Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Bank Kalsel terus melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan layanan ke masyarakat, terutama daerah pedesaan. Salah satu bentuk kongkritnya, Bank Kalsel melakukan MoU dengan Perhimpunan Bank Perekomian Rakyat Milik Daerah (Perbamida) Kalimantan, pada Selasa (12/12) di Banjarmasin.

MoU dilakukan langsung Dirut Bank Kalsel Fachrudin dan Ketua DPW Perbamida Kalimantan Hipka Mubadi. Kegiatan juga disaksikan langsung Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan, Darmansyah dan Ketua DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja.

Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, MoU kali ini menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak untuk kerjasama lebih lanjut, terutama dalam peningkatan dan perkembangan BPR milik pemerintah daerah di Kalsel.

“Banyak yang akan dikerjasamakan, salah satunya Bank Kalsel berencana melakukan co-branding teknologi perbankan seperti mesin ATM agar BPR milik pemerintah daerah di Kalsel semakin berkembang,” jelasnya.

Melalui kerjasama ini, diharapkan semua pihak diuntungkan agar dapat berkembang bersama-sama.

Sementara itu, Ketua DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, melihat peluang pasar BPR di Kalsel masih sangat besar dan tentunya lewat kerjasama dengan Bank Kalsel bisa lebih mengembangkan keberadaan BPR di Kalsel.

“Dukungan Bank Kalsel sangat penting dan kami harap ke depan tidak hanya kerjasama dalam pasar kredit tapi juga pengembangan kapasitas SDM,” bebernya.

Dilain pihak, Kepala OJK Regional IX Kalimantan, Darmansyah, memberikan apresiasi terhadap kerjasama Bank Kalsel dengan Perbamida Kalsel dan ini akan menjadi langkah penting untuk pengembangan BPR di Kalsel.

“Semangat kolaborasi ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Agar keberadaan bank daerah dan BPR daerah bisa semakin baik bisnis kedepannya di Banua,” tuturnya.

Tidak berbeda, Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira juga menegaskan, BPR harus memanfaatkan dengan baik kerjasama ini dan terus mengembangkan potensinya agar bisa semakin besar.

“Moment ini harus dimanfaatkan, sehingga BPR di Kalsel bisa tumbuh menggembirakan,” pungkasnya. (ADV-RIW/NRH/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kesadaran atas implementasi budaya K3 agar keselamatan dan kesehatan pekerja terjamin, PT Pelindo (Persero) melaksanakan program gabungan Tanggung Jawab Sosial dengan Health Safety Security and Environment (HSSE) berupa kegiatan Awareness K3, diperuntukan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, pekan lalu.

Kegiatan sosialisasi Awareness K3 dilaksanakan di Gedung Kantor PT Pelindo Sub Regional 3 Kalimantan yang dihadiri langsung Sub Regional Head Sub Regional Kalimantan Sugiono, didampingi oleh pejabat struktural Pelindo SPMT dan Pelindo Subholding TPKB mendampingi puluhan tenaga TKBM sebagai peserta pelatihan.

Sebagai narasumber dan penyampai materi yakni Muhammad Trisetya Hadi selaku Pengawas Ketenagakerjaan Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan dokter Hasni dari Klinik PHC Cabang Banjarmasin.

Sugiono menyampaikan, Awareness K3 merupakan komitmen tegas Pelindo mewujudkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di internal maupun eksternal lingkungan pelabuhan, dengan tujuan agar produktivitas dan efisiensi operasional dapat berjalan baik.

“Kegiatan Awareness K3 agar menjadi sarana yang dapat menjadikan kesadaran dan edukasi tentunya bagi semua pihak khususnya bagi tenaga TKBM untuk dapat berkontribusi lebih dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan pada tiap kegiatan operasional,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (13/12).

Sementara itu, saat kegiatan, Muhammad Trisetya Hadi menuturkan, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran dari semua pihak untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam mengimplementasi budaya K3 di pelabuhan.
Dengan tingkat produktivitas kinerja pelabuhan di Banjarmasin yang memiliki jam kerja tinggi, tentunya berpengaruh kepada tenaga TKBM yang bersentuhan langsung pada tiap kegiatan operasional, dengan segala risiko kecelakaan kerja yang akan timbul untuk dapat diminimalisir serta dicegah sedini mungkin.

Fokus utama untuk pengurangan risiko, salah satunya dengan peningkatan kesadaran. Karena itu safety mulai pemakaian alat pelindung diri seperti helm, rompi, sarung tangan wajib dikenakan.

Dokter Hasni dalam materinya kepada tenaga TKBM pun menjelaskan, terkait dengan Basic Life Support atau Bantuan Dasar Hidup yang merupakan serangkaian usaha penyelamatan nyawa pada saat seseorang mengalami henti jantung.

