JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja ke Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, kepada wartawan, Jum’at (1/12).
Lutfi menjelaskan peningkatan fasilitas kesehatan ini dinilai penting karena saat ini, RSUD Ulin menerima beban untuk menerima 10 layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Hal ini memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kemenkes RI dan juga Komisi IX DPR RI, termasuk juga RSUD Ansari Saleh agar bisa lagi lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” terangnya
Suasana Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke Komisi IX DPR RI
Lutfi menambahkan, untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel juga memerlukan revitalisasi alat-alat pendukung pelatihan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia kompeten dengan keahlian yang dibutuhkan saat ini.
“Apalagi Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara yang tentunya memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Tenagakerja Komisi IX, Abdul Wahab Samad mengatakan pihaknya mempunyai komitmen untuk bisa merealisasikan aspirasi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
“Tentu ini menjadi masukan bagi komisi IX, tentu kami sebagai Tenaga Ahli disini, memang dalam tugasnya di dalam rapat komisi itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan masukan kepada komisi IX, tentunya melalui pimpinan kami akan sampaikan kondisi yang sekarang ini,” pungkasnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Menggelar Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, di salah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Jumat (1/12). Dibuka oleh Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi.
“Kegiatan ini dalam rangka untuk mempersiapkan pemuda, dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi, serta dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 mendatang,” ungkap Rokhyatin.
Menurut Rokhyatin, dalam menghadapi Pemilu tersebut, maka diperlukan kegiatan untuk menambah wawasan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini.
“Karena pada saat ini, cukup tinggi ancaman terorisme, intoleransi, serta lainnya,” ucap Rokhyatin.
Dalam kesempatan tersebut, Dispora Kalsel juga mengajak para pemuda untuk dapat mensukseskan jalannya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024.
“Para pemuda diminta untuk turut berpartisipasi dengan cara dengan mensosialisasikan mengenai Pemilu, serta turutserta dalam mengawasi jalannya Pemilu, dan menyampaikan pesan tentang Pemilu Damai kepada masyarakat,” jelas Rokhyatin lebih lanjut.
Menurutnya, jangan sampai para pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi orang orang yang tidak memberikan hak suaranya atau golput pada Pemilu 2024 mendatang.
“Karena itu Dispora Kalsel mengajak pemuda untuk berpartisipasi dalam mensukseskan jalannya Pemilu Tahun 2024 mendatang,” ucap Rokhyatin.
Pelatihan ini mendatangkan narasumber dari Densus 88, TNI, serta KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Dan, diikuti oleh pemuda dari perwakilan organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan, konsultasi tersebut dilakukan dalam upaya untuk memperkaya materi dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
Abidinsyah mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, Pansus mendapatkan banyak saran dan masukan yang sangat bermanfaat yakni terkait masalah kearifan lokal agar terakomodir di dalam raperda tersebut.
“Alhamdulillah hari ini kita mendapat hal yang luar biasa. Jadi kami akan mencoba lagi melihat daripada produk inovasi daerah ini, ranperda ini, yaitu berupa kearifan lokalnya apakah sudah masuk atau belum dalam Raperda ini,” jelasnya kepada wartawan, Jum’at (1/12).
Oleh karena itu, menurut Abidinsyah, Pansus akan kembali melakukan evaluasi terhadap Raperda ini, sebelum dilakukan fasilitasi dan evaluasi oleh Kemendagri.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pansus III DPRD Kalsel disambut oleh Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Slamet Endarto beserta jajarannya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) mengapresiasi dan mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili oleh Sub Koordinator Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan, Ermawati, kepada wartawan, Kamis (30/11).
Erma menyatakan sangat senang menghadiri Talkshow Literasi bersama Bunda Literasi Kabupaten Batola dan penulis lokal asli Banua, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini, menurutnya, dapat membantu meningkatkan IPLM yang masih rendah di Kabupaten Batola.
“Kami sangat senang Dispersip Kabupaten Barito Kuala mengadakan Talkshow ini, dan kami pun sangat mendukung upaya tersebut untuk meningkatkan IPLM masyarakat setempat,” katanya.
Erma juga menyarankan selain kegiatan talkshow, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga bisa melakukan beberapa upaya lainnya untuk meningkatkan IPLM, diantaranya promosi minat baca ke sekolah-sekolah.
“Hal ini tentu mendorong dan menumbuhkembangkan minat baca dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA,” jelasnya.
Pada kegiatan tersebut turut dihadiri Bunda Literasi Kabupaten Barito Kuala, Suharyanti, Sekretaris Daerah Kabupaten Batola, Zulkipli Yadi Noor, dan penulis asli Banua, Randu. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan di Banua, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dengan memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp200 juta kepada 100 mahasiswa/i dari keluarga pra sejahtera, yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB) Banjarmasin.
