat. Ini merupakan bentuk konsistensi sebagai wakil ketua komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan untuk menyampaikan perda nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu) ini.

Selain itu, Paman Yani juga menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat wajib pajak tentang adanya pembebasan denda pajak oleh pemerintah provinsi dari Juli hingga September mendatang.

“Adanya pembebasan denda pajak ini merupakan kebijakan tepat yang diambil oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Karena ini akan menjadi hadiah bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena hampir semua masyarakat mempunyai kendaraan bermotor,” paparnya.

Adapun bagi wajib pajak yang taat, lanjutnya, juga akan mendapat pengurangan antara 2 hingga 4 persen.

Yani Helmi menyampaikan tentang banyaknya manfaat dari pembayaran pajak yang diwajibkan kepada masyarakat ini.

“Pajak ini tidak lain untuk membangun daerah. Jadi jalan, bangunan serta fasilitas umum lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan PKB/BBNKB Hariyadi, menjelaskan tentang pembebasan denda pajak ini, yakni pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari mendapatkan pengurangan 2 persen dari pokok pajak. Adapun pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 31 hari sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo mendapatkan pengurangan 4 persen dari pokok pajak.

“Sementara pajak kendaraan motor yang tertunggak 11 tahun ke atas mendapatkan pengurangan menjadi 10 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan. Sedangkan pajak kendaraan motor yang tertunggak 6-10 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 5 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan,” jelasnya

Adapun pajak kendaraan motor yang tertunggak 5 tahun, lanjut Hariyadi, mendapatkan pengurangan menjadi 3 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan. Kemudian pajak kendaraan motor yang tertunggak 4 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 2 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan.

“Sedangkan pajak kendaraan motor yang tertunggak 3 tahun mendapatkan pengurangan menjadi 1 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak berjalan,” terangnya.

Hariyadi pun mengaku optimis dengan adanya program ini untuk bisa meningkatkan minat masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotor nya. Terlebih dengan adanya bantuan dari Paman Yani selaku wakil rakyat yang membantu dalam sosialisasinya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam, Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mempersiapkan infrastruktur penunjang sebagai “Pintu Gerbang” IKN.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor,  mengatakan ada beberapa program prioritas yang sudah disampaikannya ke Menteri Perekonomian dan PUPR. Diantaranya yakni pembangunan jalan bebas hambatan (bypass) Banjarbaru-Batulicin.

Jalan yang mampu memangkas hingga separuh waktu perjalanan itu, menurutnya akan sangat dibutuhkan untuk menunjang distribusi logistik dari kawasan Metropolitan Banjarbakula ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Bumbu.

“Jalan itu jelas juga akan menunjang percepatan logistik ke IKN,” ujarnya.

Ariadi menginginkan agar pembangunan bypass mendapat bantuan dari Pusat. Sebab selama tiga tahun terakhir, ABPD yang dikeluarkan oleh Pemprov Kalsel diakuinya sudah lebih dari Rp 1 triliun untuk proses pembangunan jalan itu.

“Masih ada sekitar 50 Kilometer lagi, total biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya diperkirakan sekitar Rp 700 M,” ungkapnya, Senin (19/6).

Selain bypass itu, Ariadi menyebut, jembatan penghubung antara Pulau Laut dan Pulau Kalimantan juga jadi prioritas Pemprov Kalsel untuk mendukung distribusi perdagangan.

Jembatan yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 2 triliun itu, rencananya akan dibangun setinggi 21,45 meter dari permukaan laut.

“Kita sudah sampaikan pembangunan itu dalam Musrenbangnas. Semoga ada bantuan APBN supaya pembangunannya bisa dilanjutkan tahun 2024,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 77, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan bakti sosial peresmian Program Bedah Rumah dan Bantuan Sosial 500 paket sembako, untuk warga Kelurahan Pangeran, Kota Banjarmasin, Senin (19/6).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke 77, yang dilaksanakan secara serentak di Tanah Air. Termasuk di Kota Banjarmasin.

“Bantuan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat ini di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Andi, bakti dan Bantuan Sosial ini merupakan bentuk keperdulian Polri terhadap, masyarakat yang kurang mampu.

“Dipilihnya Kota Banjarmasin, karena didaerah ini tercatat memiliki kawasan ekstrim miskin,” ucapnya.

Sehingga, tambah Andi, dengan adanya kegiatan yang berdasarkan arahan Kapolri ini, dapat membantu warga kurang mampu di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan, apresiasi terhadap bantuan bedah rumah kepada warga di Banua ini.