Selain mendapatkan edukasi dan informasi dari para narasumber, peserta juga menerima souvenir berupa goodie bag yang berisikan paket training kit berupa kaos dan APD diantaranya rompi serta helm, yang dapat digunakan sebagai alat keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. (HumasPelindo-RIW/NRH/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dinilai dapat menjadi rujukan terkait riset dan inovasi daerah. Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah kepada wartawan, Senin (11/11).

Abidinsyah menjelaskan dalam kunjungan Komisi III DPRD Kalsel ke Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jatim, ada beberapa hal yang menarik yang nantinya bisa diterapkan di Kalsel.

Salah satunya, lanjutnya, adanya penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dari Pemprov Jatim kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan riset dan inovasi untuk daerahnya.

Selain itu, lanjut Abidinsyah, Pemprov Jatim terus mendorong OPD-OPD nya untuk menggali riset dan inovasi. Mengingat hasil riset dan inovasi daerah ini sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan karena dapat menjadi dasar untuk mengambil suatu kebijakan pelayanan publik.

“Inovasi-inovasi ini harus digali terus oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah daerah karena hasil inovasi sangat membantu, baik untuk OPD itu sendiri maupun masyarakat. Waktu yang panjang bisa lebih dipendekkan atau dari dana yang besar bisa lebih diefektifkan karena adanya inovasi daerah,” jelasnya.

Dalam kegiatan kaji tiru tersebut, rombongan Komisi III DPRD Kalsel diterima oleh Sekretaris BRIDA Jatim, Juliana Martin beserta jajarannya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) tahun 2024 bisa meraih nilai 78.

Banyak hal yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya yakni peningkatan pengembangan kompetensi ASN.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah, pengembangan kompetensi seorang ASN tergantung dari inisatif individu mereka. Misalnya dengan selalu memperbarui data pribadi ke dalam aplikasi Sitem Informasi Kepegawaian Daerah (Simpeg) di SKPD masing-masing.

“Nah saat ini masih banyak ASN yang belum memasukkan data hasil kompetensi mereka ke aplikasi Simpeg. Sebabnya kita ingin membangun kesadaran ASN, agar sesegera mungkin memperbarui datanya setelah melaksanakan kegiatan berbasis kompetensi,” kata Dinansyah, di sela Rakoor Kepegawaian, di Banjarbaru, Selasa (12/12).

Kegiatan berbasis kompetensi, lanjut Dinansyah, bukan hanya bisa dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), melainkan bisa melalui berbagai lembaga termasuk swasta.

“Selagi itu sifatnya berbasis kompetensi untuk ASN, tetap bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Simpeg,” beber Dinansyah.

Dari data Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN), diketahui IP ASN Kalsel tahun 2023  sementara ini menempati peringkat pertama terbaik se-Kalimantan dengan nilai 75,42.

Meksi begitu, Dinansyah menyebut, ASN tidak boleh berpuas diri. Sebab nilai tersebut masih masuk dalam kategori sedang atau dibawah 80.

“Makanya kita harus berupaya untuk meningkatkan IP ASN itu. Ini melibatkan semua ASN hingga ke level Desa,” jelas Dinansyah.

Guna mendukung terwujudnya target IP ASN tahun 2024, Dinansyah mengaku, pihaknya sendiri terus melakukan rakoor dan sosialisasi kepada seluruh penanggung jawab aplikasi Simpeg di setiap SKPD Pemprov Kalsel.

“Kita selalu mengumpulkan penanggung jawab Simpeg setiap tiga bulan sekali untuk memberi masukan sekaligus meninjau pengembangan kompetensi ASN di lingkungan kerja mereka,” tutup Dinansyah. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Selasa (12/12). Dibuka Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan, selama setahun ini, telah bekerja untuk pengendalian dan menjaga inflasi di Banua.

“Tentunya Pemerintah Provinsi memberi apresiasi atas kerja keras dari TPID Kalsel,” ungkapnya.

Diharapkan, lanjutnya, hingga sampai akhir tahun ini, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tetap stabil. Meski begitu Pemerintah Provinsi Kalsel tetap mengingat untuk, selalu waspada terhadap adanya kemungkinan kenaikan inflasi, akibat adanya kenaikan harga pada komoditas tertentu.

“Kenaikan harga cabai saat ini, perlu diwaspadai. Karena bisa menyebabkan kenaikan inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Gubernur.

Selain itu, lanjutnya, dua komoditi lainnya yang juga diperlu diwaspadai, yaitu beras dan kedelai.

“Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di Banua, maka operasi pasar hendaknya perlu diperbanyak lagi kedepannya,” ucapnya.

Maka dengan begitu kenaikan harga beras dapat ditekan dengan adanya operasi pasar tersebut.

Rapat Evaluasi ini diikuti oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai, serta perwakilan Dinas Perdagangan di 13 Kabupaten dan Kota di Kalsel. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalsel terus didorong. Salah satu upaya yakni melalui rapat koordinasi (rakor) peningkatan keterbukaan informasi publik yang melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Rakor di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (12/12) itu, dibuka oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menilai, keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi.

“Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang merupakan prestasi sangat membanggakan bagi bangsa,” ujar Gubernur.

Undang-undang tersebut, menurutnya, juga menjadi perisai untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

“Disinilah peran penting dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID yang sudah ada dan sudah terbentuk harus dioptimalkan. Ini harus jadi perhatian bersama agar nilai IKIP Kalsel bisa terus meningkat.,” katanya.

Diketahui dalam tiga tahun terakhir, IKIP Kalsel selalu mengalami kenaikan. Meski begitu, skor yang didapat masih masuk kategori sedang.

“Saya mengharapkan selain sebagai kewajiban, kita dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat, sehingga tidak ada informasi yang bermasalah, ketika sudah dibuka di depan publik” tuturnya.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, mengatakan rakoor diselenggarakan untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan tata Kelola PPID Pelaksana. Sehingga pelayanan Informasi Publik secara terbuka khususnya di lingkungan Pemprov Kalsel bisa terwujud.

“Jadi akses masyarakat terhadap informasi itu akan kita tingkatkan. Tentu dengan bahan yang bisa di akses, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban dari badan publik mengetahui bagaimana menyampaikan informasi yang memang harus dikecualikan. Itu yang ingin kita mantapkan” beber Muslim.

Terkait IKIP yang masih belum bisa bersaing dengan daerah lain, Muslim mengaku, pihaknya terus melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pemahaman para pejabat PPID baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang informasi apa saja yang bisa dibuka kepada publik.

“Agar indeks kita semakin bagus, kita akan memberikan pencerahan kepada seluruh PPID di Kalsel, kita juga akan menyiapkan buku saku untuk memudahkan mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat” tutup Muslim. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan, yang tujuannya menyadarkan warga sekolah akan lingkungan, sehingga dapat turut bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan.

Pelaksanaan program Adiwiyata tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Dimana program ini berjenjang mulai dari tingkat kabupaten /kota, provinsi, nasional hingga tingkat mandiri.

Sebanyak 45 sekolah di Kalimantan Selatan, mendapatkan penghargaan Adiwiyata ini untuk tahun 2023, dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Penyerahan dilakukan pada Selasa (12/12) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Mewakili Gubernur untuk memberikan penghargaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana.

Kepada wartawan, usai acara, Hanifah mengatakan, Adiwiyata adalah gerakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup mulai dari lingkungan sekolah. Program ini mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga membentuk sekolah sebagai lembaga pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Program ini dinilai dari bukan dari banyaknya sekolah yang meraih penghargaan. Namun munculnya kesadaran warga sekolah untuk benar-benar menerapkan dan menjadi contoh di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

“Harapannya, para guru dapat membimbing siswanya menjadi agen perubahan lingkungan hidup di luar lingkungan sekolah,” jelas Hanifah menyampaikan harapan Gubernur terkait program ini.

Selain mendapatkan penghargaan dan sertifikat, setiap penerima penghargaan, menurut Hanifah, juga mendapatkan uang pembinaan dari Gubernur, Sahbirin Noor. Besarannya adalah Rp2,5 juta untuk masing – masing sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak 2 sekolah, Rp3 juta untuk Adiwiyata tingkat Provinsi sebanyak 28 sekolah,, serta uang pembinaan sebesar Rp 2 juta rupiah, untuk peraih Adiwiyata tingkat provinsi, 15 sekolah.

“Setiap penerima penghargaan juga mendapatkan bantuan masing – masing 3 tempat sampah,” tutupnya.

Berikut ini adalah daftar sekolah penerima Adiwiyata Mandiriz yakni SDN Pengambangan 5 Banjarmasin dan SDIT Ukhuwah Banjarmasin.

Sedangkan penerima Sekolah Adiwiyata Provinsi diantaranya SMAN 1 Bintang Ara, SMPN 1 Juai 3. SMPN 3 Batumandi, SDN Antasari, SDN Binderang, SDIT An Nur, SDN Rangda Malingkung I, SDN Binuang 2, SDN Binuang 6, SMPN 1 Candi Laras Utara, SMPN 1 Sambung Makmur, SDIT Ukhuwah 2, SDN Karang Mekar 5.