Penyerahan bantuan ini dilakukan Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra, kepada Ketua Badan Pembina Yayasan UNISKA, Rahmi Hayati Tadjudinnoor, dengan disaksikan Wakil Rektor III UNISKA MAB Banjarmasin, Idzani Muttaqin, Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi, perwakilan dari Divisi Usaha Syariah, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin.
Dalam sambutannya, Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra berharap, bantuan ini merupakan program Pendidikan Bank Kalsel melalui UPZ dalam rangka mencerdaskan bangsa, sehingga dapat memberikan semangat baru bagi para mahasiswa/i penerima beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka di UNISKA MAB Banjarmasin.
“Saya berharap dengan adanya bantuan ini mereka bisa bersemangat lagi untuk menempuh pendidikan hingga sarjana. Selain itu, bantuan beasiswa yang diberikan hari ini dari zakat Karyawan/I yang disisihkan 2,5 persen setiap bulannya begitu juga dari nasabah setia Bank Kalsel, yang kemudian dana tersebut dikelola dan diberikan kepada mereka sesuai dengan 8 asnaf, dan beasiswa yang disalurkan pada hari ini merupakan program Pendidikan untuk pelajar hingga mahasiswa/I pra Sejahtera yang sedang menempuh pendidikan,” ucap Fatrya.
Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan UNISKA, Rahmi Hayati Tadjudinnoor menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan beasiswa dari Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang kemudian disalurkan kepada mahasiswa/i UNISKA MAB Banjarmasin.
“Kita mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan dan kolaborasi yang telah diberikan Bank Kalsel hingga saat ini. Tentunya kerjasama antara UNISKA dan Bank Kalsel dapat terus berkembang dan diharapkan kedepannya bisa terus dilanjutkan,” pungkas Rahmi.
Sebagai Informasi, bagi masyarakat yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, bisa berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi Bank Kalsel melalui UPZ. Donatur dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui rekening Bank Kalsel Syariah dengan nomor 6500844928 (Zakat) dan 6500846214 (Infak dan sedekah) atas nama Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel dan bisa konfirmasi transfer melalui WA UPZ di nomor 0811505153. (ADV-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, bersama Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel Tarwin Patik Mustafa, serta Komisioner Komisi Informasi (KI) Kalsel, menyampaikan komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi (KI) RI, di Jakarta, Kamis (30/11).
Muslim menyampaikan, pihaknya bersyukur Kalsel telah memenuhi ambang batas nilai untuk dapat menyampaikan presentaai dan komitmen, uji publik dan inovasi, atas keterbukaan informasi publik di banua ini.
“Semoga apa yang kita presentasikan mendapat hasil maksimal,” ungkap Muslim.
Ia menambahkan, adapun dalam monitoring dan evaluasi tahunan 2023 di Jakarta ini, inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yaitu terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Aspek penilaian materi uji publik yang dilaksanakan meliputi inovasi, strategi dan klarifikasi,” lanjutnya.
Diharapkan Muslim, apa yang pihaknya sampaikan pada presentasi Komisi Informasi Pusat yang diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik, mendapat hasil positif untuk kemajuan pembangunan Kalsel Babussalam sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Usai dilaksanakannya monitoring dan evaluasi tahunan Komisi Informasi Pusat, kembali akan dilakukan visitasi oleh KI Pusat untuk mencari 15 peringkat tertinggi secara nasional pada Desember mendatang. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Hasil Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah tersebut bertempat di salah satu hotel berbintang, Kamis (30/11).
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah menjelaskan ada tiga aspek yang dinilai dalam IDI di Kalsel, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kelembagaan.
“Aspek kebebasan, pada tahun 2021 dengan skor 70,13 dan tahun 2022 naik menjadi 80,70. Untuk aspek kesetaraan, pada 2021 mencapai skor 79 dan pada tahun 2022 naik menjadi 80,86 dan untuk aspek kelembagaan demokrasi, pada tahun 2021 Kalsel mendapat skor 76,32 dan pada tahun 2022 naik menjadi 81,1,” jelasnya.
Dengan skor tersebut, lanjut Heriansyah, IDI Kalsel Tahun 2022 menduduki peringkat 10 dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi ini termasuk kategori tinggi dan baik dalam hal Demokrasi Pancasila.
“Ini perlu dipertahankan sehingga aspek-aspek penilaian dari indikator demokrasi bisa dijalankan dengan baik karena meliputi seluruh aspek kehidupan kedemokrasian,” terangnya.
Heriansyah berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait mengetahui tugas pokok dan fungsinya untuk mempertahankan kondisi demokrasi di Kalsel.
“Kami berharap kedepan, berusaha keras dari seluruh stakeholder dalam menjalankan tupoksinya dalam aspek demokrasi,” harapnya.
