Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, pada Rabu (2/10) di kawasan jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pengukuhan Fadjar Majardi sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan ini, dilakukan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta. Fadjar Majardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Komunikasi, menggantikan Wahyu Pratomo yang memasuki masa purna tugas setelah memimpin KPwBI Kalimantan Selatan sejak Desember 2022.

Dalam sambutannya, yang dibacakan Adi Santoso, Gubernur berharap, Fadjar Majardi dapat melanjutkan kinerja pimpinan terdahulu.

“Saya berpesan kepada Kepala BI Kalsel yang baru, agar cepat beradaptasi dan menyambung koordinasi dengan mitra-mitra, lanjutkan kinerja yang sudah bagus, dan sempurnakan dengan terobosan-terobosan yang lebih baik lagi,” ujar Paman Birin.

Pada pengukuhan ini, Gubernur juga tidak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada Fadjar Majardi, yang telah dipercaya untuk memimpin KPw BI Kalsel, juga ucapan terima kasih kepada Wahyu Pratomo, atas dedikasinya selama memimpin dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Saya berharap, bapak Fadjar Majardi dapat menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai pimpinan tertinggi di BI Kalsel, rekam jejak pengalaman dalam memimpin kantor perwakilan di daerah – daerah sebelumnya, niscaya dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan perekonomian di Banua, Kalsel Babussalam,” lanjutnya.

Selanjutnya, Paman Birin mengajak kepala perwakilan yang baru, beserta seluruh direksi untuk mengoptimalkan perannya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan mitra strategis lainnya, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi guna menangani pengendalian inflasi, mendorong elektronifikasi transaksi pembayaran, hingga mengawasi aktivitas perbankan dan keuangan di daerah.

Sementara itu, dalam sambutannya, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta memberikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kontribusi Wahyu Pratomo selama masa jabatannya.

“Di bawah kepemimpinannya, sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah berhasil memperkuat stabilitas ekonomi Kalimantan Selatan,” pujinya.

Salah satu pencapaian yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menekan laju inflasi. Pada Triwulan II 2024, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Selatan turun menjadi 2,34 persen (yoy), lebih rendah dibanding Triwulan I 2024 yang mencapai 2,58 persen (yoy).

“Atas prestasi dalam pengendalian inflasi daerah, Kalimantan Selatan meraih penghargaan TPID Award sebagai TPID Provinsi dengan Kinerja Terbaik se-Kalimantan selama dua tahun berturut-turut, yang menjadi salah satu bukti nyata kolaborasi Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Filianingsih juga menggarisbawahi lima fokus utama Bank Indonesia di daerah sebagai sebagai strategic advisor pemerintah daerah. Yakni pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi daerah, akselerasi ekonomi dan keuangan terutama bidang sistem pembayaran, penyediaan uang Rupiah berkualitas, serta penguatan tata kelola dan kepemimpinan. Di bidang sistem pembayaran, perkembangan digitalisasi dan elektronifikasi di Kalimantan Selatan telah menunjukkan hasil sangat positif dan tumbuh dengan pesat.

“Hal ini tercermin dari penggunaan QRIS oleh 400 ribu merchant dan lebih dari 700 ribu pengguna,” tambahnya.

Filianingsih kemudian memperkenalkan Fadjar Majardi sebagai pemimpin baru yang diharapkan mampu melanjutkan prestasi ini dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan ekonomi Kalimantan Selatan.

Dengan pengalamannya yang luas, termasuk sebagai Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah di KPwBI DKI Jakarta serta keterlibatannya dalam bidang Moneter dan Komunikasi di Kantor Pusat BI, Fadjar diyakini akan memperkokoh sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel terus mendorong Dispersip kabupaten/kota untuk mewujudkan Tranformasi Perpustakan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas atau kompetensi pengelola perpustakaan desa di kabupaten/kota melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi di salah satu hotel, Senin (30/9).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dispersip Provinsi Kalsel, Adethia Hailina menuturkan, peningkatkan kapasitas atau kompetensi pengelola perpustakaan ini dianggap penting karena menjadi salah satu indikator dalam penerapan TPBIS.

“Melalui kegiatan ini kami inginkan pengelola perpustakaan di kabupaten/kota Se Kalsel memahami tentang layanan perpustakaan yang baik, kemudian mampu menyusun strategi menarik minat masyarakat, mampu membuat kegiatan keliterasian yang melibatkan masyarakat sekitar perpustakaan, dan mampu menjadi jembatan informasi atau fasilitator ketika masyarakat membutuhkan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka implementasi inklusi sosial,” jelasnya.

