Provinsi Kalsel – Laman 325 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Orientasi PPPK Lingkup Pemprov Kalsel Tahun 2023 Resmi Ditutup

BANJARBARU – Masa orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi ditutup oleh Gubernur melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, Kamis (7/12).

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel

Upacara penutupan berlangsung di Aula BPSDMD Kalsel, di Banjarbaru, serta diikuti oleh seluruh peserta orientasi secara during maupun luring.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, berpesan kepada seluruh peserta untuk mempertahankan serta meningkatkan budaya kerja dan nilai-nilai positif yang didapat selama masa orientasi.

“Berdayakan seluruh potensi dan kemampuan saudara-saudara secara optimal, sehingga kehadiran saudara-saudara memberi manfaat nyata bagi instansi tempat saudara-saudara bertugas,” pesan Gubernur.

Gubernur menilai, di masa sekarang, ASN dituntut untuk berdaya saing tinggi. Sebab itu, seluruh peserta yang telah menjalani orientasi, dituntut terus mengasah diri dan beradaptasi, agar mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan memiliki SDM aparatur yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak, Ia meyakini, peserta dapat memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

“Tentu hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutur Gubernur.

Sementara itu, Plh Kepala BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan, mengungkapkan, upacara penutupan diselenggarakan untuk peserta orientasi PPPK angkatan pertama hingga angkatan ke dua puluh tahun 2023.

“Ada kurang lebih 800 orang peserta,” beber Bagiawan.

Seluruh peserta merupakan rekrutmen PPPK tahun 2022, yang mengikuti orientasi selama kurang lebih 14 hari di BPSDMD Kalsel.

“Alhamdulillah semua peserta dinyatakan lulus,” tutup Bagiawan. (SYA/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Festival Permainan Tradisional Balogo

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bidang Kebudayaan pada Seksi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, menggelar Festival Permainan Tradisional Balogo, selama tiga hari, mulai 7 – 9 Desember 2023.

Suasana pembukaan Festival Permainan Tradisional Balogo

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, pada Kamis (7/12) sore, disela acara mengatakan, permainan Balogo menjadi salah satu permainan tradisional yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTb) oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Sehingga, pihaknya menyelenggarakan Festival Permainan Tradisional Balogo, guna memperkenalkan dan melestarikan bagi generasi muda.

“Meski zaman sekarang sudah maju dan berkembang, permainan Balogo ini salah satu peninggalan dari nenek moyang,” ucapnya

Disampaikan Raudati, pihaknya terus berkomitmen untuk bergerak mengusung seni menjunjung dan menjaga karya-karya budaya, agar tidak hilang permainan tradisional ini ditengah kecanggihan teknologi. Selain itu, makna Balogo diantaranya, menanamkan nilai-nilai budaya yaitu kejujuran, kerjasama, dan memgedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan.

“Semoga Festival Balogo ini, dapat memberikan kemajuan kebudayaan di Banua,” pinta Helda (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, Herry Yulianata, menambahkan, Festival Permainan Tradisional Balogo ini diikuti Kabupaten dan Kota, yaitu peserta didik dari SMA/SMK masing-masing tiga orang siswa, didampingi satu guru pendamping. Ia berharap, kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat, apresiasi, dan minat dalam upaya pelestarian Kebudayaan di Banua.

Kasi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, Herry Yulianata, saat memberikan sambutan

“Lomba digelar pada Jumat (8/12), di Halaman Gedung Sultan Suriansyah Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin,” tutupnya

Untuk diketahui, Festival Permainan Tradisional Balogo, dibuka secara resmi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, didampingi Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Herry Yulianata, Kepala Seksi Kesenian Sunjaya Adhiarso, dan Dewan Juri, bertempat di salah satu Hotel Berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Bapenda Kalsel Buka Gerai di Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin Meluncurkan Soft Opening Mal Pelayanan Publik (MPP), di Mitra Plaza, Kamis (7/12).

Pada MPP tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel membuka Gerai Pelayanan Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.

Plh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rusma Khuzairin mengatakan, Bapeda Kalsel melalui Samsat 2 Banjarmasin, telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.

“Pada tahap awal pelayanan yang diberikan, berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahun,” ungkap Rusma.

Kedepannya, lanjut Rusma, pada gerai yang ada di Mal Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin, dapat melayani untuk pembayaran 5 tahunan.

