Provinsi Kalsel – Laman 11 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Tertunda, Pansus I Soroti Absennya Kepala SKPD

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD dalam rapat kerja yang digelar Rabu (10/6), dinilai menghambat proses pengambilan keputusan strategis terkait penyempurnaan regulasi tersebut.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kalsel itu, sejatinya menghadirkan mitra kerja terkait untuk membahas substansi perubahan perda, terutama dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat.

Namun, absennya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Setda Provinsi Kalsel, membuat pembahasan tidak dapat dilanjutkan dan akhirnya ditunda.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan kekecewaannya karena rapat yang membutuhkan keputusan penting justru tidak dihadiri pejabat yang memiliki kewenangan penuh.

Menurutnya, kehadiran kepala SKPD sangat diperlukan agar berbagai masukan dan usulan yang berkembang dalam pembahasan dapat langsung ditindaklanjuti serta diputuskan dalam forum resmi.

Pansus I juga menekankan bahwa pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peran penting, mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

“Setiap kebijakan yang dirumuskan harus tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan beban baru, karena itu, DPRD Kalsel berupaya memastikan seluruh materi yang diatur dalam raperda benar – benar melalui kajian mendalam dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta kewenangan dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Yani Helmi menjelaskan, selain mengejar target peningkatan pendapatan daerah, Pansus I menilai aspek keadilan pembangunan juga harus menjadi perhatian utama.

Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak dan retribusi hanya dapat terbangun apabila hasil penerimaan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Melalui pembahasan raperda ini, dapat melahirkan regulasi yang mampu memperkuat pendapatan daerah sekaligus menjamin pemerataan pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, dengan ditundanya rapat tersebut, Pansus I meminta, agar pada agenda pembahasan berikutnya, kepala SKPD dapat hadir langsung, sehingga proses penyusunan regulasi berjalan efektif dan target penyelesaian raperda dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kita ingin menjamin pemerataan pembangunan, supaya masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari kontribusi pajak yang mereka bayarkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Dispora Kalsel Latih Digitalisasi Strategi Marketing Pemuda Pesisir

Tanah Bumbu – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Strategi Marketing Wirausaha Muda, bagi pemuda pesisir. Yaitu bagi pemuda asal Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru.

Pelatihan yang digelar di Tanah Bumbu baru baru tadi, dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz melalui Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab, didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Iqbal Khoirul Anam.

“Pelatihan kali ini digelar bagi peserta asal tiga kabupaten, dengan masing-masing mengirimkan 15 wirausaha muda,” jelas Rika.

*Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab*

Pada pelatihan kali ini, lanjutnya, Dispora Kalsel membatasi usia pemuda dari 16 hingga 30 tahun.

“Dispora Kalsel berharap, seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius, sehingga ilmu yang didapat, benar benar bermanfaat, untuk peningkatan usahanya ke depan,” ucap Rika.

Dalam kesempatan tersebut, Rika juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terus menyiapkan wirausaha muda di Banua. Salah satunya dengan encar memberikan pelatihan digitalisasi marketing, di 13 kabupaten kota.

“Diharapkan, pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan wirausaha muda di Banua,” ujar Rika.

Sedangkan, tujuan dari pelatihan digitalisasi marketing ini untuk menyiapkan wirausaha muda yang baru memulai usahanya, agar mengetahui bagaimana digitalisasi marketing.

Seperti diketahui, Pelatihan Digitalisasi Strategi Marketing bagi wirausaha muda ini, merupakan upaya pemerintah memperkuat kapasitas kewirausaha muda agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya pemasaran digital.

Selain itu, pola hidup masyarakat saat ini terus berubah termasuk dalam hal transaksi dan pemasaran yang kini semakin mengandalkan platform digital dan media sosial. Karena itu, wirausaha muda di Kalsel harus mampu beradaptasi. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Raih Opini WTP, DPRD Apresiasi Kinerja Pemprov Kalsel

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang menilai pengelolaan keuangan daerah terus menunjukkan perbaikan.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Banjarmasin, Kamis (11/6), mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti meningkatnya kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK tahun ini menunjukkan jumlah temuan yang relatif sedikit dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dinilai sebagai indikator positif bahwa pengelolaan administrasi dan keuangan daerah semakin baik.

*Ketua DPRD Kalsel, Supian HK bersama Gubernur Kalsel Muhidin, melakukan penandatangan*

Supian menyebut DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan turut bersyukur atas capaian tersebut.

“Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan telah berjalan dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” ucapnya.

