Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Penyelenggraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 125 orang petugas haji Embarkasi Banjarmasin, yang berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

125 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter yang terdiri dari Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah dan Tenaga Kesehatan sebanyak 81 Peserta dan ditambah Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 44 peserta.

Kegiatan Bimtek tersebut dibuka secara resmi Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, pada Rabu (21/2) malam di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin.

Dalam sambutannya Tambrin meminta kepada para petugas selalu siap memberikan layanan, dan melakukan pembinaan serta perlindungan terhadap jemaah haji.

“ini adalah komitmen utama menjadi petugas haji,” katanya.

Tambrin juga mengingatkan, petugas haji agar dapat sabar dalam bertugas. Sebab menurutnya, sabar adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam melayani jemaah.

“Petugas haji tahun ini menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan ibadah haji, maka dari itu, mereka harus benar-benar sabar dan tulus dalam bertugas, khususnya melayani lansia yang menjadi tamu Allah,” katanya.

Melayani jemaah haji sepenuh hati, sama dengan melayani tamu Allah SWT. Siapa yang melayani mereka, berarti telah memuliakan Allah. Maka dari itu, para petugas haji harus benar-benar bisa dengan niat karena Allah melayani jemaah haji dengan penuh ketulusan lahir dan batin.

Tambrin juga mengingatkan para petugas haji agar terus berkolaborasi untuk memberikan layanan kepada jemaah lansia serta membangun kepedulian antar jemaah haji. Sehingga, jemaah yang masih kuat tenaga dan fisiknya, mau membantu jemaah lansia di sekitarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Tambrin menyampaikan pesan kepada semua peserta untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti kegiatan Bimtek tersebut dengan sungguh-sunguh untuk menghasilkan petugas yang berkualitas, berdedikasi, berintegritas, komitmen serta memahami tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

Kegiatan pembukaan Bimtek tersebut dihadiri Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalteng, Plh Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Kalsel dan Kalteng serta para fasilitator dan narasumber. (KemenagKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan program Museum Masuk Sekolah sebagai salah satu program unggulan ditahun 2024.

Program itu bertujuan untuk mengajak siswa mengenal kebudayaan dengan suasana belajar yang menyenangkan.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar kepada Abdi Persada FM saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, Museum Masuk Sekolah tahun 2024 mengangkat tema tentang Permuseuman.

“Alhamdulillah beberapa hari lalu kita sudah melaksanakannya di SMA Negeri 2 Tanjung menggunakan APBD,” ucap Akbar, Selasa (20/2).

Menurut Akbar, antusias ratusan siswa serta tenaga pendidik SMA Negeri 2 Tanjung tidak pernah surut selama kegiatan berlangsung. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya siswa yang menanyakan tentang koleksi museum.

“Kita saat itu memperkenalkan 10 koleksi di Museum Lambung Mangkurat Kalsel, banyak dari mereka antusias untuk bertanya dan melihat koleksi tersebut,” ujarnya.

Akbar berharap Museum Masuk Sekolah bisa membuat generasi muda khususnya pelajar untuk semakin mencintai sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan.

“Kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik untuk mensosialisasikan kebudayaan banjar dan Tahun ini ada beberapa sekolah lagi di Kalsel yang menjadi lokasi kegiatan Museum Masuk Sekolah,” tutup Akbar. (BDR/RDM/RH)

KALTENG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur melaksanakan studi komparasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait persoalan angkutan Over Dimension dan Over Load (ODOL).

Mengingat bahwa angkutan ODOL memiliki andil besar dalam permasalahan kerusakan permukaan, struktur dan pondasi jalan karena memberikan tekanan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang dapat mengurangi kenyamanan, keselamatan dan efisiensi pengguna jalan, sehingga dianggap sangat merugikan.

“Alhamdulillah, kami sudah melihat beberapa hal yang positif dari pertemuan ini yang bisa diambil. Pertama tentang permasalahan angkutan ODOL yang melintas di Kapuas Kalteng ini yang bermuara dari Kalsel yaitu Pelabuhan Trisakti, ada beberapa hal yang kita perlu menitik beratkan dari persoalan ini, mungkin akan kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya, baru-baru tadi.

