Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan berbasis potensi desa.
Komitmen yang ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar, Kamis (9/7/) ini, dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, diwakili Sekretaris Dinas PMD Raden Mas Ernato Surya Jaya, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, Masrai Zulzai Subkhi.
Surya Jaya mengatakan, pembangunan kawasan perdesaan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sekretaris Dinas PMD Kalsel, Raden Mas Ernato Surya Jaya
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam setiap proses pembangunan.
“Pembangunan kawasan perdesaan harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan desa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas PMD terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari fasilitasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, hingga monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan program di daerah.
Ia juga mengungkapkan, pada periode 2025 – 2029 terdapat tiga kawasan perdesaan prioritas nasional di Kalimantan Selatan, yakni Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar, Kawasan Agrowisata Kabupaten Tabalong, serta Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Tanah Bumbu.
“Apalagi saat ini sejumlah kabupaten lainnya juga telah mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi unggulan masing-masing,” ungkapnya.
Meski demikian, Surya mengakui pengembangan kawasan perdesaan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pengelolaan, kapasitas kelembagaan, maupun pemanfaatan potensi daerah.
Karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi dalam memperkuat pembangunan kawasan perdesaan di Banua.
“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap lahir berbagai gagasan, model pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat kolaborasi sesuai komitmen Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yaitu bekerja bersama, merangkul semua, sehingga pembangunan kawasan perdesaan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/APR)
Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Pebriadin Hapiz beserta jajarannya, mengunjungi National Paralympic Committee Indonesia (NPC) Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (10/7) sore.
Kedatangan rombongan Sekdaprov Kalsel ini disambut Ketua NPC Kalsel Sumansyah beserta jajarannya, dan langsung melihat sarana dan prasarana yang dimiliki NPC Kalsel. Rombongan juga menyaksikan langsung latihan para atlet penyandang disabilitas, dan melakukan dialog bersama.
“Pemprov Kalsel mengapresiasi NPC Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menorehkan prestasi membanggakan,” ungkap Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada sejumlah wartawan.
Selain itu, fasilitas yang dimiliki NPC Kalsel perlu mendapatkan apresiasi yang luar biasa.
“Kami juga mengapresiasi fasilitas yang telah dimiliki NPC Kalsel,” ucap Syarifuddin.
Dimana, NPC ini secara mandiri mendirikan komplek NPC tersebut dengan segala fasilitasnya. Seperti, mess atlet, serta sarana latihan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersyukur atas kemandirian NPC Kalsel, turut membangun peningkatan olahraga untuk atlet disabilitas di Banua,” tutur Sekda lebih lanjut.
Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin saat melihat latihan atlet NPC Kalsel
Dikatakan Syarifuddin, NPC telah membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan, dengan prestasi yang membanggakan, baik di tingkat nasional serta internasional.
“Bahkan yang membanggakan beberapa atlet NPC Kalsel akan mewakili Indonesia untuk berlaga di ASEAN ParaGames di Jepang mendatang,” ucapnya.
Sehingga, para atlet NPC Kalsel yang membawa nama Indonesia tersebut, dapat membanggakan dan mengharumkan Indonesia dikancah internasional.
“Jika atlet NPC tersebut juara maka nama Provinsi Kalimantan Selatan semakin di kenal,” ujarnya.
Sedangkan, lanjut Syarifuddin, mengenai permasalahan yang dihadapi NPC Kalsel, pihaknya telah berdiskusi bersama Kadispora untuk menindaklanjuti.
“Kami telah mendengarkan permasalahan yang dihadapi NPC Kalsel dari ketua, dan InsyaAllah akan ditindaklanjuti,” ucap Syarifuddin.
Sementara itu Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan kemampuan Dispora Kalsel, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak akan tinggal diam, dengan melihat perkembangan, semangat para atlet NPC berlatih.
“Bahkan Sekdaprov Kalsel telah memberikan motivasinya kepada para atlet NPC Kalsel, untuk terus mempersiapkan diri untuk kegiatan kegiatan lainnya,” ucap Pebriadin.
