BANJARBARU – Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan Sandi Fitrian Noor menyatakan siap memfasilitasi bantuan peralatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Sandi meninjau kondisi sarana dan prasarana BPBD Provinsi Kalsel saat kunjungan kerja pada agenda reses di Banjarbaru, Senin (23/12) sore.
Ia mengatakan misi utama bantuan untuk BPBD Provinsi Kalsel berupa pengadaan mobil operasional penanggulangan bencana dan armada komunikasi informasi keliling untuk mensosialisasikan mitigasi bencana.
“Meski masih bisa dioperasikan, kondisi fisik sudah kurang layak pakai dan sangat berisiko saat penanganan bencana,” ucap Sandi.
Beberapa armada yang kurang layak itu, antara lain mobil serba guna, mobil tangki air, dan mobil komunikasi informasi keliling. Mobil tersebut merupakan bantuan BNPB RI diserahterimakan pada 2012, sedangkan satu unit mobil tangki air bantuan BNPB periode 2016.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalsel Fitri Hernadi, mengapresiasi kunjungan kerja Sandi Fitrian Noor dan berharap dapat memperjuangkan bantuan sarana serta prasarana operasional. Provinsi Kalsel mengalokasikan anggaran untuk peralatan kebencanaan, namun nilai kelengkapan cukup besar, sehingga membutuhkan bantuan dari BNPB RI.
“BPBD Provinsi Kalsel akan tetap bekerja keras membantu mitigasi dan penanggulangan bencana, meskipun terdapat keterbatasan sarana dan prasarana,” tutup Fitri. (BPBD.KALSEL/MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Daerah yang di kawasannya banyak objek wisata pantai, untuk meningkatkan pengamanan arus angkutan selama libur Natal dan Tahun Baru. Permintaan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Provinsi Kalsel Fitri Hernandi
Kadishub Kalsel Fitri Hernandi
“Khususnya pada malam tahun baru, wisata pantai banyak dikunjungi warga yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun,” ungkap Fitri, Selasa (24/12).
Karena itu, lanjutnya, Dishub Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan pelayanan terbaik, dalam pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan pada saat menuju kawasan wisata pantai tersebut.
“Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait lainnya dalam menjaga keamanan di objek wisata pantai,” ucap Fitri.
Dalam kesempatan tersebut, Fitri juga mengimbau, agar selama berlangsungnya libur Natal dan Tahun Baru masyarakat memperhatikan faktor keselamatan pada angkutan.
Begitu juga pada saat meninggalkan rumah, diserta keselamatan pada diri sendiri, keluarga, serta orang lain.
“Seperti, tidak kebut kebutan di jalan raya, serta hal lainnya, jangan sampai niat berlibur malah mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan,” ujar Fitri. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel yang akan memberikan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 25 persen kepada wajib pajak di Banua.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Provinsi Kalsel, Senin (23/12), yang membahas terkait penerapan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66 persen oleh Pemerintah Pusat.
Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai pemberian diskon PKB oleh Pemprov Kalsel ini akan sangat membantu dan tentunya meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Namun, ia berharap pemberian diskon PKB sebesar 25 persen itu tidak hanya diberlakukan selama enam bulan, tetapi sebaiknya diterapkan sepanjang tahun 2025.
“Usulan kami di dewan, pemberian diskon PKB ini diterapkan setahun. Kalau memang memungkinkan bisa dilakukan selamanya, sampai menunggu opsen ini bisa ditinjau kembali,” harapnya.
Suasana kegiatan rapat DPRD Kalsel serta Bapenda Kalsel dan LSM
Oleh karena itu, DPRD Kalsel mendorong agar Pemprov Kalsel dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam audiensi ke DPRD Kalsel, agar Pemerintah Pusat meninjau ulang kebijakan opsen 66 persen. (NRH/RDM/RH)
BANJAR – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, melakukan pengecekan lokasi program Ketahanan Pangan Polda Kalsel yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi KM 5, Kabupaten Banjar, pada Senin (23/12).
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, pengecekan lahan seluas 120 hektare oleh Kapolda Kalsel ini dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga ketersediaan pangan, di wilayah Kalimantan Selatan. Terutama di tengah tantangan global yang mempengaruhi ketersediaan bahan pangan.