Abidinsyah mengungkapkan pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal ke Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah berkenaan dengan angkutan karoseri dan relaksasi (toleransi) dari Pemerintah Pusat yang menargetkan angkutan Zero ODOL sudah terealisasi pada tahun 2025 nanti, padahal semula akan diterapkan pada tahun 2023 lalu.

Komisi III DPRD Kalsel akan menekankan bahwa agar tidak lagi ada relaksasi angkutan ODOL karena akan merugikan pemerintah daerah, salah satunya berdampak pada persoalan jalan.

“Oleh karena itu kami mengupayakan nantinya mudah-mudahan hal ini bisa kita bawa ke Kementerian Perhubungan, dan kita akan menekankan angkutan ODOL yang ada di Kalsel khususnya ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel,” tambahnya.

Berkenaan dengan angkutan ODOL ini, sebenarnya pemerintahan sudah melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait. Namun, lanjut Abidinsyah, mungkin karena pengusaha-pengusaha karoseri yang belum siap makanya ditunda Zero ODOL ini selama dua tahun.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, Vitrianson Rangin mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan Komisi III DPRD Kalsel. Ia mengaku banyak mendapatkan masukan dari DPRD Kalsel terkait permasalahan angkutan ODOL.

“Kedepan kami akan lebih mengkaji aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kalsel, dalam hal pengelolaan angkutan ODOL. Kami akan tindak lanjuti dengan melakukan kunjungan ke sana untuk mengadopsi itu sehingga kami pun lebih siap dengan aturan-aturan kebijakan yang ada,” tutupnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, terus mensosialisasikan destinasi wisata yang ramah anak. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya, kepada wartawan baru-baru.

Musrefinah mengatakan, selama ini pihaknya selalu memberikan sosialisasi objek atau destinasi wisata yang ramah terhadap anak, mulai dari sarana dan prasarana, bahkan dapat memberikan edukasi seperti tanaman asli dari kalsel serta kegunaannya. Ia berharap, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengelola destinasi, akan fokus nantinya mengembangkan fasilitas yang ramah untuk anak-anak.

“Beberapa wilayah sudah ada yang mulai fokus mengembangkan destinasi wisata ramah anak,” ucapnya

Disampaikan Musrefinah, selama ini Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sudah memberikan bantuan fisik kepada sejumlah destinasi wisata, seperti mini outbond dan gazebo khusus untuk anak. Mengingat biasanya pada hari libur, yang sering mengajak untuk berwisata adalah anak-anak.

“Kita memberikan fasilitas sesuai permintaan keperluan destinasi wisata di Kabupaten dan Kota,” jelas Musrefinah

Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Andrian Anwary, menambahkan, destinasi ramah anak salah satunya mencakup wisata edukasi. Dimana, suatu program yang menggabungkan unsur kegiatan berwisata dengan muatan pendidikan didalamnya, baik pengenalan sejarah, seni hingga budaya. Ia meminta, peran masyarakat sangat penting, untuk memberikan edukasi di tempat wisata saat mereka kunjungi.

“Tingginya wawasan dan pengetahuan bagi anak-anak ke tempat wisata, tentu tidak akan membuat bosan setelah berkunjung,” tutup Andrian. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan diselamatkan oleh struktur tanah rawa yang terdapat didaerah ini, ternyata dapat meredam gempa. Seperti yang disampaikan Akademisi Geofisika ULM Sri Cahyo Wahyono, Selasa (20/2).

“Provinsi Kalimantan Selatan diuntungkan dengan daerah rawa yang dapat meredam getaran, ketika gempa terjadi,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Cahyo, gempa tidak begitu terasa akibat redaman dari daerah rawa tersebut.

“Seharusnya gempa yang terjadi pada saat gempa berkekuatan 4,7 magnitudo tersebut, dapat menyebabkan isi rumah dan bangunan berguncang,” ucapnya.

Selain itu, tambahnya, bunyi pintu berderit juga bisa terjadi, akibat guncangan gempa.

“Daratan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dataran yang terdapat lempeng dan patahan Meratus,” jelasnya.

Lempeng tersebut melintasi hingga ke Kotabaru. Yang menyebabkan gempa di daratan.