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Khatimah mengatakan, dengan adanya bakti sosial yang digelar oleh pihak Kepolisian ini, tentunya program tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dukungan yang diberikan dalam bentuk koordinasi, bersinergi, dalam pemberian data data warga yang layak, mendapat bantuan tersebut,” ujarnya.

Data yang diberikan tersebut, diambil dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kegiatan di Kota Banjarmasin ini, diberikan bantuan sosial untuk 10 rumah warga, yang diperbaiki. Hingga menjadi layak huni. Serta 500 paket sembako kepada warga kurang di Kelurahan Pangeran. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Mencermati maraknya praktik jurnalisme yang mengabaikan kode etik dan code of conduct atau kode perilaku, maka diperlukan kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam mengawal dan menjaga marwah serta martabat pers oleh kalangan masyarakat pers sendiri.

Karena itu, para pimpinan/ketua organisasi perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers di Kalsel bersepakat membentuk satu wadah bersama. Kesepakatan itu dirumuskan dalam pertemuan bersama yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Desember 2022.
Pertemuan tersebut menyepakati pembentukan sebuah wadah bersama bernama Konsorsium Pers Banua.

“Kami ingin menyatukan visi dan misi yang dirumuskan menjadi kesepahaman bersama. Karena itu, para ketua organisasi konstituten Dewan Pers di Kalsel bersepakat membentuk satu wadah bersama yaitu Konsorsium Pers Banua,” ujar Ketua Serikat Media Siber (SMSI) Kalsel, Anang Fadillah, dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM, Senin (19/6),

Adapun organisasi pers yang tergabung dalam Konsorsium Pers Banua adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasiona Indonesia (PRSSNI) Kalsel. Rencananya Konsorsium Pers Banua akan dideklarasikan pada Kamis, 22 Juni 2023, bertempat di ruang seminar Gedung FISIP ULM.

Kegiatan deklarasi ini juga ditandai dengan Dialog Nasional dengan tema “Pemilu Cerdas dan Pers Bermartabat, Melawan Hoax dan Disinformasi untuk Marwah Banua.” Hadir sebagai keynote speaker Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dan narasumber Ketua KPU Kalsel Andi Tenri serta Dekan FISIP ULM Prof Budi Suryadi.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel, Milhan, berharap hadirnya Konsorsium Pers Banua bisa menjaga kemerdekaan pers dengan menjunjung tinggi prinsip aturan UU Pers dan kode etik serta kode perilaku.

“Sebagai masyarakat pers, kita harus membangun kebersamaan di kalangan jurnalis dan perusahaan pers dari berbagai platform media dalam satu wadah bersama,” ujar Milhan.

Jurnalis senior di Kalsel ini menambahkan, diperlukan peningkatan kapasitas, integritas, dan intelektualitas masyarakat pers di Kalsel melalui penguatan program pendidikan dan pelatihan bersama.

“Semua itu bisa diwujudkan secara bersama melalui wadah ini,” katanya.

Kepengurusan Konsorisum Pers Banua ini sendiri bersifat kolektif dengan status yang setara. Karena itu, bentuk kepengurusan berupa presidium yang dibantu oleh pelaksana fungsi administrasi.

“Kami bersepakat tidak ada aturan yang sifatnya tertulis seperti aturan dasar organisasi. Kepengurusannya kolektif dengan keputusan tertinggi adalah musyawarah. Semua ikut terlibat, karena ini merupakan wadah bersama,” jelas Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie.

Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalsel, Dina Qomariah, berharap hadirnya Konsorsium Pers Banua bisa memperkuat peran masyarakat pers di Kalsel untuk memberikan kontribusi melalui pemberitaan yang berkualitas.

“Semoga pers di Kalsel bisa menjadi pilar demokrasi dalam menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang, serta menjadi mitra bagi semua stakeholder dalam mewujudkan Kalsel yang lebih sejahtera,” katanya.

Ketua PRSSNI Kalsel, Sukma HA juga berharap hadirnya wadah bersama ini bisa saling melengkapi dari semua platform media pers di Kalsel.

“Sehingga tak ada lagi yang merasa lebih baik dari yang lain. Semua sama, apapun medianya adalah masyarakat pers. Jadi, dari pers dan untuk masyarakat pers sendiri,” ujarnya.
(PWI.KALSEL-RDM/RH)

TANAH BUMBU – Guna menjaring aspirasi masyarakat serta mengetahui secara pasti keinginan konstituen nya, Minggu (18/6) Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) kembali melaksanakan reses di Kabupaten Tanah Bumbu, kali ini di RT 02 di Desa Gunung Besar serta di RT. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat.