Sedangkan, Ketua NPC Kalsel Sumansyah menyampaikan, pihaknya merasa terhormat dengan kunjungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan ke kantor NPC.
“Kami merasa terhormat dengan adanya kunjungan Sekdaprov Kalsel,” ungkap Sumansyah.
Kunjungan ini, lanjutnya, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap atlet NPC atau disabilitas.
“Kami berharap dengan kunjungan ini, perhatian pemerintah provinsi terhadap atlet disabilitas semakin meningkat lagi kedepannya,” ucap Sumansyah.
Pada kesempatan tersebut, Sumansyah menjelaskan, keberhasilan NPC Kalsel dalam pengelolaan fasilitas yang mereka miliki.
“Keberhasilan NPC Kalsel mengelola sarana dan prasarana olahraga, sekretariat dan wisma atlet, merupakan hasil iuran dari anggota NPC Kalsel, yang telah berhasil menorehkan prestasi baik ditingkat daerah, nasional, bahkan internasional,” ujarnya.
Pengelolaan yang tidak tercover dana hibah dari Pemprov Kalsel, maka dana iuran tersebut yang digunakan.
“Kami berterimakasih dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana hibah, yang kami kelola dengan benar, sehingga hasilnya dapat dilihat langsung,” ucap Sumansyah. (SRI/RIW/APR)
Banjarmasin – UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel, sukses menggelar Lomba Karya Inovatif 2026, Pembuatan Konten Digital Pembelajaran Jenjang SMK, SMA, MA, SMALB 2026.
Adapun pemenangnya untuk jenjang SMA di raih Rizqi Annisa, sedangkan jenjang SMK diraih Redha Rizky Firdaus.
Usai menutup lomba, Kamis (9/7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, mengatakan, transformasi pendidikan di era digital menuntut guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi inovator yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang kreatif, interaktif, dan relevan dengan perkembangan teknologi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, didampingi Kepala BTIKP Kalsel, Sofyan Feriadi
Namun, keberadaan teknologi modern tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa kreativitas para guru dalam mengembangkan konten pembelajaran yang menarik dan bermakna.
“Lomba ini bukan sekadar mencari pemenang, tetapi menjadi wadah berbagi praktik baik, saling menginspirasi, serta membangun budaya inovasi di kalangan guru,” katanya.
Abdul Rahim berharap, karya-karya terbaik dapat menjadi rujukan pengembangan konten digital pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, ajang tersebut mampu melahirkan bank konten digital yang dapat dimanfaatkan secara luas menjadi gerakan bersama di lingkungan pendidikan.
Foto bersama para pemenang dan dewan juri
“Kepada para pemenang, saya mengajak agar penghargaan yang diraih dijadikan motivasi untuk terus berinovasi. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, saya minta agar tetap semangat karena setiap karya merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Banua,” harapnya.
Sementara itu, Guru SMA Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rizqi Annisa, meraih juara pertama setelah menampilkan karya berjudul “AvaTune: The Legend of Harmony’s Savior”, sebuah media pembelajaran seni musik, mengenalkan jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya secara interaktif dan inovatif.
Ia berharap metode pembelajaran ini mendorong pembelajaran lebih inovatif, kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik.
“Alhamdulillah, saya sungguh tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Lomba ini memberikan kesan saling berbagi pengalaman, ide, dan melihat karya-karya inovasi yang luar biasa,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat paripurna menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Melalui pendapat akhir fraksi, masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah sekaligus memberikan masukan agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Syarifah Rugayah, menyoroti belum optimalnya realisasi belanja modal, terutama pada pembangunan jalan dan jaringan irigasi. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaksanakan audit kepegawaian guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengendalikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar berada di bawah 10 persen, serta mengurangi ketergantungan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Umar Sadik, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, NasDem juga mendorong peningkatan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, mendukung pembangunan berkelanjutan.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Habib Yahya Assegaf
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Habib Yahya Assegaf mengingatkan, bahwa tingginya pendapatan daerah harus diiringi dengan belanja berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap tingginya SiLPA, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, penguatan indikator kinerja Bank Kalsel dan BUMD, optimalisasi PAD, serta penyelesaian rekomendasi BPK secara konsisten.