Adethia mengungkapkan bahwa upaya ini perlu dilakukan mengingat saat ini paradigma masyarakat tentang perpustakaan masih monoton dimana mereka berpikir perpustakaan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja.

Melihat hal tersebut, ia pun mengimbau agar Dispersip kabupaten/kota aktif memberikan pemahaman tentang perpustakan inklusi sosial, dimana perpustakaan itu milik semua golongan masyarakat.

“Jadi disini kita berusaha merubah sudut pandang masyarakat bahwa perpustakaan bukan cuma milik pelajar atau mahasiswa saja. Tapi perpustakaan juga milik ibu-ibu rumah tangga, perpustakaan juga bisa menjadi manfaat bagi pekerja non kantoran, bahkan perpustakaan juga bisa menjadi wadah hiburan bagi anak anak yang belum memasuki usia sekolah,” terangnya.

Sementara itu, salah satu narasumber kegiatan, Kepala Dispersip Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tajiddin Noor, juga menilai bahwa pemantapan kapasitas pengelola perpustakaan menjadi hal penting dalam upaya penerapan TPBIS ini.

Menurutnya, hal ini juga diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial berdasarkan penilaian “Key Performance Indicator” (KPI) di kabupaten tersebut mencapai 100 persen.

“Jadi kalau sudah punya standarisasi kapasitas SDM pengelola perpustakaan ini Insya Allah untuk pengembangan TPBIS akan lebih mudah dilakukan,” jelasnya.

Penerapan TPBIS ini, diakui Tajiddin, membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Alhamdulillah kalau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada beberapa peningkatan yang menurut kami cukup urgent dimana meningkatnya interaksi masyarakat dengan perpustakaan. Kami juga aktif membuat program yang melibatkan masyarakat, salah satunya pelatihan dasar komputer untuk meningkatkan skill mereka kedepannya,” ungkapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gema Maulid 40 Malam diharapkan menjadi salah satu wasilah (sarana) untuk terus mencintai Nabi Muhammad SAW.

Hal ini disampaikan, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, Mursyidah Aminy di hadapan ratusan jamaah Gema Maulid malam ke-27 bertempat di gedung Mahligai Pancasila, Senin (30/9).

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini berharap melalui Gema Maulid 40 Malam ini diharapkan Kalsel senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan serta rahmat, berkat masyarakat cinta bershalawat.

“Serta mendapatkan syafaat di hari akhir kelak,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan, Pengasuh Ponpes Darul Qur’an Istiqomah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Tuan Guru Haji (TGH) Adlin Putra Amrullah, selaku penceramah. Dalam tausiyahnya, TGH Adlin mengingatkan / bahwa sholawat kepada Nabi SAW adalah konsensus ilmu tauhid yang akan terjaga sampai hari kiamat nanti.

“Alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang insya Allah, Allah Ta’ala ridhoi. Kenapa Allah Ta’ala ridhoi? Karena hakikatnya sholawat kepada Nabi SAW adalah konsensus ilmu tauhid yang akan terjaga sampai hari kiamat nanti,” terangnya.

Turut hadir pada malam ke 27 Gema Maulid 40 malam ini, antara lain pejabat, karyawan dan karyawati SKPD lingkup Pemprov Kalsel, diantaranya Dinas Perkim, Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda, RSUD Ansari Saleh, RSGM Gusti Hasan Aman, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekdaprov Kalsel serta masyarakat umum, khususnya dari Astambul Kabupaten Banjar. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar rapat koordinasi persiapan Peringatan Wafat Pangeran Antasari ke-162.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Muhammadun melalui Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Bidang Pemberdayaan Sosial, Yahya mengatakan bahwa Peringatan Wafat Pangeran Antasari ke-162 ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Peringatan Wafatnya Pangeran Antasari itu akan dilaksanakan pada 11 Oktober 2024,” jelasnya, Selasa (1/10).

Yahya menjelaskan rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi terkait untuk membicarakan tentang pembagian tugas, baik dari SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Pemko Banjarmasin, Polda Kalsel, Korem 101 Antasari, Lanal Banjarmasin, Lanud Syamsudin Noor serta LVRI Kalsel.

“Biro Adpim menyiapkan pembuatan dan pendistribusian undangan, pembuatan spanduk dan pemasangan spanduk dan dokumentasi. Diskominfo Kalsel menyiapkan publikasi, dokumentasi serta pemberitaan,” terangnya.

Sedangkan Polda Kalsel, Korem 101 Antasari, Lanal Banjarmasin dan Lanud Syamsudin Noor mengerahkan pasukan sebagai peserta upacara, sekaligus mengkoordinasikan keamanan dan penutupan jalan saat kegiatan berlangsung yang dibantu oleh Dinas Perhubungan Kalsel, Satpol PP dan Damkar Kalsel, serta Polsek Banjarmasin Utara.