“Untuk layanan pembayaran pajak lima tahunan tersebut, tentunya sarana dan prasarana pemeriksaan fisik perlu disiapkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2 Muhammad Mirzalutfillah menjelaskan, pihak bergabung pada Mal Pelayanan Publik milik Pemko Banjarmasin.

“Dengan membuka counter pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin ini, kami mengembangkan tempat pembayaran pajak di wilayah kerja UPPD Samsat Banjarmasin 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah,” ujarnya.

Menurut Mirza, kehadiran counter mereka tersebut untuk mendekatkan, UPPD Samsat Banjarmasin 2 dengan masyarakat setempat.

“Kehadiran counter pembayaran UPPD Samsat Banjarmasin 2 di Mal Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin ini, Agar masyarakat mudah dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor mereka,” ucap Mirza.

Sedangkan, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, berdirinya Mal Pelayanan Publik tersebut di Kota Banjarmasin ini, tentunya berkat komitmen bersama antara Pemerintah kota Banjarmasin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dihadapan Kementerian Menpan-rb.

“Kehadiran Mal Pelayanan Publik itu sendiri, tentunya untuk memberikan kemudahan pelayanan yang cepat kepada masyarakat,” ucap Ibnu.

Ibnu berharap, pada saat peresmian mendatang akan diresmikan langsung oleh MenpanRB. (SRI/RDM/RH)

Tingkatkan Kinerja, Sekretariat DPRD Kalsel Gelar Pemeriksaan NAPZA

BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (7/12).

Suasana Pemeriksaan NAPZA bagi tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel

Kegiatan yang diikuti sebanyak 132 tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel tersebut bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Ismiyati Rukyaningsih menjelaskan pemeriksaan NAPZA ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel.

“Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dan ini harus kami lakukan secara maksimal. Tes NAPZA ini salah satu upaya menjaga para karyawan yang ada disini tetap dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ismi, kegiatan ini juga untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel.

“Kegiatan ini juga rutin dilakukan setiap akhir tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer, termasuk tes NAPZA,” ungkapnya.

Ismi menambahkan jika ditemukan ada hasil pemeriksaan yang positif, maka yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.

Sementara, Kepala Labkesda Kalsel, Zainal Firdausy melalui Kepala Seksi Mikrobiologi, Sudarmo menyambut baik pemeriksaan NAPZA ini untuk memastikan orang yang bekerja di instansi tersebut bebas dari NAPZA.

“Ada enam parameter yang diperiksa yaitu THC (ganja), MOP (morphin), MET (sabu), AMP (inex), BZO (obat-obatan), dan COC (kokain). Dengan pemeriksaan ini, maka enam parameter tersebut dapat dideteksi,” terangnya.

Sudarmo menambahkan Labkesda Kalsel sudah melakukan kerjasama terkait pemeriksaan NAPZA ini dengan beberapa institusi pemerintahan, terutama SKPD-SKPD yang berada di bawah naungan Pemprov Kalsel.

“Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel untuk menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Hadiri Survey Indeks ETPD Semester II 2023, Bank Kalsel Sampaikan Komitmen Sukseskan ETPD

BANJARMASIN – Bank Kalsel berkomitmen mendukung suksesnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Komitmen tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra saat kegiatan Survey Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2023 Provinsi Kalsel, yang digelar awal pekan ini di Banjarmasin.

“ETPD adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dari tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kami tentunya sangat mendukung hal ini dan terus melakukan pembenahan layanan agar dapat mensukseskan program ETPD di Provinsi Kalsel,” tegasnya.

Salah satu bentuk dukungan konkrit Bank Kalsel adalah telah menyediakan berbagai jenis produk layanan/kanal digital seperti Instrumen pembayaran yang terdiri dari kartu ATM/Debit GPN, uang elektronik berbasis kartu (co-brading BRIZZI) dan Kanal Pembayaran yang terdiri dariTeller/Webteller, PPOB, Mobile Banking, Internet Banking, Internet Banking Bisnis, SP2D Online, CMSP, QRIS, BI-Fast, BI-RTGS, SKNBI, Virtual account, E-Commerce dan Modern Channel.

“Selain itu Bank Kalsel juga telah melakukan integrasi sistem penerimaan pada sejumlah Pemda di Provinsi Kalsel seperti pembayaran PBB, e-Samsat, Pajak Pendapatan, Pembayaran Perizinan, BPHTB, Retribusi dan KIR semuanya sudah terintegrasi dengan beberapa sistem kanal penerimaan Bank Kalsel,” tambahnya.