Melalui juru bicara Rais Ruhayat, Fraksi PAN menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan PAD, memanfaatkan SiLPA untuk mendukung program prioritas pada tahun anggaran berikutnya, serta melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang masih memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah agar manfaat pembangunan benar – benar dirasakan masyarakat.
Fraksi PKS melalui Firman Yusi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Menurut PKS, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta memastikan penggunaan APBD efektif, efisien, produktif, dan mampu mendorong pembangunan sumber daya manusia maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Aulia Azizah, menyerahkan rekomendasi
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Aulia Azizah menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap daya beli masyarakat. PKB mendorong pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan, petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM, serta memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
Adapun Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (gabungan Partai Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan) melalui juru bicaranya, Muhammad Syaripuddin mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalsel mempertahankan opini WTP.
Namun demikian, fraksi tersebut mengingatkan masih terdapat sejumlah temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
Selain itu, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pengelolaan aset sebagai sumber PAD, serta penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola keuangan daerah.
Secara keseluruhan, tujuh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menyampaikan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi fraksi akan menjadi perhatian dalam proses pembahasan selanjutnya.
Menurutnya, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Benang merahnya, ke depan pengawasan akan lebih ketat. Kami meminta program – program yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau perlu biayanya murah, tetapi manfaatnya besar. Itu yang kita tekankan. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan pada rapat paripurna tingkat kedua dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda tersebut,” tutup Kartoyo.
Melalui berbagai catatan strategis yang disampaikan seluruh fraksi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap pengelolaan APBD ke depan semakin berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong transformasi pembelajaran digital di sekolah melalui penyelenggaraan Lomba Karya Inovatif (LKI) 2026.
Kompetisi ini menjadi ajang bagi para guru SMK, SMA, MA, dan SMALB 13 kabupaten kota, menampilkan kreativitas mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).
Kepala UPTD BTIKP Kalimantan Selatan, Sofyan Feriadi mengatakan, lomba ini merupakan langkah nyata untuk mengumpulkan berbagai inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan optimal oleh para pendidik agar pembelajaran tidak lagi berlangsung secara konvensional, melainkan lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter peserta didik saat ini.
Kepala UPTD BTIKP Kalimantan Selatan, Sofyan Feriadi
“Ini menjadi wadah bagi tenaga pendidik dalam menghadirkan inovasi pembelajaran yang kreatif. Kami ingin pembelajaran di sekolah semakin interaktif, agar mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa,” katanya.
Sofyan menjelaskan, salah satu fokus utama lomba tahun ini adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI). Berbagai karya yang ditampilkan peserta telah mengintegrasikan AI ke dalam media pembelajaran, mulai dari pembuatan kuis interaktif hingga permainan edukatif yang memudahkan siswa memahami materi pelajaran.
Antusiasme guru mengikuti kompetisi ini cukup tinggi. Sebanyak 125 karya dikirimkan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Setelah melalui proses kurasi secara daring yang melibatkan tim dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Kementerian Pendidikan, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), terpilih 50 karya terbaik dari jenjang SMA dan 50 karya terbaik dari jenjang SMK untuk melaju ke babak semifinal.
“Para guru juga memanfaatkan perangkat smart board dan interactive flat panel yang telah tersedia di sekolah sebagai media pembelajaran digital yang lebih inovatif,” ungkapnya.
Salah satu finalis saat memberikan presentasi
Sementara itu, tim Dewan Juri, Arie Mursandi menyampaikan, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat tampilan visual, tetapi juga kualitas materi pembelajaran, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, hingga pengalaman pengguna saat menggunakan media yang dibuat peserta.