“Untuk Pemko Banjarmasin dalam hal ini Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Surgi Mufti mengkoordinasikan pembersihan lingkungan makam pahlawan Nasional Pangeran Antasari sebagai tempat upacara ziarah,” ucapnya.

Yahya menambahkan, upacara Peringatan Wafatnya Pangeran Antasari ke 162 juga dihadiri para pelajar yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.

Ia juga memastikan bahwa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor akan berhadir pada ziarah rombongan tersebut serta akan ada pemberian bantuan tali asih kepada keluarga pahlawan.

Peringatan wafat Pangeran Antasari diharapkan tidak hanya menjadi momen penghormatan, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan sosial dan budaya, serta menumbuhkan rasa bangga akan warisan sejarah Kalimantan Selatan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di halaman kantor Gubernur, Banjarbaru, Selasa (1/10).

Upacara sekaligus apel gabungan setiap awal bulan itu dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diikuti oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik, Adi Santoso, menyampaikan momentum ini sebagai pengingat kembali betapa pentingnya Pancasila dan nilai nilainya sebagai dasar negara. Khususnya dalam menjalani profesi sebagai ASN.

“Tepat 59 tahun lalu ada kelompok pencobaaan kudeta terhadap pemerintahan dan ideologi bangsa. Kita menyebut G 30 SPKI, banyak pahlawan gugur mempertahankan pancasila,” katanya.

Menurut Paman Birin (sapaan gubernur) perjuangan para pahlawan terdahulu tidak hanya untuk bangsa dan negara, namun juga mempertahankan Pancasila sebagai identitas bangsa.

Sebagai dasar negara, Ia menilai, Pancasila telah terbukti kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman dari luar maupun dalam negeri. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Nilai-nilai Pancasila senantiasa dapat menyesuaikan perannya dalam segala keadaan termasuk pada era digital seperti sekarang ini,” jelasnya.

Melalui upacara peringatan tersebut, Paman Birin mengajak seluruh ASN untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membudayakan di lingkungan keluarga.

“ASN memiliki peran sebagai pemersatu bangsa, sehingga sepak terjangnya haruslah menjadi contoh terlebih dahulu bagi masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Kompetisi Atlet Down Sydrome Pertama di Provinsi Kalimantan Selatan.

Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Diauddin melalui Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus Dispora Kalsel Rijal Hamid menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Special Olympic Indonesia (SOIna) baru saja melaksanakan Kompetisi Atlet Down Sydrome Pertama Tingkat Provinsi.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 29 September 2024, di Banjarbaru,” ungkap Rijal, pada Selasa (1/10).

Kompetisi atlet dwon Sydrome ini diikuti 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mempertandingkan, 4 cabang olahraga yaitu bocee, bowling, senam ritmik, serta senam artistik.

“Kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan, kegiatan ini dapat membuat atlet down syndrome bahagia serta berprestasi,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan apresiasi yang luar biasa karena kompetisi ini tidak hanya sebagai ajang prestasi tetapi juga ajang silaturahmi antar atlet down syndrome di Banua.

“Kegiatan ini juga untuk menggali potensi atlet down syndrome di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Rijal berharap, para atlet dwon Sydrome ini dapat diakomodir seperti atlet lainnya, hingga bisa memberikan prestasi untuk Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.

“Kami berharap prestasi atlet down Sydrome ini dapat membanggakan Banua,” ujar Rijal. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pameran temporer III tahun 2024, dengan menampilkan perjalanan sejarah rempah-rempah di Indonesia khususnya Kalsel.

Mengusung tema Jalur Rempah “Sahang Banjar Sang Primadona”, pameran ini mendapat antusias tinggi dari ratusan pelajar yang hadir.

Sebab selain menampilkan berbagai jenis rempah-rempah khas Nusantara, pameran juga menyajikan cerita sejarah dibaliknya. Termasuk pula benda-benda yang digunakan untuk mengolah dan bertransaksi rempah pada zaman kerajaan hingga masa penjajahan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Muhammadun, melalui Sekretaris Dinas, Hadeli Rosyadi, menilai pemilihan tema tentang rempah sangat tepat.

Sebab selain menjadi penghubung bangsa-bangsa di masa lalu, rempah juga menjadi jalur pertemuan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pameran yang juga menjadi bagian dari Festival Gerbang Nusantara itu, menurutnya, adalah salah satu upaya untuk mengingatkan seluruh masyarakat terutama generasi muda, akan pentingnya jalur rempah dalam sejarah.