Supian HK meminta, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih masuk dalam temuan BPK agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Ia optimis penyelesaian dapat dilakukan dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Supian menegaskan apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan ada tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat yang berwenang.

“Selain persoalan administrasi dan keuangan, DPRD juga menyoroti sejumlah catatan terkait pengelolaan lingkungan. Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pembenahan agar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan lingkungan di Kalimantan Selatan semakin baik,” jelasnya.

DPRD Kalsel berharap capaian opini WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, terdapat 10 temuan dengan 25 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 19 temuan dengan 45 rekomendasi.

“Dari seluruh temuan yang ada, nilai kewajiban yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp2,9 miliar. Namun sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan nilai penyelesaian sekitar Rp2,6 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp182 juta yang masih harus diselesaikan oleh SKPD terkait,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjar Targetkan Juara Umum Keempat Kalinya, MTQ Nasional Tingkat Provinsi Kalsel 2026

Banjar – Kabupaten Banjar kembali memasang target tinggi pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Berstatus sebagai juara umum tiga kali berturut – turut, Kabupaten Banjar bertekad mempertahankan dominasi sekaligus membawa pulang piala bergilir untuk keempat kalinya.

Untuk mewujudkan target ini, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Banjar menyiapkan kafilah dengan kekuatan penuh yang akan berlaga di seluruh cabang musabaqah yang dipertandingkan.

Mewakili Ketua LPTQ Kabupaten Banjar sekaligus Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi, Sekretaris II LPTQ Kabupaten Banjar, Akhmad Nisfuwani mengatakan, total rombongan yang akan diberangkatkan mencapai 106 orang.

“Total kafilah yang akan kami utus berjumlah 106 orang. Terdiri dari 61 peserta musabaqah dan 45 orang pimpinan kafilah, official serta tim pelatih,” kata Nisfuwani, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan, Kabupaten Banjar akan mengikuti seluruh 10 cabang lomba yang dipertandingkan dalam MTQ tingkat provinsi tahun ini. Cabang tersebut meliputi tilawah, tahfiz Al-Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, kaligrafi Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, hafalan hadits, tafsir Al-Quran, dan cabang lainnya sesuai ketentuan penyelenggaraan MTQ.

Menurut Nisfuwani, komposisi peserta tahun ini mengalami penyegaran seiring adanya batasan usia pada sejumlah golongan lomba, terutama cabang tartil anak dan tahfiz 1 juz.

*Sekretaris II LPTQ Kabupaten Banjar, Akhmad Nisfuwani*

“Setiap tahun pasti ada perubahan sekitar 10 sampai 15 persen karena faktor usia peserta. Tahun ini ada sekitar 10 hingga 15 wajah baru dari total 61 peserta yang akan bertanding,” ujarnya.

Meski demikian, regenerasi tersebut tidak mengurangi optimisme Kabupaten Banjar, untuk kembali meraih hasil terbaik.

Sejumlah peserta andalan yang telah memiliki pengalaman dan prestasi di tingkat provinsi maupun nasional masih menjadi bagian dari kafilah tahun ini.

“Alhamdulillah, peserta unggulan kami seperti Haji Raudah dan Ramadan Najwa Insya Allah masih bisa turun bertanding,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari persiapan akhir, LPTQ Kabupaten Banjar juga menjadwalkan pemusatan latihan atau training centre (TC) bagi seluruh peserta.

Program pembinaan intensif tersebut akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi tahap pemantapan terakhir sebelum para peserta diberangkatkan ke arena perlombaan.

Menurut Nisfuwani, TC tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis peserta, tetapi juga untuk memperkuat kesiapan mental menghadapi persaingan yang diperkirakan semakin ketat.

“Ini menjadi kesempatan terakhir untuk mematangkan persiapan peserta sebelum bertanding,” katanya.

Ia berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dapat menjadi motivasi tambahan bagi para kafilah untuk tampil maksimal.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Banjar agar para kafilah diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Mudah – mudahan bisa kembali membawa pulang gelar juara umum untuk keempat kalinya,” tutupnya. (SYA/RIW/APR)

Perkuat Ekosistem Digital, Diskominfo Kalsel Hadiri Forkomsanda di DIY

DIY – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen penuhnya, memperkuat benteng pertahanan digital di daerah.

Langkah ini dibuktikan dengan kehadiran tim Diskominfo Kalsel dalam Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) yang berlangsung di Gedung Kepatihan, Malioboro, Yogyakarta, Selasa (9/6).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ini, bekerjasama dengan Diskominfo Provinsi DIY.