Beberapa hal menjadi bahan yang disampaikan Paman Yani, seperti menjaga persatuan menjelang pemilihan umum serta kriteria memilih pemimpin yang mengerti dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Hari ini kita kembali berada di tengah masyarakat. Terasa lebih bermakna karena hari ini berasa bersama perkumpulan keluarga besar Manggarai atau PKBM,” ujarnya.

Paman Yani menyebut, PKBM merupakan keluarga, mengingat jalinan kebersamaan sudah terpatri sejak lama secara sosial kemasyarakatan.

“Domisili saya kan di sini, sehingga setiap kegiatan baik sosial maupun keagamaan saya sering hadir. Bagi saya PKBM adalah bagian dari solusi dan keberagaman budaya dan etnis di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua PKBM, Rudy mengatakan Paman Yani sudah menjadi bagian dari keluarga jauh sebelum menjabat. Hal ini berdasarkan kebersamaan yang terjalin baik sejak lama.

“Beliau ini tinggal disini, dekat dengan kita. Sehingga sudah menjadi saudara bagi kami secara prinsip. Apalagi Paman Yani sering membantu kami saat ada kesulitan,” tuturnya.

Rudy menambahkan, akan terus mendukung setiap langkah Paman Yani, karena kinerjanya yang sudah terlihat dan selalu hadir di tengah masyarakat. Terutama yang selama ini dirasakan masyarakat Manggarai yang ada di Tanah Bumbu.

Menutup kegiatan reses yang dilaksanakan selama delapan hari, Paman Yani menyampaikan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah terserap. Terlebih menurutnya masih ada infrastruktur di Kabupaten Kotabaru yang belum memadai.

“Aspirasi masyarakat akan saya bawa dan suarakan. Karena reses adalah berkeliling, berkumpul, menyerap dan yang paling utama adalah ditindaklanjuti,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

KOTABARU – Guna menjaring aspirasi masyarakat serta mengetahui secara pasti keinginan konstituen nya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) kembali melaksanakan reses di Kabupaten Kotabaru, tepatnya di Desa Serongga dan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir, Sabtu (17/6).

Beberapa hal menjadi bahan yang disampaikan Paman Yani, dalam resesnya kali ini. Seperti menjaga persatuan menjelang pemilihan umum, hingga kriteria memilih pemimpin yang mengerti dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita kembali berada di tengah masyarakat. Karena memang sebagai wakil rakyat, saya harus datangi mereka dalam setiap kondisi. Tidak pada saat hendak minta dipilih saja. Karena bagi saya, jabatan adalah amanah,” paparnya.

Paman Yani juga menyebut, sebagai anggota dewan sudah seharusnya menjadi corong bagi suara masyarakat. Sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan menjadi solusi.

“Anggota dewan ini harus jadi bagian dari solusi. Sehingga harus ektra memahami aspirasi masyarakat. Kalau belum mengerti bagaimana berbuat maka berkonsultasi dengan yang lebih paham seperti dinas atau pihak terkait,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Pelajau Baru, Suhadi. Ia menaruh harapan besar terhadap anggota dewan agar mau datang dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Kami ini sering bingung, kemana harus mengadu. Sehingga dengan hadirnya Paman Yani ini memberikan solusi bagi kami,” ujarnya.

Ia menyebut, kebingungan dalam membuat proposal, tujuan, serta caranya sering dirasakan. Sehingga anggota DPRD yang lain juga sangat diharapkan dapat meniru gaya blusukan Paman Yani yang mau datang ke desa-desa terpencil seperti desanya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah Kemah Bela Negara (KBN) tingkat nasional tahun 2023.

Bertempat di Kiram Park, kabupaten Banjar, gelaran KBN akan berlangsung mulai 10-16 Juli 2023.

Menyambut gelaran event nasional dengan peserta dari seluruh provinsi se-Indonesia ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin mengajak semua stakeholder dan masyarakat, turut mensukseskan Kemah Bela Negara.

“Ayo, kita sukseskan Kemah Bela Negara tingkat nasional tahun 2023 di Banua kita,” ajak Paman Birin dalam siaran persnya yang diterima Abdi Persada FM pada Sabtu (17/6).