Harapannya dengan telah tersedianya beberapa sistem untuk kanal penerimaan dan pengeluaran di Bank Kalsel, dapat mempermudah Pemda di seluruh Provinsi Kalsel, mengimplementasikan ETPD secara efektif dan efesien di daerahnya dan dapat mengoptimalkan pencapaian Championship TP2DD pada penilaian tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Raudatul Jannah mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan agar bisa meningkatkan pemahaman Pemda atau pun Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan data elektronifikasi transaksi Pemda Semester 2 Tahun 2023.

“Melalui kegiatan ini besar harapan kita dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kategori atau level indeks elektronifikasi transaksi Pemda se-Kalsel kedepannya,” bebernya.

Berdasarkan data indeks ETPD Semester I Tahun 2023, Provinsi Kalsel telah mencapai tahap Pemda Digital dengan skor 93,6 persen.

Diharapkan pada Tahun 2023 ini semua Pemda di Provinsi Kalsel bisa mencapai level digital dengan perbaikan kualitas data serta melaporkannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Pada kesempatan ini saya juga meminta agar Bank Kalsel sebagai Bank RKUD dapat mendukung penuh dari sisi data yang dibutuhkan untuk bisa di input di website SIP2DD,” tuturnya.

Di lain pihak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menambahkan, berdasarkan data Indeks ETPD Semester-I tahun 2023, dirinya mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel atas meningkatnya level kategori IETPD Pemprov Kalsel dari kategori “Maju” menjadi kategori “Digital” dengan skor 93,6 persen. Bahkan secara year on year meningkat 34,29 persen dari Semester-I tahun 2022.

“Kami juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menerima penghargaan dalam Bank Indonesia Award 2023 sebagai Pemerintah Provinsi Dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Kalimantan. Semoga capaian ini dapat mengobarkan semangat implementasi ETPD tidak hanya di lingkungan Provinsi, namun juga di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalsel,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

Bantuan Keuangan Parpol 2024 Naik, Bakesbangpol Kalsel Gelar Sosialisasi Tata Cara Banpol

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol), di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (6/12).

Kegiatan diikuti seluruh perwakilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu 2019. Hadir pula selaku narasumber, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel.

Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengingatkan pengurus parpol agar memprioritaskan banpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

“Banpol dari Bakesbangpol Kalsel bertujuan membentuk proses pendidikan politik yang baik bagi segenap masyarakat Kalsel. Sehingga menciptakan proses demokrasi yang mengusung asas profesional dan akuntabel bagi kita semua,” kata Roy.

Setiap pengurus parpol, menurut Roy, wajib mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk seputar dana bantuan yang bersumber dari APBD.

Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan APBD harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara.

*Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik diikuti oleh perwakilan parpol yang menduduki kursi DPRD Kalsel Pemilu 2019*

Penggelontoran dana tersebut merupakan amanah undang-undang perihal kelancaran pelaksanaan kegiatan parpol. Tentu kegiatan parpol yang dimaksud harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kalsel, maju, makmur sejahtera dan berkelanjutan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara.

“Parpol juga sepatutnya memanfaatkan kesiapan untuk mengelola dana bantuan secara transparan dan akuntabel. Kemudian melaporkan penggunaannya kepada pemerintah secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Roy.

Sementara itu, didampingi Kepala Bakesbangpol Kalsel Heriansyah, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin mengatakan, sosialisasi ini adalah wujud fasilitasi dari Pemprov Kalsel, untuk mewujudkan bantuan keuangan pada parpol yang tertib administrasi, taat aturan dan berdaya guna.

“Dalam hal ini bantuan yang diberikan itu agar pelaporannya nanti lebih akurat, akuntabel dan transparan. Kemudian dengan adanya bantuan ini diharapkan bahwa partai politik akan meningkatkan pendidikan politiknya terhadap masyarakat, juga terhadap anggotanya,” terang Hasanuddin.

Diketahui Banpol Kalsel tahun 2024 akan dinaikkan menjadi Rp7.500, dari sebelumnya hanya Rp5.000 per-suara.

Meski naik sebanyak 50 persen, Hasanuddin menilai, jumlah tersebut masih belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

“Jumlahnya tidak terlalu sedikit tetapi juga tidak terlalu banyak,” tutup Hasanuddin. (SYA/RIW/APR)

Paman Birin Bersyukur, Kalsel Raih SAKIP A dan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik 2023 di Indonesia

Bali – Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Paman Birin, pemerintah provinsi Kalsel kembali torehkan prestasi membanggakan untuk Banua.