Forum tahun ini mengusung tema “Penguatan Persandian dan Keamanan Informasi dalam Mendukung Peningkatan Indikator Keamanan Pemerintah Digital di Daerah.”

*Diskominfo Kalsel menghadiri Forum Komunikasi dan Siber Sandi Daerah*

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya menjelaskan, bahwa Forkomsanda merupakan wadah komunikasi antar-entitas penyelenggara sistem elektronik, mulai dari unsur pemerintahan, kesehatan, pendidikan, TNI/Polri, Kejaksaan, hingga sektor swasta.

Melalui forum ini, seluruh elemen dapat saling memperbarui informasi mengenai tren serangan siber dan pola penanganannya.

Danang pun berharap ekosistem di daerah lain, termasuk Kalimantan Selatan, dapat meniru kedekatan antar komunitas ini.

Harapannya seperti halnya untuk sebuah forkom, dapat saling mengenali satu sama lain, sehingga keakraban saling terjaga dan saling cerita untuk saling mengamankan serta saling memiliki, bahwa dunia Siner di DIY harus dijaga.

“Harapan itu juga untuk daerah – daerah lain, di Bali komunitas Bali menjaga daerahnya, di Kalimantan komunitas Kalimantan menjaga daerahnya, siapa yang menjaga? Siapa lagi kalau bukan warganya? Warganya itu bisa dari pemerintahan, swasta, akademisi dan lain-lain,” jelas Danang.

Lebih lanjut, Ia mendorong agar daerah membangun sistem keamanan komparatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, layaknya konsep pertahanan zaman dulu.

“Kami harap ekosistem di Kalsel solid untuk saling menjaga ruang sibernya, saling bahu membahu bahwa semuanya itu kita jaga bersama,” tambahnya.

Jika jaman dulu ada sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dimana seluruh komponen masyarakat tidak hanya pemerintahan, tapi juga aparatur negara para pendidik atau akademisi, dan para komunitas masyarakat umum, ikut menjaga ruang sibernya, sehingga terciptalah ruang siber yang aman.

Sehingga semua masyarakat Kalsel dapat bertransaksi dan berinteraksi secara aman di ruang siber.

Merespons arahan tersebut, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyatakan, bahwa hasil kegiatan ini akan segera disampaikan kepada pimpinan agar pihaknya segera bergerak cepat untuk membentuk Forkomsanda di Kalimantan Selatan.

Meski sebelumnya Kalsel telah memiliki Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forum KAMI), bentuk dan fungsinya akan segera disesuaikan dan dipertajam kembali agar selaras dengan pola tata kelola yang ditekankan BSSN.

Forum Komunikasi Keamanan Informasi Kalsel, nantinya akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya yang telah ditegaskan BSSN.

“Disitu kita lihat bagaimana caranya kita bisa mengamankan ruang digital yang saat ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan kita di era transformasi digital,” ungkap Suci.

Acara strategis ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) kunci dari berbagai wilayah. Selain perwakilan Diskominfo Provinsi Kalsel, hadir pula utusan dari Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dari sektor kesehatan dan pendidikan, hadir para Direktur Rumah Sakit di DIY serta Ketua CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dari sejumlah universitas di Yogyakarta.

Rangkaian acara diawali dengan pembicara utama dari Deputi III BSSN, dilanjutkan prosesi penyerahan cinderamata oleh Kepala BSSN kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DIY dan Direktur SUPS II.

Demi membedah tantangan siber secara mendalam, forum juga menghadirkan diskusi panel bersama para pakar, diantaranya Direktur BSSN, Perwakilan Bina Bangda Kemendagri, Kepala Diskominfo DIY, Jabatan Fungsional (JF) Sandiman D23 BSSN, serta para praktisi akademisi.

Melalui kolaborasi ini, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan beriringan dengan sistem keamanan siber yang kian solid. (DiskominfoKalsel-BDR/RIW/APR)

Lomba Desa dan Kelurahan 2026, Dorong Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar paparan peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, sebagai bagian dari proses penilaian untuk menentukan perwakilan terbaik yang akan melaju ke tingkat nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMD Provinsi Kalimantan Selatan ini, dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

Sebanyak 5 desa dan 5 kelurahan terbaik hasil seleksi di tingkat kabupaten kota mengikuti tahapan paparan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, bahwa tahapan paparan merupakan bagian penting dalam proses penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi.

Menurutnya, setiap peserta diberikan kesempatan mempresentasikan berbagai capaian pembangunan, inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta potensi unggulan yang telah dikembangkan di wilayah masing-masing.