Disampaikan Paman Birin, penunjukan Kalsel sebagai tuan rumah harus seiring dengan pelayanan yang diberikan. Baik dari segi fasilitas kegiatan hingga keramahan panitia dan warga Kalimantan Selatan.

Paman Birin juga berharap, gelaran KBN ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya UMKM yang ada di Kalimantan Selatan.

Peserta KBN 2023 dengan jenjang umur 11-15 tahun ini, akan datang mulai 10 Juli. Total akan datang sekitar 1.700 peserta bersama para pendamping.

Sesuai rencana, berbagai kegiatan akan menyemarakkan kegiatan KBN 2023 setelah peserta datang pada 10 Juli 2023.

Seperti pada 11 Juli 2023 misalnya, peserta putri akan melakukan moving camp dari Tahura menuju puncak Tengger Tahura Sultan Adam melalui jalan Pangeran Suryanata dengan jarak tempuh sekitar 13,9 kilometer.

Sedangkan peserta putra akan melakukan olahraga permainan tradisional. Seperti Enggrang, Terompah Panjang, Gebuk Bantal, dan Tarik Tambang. Lalu juga ada Balogo, Sumpitan, Panahan Tradisional, Lari Balok, Hadangan serta Ketapel.

Pada 12 Juli, giliran peserta putra akan moving camp dengan rute yang sama dengan estimasi waktu sekitar 27 menit.

Untuk arah turun menempuh jaran 4,78 kilometer dari Puncak Tengger Tahura Sultan Adam menunju Sub Camp via Bukit Tirai Hujan untuk titik istirahat peserta diperkirakan memakan waktu 2 jam.

Agenda lainnya juga akan ada wisata penanaman mangrove untuk peserta putri (12 Juli) dan putra pada 13 Juli 2023.

Lalu juga ada kunjungan museum dan Perpustakaan Daerah (jumpa tokoh) pada 14 Juli.

Menariknya lagi, pada malam 12 Juli ke 13 Juli akan ada kegiatan 1 hari bersama TNI/Polri dan pada malam 14 Juli ke 15 Juli akan ada malam Bhineka Tunggal Ika.

Untuk menggaungkan rasa Bela Negara, setiap awal kegiatan pagi akan ada terompet yang diiringi mars bela negara. Begitu juga pada malam harinya, juga akan ada terompet diiringi mars atau lagu bela negara.

Pemprov dan Kwarda Pramuka Kalsel terus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung. Seperti sarana dapur umum, toilet, air bersih, kesehatan hingga penguatan sinyal ke pihak provider.

“Termasuk juga untuk LO (Liaison Officer) akan menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dan kita akan memberikan pelayanan terbaik untuk semua peserta,” tutup Gubernur. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Guna menjaring aspirasi masyarakat serta mengetahui secara pasti keinginan konstituen nya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) kembali melaksanakan reses di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Kelurahan tungakaran pangeran RT 16 serta di Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat.

Antusiasme masyarakat begitu terlihat sejak awal kedatangan. Hal ini terbukti dengan banyaknya warga yang meminta foto bersama sebelum dan sesudah pelaksanaan reses.

Beberapa hal menjadi bahan yang disampaikan Paman Yani, seperti menjaga persatuan menjelang pemilihan umum serta kriteria memilih pemimpin yang mengerti dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita kembali berada di tengah masyarakat. Karena memang sebagai wakil rakyat, saya harus datangi mereka dalam setiap kondisi. Tidak pada saat hendak minta dipilih saja. Karena bagi saya. Jabatan adalah amanah,” paparnya.

Paman Yani juga menyebut aspirasi masyarakat yang telah dan akan dilakukan pengawalan pada prosesnya, yakni pembangunan SMA di Batulicin sesuai dengan permintaan masyarakat pada penjaringan masyarakat beberapa waktu lalu.

Sementara itu, beberapa aspirasi masyarakat juga dijaring dalam reses ini. Seperti adanya salah satu anak yang ingin melanjutkan pendidikan usai lulus sekolah. Namun mempunyai keterbatasan dalam perekonomian.

“Ini ada satu anak, ingin melanjutkan pendidikan. Namun terkendala biaya. Nanti akan saya komunikasikan dengan Sekda atau Bupati untuk kemudian mendapatkan ayah angkat, atau bantuan,” ujarnya.

Paman Yani melanjutkan, pendidikan anak terutama masyarakat di Tanah Bumbu diharapkan dapat terjamin. Terlebih bagi mereka yang mempunyai keinginan tinggi.