“Polda Kalsel berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah Kalimantan Selatan. Program ini adalah wujud nyata dari langkah-langkah strategis yang kami ambil,” ujar Kabid Humas.
Kombes Pol Adam Erwindi menuturkan, lahan seluas 120 hektare tersebut rencananya akan ditanam Jagung.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian lokal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Polda Kalsel dalam mendukung visi nasional mewujudkan program ketahanan pangan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Indonesia sebagaimana program Asta Cita Presiden RI.
Dalam pengecekan tersebut, Kapolda Kalsel didampingi Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurullah, Karo SDM Polda Kalsel Dir Binmas Polda Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel, serta Wadansat Brimob Polda Kalsel. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin, secara langsung memimpin Rapat Persiapan Pelantikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Kalsel.
Gubernur menyalami salah satu pemenang Pilkada 2024
Rapat persiapan tersebut digelar di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (23/12) sore.
Tampak hadir semua Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada 2024.
Gubernur berfoto bersama seluruh pemenang Pilkada 2024 di Kalsel, Ketua KPU dan Sekdaprov Kalsel
Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Ketua KPU Andi Tenri Sompa dan Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar.
Dalam arahannya, Gubernur Kalsel, Muhidin menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan sumpah jabatan kepala daerah terpilih tersebut berjalan lancar, tertib, dan berkesan.
“Persiapan harus dilakukan secara optimal, meski ada potensi perubahan waktu pelaksanaan akibat proses hukum yang sedang berjalan,” sampai Muhidin.
Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin mengusulkan pelantikan Bupati/ Walikota tahun ini dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
Menurut Muhidin, pelaksanaan pelantikan di depan Kantor Gubernur Kalsel akan lebih megah dan dapat mengakomodasi jumlah tamu undangan yang lebih banyak, termasuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung prosesi pelantikan tersebut.
Selain itu, Muhidin juga mengusulkan bahwa pelaksanaan pelantikan ini akan melibatkan kerjasama antar kabupaten/kota, dengan prinsip gotong royong dalam pembiayaan, agar tidak membebani APBD secara berlebihan.
“Saya berharap, dengan adanya kesepakatan ini, kita dapat melaksanakan pelantikan dengan sukses dan meriah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” terang Muhidin.
Para kepala daerah terpilih menyambut positif usulan Gubernur Kalsel tersebut dan berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan pelantikan tersebut.
“Kita siap sesuai arahan Bapak Gubernur. Terlebih bagi kami yang baru dilantik untuk pertama kali,” sampai Sahrujani, pemenang Pilkada Bupati HSU.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Andi Tenri mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025 untuk Gubernur, dan pada 10 Februari 2025 untuk Bupati/ Walikota. Meskipun demikian, keputusan tersebut masih bergantung pada proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut Ketua KPU Kalsel, terkait dengan pelaporan pengaduan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 4 Tahun 2024 terkait jadwal pelaporan pengaduan.
Secara nasional, terdapat total 294 permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP), yang terdiri dari 17 gugatan untuk calon Gubernur dan 277 gugatan untuk calon Bupati/ Walikota.
Di Kalsel sendiri, terdapat 5 (lima) gugatan yang diajukan, empat di antaranya berasal dari Kota Banjarbaru dan satu dari Kabupaten Banjar.
“Mudah-mudahan, dari gugatan-gugatan tersebut, tidak menghalangi jadwal pelantikan Kepala Daerah,” harap Tenri.
Keputusan MK diharapkan dapat diumumkan pada 6 Januari 2025, dan penetapan calon terpilih oleh KPU dilakukan maksimal lima hari setelahnya.
Dengan harapan tidak ada hambatan yang terjadi, pelantikan Bupati dan Walikota terpilih di Kalsel dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se-Kalimantan Selatan Tahun 2024.
Suasana Rakorda Baznas se-Kalsel Tahun 2024
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Fatkhan, dalam sambutannya saat membuka Rakorda Baznas yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (23/12).
Rakor yang mengangkat tema “Penguatan positioning Baznas dalam meningkatkan sinergi dan kapasitas kelembagaan untuk optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat” ini juga dihadiri Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan dan perwakilan Ketua Baznas Kab/Kota se-Kalsel.