Kali ini, Pemprov Kalsel raih 2 penghargaan bergengsi sekaligus. Pertama, Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A dan kedua, Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi ((RB) Tematik Terbaik pada semua Tema Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia.

*Dua penghargaan yang diterima Kalsel di Bali*

Penghargaan ini diserahkan pada hari kedua rangkaian kegiatan RBXperience yang dilaksanakan KemenPANRB di Bali pada Rabu (6/12).

Pada acara yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin ini, penghargaan SAKIP A dan Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Tematik Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023 tersebut, diterima Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah.

Turut berhadir pada kegiatan ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Pj Gubernur Bali, Ketua dan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat lainnya.

Paman Birin menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan penghargaan yang diraih Pemprov Kalsel dari KemenPANRB.

Paman Birin juga menyebut, keberhasilan mempertahankan predikat SAKIP A ini membuktikan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan Pemprov Kalsel.

Selain keberhasilan SAKIP A, Paman Birin juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Kalsel dianugerahi sebagai instansi pemerintah dengan implementasi RB Tematik terbaik pada semua Tema tahun 2023.

“Alhamdulilah, kita mempertahankan raihan SAKIP A ini sebagai bukti nyata wujud keberhasilan dalam optimalisasi penyelenggaran akuntabilitas di jajaran Pemprov Kalsel disamping juga anugerah sebagai instansi pemerintah implementasi RB Tematik terbaik,” kata Paman Birin.

Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada KemenPANRB dan seluruh pihak atas sinergi bersama membangun budaya kinerja birokrasi efektif.

“Sekali lagi, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami dan SAKIP ini menggambarkan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pemprov Kalsel,” ungkap Paman Birin.

Sementara itu, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam laporannya menyampaikan, bahwa rangkaian kegiatan RBXperience ini bukan hanya sebagai seremoni, tapi juga program untuk membumikan RB.

Adapun 3 (tiga) indikator evaluasi pada kegiatan kali ini adalah, RB General dan RB Tematik, SAKIP serta Zona Integritas (ZI).

Raihan penghargaan oleh Pemprov Kalsel, yakni RB Tematik diraih dari hasil evaluasi RB Penanggulangan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, serta RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Tiga provinsi yang berhasil meraih Penghargaan Implementasi RB tematik terbaik adalah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk raihan SAKIP Terbaik, Kalsel berada di level A dengan peningkatan nilai hasil evaluasi, dengan fokus pada aspek akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan kemiskinan di daerah.

Pada kesempatan ini, Menteri PANRB juga sampaikan tiga arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, yakni transformasi digital, digital structure, digital competence dan digital culture. (Biroadpim-RIW/APR)

Terbaik II Penyaluran KUR, Pemprov Anugerahkan Penghargaan Kepada Bank Kalsel

Banjarbaru – Komitmen dan konsistensi Bank Kalsel membantu pemerintah provinsi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbuah manis. Hal itu setelah Pemprov bersama Kanwil DJPb Provinsi Kalsel memberikan piagam penghargaan kepada Bank Kalsel, untuk kategori terbaik II dalam kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode tahun 2023.

Penghargaan yang langsung ditandatangani Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan KaKanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi ini, diberikan disela kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 yang digelar pekan lalu di Banjarbaru.

Direktur Utama Bank Kalsel Fachruddin yang menerima langsung penghargaan tersebut, berterimakasih atas penghargaan yang diberikan Pemprov Kalsel dan Kanwil DJPb Provinsi Kalsel.

“Ini tentunya semakin memotivasi kami untuk terus konsisten dalam melakukan penyaluran KUR kepada pelaku UMKM yang ada di Banua. Dengan demikian harapan kita ekonomi Kalsel bisa terus bergerak menjadi semakin maju,” tegasnya.

Tidak hanya sekadar penyaluran KUR, Bank Kalsel juga secara konsisten melakukan berbagai pembinaan kepada pelaku UMKM yang ada di Banua melalui berbagai kegiatan hingga kolaborasi dengan banyak pihak.

“Dengan pembinaan yang kita lakukan, harapan kita UMKM yang ada di Banua dapat semakin professional dan berkembang usaha mereka. Ujungnya mereka tidak hanya memerlukan tambahan modal usaha tapi juga mampu memberikan kontribusi lainnya untuk daerah, baik itu penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi melalui pembayaran pajak,” tambahnya.