*Paparan Lomba Desa dan Kelurahan 2026, di Aula Dinas PMD Provinsi Kalsel*

“Paparan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat secara lebih mendalam berbagai inovasi, capaian pembangunan, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan desa maupun kelurahan peserta lomba,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tidak hanya bertujuan mencari pemenang semata, tetapi juga menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui ajang ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai praktik baik yang telah diterapkan di desa dan kelurahan, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis masyarakat,” lanjutnya.

Iwan menilai, inovasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting, untuk mewujudkan desa dan kelurahan maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Lomba ini bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, ini menjadi media pembelajaran bersama agar desa dan kelurahan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, melalui paparan tersebut, tim penilai juga dapat melihat berbagai potensi unggulan yang dimiliki masing-masing peserta, baik dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan, pelayanan administrasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil dari tahapan penilaian ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan desa dan kelurahan terbaik yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2026.

Iwan berharap, seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum ini untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengoptimalkan potensi wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas.

“Harapannya, melalui lomba ini desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan semakin terdorong untuk berbenah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mampu menjadi contoh bagi daerah lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas PMD juga berkomitmen untuk membina desa dan kelurahan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal. (MRF/RIW/APR)

60 Pejabat Ikuti PKN Tingkat II di Kalsel, Gubernur Tekankan Disiplin dan Pelayanan Publik

Banjarbaru – Sebanyak 60 pejabat dari lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di BPSDMD Kalimantan Selatan.

Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6), akan berlangsung hingga 15 Oktober mendatang, dengan kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring.

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menekankan pentingnya kedisiplinan peserta selama mengikuti pelatihan. Ia mengingatkan seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya karena materi yang diberikan akan menjadi bekal menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah.

Menurut Muhidin, pola pelatihan tahun ini dilakukan secara bertahap. Peserta akan mengikuti pembelajaran di kampus BPSDMD selama beberapa sesi dengan sistem menginap, sementara selebihnya dilaksanakan secara daring dari tempat kerja masing-masing.

“Totalnya 12 hari berada di sini, sisanya melalui Zoom dan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Ia menegaskan, peserta wajib mengikuti seluruh tahapan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakhadiran hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.

Selain itu, Muhidin meminta BPSDMD memastikan seluruh materi yang disampaikan narasumber dan pembimbing terdokumentasi dengan baik, agar dapat dipelajari kembali oleh peserta setelah pelatihan selesai.

Namun lebih dari itu, menurutnya, tujuan utama pelatihan bukan sekadar meningkatkan kapasitas kepemimpinan, melainkan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah pelayanan publik. Jangan sampai setelah mengikuti pelatihan ini, pelayanan kepada masyarakat tetap kurang baik,” tegasnya.

Gubernur Kalsel, Muhidin membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di BPSDMD Kalsel

Muhidin juga mengingatkan peserta untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia berharap para pejabat yang mengikuti pelatihan mampu menjadi pemimpin yang profesional dan memberikan contoh yang baik di lingkungan kerjanya masing – masing.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, PKN Tingkat II Angkatan XVIII diikuti 60 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas.

Pelatihan berlangsung selama empat bulan, mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026. Selama periode tersebut, peserta akan mengikuti pembelajaran di kampus, pembelajaran mandiri, hingga pembelajaran jarak jauh.

“Harapannya setelah kembali ke instansi masing-masing, mereka mampu menjalankan tata kelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik yang lebih baik daripada sebelumnya,” kata Faried.

Ia menjelaskan, materi pelatihan berfokus pada kepemimpinan dan isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tahun ini, tema yang diangkat adalah kepemimpinan adaptif dengan fokus pada empat isu utama, yakni ketahanan pangan, energi, kebencanaan, dan ekonomi.

Tema tersebut dipilih karena dinilai relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Selatan, terutama dalam mendukung visi daerah sebagai gerbang logistik Kalimantan.

“Peserta nantinya akan membahas berbagai persoalan strategis tersebut dan mencari solusi sesuai bidang serta pengalaman masing-masing,” ujarnya.

Faried menambahkan, selama pelatihan berlangsung peserta akan dipantau secara berkala, termasuk saat mengikuti pembelajaran dari luar kampus. Karena itu, kedisiplinan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus.

“Pesan Pak Gubernur jelas, seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Karena ada aturan yang harus dipatuhi dan ada konsekuensi jika dilanggar,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)

Gandeng TP PKK, DPKP Kalsel Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi, bekerja sama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di area perkantoran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Gerakan Pangan Murah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan, untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, GPM merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dalam upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis, menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika harga komoditas di pasaran.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP PKK ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan di Kalimantan Selatan,” ujar Syamsir.