Tentunya, gempa di daratan tersebut berbeda dengan gempa di lautan. Jika gempa di lautan bisa menyebabkan tsunami.

“Gempa daratan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan ini masih rendah atau kecil,” ucap Cahyo. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalsel Tahun 2025.

Forum yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bappeda Kalsel, Rabu (21/2), dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya Roy menyampaikan gambaran pencapaian pembangunan daerah di berbagai sektor hingga tahun ini. Diantaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Presentase Penduduk Miskin, hingga Tingkat Penganggun Terbuka.

“Tren positif lain yang perlu dipertahankan dan terus diupayakan peningkatannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu di angka 73,5 pada tahun 2023. Meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 71,97,” kata Roy.

Tidak kalah penting, tantangan kedepan yang perlu menjadi catatan bersama, adalah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Roy, untuk mencapai tujuan utama pembangunan kedepannya masih sangat diperlukan transformasi ekonomi, dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan (sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui) ke arah sektor sumber daya alam yang bisa diperbaharui.

“Antara lain sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hilirisasi industri dan perdagangan, dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,” terang Roy.

Tema RKPD Kalsel Tahun 2025 yakni Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.

Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor, menilai tema tersebut cukup memberikan gambaran Kalsel kedepan sebagai gerbang logistik untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini salah satu peluang untuk bagaimana berperan. Bukan hanya sekedar jadi tempat lalu lalang barang dan orang,” tegas Ariadi.

Sebab itu, Ariadi menekankan pentingnya penyediaan sarana prasarana infrastruktur memadai seperti pengembangan terus menerus terhadap  bandara maupun pelabuhan.

“Supaya arus distribusi barang menjadi lebih lancar,” jelas Ariadi. (SYA/RDM/RH)

JAKARTA – Peran Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta sebagai wadah pelayanan publik dan paguyuban warga Kalsel didorong agar lebih optimal. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Banhub Provinsi Kalsel, baru-baru tadi.

Gina menjelaskan kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin ini terkait program kerja Banhub dalam hal pelayanan kepada masyarakat Kalsel, pejabat, dan pegawai daerah Pemprov Kalsel di Jakarta. Apalagi di tahun 2024, anggaran Banhub mengalami peningkatan sehingga harapannya hal ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan pelayanan kepada publik termasuk fasilitasnya.

“Tadi memang dikatakan ada beberapa fasilitas yang akan diperbaiki, misalkan nanti ada beberapa fasilitas untuk disabilitas, dan melihat beberapa kondisi kamar mess itu memang sudah banyak yang direhab. Untuk selanjutnya kami harapkan kawan-kawan yang di Banggar bisa membackupnya,” jelasnya.

Gina berharap agar Banhub lebih memperhatikan para mahasiswa asal Kalsel yang merantau di Jakarta, misalnya memberikan ruang kepada mereka untuk berkumpul, bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga saling bertukar informasi dan ide yang berguna untuk membangun dan memajukan daerah Kalsel.

Terkait program kerja promosi pariwisata di Anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi promosi pariwisata Kalsel.

“Setiap festival yang ada di Kalsel harus dipromosikan ke orang luar Kalsel, paling tidak 6 bulan sebelum tanggal festival, bahkan satu tahun sebelumnya untuk menggaet turis internasional. Promosi bukan lagi ke konten budayanya, tapi dalam bentuk sebuah festival, dengan isi-isi kegiatannya apa-apa saja,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kassubid Pelayanan dan Akomodasi Banhub Kalsel, Irisandy Winata Nasution, mengatakan saat ini perbaikan fasilitas yang sudah tidak layak masih dalam proses. Kemudian untuk event-event tahunan Kalsel saat ini memang sudah rutin dipromosikan di anjungan. Kedepannya, Banhub akan mengumpulkan bahan terkait festival-festival terbaru yang ada di Kalsel untuk dipromosikan.

“Dan terkait kerukanan mahasiswa Kalsel tadi, sementara ini kita sudah beberapa kali berkegiatan berkolaborasi dengan mahasiswa asal Kalsel, kita membungkusnya dalam kegiatan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB),” tambahnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang bulan puasa atau bulan Ramadhan 1445 Hijriah

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, kepada Abdi Persada FM usai Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi secara virtual di Commend Center, Banjarbaru, pada Senin (19/2).