Sementara, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, dalam laporannya, mengungkapkan kegiatan ini sebagai upaya memberikan informasi pengukuran hasil IDI Tahun 2022 kepada instansi dan stakeholder terkait.
Selain itu, lanjutnya, tujuan kegiatan ini agar terwujudnya pola pemahaman tentang bagaimana metode pengukuran IDI dan implementasinya bagi pembangunan demokrasi khususnya di Kalsel.
“Serta merumuskan bersama dan mengefektifkan peran dan fungsi kelompok kerja IDI Provinsi,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan narasumber, yaitu Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Ahmad Murjani ini diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan instansi pemerintah, pengurus parpol, tim Pokja IDI, serta Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalsel. (NRH/ RDM/RH)
TAPIN – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah, menghadiri acara puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin yang ke-58.
Gubernur Kalsel saat tiba di lokasi puncak peringatan hari jadi kabupaten Tapin
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin tahun ini mengusung tema “Maju Baimbai Gasan Tapin Nang Inovatif Wan Unggul” di gelar di halaman Kantor Bupati Tapin, Rantau pada Kamis (30/11) pagi.
Gubernur Kalsel Paman Birin terlebih dahulu mengucapkan selamat hari jadi kabupaten Tapin yang ke-58 tahun 2023, kepada seluruh masyarakat Tapin.
“Semoga peringatan ini, menjadi hari yang bermakna untuk kita hayati, kita renungkan, dan sekaligus momentum menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tapin, agar lebih maju dan berkembang, menyongsong kesiapan daerah kita sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujar Paman Birin.
Menurut Paman Birin, peringatan hari jadi adalah milik bersama, milik pemerintah daerah dan milik seluruh lapisan masyarakatnya. Karena itu, hari jadi bukan hanya seremoni jajaran pemerintahan, tetapi momentum kebersamaan pemerintah dan rakyat.
“Untuk itu, di hari yang bersejarah dan istimewa ini, maka sudah selayaknya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tapin untuk terus berkomitmen dalam memelihara kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Karena dengan modal komitmen inilah, kita bisa berkembang lebih cepat dalam membangun daerah,” ujarnya lagi.
Paman Birin berpesan jika komitmen, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota semakin kuat, maka ini juga akan berdampak pada percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Tugas kita sekarang ini adalah terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor, karena kita sudah mendeklarasikan provinsi kita sebagai gerbang IKN dan penyangga pangan nasional,” pungkasnya.
Apalagi saat ini Kabupaten Tapin memiliki produk unggulan berupa bawang merah, cabai Hiyung dan padi.
Untuk itu, Paman Birin berharap, kiranya produk semacam ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Disisi lain, Paman Birin menyoroti perkembangan Tapin dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sangat luar biasa berkembang pesat.
“Tadi Bunda sampai bilang, bahwa jalanan sekarang di Tapin sudah lebar dan mulus, apalagi kompleks perkantoran sekarang begitu tertata dan rapi, jadi saya harap ini menjadi penyemangat kita untuk terus melakukan perubahan demi perubahan dan meningkatkan infrastruktur yang ada di kecamatan maupun di desa-desa,” harapnya.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Tapin M Syarifuddin dalam sambutannya mengatakan, kado istimewa di hari jadi ke-58 ini, yakni Kabupaten Tapin telah menjadi kabupaten Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Kesehatan RI dengan capaian 96,16 persen.
“Insya Allah, tahun depan kita berkomitmen angkanya bisa mencapai 100 persen. Disisi lain, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat kita juga telah membangun minimal health projek di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Utara,” ujarnya.
Menurut Syafruddin, di tahun ini, perkembangan pembangunan di Kabupaten Tapin terus mengalami kemajuan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga banyaknya pihak swasta dan masyarakat.
“Untuk itu, saya berharap, koordinasi dan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” harapnya.
Dalam acara tersebut, tampak hadir mantan bupati Tapin H.M Arifin Arpan, pimpinan Forkopimda Kalsel, DPRD Kalsel, Forkopimda Kabupaten Tapin, tokoh masyarakat Tapin Haji Ijai, Haji Ciut serta masyarakat Tapin pada umumnya.
Hadir pula sejumlah Pejabat Bupati di Kalsel. Seperti Pj. Bupati Batola Mujiyat, Pj. Bupati HSS Hermansyah, Pj. Bupati Tala Syamsir Rahman serta Pj. Bupati HSU Zakkly Aswan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Masih tingginya angka stunting di Kalimantan Selatan, menjadi perhatian khusus Gubernur, Sahbirin Noor. Dimana, orang nomor satu di Kalsel itu menginginkan adanya keterlibatan unsur pentahelix untuk menurunkan angka stunting, sesuai dengan target Presiden Joko Widodo, di angka 14 persen pada 2024 mendatang.