“Melalui pameran ini saya berharap para siswa, mahasiswa dan masyarakat umum lain dapat mempelajari lebih dalam mengenai warisan sejarah bangsa,” katanya.

Hadeli menambahkan, pameran tersebut juga merupakan salah satu cara mengedukasi pelajar di luar kelas lewat visual secara langsung mengenai sejarah dan budaya di Banua.

“Dengan memahami kehidupan, kita lebih bisa menghargai identitas kita sebagai bangsa yang memiliki peran besar dalam sejarah dunia,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar menyampaikan, pemilihan tema tentang jalur rempah, merupakan wujud dukungan pihaknya terhadap keinginan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk menjaga kelestarian sejarah dan budaya Banua.

“Kita juga sekaligus mendukung program Kemendikbudristek untuk menjadikan jalur rempah nusantara sebagai warisan budaya dunia, yang bersumber dari sejarah lokal,” jelasnya.

Akbar menyebut, pameran yang dilaksanakan selama kurang lebih 4 pekan itu, bertujuan untuk memperkenalkan jalur rempah sebagai kekayaan budaya Kalsel, sekaligus sarana edukasi dan pengetahuan bagi masyarakat dan peserta didik.

“Mudah-mudahan pameran temporer ini bisa mengunggah kesadaran dan rasa cinta masyarakat Kalsel terhadap budaya, sekaligus mengenalkan koleksi museum agar menjadi inspirasi dalam pengembangan kreativitas dalam mendukung program merdeka belajar,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk mendukung program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Bank Kalsel terus memperkuat kontribusinya melalui berbagai inovasi layanan digital. Dukungan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mempercepat digitalisasi transaksi keuangan dan mendukung inklusi keuangan di masyarakat.

Tentunya hal ini tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor (Paman Birin), yang selalu menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran masyarakat.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menegaskan, bahwa Bank Kalsel siap mendukung setiap inisiatif yang mendorong percepatan digitalisasi di berbagai sektor.

“Sebagai mitra pemerintah daerah, Bank Kalsel berkomitmen menyediakan solusi pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien melalui berbagai kanal digital yang telah kami kembangkan,” ujar Fachrudin.

Berikut adalah berbagai layanan digital yang telah dikembangkan Bank Kalsel sebagai wujud nyata dukungan terhadap P2DD. Yakni fasilitas penerimaan pembayaran pemerintah daerah (Pemda) melalui loket teller, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai (pinbuk dan cek/giro).

Mobile Banking “AKSEL”, fasilitas mobile banking ini mendukung berbagai pembayaran seperti E-Samsat, PBB, PDAM, perizinan, pajak daerah, BPHTB, KIR, hingga retribusi daerah. Bank Kalsel juga bekerja sama dengan platform e-commerce seperti GoPay, Tokopedia, LinkAja, OVO, BliBli, DANA, Indomart, serta perbankan lainnya seperti UOB, BTN, dan Signal (e-Samsat), guna memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB dan pajak kendaraan.

Saat ini terdapat 291 unit mesin ATM dan CRM Bank Kalsel yang tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk memfasilitasi pembayaran non-tunai. Kemudian EDC Bank Kalsel dioptimalkan untuk mendukung pencatatan pajak Horeca (hotel, restoran, cafe) serta penerimaan retribusi (parkir, pasar, sampah, tiket, dan lainnya).

Bank Kalsel menggunakan kode QR dari semua bank dan lembaga non-bank, termasuk untuk transaksi non-tunai oleh Pemda. Aksel Card Bank Kalsel, produk uang elektronik co-branding dengan Brizzi ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran non-tunai, seperti parkir, penyeberangan, dan transportasi umum. Bank Kalsel juga memiliki fasilitas virtual account yang terintegrasi dengan aplikasi milik Pemda, memungkinkan pelaporan pembayaran diterima secara real-time dan dapat dibayarkan melalui kanal transfer bank manapun.

PPOB Bank Kalsel, mendukung pembayaran untuk E-Samsat, PBB, PDAM, perizinan, pajak daerah, BPHTB, KIR, serta retribusi daerah. Internet Banking Bisnis (IBB), aplikasi yang digunakan Pemda untuk melakukan pengeluaran secara non-tunai dan real-time ini telah diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Cash Management System Pemda, dimana Bank Kalsel menyediakan sistem yang terhubung dengan sistem pengelolaan keuangan Pemda untuk pencairan SP2D dan pembayaran pajak.

