Kategori: Provinsi Kalsel

Banjarbaru – Sebanyak 44 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan, di Kampus II BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, mulai Rabu (29/7).

Selama 21 hari, para calon Paskibraka akan menjalani pendidikan dan pelatihan intensif sebagai persiapan menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil lolos melalui proses seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

“Selamat kepada adik-adik yang telah terpilih sebagai Calon Paskibraka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ronny menegaskan, para peserta harus mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga kedisiplinan, loyalitas, serta mempersiapkan kondisi fisik dan mental agar mampu menampilkan performa terbaik saat bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan.

Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana memperkuat rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadikan pendidikan dan pelatihan ini sebagai wadah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat nasionalisme, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tampilkan performa terbaik dan kibarkan Sang Saka Merah Putih dengan penuh kebanggaan dan kecintaan kepada bangsa,” pesannya.

Selain kepada peserta, Ronny juga mengingatkan para pelatih dan pembina agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pembinaan secara maksimal sejak awal hingga berakhirnya masa pendidikan dan pelatihan.

Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ihda Wardati menjelaskan, bahwa pemusatan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Ia mengatakan, peserta yang mengikuti pemusatan merupakan pelajar terbaik kelas XI SMA/sederajat dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang telah melalui proses seleksi secara ketat dengan pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Dari 88 peserta terbaik yang dikirim kabupaten dan kota, telah terpilih 46 peserta terbaik tingkat provinsi. Dua orang di antaranya ditetapkan sebagai Calon Paskibraka Nasional yang mewakili Kalimantan Selatan dan saat ini telah mengikuti pemusatan pelatihan di Jakarta sejak 14 Juli 2026,” jelas Ihda.

Dua wakil Kalimantan Selatan yang mengikuti pemusatan pelatihan tingkat nasional tersebut adalah I Nyoman Harya asal Kota Banjarmasin dan Siti Nur Adlina asal Kabupaten Banjar.

Sebanyak 44 peserta lainnya atau 22 pasang ditetapkan sebagai Calon Paskibraka Provinsi Kalimantan Selatan dan mengikuti pemusatan pendidikan serta pelatihan mulai 29 Juli hingga 18 Agustus 2026.

Menurut Ihda, selama mengikuti pemusatan para peserta tidak hanya menerima materi baris-berbaris dan tata cara pengibaran bendera, tetapi juga dibekali pendidikan mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, bela negara, ketahanan nasional, hingga literasi digital.

“Tujuan kegiatan ini adalah membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, memiliki semangat persatuan, cinta tanah air, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak PKK dalam menjalankan program pembangunan berbasis keluarga.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-55 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (30/7).

Menurut Muhidin, 10 Program Pokok PKK harus menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia menilai selama ini masih terdapat pelaksanaan kegiatan oleh sejumlah dinas yang belum melibatkan PKK secara optimal.

Muhidin menegaskan, setiap perangkat daerah yang memiliki program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, kesehatan, maupun pembangunan keluarga harus menjalin kolaborasi dengan PKK, bukan sekadar mengundang organisasi tersebut sebagai peserta kegiatan.

“PKK adalah mitra pemerintah. Program – program yang berkaitan dengan masyarakat harus dilaksanakan bersama PKK agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta agar anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program PKK tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Menurutnya, kolaborasi antara SKPD dan PKK perlu diperkuat hingga ke tingkat kabupaten/kota agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.

Muhidin mencontohkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus bersama, seperti percepatan penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, hingga peningkatan kesehatan masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan seperti penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, maupun program kesehatan harus dilaksanakan secara bersama-sama antara dinas terkait dan PKK,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah mengatakan, peringatan HKG PKK ke-54 mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Menurutnya, tema tersebut menegaskan posisi PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Penguatan 10 Program Pokok PKK merupakan fondasi utama dalam memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pada kesempatan yang sama juga digelar Rapat Konsultasi PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan langkah, memperkuat koordinasi, serta merumuskan strategi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fathul Jannah berharap seluruh jajaran PKK di Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen dalam menjalankan program – program pemberdayaan keluarga sehingga mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (SYA/RIW/APR)

Banjarmasin – Pelatihan dan pengembangan wasit dan juri tiga cabang olahraga yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (30/7) di Kota Banjarmasin, berjalan lancar dan sukses.

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kasi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel Zulkhaidir, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pelatihan ini.

“Sertifikasi ini bukan sekadar proses memperoleh lisensi atau pengakuan kompetensi, namun lebih dari itu, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang perwasitan dan penjurian,” ungkapnya.

Dispora Kalsel berharap, seluruh peserta yang telah mengikuti sertifikasi ini dapat mengimplementasikan ilmu, keterampilan, dan etika profesi yang diperoleh.

“Seorang wasit dan juri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas, objektivitas, serta sportivitas setiap pertandingan,” ucapnya.