Dalam sambutannya, Fatkhan mengatakan pentingnya peran zakat dalam Islam yang tidak hanya sebagai ibadah wajib, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat.
“Zakat harus dikelola dengan transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mustahik, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan,” ungkapnya.
Fatkhan juga menyampaikan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara optimal untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat. Rakorda ini, lanjutnya, diharapkan menjadi momentum penting bagi Baznas Kalsel untuk terus memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan program-program zakat produktif yang dapat memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzakki. Program ini dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta pembentukan komunitas ekonomi yang mandiri.
Fatkhan menambahkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan, beasiswa, dan pengembangan kapasitas generasi muda. Hal ini diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Kalimantan Selatan dalam jangka panjang.
“Rakorda ini adalah momentum penting untuk menyamakan visi, misi, dan langkah strategis dalam pengelolaan zakat. Saya berharap Baznas terus bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat luas untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, serta memastikan penyalurannya tepat sasaran,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Kalsel, Irhamsyah mengatakan tujuan rakorda Baznas se-Kalsel ini untuk melakukan pencapaian target kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dan penguatan jaringan Baznas kabupaten/kota se-Kalsel.
“Tentunya dengan dukungan pemerintah daerah selama ini kami akan terus bersinergi, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih optimal,” katanya.
Dalam kesempatan ini, turut dilakukan penyerahan bantuan kemanusiaan dari masyarakat melalui Baznas Kalsel untuk Palestina. Selain itu, diluncurkan program bengkel UMKM bernama Z Auto, serta penyerahan penghargaan kepada Baznas kabupaten/kota di Kalimantan Selatan atas kinerja mereka dalam pengelolaan zakat. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Inflasi Kalimantan Selatan hingga pekan ketiga Desember 2024, masih terkendali, meskipun sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Berdasarkan tahun ke tahun (y-o-y), inflasi nasional pada Desember 2024 mencapai 1,55 persen, sedangkan Kalsel 2,01 persen.
TPID Kalsel menghadiri rakor pengendalian inflasi secara virtual
Meski sedikit lebih tinggi dari nasional, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan mengatakan inflasi Kalsel masih terbilang normal.
“Karena batas inflasi yang di tolerir adalah 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi 3,5 dan paling rendah 1,5,” katanya, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kemendagri secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, Senin (23/12).
Sulkan mengatakan menjelang tutup tahun 2024, hal yang patut diperhatikan terutama bagi Pemkab/Pemko adalah terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Dinamika menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) membuat permintaan terhadap bahan pokok penting (bapokting) meningkat di pasar, yang berpengaruh terhadap peningkatan harga.
Sulkan menyebut, dalam sepekan terakhir IPH Kalsel mengalami peningkatan dari 0,76 menjadi 0,99 persen.
Kenaikan itu, menurutnya dipicu oleh kenaikan harga bapokting seperti bawang merah, ayam ras, cabai merah dan daging sapi.
“Dua kabupaten yang IPH nya melebihi rata-rata Kalsel. Kabupaten tertinggi Kabupaten Banjar 1,29 persen dan Tanah Bumbu 1,81 persen,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sulkan memastikan ketersediaan bapok di Kalsel pada Nataru nanti akan tersedia dengan cukup dan dengan harga yang masih terkendali.
“Pesan saya ke masyarakat, belilah bahan pokok secara normal saja tidak perlu aksi borong karena semua bahannya cukup,” pesannya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Polisi Kehutanan (Polhut) di Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia, pada Senin (23/12). HUT ke-58 yang mengusung tema Bhakti Wirawana – Wana Wibawa ini, dipimpin Gubernur, Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Sekdaprov Kalsel saat memimpin upacara peringatan HUT ke-58 Polhut di Banjarbaru
Upacara ini juga diikuti sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, termasuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Fathimatuzzahra, anggota Polisi Kehutanan KPH Lingkup Dishut Kalsel, UPT Kementerian Kehutanan, dan perwakilan dari unsur kepolisian serta TNI.
Seluruh jaringan peserta upacara peringatan HUT ke-58 Polhut berfoto bersama
Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, membacakan pidato Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi dan perjuangan para Polhut di seluruh Indonesia.