“Penilaian meliputi kesesuaian dengan RPP, kualitas materi, tipografi, tata letak, desain antarmuka atau user interface, pemanfaatan unsur permainan edukatif, serta penyusunan kuis yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa,” ucapnya.
Arie menambahkan, dari 100 peserta semifinal, dewan juri akan memilih 10 karya terbaik sebelum menetapkan enam pemenang, yakni Juara I, II, III serta Juara Favorit I, II, dan III.
Para pemenang akan memperoleh trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan, sementara peserta yang masuk 10 besar juga akan menerima apresiasi atas inovasi yang dihasilkan.
“Melalui kompetisi ini, BTIKP Kalsel optimis budaya inovasi di lingkungan pendidikan akan terus tumbuh dan mampu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan akan memberlakukan penutupan layanan kunjungan bagi masyarakat setiap hari Senin, mulai 20 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memberikan waktu khusus bagi perawatan dan pembersihan koleksi museum agar tetap terjaga dengan baik.
Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, sebelumnya museum melayani kunjungan setiap hari, mulai Senin hingga Minggu. Namun, tingginya intensitas kunjungan membuat proses pemeliharaan koleksi, khususnya pembersihan vitrin atau etalase pameran, sulit dilakukan secara maksimal.
“Melalui komunikasi dengan Bidang Kebudayaan, diputuskan bahwa setiap hari Senin museum tidak menerima kunjungan. Hari tersebut akan dimanfaatkan untuk membersihkan vitrin dan melakukan perawatan koleksi,” ujarnya, belum lama tadi.
Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Ady Surya (hitam) saat memberikan keterangan kepada wartawan
Menurut Ady, jika museum tetap dibuka setiap hari, proses pemeliharaan akan terganggu karena aktivitas pengunjung. Oleh sebab itu, penutupan layanan setiap Senin dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga kualitas koleksi, sekaligus kenyamanan pengunjung pada hari operasional.
Informasi mengenai perubahan jadwal tersebut akan mulai disosialisasikan kepada masyarakat menjelang penerapannya pada 20 Juli mendatang, sehingga pengunjung maupun rombongan sekolah dapat menyesuaikan jadwal kunjungan.
Meski ada pengurangan satu hari operasional dalam sepekan, Ady optimis target pendapatan retribusi museum tetap dapat tercapai.
Menurutnya, penutupan pada hari Senin tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kunjungan.
“Insyaallah tidak terlalu berpengaruh. Kalau sudah diumumkan, masyarakat maupun sekolah bisa mengatur ulang jadwal kunjungannya,” katanya.
Ia menjelaskan, target retribusi Museum Lambung Mangkurat pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp140 juta. Hingga memasuki semester kedua, realisasi pendapatan telah melampaui Rp60 juta atau sekitar 60 persen dari target yang ditetapkan.
Ady menambahkan, potensi kunjungan terbesar selama ini memang terjadi pada akhir pekan. Karena itu, museum tetap optimis target pendapatan dapat dipenuhi meski layanan ditutup setiap hari Senin.
“Kami tetap optimis target tercapai karena kunjungan paling banyak memang pada hari Sabtu dan Minggu,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (8/7).
Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah.
Penilaian internal ini menjadi tahapan penting sebelum proses evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
Pelaksanaan penilaian internal sekaligus dirangkaikan dengan rapat pembahasan rekomendasi kegiatan statistik sektoral daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim (kanan) didampingi Kasi Pengelolaan Data Statistik, M. Hidayatullah (kiri)
Melalui proses tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral dari predikat “cukup” menjadi “baik” pada evaluasi tahun 2026.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, EPSS bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh nilai indeks, tetapi menjadi sarana mengevaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan hingga pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Melalui EPSS ini, yang ingin kita capai bukan hanya peningkatan nilai indeks, tetapi bagaimana seluruh proses penyelenggaraan statistik sektoral semakin matang. Dengan tata kelola yang baik, data yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan mampu menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan pemerintah,” ujar Muslim.
Pada penilaian tahun ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai perangkat daerah sampel dalam proses penilaian.