Perhatian Paman Birin ini, kemudian memunculkan inovasi bernama Paman Mahaga Stunting, atau Paman Bersama Mahasiswa Cegah Stunting. Program ini secara resmi diluncurkan pada Kamis (30/11) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Tercatat ratusan mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, hadir pada acara peluncuran tersebut.
Para mahasiswa dan pejabat pemerintah saat peluncuran program Paman Mahaga Stunting di Banjarbaru
Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol virtual di layar raksasa, oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang dalam hal ini diwakili plt Asisten bidang Perekonomian Pemprov Kalsel, drh. Suparmi. Penekanan tombol juga dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dr. Diauddin dan Kepala DP3AKB Provinsi, Adi Laksono, serta Rektor ULM yang diwakili Dekan Fakultas Kedokteran dan Rektor UMB.
Jajaran Dinkes provinsi dan Kepala BKKBN Kalsel (sasirangan hitam) berfoto bersama usai peluncuran Paman Mahaga Stunting
Kepada wartawan usai peluncuran program, Suparmi mengatakan, Paman Mahaga Stunting ini merupakan inovasi Paman Birin, untuk percepatan penurunan angka stunting. Dimana sebelumnya, Paman Birin juga mencetuskan ide pemberian makanan tambahan protein hewani berupa telur, kepada anak stunting di 13 kabupaten kota.
“Keterlibatan mahasiswa dan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, tentu diharapkan mempercepat penurunan stunting di Banua,” tutupnya.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diauddin, saat ini ada dua perguruan tinggi di Kalimantan Selatan yang dilibatkan pada program Paman Mahaga Stunting. Yakni Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baik itu melalui program penelitian, hingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
“Kita juga baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Poltekkes Banjarmasin. Hanya saja kita masih belum menentukan titik pelaksanaan KKN nya,” jelasnya.
Keterlibatan mahasiswa ini, menurut Diauddin, sangat membantu tugas tenaga kesehatan yang sudah memiliki banyak beban tanggung jawab.
“Kita kekurangan SDM tenaga kesehatan. Bukan dari segi jumlah, tapi tenaga kesehatan kita sudah memiliki banyak beban tugas, tidak hanya soal stunting saja,” urainya.
Pada kesempatan ini, juga dilakukan pelepasan secara simbolis mahasiswa ULM dan UMB yang akan melakukan KKN ke 13 kabupaten kota. Diantaranya ke Tanah Bumbu bagi mahasiswa ULM, dan Batola bagi mahasiswa UMB.
Provinsi Kalimantan Selatan, juga memberikan penghargaan kepada 3 kabupaten dengan prestasi terbaik penurunan stunting di Kalsel. Yakni kabupaten Tabalong sebagai juara pertama, disusul Hulu Sungai Selatan di posisi kedua, dan kabupaten Tapin sebagai juara ketiga.
Di akhir acara, ratusan mahasiswa yang hadir di gedung Idham Khalid Banjarbaru, mendapatkan pembekalan terkait stunting. Yakni dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi, Dinas Kesehatan dan juga Bappeda Provinsi Kalsel. (RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Tahunan, pada 28-29 November 2023 di Jakarta. Monev ini diantaranya diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik.
KI Kalsel dan tim Dinas Kominfo Kalsel saat menghadiri uji publik keterbukaan informasi publik tahun 2023 di Jakarta
Terkait dengan kegiatan ini, maka Komisi Informasi Provinsi Kalsel, bersama dengan PPID dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya, turut hadir pada acara tahunan ini.
Dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Kamis (30/11), Ketua KIP Kalsel, Nawang Wijayati mengatakan, selama dua bulan jelang diselenggarakannya monev atau uji publik ini, pihaknya telah berupaya maksimal untuk menaikkan angka Indeks Keterbukaan Informasi di provinsi Kalsel. Sehingga peringkatnya meningkat dari posisi saat ini, 7 terbawah secara nasional.
“Diantara upaya itu adalah dengan penyelesaian 7 sengketa informasi dari berbagai badan publik. Dimana 5 diantaranya berhasil diselesaikan dengan baik dan damai, dan 2 sisanya masih dalam proses penyelesaian sengketa,” jelas Nawang.
Tidak lupa menurut Nawang, pihaknya juga menyusun program kerja berupa sosialisasi dan edukasi, yang sudah dirancang untuk dimaksimalkan.
“Dengan seluruh upaya ini, kami menargetkan pada monev tahun depan, peringkat Kalsel naik ke 10 besar,” tutupnya.
Perlu diketahui, adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik, merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Manfaat yang sama juga akan terasa pada pengawasan badan publik lainnya, dan terhadap segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (KIP-RIW/RDM/RH)