Menteri Kehutanan RI menyoroti tantangan rasio jumlah personel yang belum seimbang dengan beban kerja yang berat dalam menjaga kawasan hutan.
“Kementerian Kehutanan telah menginstruksikan unit kegiatan kehutanan untuk terus mengupayakan pemenuhan formasi Polisi Kehutanan melalui rekrutmen pegawai baru,” ujar Roy saat membacakan pidato.
Menteri Kehutanan RI juga mengajak seluruh Polisi Kehutanan untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas mulia menjaga kelestarian ekosistem sumber daya alam hutan demi masa depan bangsa.
“Amanat singkat ini saya sampaikan untuk memotivasi seluruh Polhut di tanah air agar terus beraksi nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari serta melindungi ekosistem sumber daya alam demi masa depan bumi Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi, Dirgahayu ke-58 Polhut Republik Indonesia,” tutupnya.
Senada disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Fathimatuzzahra, bahwa pihaknya berkomitmen menambah kuantitas dan kualitas pembangunan kehutanan.
“Kita ketahui Untuk menjaga hutan, garda terdepannya adalah polisi kehutanan. Di posisi sekarang dengan jumlah yang kurang dan sebagian sudah masuk masa pensiun, sudah bisa dibayangkan kinerja pengamanan hutan tidak terlalu maksimal. Sehingga diharapkan rekan-rekan Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan Kalsel yang direkrut pada 2017 kemarin, bisa menjadi PPPK dalam waktu dekat untuk memacu semangat dan menambah komitmen mereka untuk menjaga kawasan hutan,” harap Fathimatuzzahra.
Acara ditutup dengan atraksi dari sejumlah Polisi Kehutanan, berupa keahlian bela diri, hingga pemecahan batako berlapis. Atraksi ibu disambut meriah para peserta upacara. (Dishut-RIWRDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel Muhidin, hadir langsung untuk menerima LHP di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel, Senin (23/12).
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi kalsel Ruben Artia Lumbantoruan menyampaikan, sesuai amanah undang – undang (UU) no 15, BPK RI melaksanakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan keberhasilan yang telah dicapai. Pemerintah Provinsi Kalsel secara umum sudah dilakukan pengelolaan keuangan daerah pada belanja 2023-2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Walaupun ada sedikit catatan yang disampaikan untuk Pemprov Kalsel untuk diperbaiki.
“BPK memberikan rekomendasi dalam LHP yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah ditandatangani,” ungkap Ruben.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi kerja sama, supervisi, pengawasan dan koordinasi yang telah terbentuk dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pemprov juga berterima kasih atas komitmen untuk pengelolaan belanja daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Muhidin.
Untuk diketahui, Selain Pemerintah provinsi Kalsel, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,dan Kabupaten Tanah Laut, turut menerima LHP dengan tujuan tertentu dan LHP Kinerja. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan akan memberikan insentif untuk Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025.
Suasana RDP Komisi II DPRD Kalsel Dengan Bapenda dan LSM
Hal ini sebagai upaya Pemprov Kalsel menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pajak opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66 persen mulai 5 Januari 2025.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil menyampaikan pemberian insentif ini untuk pokok pajak yang dikenakan ke masing-masing wajib pajak.
“Jadi dipastikan di tahun 2025 nanti, tidak ada kenaikan pajak untuk kendaraan bermotor di Kalsel dan malah Gubernur akan memberikan insentif, tetapi opsen 66 persen itu tetap jalan karena memang sudah menjadi kewenangan pusat,” jelasnya, usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Kalsel di gedung DPRD Kalsel, Senin (23/12).
Subhan menjelaskan besaran insentif yang diberikan untuk kendaraan bermotor milik pribadi sebesar 25 persen, sedangkan untuk kendaraan umum dari semula tarifnya satu persen menjadi 0,5 persen.
Pemberian insentif ini, lanjut Subhan, untuk sementara nanti akan diterapkan selama enam bulan dan dimulai pada 5 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Dalam kurun waktu tersebut Pemprov Kalsel akan mengevaluasi dan melihat persepsi masyarakat, apakah tetap dilanjutkan kita lihat nanti,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)