Muslim menjelaskan, kedua perangkat daerah tersebut dipilih karena dinilai mampu merepresentasikan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain memiliki tingkat kematangan yang baik, data yang dihasilkan juga berperan strategis mendukung pelayanan publik maupun penyusunan kebijakan daerah.
Menurutnya, data sektor kesehatan menjadi dasar dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, sedangkan data sektor perdagangan berperan penting dalam pengendalian inflasi serta penyusunan berbagai kebijakan ekonomi daerah.
“Semakin matang penyelenggaraan statistik sektoral, maka data yang dihasilkan akan semakin valid, reliabel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang menjadi fondasi utama bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan yang tepat sasaran,” katanya.
Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memberikan informasi secara optimal kepada tim penilai serta menyiapkan seluruh bukti dukung yang diperlukan agar kondisi penyelenggaraan statistik sektoral di Kalimantan Selatan dapat tergambar secara komprehensif.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menjelaskan, bahwa EPSS merupakan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan, setelah tahapan penilaian internal selesai, proses selanjutnya akan dilaksanakan Tim Penilai dari BPS.
Karena itu, tahapan ini menjadi kesempatan terakhir bagi tim internal untuk memastikan seluruh dokumen dan bukti dukung telah dipenuhi secara maksimal.
“Penilaian internal ini menjadi tahapan yang sangat penting sebelum dilakukan evaluasi oleh BPS. Kami memastikan seluruh indikator beserta bukti dukung telah dipenuhi secara optimal sehingga target peningkatan nilai EPSS dapat tercapai,” jelas Hidayatullah.
Ia menambahkan, pada EPSS tahun 2024 Kalimantan Selatan masih memperoleh predikat “cukup”.
Namun, pada evaluasi tahun 2026 pihaknya optimis mampu meraih predikat “baik”, mengingat sekitar 90 persen bukti dukung telah berhasil dipenuhi.
“Dalam proses evaluasi, tim penilai akan melakukan penilaian berdasarkan 38 indikator yang terbagi ke dalam 5 domain penilaian untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mematangkan langkah mengawal tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, agar tepat sasaran.
Untuk memperkuat rekomendasi yang tengah disusun, Pansus melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (7/7).
Kunjungan dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, bersama anggota pansus lainnya.
Rombongan diterima langsung Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, beserta jajaran Direktorat BBM dan tim kehumasan BPH Migas.
Syaripuddin mengatakan, pada pertemuan itu, pansus menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat terkait distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Selain mendalami mekanisme pengawasan, pansus melakukan komparasi data kuota tahunan BBM bersubsidi yang dialokasikan bagi Kalsel, untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan kuota pemerintah.
“Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rekomendasi pansus agar didukung data yang valid serta memiliki dasar regulasi yang kuat,” ucapnya.
Syaripuddin menjelaskan, BPH Migas secara terbuka memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme distribusi, memaparkan data yang diperlukan, serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan dipadukan dengan hasil pendalaman pansus sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.
Foto bersama sumber humas DPRD Kalsel
“Pansus ke BPH Migas ini untuk memperkuat rekomendasi yang akan dibuat. Kami menyampaikan berbagai persoalan yang ada di Kalsel terkait BBM bersubsidi yang disalurkan melalui SPBU, sekaligus mengkomparasi data kuota tahunan yang diberikan kepada daerah,” ungkapnya.
Syaripuddin menegaskan, sebagai tindak lanjut, Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, telah menyusun agenda pemanggilan sejumlah pemangku kepentingan.
Tidak hanya instansi teknis, pansus akan meminta masukan dari aparat penegak hukum, termasuk unsur kepolisian dan kejaksaan, untuk memperkuat substansi rekomendasi yang akan disampaikan.
Dimana, pembentukan pansus bukan sekadar menginventarisasi persoalan, melainkan mencari akar penyebab berbagai kendala distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Kita masih memanggil beberapa stakeholder, termasuk aparat penegak hukum, agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar kuat dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Kemudian Pansus juga akan meningkatkan pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 melalui berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain mulai memetakan kondisi lahan gambut sebagai dasar pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), pemerintah juga mempercepat pembersihan saluran air untuk menjaga ketersediaan air di kawasan prioritas, khususnya Ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan, pemetaan lahan gambut menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui kondisi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.
“Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar menentukan waktu maupun lokasi pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca agar upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” ucap Muhidin, usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait untuk menyiapkan langkah – langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
“Melalui pemetaan lahan gambut dan dukungan Teknologi Modifikasi Cuaca, potensi kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas ekonomi dapat diminimalkan,” lanjutnya.
Selain mempersiapkan TMC, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan sumber air, terutama untuk mendukung pengamanan kawasan prioritas atau Ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru yang menjadi salah satu wilayah strategis saat menghadapi ancaman karhutla.
Muhidin menjelaskan, pembersihan saluran air menuju kawasan tersebut harus segera dilakukan sebelum debit air terus menurun akibat musim kemarau.
Menurutnya, apabila normalisasi saluran ditunda hingga Agustus saat kondisi sudah semakin kering, volume air akan semakin berkurang sehingga menyulitkan upaya pembasahan lahan di kawasan rawan kebakaran.
“Karena itu, pemprov akan mempercepat normalisasi saluran air agar pasokan air tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelembapan lahan di sekitar Ring 1 Banjarbaru dan Bandara Internasional Syamsudin Noor,” ungkapnya.
Muhidin menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan yang diprioritaskan pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemetaan wilayah rawan, pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca, serta optimalisasi sumber daya air, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. (MRF/RIW/APR)
Banjarmasin – Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar pertemuan rutin yang dikemas dengan konsep berbeda. Selain menjadi ajang silaturahmi bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan kali ini juga menghadirkan Demo Class Make Up, sebagai upaya meningkatkan wawasan dan keterampilan para anggota.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung B Lantai 3 Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, berlangsung hangat dan penuh keakraban, pada Senin (6/7) sore.
Pertemuan diawali dengan pembahasan agenda organisasi serta evaluasi program kerja bulanan, sebelum dilanjutkan dengan sesi pengembangan diri melalui pelatihan tata rias.
Dalam sesi beauty class, Beauty Advisor La Tulipe memberikan edukasi mengenai teknik merias wajah yang sesuai untuk berbagai kesempatan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga acara resmi.
Para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pemilihan produk kosmetik berdasarkan jenis kulit, teknik aplikasi yang tepat, hingga tips menciptakan tampilan yang elegan namun tetap natural.
Wakil Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan, Rubiaty Herlina Kartoyo, (kanan)
Wakil Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan, Rubiaty Herlina Kartoyo mengatakan, pertemuan rutin tidak hanya menjadi forum koordinasi organisasi, tetapi juga menjadi ruang bagi anggota mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kapasitas diri.
Kegiatan seperti ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi para anggota, baik untuk meningkatkan rasa percaya diri maupun menunjang peran mereka mendampingi suami sebagai anggota DPRD, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Kegiatan seperti demo make up ini, anggota Gatriwara dapat terus mengembangkan keterampilan dan menambah rasa percaya diri, agar semakin optimal mendukung tugas suami sebagai anggota DPRD maupun berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,” katanya.
Rubyati menilai, antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para anggota aktif berdiskusi dengan narasumber, mengajukan berbagai pertanyaan seputar teknik tata rias, hingga mencoba langsung metode yang diperagakan dalam sesi praktik.
“Melalui perpaduan kegiatan organisasi, silaturahmi, dan pengembangan keterampilan, Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghadirkan program – program bermanfaat bagi anggota,” jelasnya.
Rubyaty berharap, kebersamaan yang terjalin semakin kuat dan mampu mendorong lahirnya organisasi yang solid, inspiratif, serta berkontribusi positif dalam mendukung berbagai kegiatan DPRD dan pengabdian kepada masyarakat.
“Pertemuan rutin ini tidak hanya menjadi wadah untuk membahas program organisasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kebersamaan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