Ia menjelaskan, berbagai komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Syamsir menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga berperan penting mendukung pengendalian inflasi daerah. Penyediaan bahan pangan dengan harga murah, menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah sangat penting, terutama pada komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat terbantu, sementara stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsir menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk distributor, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.

“Langkah ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” sahutnya.

Selain menjaga stabilitas harga, Gerakan Pangan Murah juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan pangan secara bijak dan mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih stabil, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (MRF/RIW//EYN)

Komisi III Dorong Transformasi Transportasi Hijau, Bus Listrik Jadi Arah Baru Layanan Publik di Kalsel

Jawa Timur – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan layanan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah pengembangan armada angkutan umum bertenaga listrik, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien sekaligus mengurangi emisi kendaraan.

Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (8/6).

Suasana pertemuan ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung proses perakitan armada bus yang selama ini melayani masyarakat Kalimantan Selatan, sekaligus menjajaki peluang pengembangan transportasi umum berbasis energi bersih di masa mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, bahwa kebutuhan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau harus diimbangi dengan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, penggunaan bus listrik dapat menjadi solusi jangka panjang, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjawab tantangan ketersediaan BBM jenis solar, yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berharap ke depan PT Bagong Dekaka dapat mengembangkan armada bus listrik untuk mendukung transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi, serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” katanya.

Selain membahas pengembangan armada masa depan, Komisi III juga memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan transportasi publik yang selama ini dioperasikan PT Bagong Dekaka Mandiri, khususnya layanan Bus Trans Banjarbakula, yang melayani kawasan Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah

Kehadiran layanan tersebut dinilai telah memberikan dampak positif, mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong penggunaan angkutan umum sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari.

“Pengembangan bus listrik diharapkan menjadi langkah awal menuju ekosistem transportasi hijau yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bagong Dekaka Mandiri, Budi Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD Kalsel terhadap pengembangan transportasi publik.

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan operasional angkutan umum di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap layanan yang telah berjalan di Kalimantan Selatan dapat terus berlanjut dan berkembang. Angkutan umum ini telah menjadi kebutuhan dan andalan masyarakat, sehingga keberlanjutannya sangat penting,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi mengungkapkan, bahwa tingkat keterisian penumpang (loading factor) Trans Banjarbakula hingga Mei 2026 telah mencapai 87,77 persen.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang tersedia saat ini.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar kuat untuk menambah armada serta perluasan koridor layanan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses transportasi aman, nyaman, dan terjangkau.

“Transportasi publik yang terintegrasi akan semakin memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan layanan BTS beserta jaringan feeder yang terus dikembangkan, kami optimis kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Belajar dari DKI Jakarta, Komisi II Siap Dorong Ekosistem Industri Hijau di Kalsel

Jakarta – Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan terus diperkuat Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/6).

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, kunjungan ini bertujuan menggali berbagai strategi pengelolaan limbah yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dengan fokus mempelajari tata kelola minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga dan industri kecil.

Suasana pertemuan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.

“Hasil diskusi berkembang lebih luas hingga membahas keberhasilan DKI Jakarta membangun ekosistem industri hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucapnya.

Disampaikan Firman, pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bagaimana limbah tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, melainkan dapat menjadi sumber daya yang bernilai dan membuka peluang usaha baru.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya berbagai inovasi berbasis ekonomi hijau.

“Kami pelajari bukan hanya soal pengelolaan minyak jelantah, tetapi bagaimana DKI Jakarta berhasil membangun industri hijau melalui kolaborasi yang nyata. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan program serupa,” ungkapnya.

Firman menilai, konsep industri hijau sangat relevan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peluang pengembangan usaha berbasis pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular di Banua dinilai sangat terbuka.

“Dengan semangat Kalimantan Selatan Bekerja, kita dapat membangun platform kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai inovasi dan industri ramah lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Nuzula Dhina, menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Kalsel.

Penyerahan cendramata sumber Humas DPRD Kalsel.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan.

Menurut Nuzula, selain menyampaikan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta, pihaknya juga memperoleh perspektif baru mengenai potensi pengembangan industri di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda.

“Kami mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Diskusi ini memberikan banyak wawasan baru dan semoga berbagai gagasan positif yang muncul dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta potensi daerah masing – masing,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap dapat membawa berbagai inspirasi dan praktik terbaik yang nantinya dapat diadaptasi untuk memperkuat pengelolaan limbah, mendorong ekonomi sirkular, serta mempercepat lahirnya industri hijau yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)