Suparmi menyampaikan kondisi inflasi di Kalimantan Selatan saat ini sudah cukup terkendali terlihat dari beberapa harga bahan pokok yang cukup stabil di berbagai komuditas pangan.

“Alhamdulillah kondisi inflasi Kalsel saat ini terkendali, dan cenderung deflasi, dari berbagai harga bahan pokok yang juga cukup stabil,” ucapnya.

Suparmi juga megatakan menjelang Bulan Ramadhan tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus menjaga kestabilan harga bahan pokok

“Sebentar lagi bulan puasa, menjelang bulan puasa ini Pemprov kalsel akan terus kendalikan harga agar tetap stabil dipasaran dan bahkan diupayakan untuk mengalami penurunan harga,” katanya.

Lebih lanjut, Suparmi menambahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan aksi nyata untuk kestabilan harga tersebut.

“Langkah Pemprov Kalsel terhadap kestabilan itu dengan melakukan roadshow pasar murah di beberapa Kabupaten/Kota sebelum bulan Ramadhan untuk menjaga stabilitas harga di lapangan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, mempersiapkan misi dagang tahun 2024.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Sulkan, ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (19/2) mengatakan, kegiatan misi dagang ini untuk memfasilitasi dan memperluas akses pasar produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalsel ke berbagai daerah, agar saling mendukung pemenuhan keperluan masyarakat kedua daerah, juga sebagai pengembangan usaha di Banua.

“Kita sudah menyebarkan undangan ke 16 kedutaan besar di Indonesia, untuk mendukung kegiatan misi dagang,” ucapnya

Ia menyampaikan, untuk tahun 2024 ini, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan melaksanakan kegiatan misi dagang di tiga Provinsi yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Selama ini, Kalsel memiliki pangsa pasar yang dijual tidak hanya Nasional juga Mancanegara, diantaranya kain khas sasirangan, anyaman purun, dan dari hasil hutan, serta perkebunan seperti teh gaharu.

“Bulan Maret mendatang, akan dilaksanakan di DKI Jakarta,” jelasnya

Lebih lanjut Sulkan menambahkan, pihaknya berupaya memberikan ruang kepada pengusaha dan pelaku industri, untuk memperkenalkan produk. Sehingga, dapat lebih dikenal luas, melalui banyak undangan yang hadir, maka tentu semakin besar tertarik dengan produk UMKM nantinya.

“Semoga misi dagang ini, dapat menciptakan pasar baru,” tutup Sulkan. (NHF/RDM/RH)

DENPASAR – Sebuah langkah positif dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan efisiensi pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Senin (19/2).

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo menyampaikan kunjungan kerja tersebut dalam rangka menggali informasi dan bertukar pikiran berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan.

“Dalam pertemuan tersebut, lanjut Imam, pembahasan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan administrasi keuangan di DPRD Bali. Dari informasi yang disampaikan bahwa pemeriksaan di Bali begitu detail. Hal ini tentu menjadi masukan penting bagi perwakilan rakyat di DPRD Kalsel,” katanya.

Sebagai seorang wakil rakyat, lanjut Imam, erat kaitannya dengan urusan administrasi keuangan yang dibantu dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. Di DPRD Provinsi Kalsel sendiri, ada dua kegiatan yang masing-masing dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, yakni Sosialisasi Perda serta Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila.

Imam menerangkan bahwa setiap anggota DPRD Kalsel akan dialokasikan sejumlah dana untuk pelaksanaan kedua kegiatan rutin tersebut seacara resmi yang sudah diatur pos-posnya untuk apa saja dan hal tersebut menuntut mereka untuk membuat laporan pertanggung jawaban setelah pelaksanaannya.

“Dengan laporan itu, diharapkan anggota dewan dan staf agar lebih teliti dan berhati-hati dalam merinci berkas administrasi laporan keuangan, agar ketika dilakukan pemeriksaan seperti di Bali, kita tidak terkejut,” terangnya.

Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel disambut langsung oleh Kapala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Edy Subagiarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya senantiasa terbuka untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan provinsi lain. Edy berharap pertukaran informasi ini dapat memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV-NRH/RDM/RH)