Sementara itu, Nadia Aulia yang merupakan siswi tersebut berujar, ingin melanjutkan pendidikan di bidang farmasi sesuai dengan latarbelakang dan keinginannya.

“Semoga Paman Yani bisa membantu mencarikan beasiswa hingga S1 atau bahkan hingga menjadi Apoteker,” harapnya.

Turut serta dalam pelaksanaan reses ini pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel, seperti Kepala UPPD Samsat Batulicin, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Kepala Pelabuhan Batulicin, Kepala Pelabuhan Kotabaru, Direktur Abdi Persada FM serta lainnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Jemaah haji kuota tambahan Embarkasi Banjarmasin diberangkatkan hari ini, Jum’at (16/6) sore melalui bandara Internasional Syamsuddin Noor, menggunakan maskapai Garuda Indonesia Airlines, dengan nomor penerbangan GA 8118, pukul 18.15 WITA.

Jemaah haji kloter 18 ini, akan mendarat di Madinah pada Sabtu (17/6) dinihari pukul 02.00 WAS, dan direncanakan akan transit di Madinah selama satu hari sebelum nantinya diberangkatkan menuju Mekkah lewat jalur darat.

Sebanyak 242 orang dan 4 orang petugas kloter BDJ 18 yang merupakan jemaah kuota tambahan dan menjadi kloter paling heterogen ini, berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin selaku ketua PPIH embarkasi Banjarmasin, meminta agar jemaah menjaga kekompakan, apalagi jemaah haji kloter 18 merupakan kloter gabungan dengan jemaah yang paling heterogen.

“Jaga kekompakan dan kerjasama yang baik antar sesama jemaah dan dengan petugas, karena ini adalah kloter gabungan seluruh kabupaten/kota pada orovinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” pesan Tambrin pada sambutannya saat pelepasan kloter 18 di aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin.

Kepada jemaah haji, Tambrin mengimbau agar melakukan koordinasi secara berjenjang dari regu, rombongan dan kloter.

“Mudah-mudahan bisa dikoordinasikan semuanya,” harap Tambrin.

Masuk dalam gelombang 2 operasional penyelelengaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M, Tambrin meminta jemaah haji kloter BDJ 18 agar menahan diri untuk tidak melakukan ibadah sunnah dan mengutamakan ibadah wajib, mengingat kedatangan jemaah haji kloter BDJ 18 berdekatan dengan puncak haji atau yang lebih dikenal dengan Arafah, Mudzalifah dan Mina (Armuzna).

“Tolong ini diperhatikan, posisi kedatangan memasuki armuzna jadi tolong jaga tenaga dan kesehatan,” pesannya.

Selanjutnya Tambrin juga mengingatkan jemaah haji agar menjaga kesehatan dan menghindari paparan sinar matahari secara langsung dengan selalu memakai alas kaki dan pelindung diri.

Diantara 246 jemaah haji dan petugas kloter BDJ 18, yang termuda atas nama Elvianor Muslimin umur 18 tahun asal Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dan yang tertua atas nama Darjiah Saprah Nafiz umur 77 Tahun asal Tanah Laut, Kalimantan Selatan. (PPIH.EmbarkasiBanjarmasin-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Warga Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar mengusulkan adanya perbaikan akses jalan di desa setempat karena mengalami kerusakan.

Harapan itu disampaikan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mali-Mali, Muhammad Yusuf kepada wartawan, usai mengikuti kegiatan reses yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Isra Ismail, pada Jum’at (16/6).

“Kami mewakili warga desa Mali-Mali mengucapkan terimakasih kepada Pak Isra yang telah menggelar reses disini. Dalam kesempatan ini, warga mengusulkan adanya pengaspalan jalan desa,” jelasnya.

Yusuf berharap kepada Wakil Rakyat Kalsel untuk dapat memperjuangkan aspirasi mereka tersebut kepada pemerintah daerah setempat. Mengingat jalan yang panjangnya sekitar 50 meter itu menghubungkan dua desa yaitu desa Mali-Mali hingga desa Sungai Arfat.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Isra Ismail mengungkapkan dalam kegiatan reses ini, ada beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur, seperti usulan perbaikan jalan.

“Saya akan berupaya memperjuangkan harapan atau usulan dari masyarakat. Memang jalan yang diusulkan ini adalah jalan desa setempat. Mudah-mudahan Pemkab Banjar bisa merealisasikan usulan warga desa tersebut,” harapnya. (NRH/RDM/RH)