Sekadar diketahui, pada sektor keuangan hingga 31 Oktober 2023, untuk KUR di Provinsi Kalsel telah disalurkan kepada 70.901 debitur dengan nilai sebesar Rp4,10 triliun oleh penyalur sebanyak 10 Bank dan 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Adapun untuk Penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Oktober 2023 telah mencapai Rp54,84 Miliar kepada 13.449 debitur oleh penyalur sebanyak 7 LKBB. (ADV-RIW/APR)

Pemprov Kalsel Terus Perjuangkan Hak Kerja Penyandang Disabilitas

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar peringatan hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun 2023, yang kali ini dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan, Selasa (5/12).

Peringatan Hari Disabilitas Internasional, diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Khatimah menyampaikan, di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan PERDA perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, telah kita serahkan secara langsung kepada ketua perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kita ingin penyandang disabilitas mendapat akses yang sama, baik akses pendidikan, akses ekonomi, akses lapangan pekerjaan, akses olahraga, dan akses apapun yang berhubungan dengan kehidupan mereka,” ungkap Husnul.

Ia menambahkan, untuk mendukung penyandang disabilitas, membutuhkan aksi-aksi nyata dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, khususnya berkaitan dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang, seperti pemenuhan persentasi pekerja disabilitas dalam dunia kerja, dimana disabilitas mendapat dua persen jatah tenaga kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan satu persen untuk lingkup swasta.

“Memang kita menyadari bahwa menangani penyandang disabilitas bukan tugas yang ringan. Namun bukan alasan bagi kita untuk tidak memenuhi hak-hak mereka, yang jelas-jelas dilindungi oleh Perundang-undangan,” tutup Husnul.

Sementara itu, Kepala PRSPDNF Fajar Harapan, Jumri mengatakan, momentum hari disabilitas internasional, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak, dalam bentuk perlindungan berkelanjutan. Pihaknya menginginkan hari disabilitas bukan hanya seremonial saja, namun dapat mengajak semua pihak, yakni dunia usaha, pemerintah daerah, agar bergotong royong memenuhi dan melindungi hak disabilitas.

“Kami terus mendorong penghuni panti fajar harapan, agar dapat berkembang, sehingga dapat menghadapi tantangan pada saat sudah keluar dari panti,” tutup Jumri. (MRF/RDM/APR)

Pemprov Kalsel Harapkan Nikah Massal Yang Digelar Polda Dapat Terus Dilaksanakan

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, kegiatan nikah massal dapat terus dilaksanakan, seperti yang dilakukan oleh Polda Kalsel beserta jajarannya.

Seperti yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalsel Sulkan pada saat menghadiri Pernikahan Massal dan Bakti Sosial Presisi Baiman adalah Kita, kerjasama antara Polda Kalsel dan Pemko Banjarmasin, di Siring Balaikota Banjarmasin, Selasa (5/12).

“Pemerintah Provinsi Kalsel tentunya memberi apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan, oleh Polda Kalsel beserta jajarannya,” ungkap Sulkan.

Pelaksanaan pernikahan massal serta bakti sosial ini, hendaknya dapat dilakukan lebih sering lagi di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kegiatan ini menjadi tradisi yang dapat dilaksanakan terus menerus,” ucap Sulkan.

*Kapolda Kalsel Irjen (Pol) Andi R Djajadi didampingi Staf Ahli Gubernur Kalsel Sulkan dan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina*

Sementara itu Kapolda Kalsel Irjen (Pol) Andi Rianto Djajadi menjelaskan, sebanyak 155 pasangan meramaikan pernikahan massal yang digelar, pihaknya.

“Kegiatan Bakti Sosial berupa nikah massal yang saat ini dilaksanakan, di Sering Balaikota Banjarmasin, diikuti oleh 155 pasangan,” ungkap Andi.

Nikah massal ini dilaksanakan oleh Polresta Banjarmasin bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, serta Kemenag Kota Banjarmasin.

“Kami berharap kegiatan nikah massal ini dapat memberikan keberkahan, kepada Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin,” ucap Kapolda.

Pada kegiatan tersebut juga, dilaksanakan juga penyerahan bantuan Bakti Sosial seperti Kursi Roda, Paket Sembako, serta Pasar Murah. (SRI/RDM/APR)