CMSP DESA, aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes Link) milik Kemendagri Ditjen Bina Pemerintahan Desa, mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih efektif. SIPD, Bank Kalsel mengembangkan integrasi Host to Host dengan aplikasi SIPD milik Kemendagri untuk pengelolaan pengeluaran Pemda secara real-time. Bank Kalsel bekerjasama dengan Bank BUMN dalam mendukung transaksi non-tunai pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut Fachrudin, keberhasilan digitalisasi di Kalimantan Selatan tidak hanya mempercepat arus transaksi, tetapi juga mendukung inklusi keuangan, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang belum terlayani perbankan.

“Penghargaan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik Wilayah Kalimantan yang diterima Gubernur Kalsel dalam Rakornas P2DD 2024 di Jakarta pada 23 September 2024 lalu, adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi dan Bank Kalsel dalam mempercepat digitalisasi daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Banua,” tukas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso secara resmi membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XV Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Embarkasi Banjarmasin, di Banjarbaru, Senin (30/9).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader Ansor dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Provinsi Kalsel, Adi Santoso menyampaikan pentingnya peran GP Ansor sebagai salah satu organisasi kepemudaan Islam terbesar di Indonesia. Ansor, yang lahir sebagai sayap organisasi Nahdlatul Ulama, telah berperan signifikan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ansor tidak hanya memperjuangkan nilai-nilai Islam moderat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Kalimantan Selatan, GP Ansor telah menunjukkan kiprahnya di berbagai bidang, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun kemasyarakatan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengapresiasi kontribusi GP Ansor di Kalimantan Selatan, khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

“Di bawah bimbingan para ulama dan tokoh masyarakat, Ansor akan terus menjadi kekuatan penting dalam pembangunan daerah dan nasional di masa depan,” katanya.

Konferwil GP Ansor ke-XI ini, menurut Paman Birin (sapaan gubernur), menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan, serta merumuskan kebijakan baru yang relevan dengan tantangan zaman.

“GP Ansor harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sambil tetap teguh menjaga nilai-nilai kebangsaan dan keislaman yang moderat,” jelasnya.

Adi menambahkan tantangan besar lainnya yang dihadapi saat ini adalah munculnya paham radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam kerukunan umat beragama di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, GP Ansor diharapkan terus menyebarkan pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Sehingga Konferwil ke-XV GP Ansor ini juga diharapkan menjadi ajang evaluasi dan pembaharuan program yang mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam konteks menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat moderasi beragama.

“Semoga konferensi wilayah ke-XV GP Ansor ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang bermanfaat, tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Kalimantan Selatan, Teddy Suryana, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa momentum Konferwil ke-XI ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat peran kader GP Ansor dalam pembangunan daerah.

“Kader GP Ansor akan terus berperan aktif dalam membangun Kalimantan Selatan. Melalui momen ini, kita bersama-sama melakukan penataan organisasi ke arah yang lebih baik dan menjawab tantangan zaman,” pungkas Teddy.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Umum GP Ansor Pusat, Addin Jauharuddin, Rais Syuriyah PW NU Kalsel, TG M. Wildan Salman, dan Penasehat GP Ansor Kalsel, Akhmad Rozanie Himawan Nugraha serta tamu undangan lainnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta arahan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya percepatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Arahan tersebut juga menjadi dasar penyelarasan pembentukan AKD dengan tatib yang baru.

Ketua Pansus Tatib DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan bahwa pihaknya ingin agar tatib DPRD Kalsel yang baru, dapat lebih responsif dalam menyesuaikan tugas anggota dewan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tantangan kedepan semakin kompleks, sehingga regulasi internal DPRD harus disusun lebih maksimal.

“Setelah konsultasi tadi, banyak pasal-pasal yang bisa kita perbaiki sesuai kondisi kebutuhan ke depan, sehingga kita dalam mensinkronisasi kemudian mengkompilasi pasal-pasal tadi, tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya,” jelasnya, baru-baru tadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Agus Mulia Husin menegaskan pentingnya sinkronisasi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan, sebagai langkah awal untuk meningkatkan efektivitas kerja DPRD. Ia mengungkapkan bahwa pengesahan tatib akan segera dilanjutkan ke tahap penyelarasan melalui aplikasi I-perda.

“Mudah-mudahan di awal Oktober sudah clear semua pembahasan di tingkat pansus sampai kita ajukan ke Kemendagri,” harapnya.

Sementara itu, dari hasil pertemuan ini, Kepala Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI, Slamet Endarto memastikan siap membantu memfasilitasi pengesahan tatib tersebut melalui proses I-Perda.

Pansus tatib DPRD Kalsel berharap seluruh proses ini dapat selesai tepat waktu, sehingga pelaksanaan tugas anggota dewan periode 2024-2029 berjalan dengan lebih efektif dan terstruktur. (ADV-NRH/RDM/RH)