Selanjutnya, Sekolah Adiwiyata Nasional diantaranya SD Santa Maria, SDN Kelayan Timur 2, SMPN 30 Banjarmasin, SMAN 4 Banjarbaru, SDN Maburai, SMPN 2 Muara Uya, SMPN 4 Tanjung, MTsN 4 Tabalong, MTs Ar-Raudlah, dan SMAN 1 Tanjung. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menutup Pendidikan Kursus Kader Pelaksana Nasional (Suskalaknas).

Penutupan ditandai dengan penanggalan tanda peserta kursus oleh Paman Birin di Rindam VI Mulawarman, pada Senin (11/12).

Turut hadir Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel, Heriansyah, Danrindam VI Mulawarman Kolonel Inf Robby Suryadi, serta tamu undangan lainya.

Selaku Inspektur Upacara, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan, daerahnya mendapat kehormatan, dengan dipercaya sebagai panitia daerah penyelenggaraan kegiatan Suskalaknas tahun 2023, yang merupakan agenda kegiatan resimen mahasiswa (menwa) Indonesia.

“Syukur Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga kini tiba di acara penutupan,” katanya.

Menurut Paman Birin, melalui kegiatan pelatihan bela negara ini, kader menwa terbentuk mentalnya untuk bersikap disiplin, berani, tangguh, dan cinta tanah air.

Keberadaan menwa akan selalu relevan dengan zaman. Karena upaya menjaga keutuhan NKRI sejatinya bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi juga menjaga perdamaian, merawat nilai-nilai toleransi dan keberagaman, melawan ancaman radikalisme dan terorisme, serta menangkal narasi-narasi penyebab perpecahan.

Paman Birin menekankan, di tahun 2024 merupakan tahun politik, masa di mana adu opini bahkan serangan kebencian bisa terjadi secara masif.

“Saya tidak ingin kita terjebak dalam situasi yang bersifat memecah belah dan mengganggu keamanan dan ketenteraman, entah itu di lingkup masyarakat ataupun dunia perguruan tinggi,” katanya.

Paman Birin berpesan kepada kader menwa untuk turut aktif mengawal kondusivitas pemilihan umum, menjaga perdamaian, keamanan, dan ketenteraman selama pesta demokrasi berlangsung. tindakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya bela negara dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Paman Birin memohon dukungan agar Kalimantan Selatan dapat menjadi panitia daerah pelaksanaan Suskapin (Kursus Kader Pimpinan) Nasional ke-48 Resimen Mahasiswa Indonesia.

“Mohon doanya agar rencana tersebut sukses terlaksana di Banua kita,” katanya.

Sementara itu, Kepala Staf Menwa Kalsel, Jamal mengatakan, pelatihan yang diikuti sebanyak 63 kader ini digelar selama 14 hari. Terdapat 5 provinsi yang mengikuti diantaranya Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Disampaikanya, para peserta selama 14 hari dibekali taktik tempur, bela negara, bongkar pasang senjata, menembak, penanggulangan bencana dan organisasi kepemudaan.

Acara ditutup dengan demonstrasi bongkar pasang senjata SS1 V3 dan senjata M16A1 dengan mata tertutup, bela diri karate dan yel yel pembangkit semangat. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pertemuan dengan seluruh penyedia barang dan jasa yang bekerja di Sekretariat Dewan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Senin (11/12).

Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat DPRD Kalsel, Riduansyah menyampaikan dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memaparkan ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

“Karena pada tahun 2024 mendatang, pengadaan barang dan jasa harus beralih ke sistem elektronik. Dalam sistem itu, penyedia barang dan jasa harus memiliki akun di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” tuturnya.

Lebih lanjut, Riduansyah memastikan Setwan siap melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel, Khairil Anwar mengatakan untuk tahun 2004, ada beberapa kebijakan atau regulasi aturan terutama dengan pengadaan barang dan jasa yang harus dilaksanakan secara elektronik.

Hal ini, menurut Khairil, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 pada bagian pertama poin 13, bahwa Presiden menginstruksikan baik Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengalihkan semua proses pengadaan yang manual ke proses elektronik paling lambat tahun 2023.

“Artinya kalau melihat regulasi, di 2024 ini kita akan memasuki proses pengadaan barang jasa secara elektronik,” terangnya.

Khairil juga mengimbau kepada penyedia barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mendaftarkan akunnya di LPSE. Apalagi, untuk pendaftaran juga mudah dan tidak terlalu sulit.

“Karena syaratnya hanya menyiapkan KTP, NPWP dan NIB yang untuk pengurusannya itu secara online dan gratis di Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)