Selain itu, peserta dapat menjadi wasit dan juri yang profesional, berintegritas, konsisten menerapkan peraturan, serta mampu menjadi teladan dalam setiap penyelenggaraan kompetisi, baik ditingkat daerah maupun nasional.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih memiliki kekurangan, untuk itu, masukan dan saran dari seluruh peserta akan menjadi bahan evaluasi agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik,” tuturnya lebih lanjut.

Dispora berharap, hasil sertifikasi ini menjadi langkah awal meningkatkan prestasi olahraga melalui penyelenggaraan pertandingan yang semakin profesional, adil, dan berkualitas. (SRI/RIW/APR)

Banjarbaru – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum menjadi satu-satunya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili pemerintah provinsi pada pelaksanaan survei Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan atas komitmen RSJ Sambang Lihum dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan jiwa.

Direktur RSJ Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora, melalui Kepala Bidang Penunjang Medik, Nurhikmah mengatakan, terpilihnya RSJ Sambang Lihum sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil dari upaya yang selama ini dilakukan, memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan rumah sakit.

Menurutnya, seluruh jajaran rumah sakit terus berupaya memenuhi berbagai indikator penilaian WBBM melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi pelayanan, serta pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kepercayaan ini menjadi kebanggaan sekaligus amanah bagi RSJ Sambang Lihum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik. Kami terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan agar seluruh layanan yang diberikan semakin profesional, transparan, mudah diakses, serta mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujar Nurhikmah, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pelaksanaan survei WBBM bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat tertentu, tetapi juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan yang telah dijalankan selama ini.

“Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan jiwa di RSJ Sambang Lihum semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Nurhikmah menuturkan bahwa keberhasilan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani membutuhkan komitmen seluruh pegawai, mulai dari unsur pimpinan hingga petugas pelayanan.

“Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, profesionalisme, serta pelayanan prima terus diperkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” sahutnya.

Pelaksanaan survei WBBM diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RSJ Sambang Lihum untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan.

“Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan semakin berkualitas,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi menyiapkan berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam momentum peringatan hari jadi daerah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie mengatakan, rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi anjangsana, penyaluran bantuan sosial, kerja bakti, hingga donor darah yang melibatkan berbagai pihak.

Farhanie menjelaskan, kegiatan anjangsana dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur terdahulu yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Banua.

Selain itu, Dinas Sosial juga akan menyalurkan 5.000 paket sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyerahan secara simbolis akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Sebanyak 5.000 paket sembako akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat, dan penyerahan simbolisnya akan dilakukan pada acara puncak Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Farhanie.

Tidak cukup sampai disitu, Dinas Sosial juga akan ambil bagian pada kegiatan kerja bakti membersihkan masjid dan mushola bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kerja bakti ini menjadi bagian dari upaya membangun semangat gotong royong sekaligus menjaga kebersihan tempat ibadah. Waktu pelaksanaannya akan menyesuaikan arahan Bapak Gubernur,” katanya.

Pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial juga akan menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan.

Farhanie berharap seluruh rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat melayani yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat budaya riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pelaksanaan Presentasi Final Kalsel Innovation Award (KIA) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi tahapan akhir penilaian terhadap berbagai inovasi terbaik yang lahir dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat umum.

Presentasi final berlangsung selama dua hari, 28–29 Juli 2026, di Aula BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, dimana sebanyak sepuluh inovasi terbaik dari masing-masing kategori memaparkan gagasan dan hasil inovasinya di hadapan dewan juri yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Universitas Lambung Mangkurat, serta Universitas Islam Kalimantan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, inovasi daerah tidak lagi sekadar menghasilkan aplikasi atau sistem baru, melainkan harus mampu menjawab tantangan pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Ariadi, Kalimantan Selatan memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun 2029.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi yang mampu mendorong transformasi ekonomi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan,” ucapnya.

Ia menegaskan pembangunan daerah ke depan harus disusun berdasarkan hasil riset sehingga setiap kebijakan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Budaya inovasi harus terus tumbuh di seluruh perangkat daerah. Setiap inovasi harus dapat diterapkan secara berkelanjutan, memberikan solusi atas berbagai persoalan pembangunan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat menjelaskan, Kalsel Innovation Award merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang semakin kuat sekaligus memberikan apresiasi kepada para inovator daerah.

Ia mengatakan pada KIA 2026, BRIDA berhasil menghimpun 88 inovasi yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat umum, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga lembaga nonpemerintah.

“Seluruh inovasi tersebut telah melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian substansi, hingga akhirnya terpilih sebagai finalis untuk mempresentasikan inovasinya di hadapan dewan juri,” sahutnya.

Menurut Thaufik, penghargaan yang diberikan kepada para pemenang tidak hanya berupa uang pembinaan, tetapi juga pendampingan agar inovasi yang dihasilkan dapat direplikasi, dikembangkan, bahkan dikomersialisasikan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

“Kami berharap Kalsel Innovation Award tidak hanya menjadi ajang kompetisi tahunan, tetapi menjadi sarana membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. Inovasi – inovasi terbaik diharapkan dapat diterapkan lebih luas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kalimantan Selatan,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/APR)