Kategori: News

BANJARMASIN – Sebagai bukti terjalinnya sinergitas yang tinggi antara TNI dan Polri di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), sebuah kejutan diberikan jajaran TNI dalam hal ini Korem 101/Antasari, Lanal Banjarmasin serta Lanud Syamsuddin Noor, kepada Polda Kalsel di Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022.

Kejutan itu berupa kunjungan langsung ke Mako Polda Kalsel, Banjarmasin, dengan membawa tumpeng dan kue ulang tahun yang diterima langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto didampingi Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono dan Pejabat Utama Polda Kalsel, pada Jum’at (1/7).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kejutan dan perhatian Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin serta Danlanud Syamsuddin Noor pada Hari Bhayangkara ke-76.

“Semoga ke depan sinergitas kita bisa lebih erat lagi dalam menjaga Kamtibmas, semoga situasi Kamtibmas di wilayah Kalimantan Selatan tetap sejuk dan kondusif,” pungkas Kapolda Kalsel.

Sementara itu, ucapan selamat pun disampaikan Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin serta Danlanud Syamsuddin Noor kepada Kapolda Kalsel dan jajaran khususnya Polri.

Mereka mendoakan di hari ulang tahun ini Polri semakin profesional dengan mengedepankan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang merupakan program yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Kami dengan bangga mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-76,” ucap Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Rudi Puruwito.

Danrem 101/Antasari pun mengakui kedatangannya ke Mako Polda Kalsel memang sengaja untuk memberikan kejutan di Hari Bhayangkara ke-76.

Kejutan ini tidak hanya diberikan kepada Kapolda Kalsel saja. Seluruh jajaran TNI yang ada di kewilayahan pada hari ini juga melakukan hal yang sama, memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara sampai ke tingkat Polsek.

“Kejutan ini juga sebagai wujud sinergitas antara TNI dan Polri. Saya berharap sinergitas dan kolaborasi TNI-Polri terjalin dengan baik dan bisa dikembangkan untuk memajukan Kalimantan Selatan,” kata Danrem 101/Antasari. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel mendapatkan Apreasiasi Capaian Laporan 100 persen atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rapat Implementasi BUMD Tahun 2022, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (29/6).

Penghargaan diserahkan langsung Dian Widiarti, selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, yang didamping IGK Prasetya selaku Direktur Kepatuhan Bank Kalsel. Penyerahan apresiasi turut disaksikan seluruh perwakilan Perusahaan BUMD dilingkup Wilayah Kalimantan Selatan.

Mengawali sambutannya, Dian Widiarti selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya serta apresiasi kepada para peserta yang telah berhadir. Dian mengungkapkan, ketika seseorang memilih karir sebagai pejabat negara, mereka harus menyadari dan memahami arti dari keterbukaan.

“Kami berharap kewajiban pelaporan LHKPN bukan hanya taat aturan dan kewajiban menyampaikan hartanya, tetapi lebih kepada komitmen dan rasa tanggung jawab moral dalam pencegahan perilaku koruptif untuk mewujudkan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,” ungkap Dian.

Pada kesempatan yang sama, Hanawijaya selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan KPK RI terhadap pelaporan LHKPN yang dilakukan Bank Kalsel. Hal ini tidak terlepas dari dukungan KPK RI yang telah mensosialisasikan kewajiban penyampaian pelaporan LHKPN kepada lingkup pejabat Bank Kalsel.

“Saya mewakili segenap jajaran manajemen Bank Kalsel mengucapkan terima kasih kepada KPK RI, telah memberikan apresiasi capaian laporan 100 persen LHKPN. Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas perusahaan termasuk diantaranya penerapan program pengendalian gratifikasi,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

TANAH LAUT – Upaya mendorong perekonomian lokal di tengah krisis saat ini melalui percepatan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasannya melalui SPIP Terintegrasi di Kabupaten Tanah Laut, menunjukkan progres signifikan.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat penandatanganan komitmen bersama dengan Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada rangkaian acara kick off percepatan P3DN Tanah Laut, Kamis (30/6).

Dengan telah dibentuknya Tim P3DN, Tim pengelola e-katalog lokal, e-marketplace lokal (SOSIALITA), dan terselenggaranya acara kick off P3DN yang mengundang UMKM dan IKM di Tanah Laut, maka langkah taktis dan cerdas dalam implementasi Inpres 2 Tahun 2022 sudah ditampakkan.

“Acara kick off penerapan P3DN Tanah Laut perlu diapresiasi dan ditularkan ke pemerintah daerah lainnya,” tegas Rudy.

Pada penandatanganan komitmen bersama tersebut, terdapat 3.921 produk yang ditransaksikan di dalam SOSIALITA. Hal ini harus terus didorong dan dikembangkan.
Akan tetapi, masih banyak tujuan yang perlu digenjot lagi di Kabupaten Tanah Laut, seperti belum terdapatnya produk tayang di e-katalog lokal dan hanya sebatas etalase, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) belum berjalan, dan juga tidak tersedianya produk Kabupaten Tanah Laut yang memiliki sertifikat TKDN.

“Guna mengejar goals yang ingin dicapai terkait program P3DN, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus mengembangkan strategi-strategi”, ujar Rudy, saat ditemui di Gedung Sarantang Saruntung pagi ini.

Rudy yang baru mengikuti pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu juga menambahkan, hal yang sering kali terlewatkan oleh sebuah organisasi, adalah pengendalian yang positif dan interaktif, seperti dialog dengan bawahan, coffee morning, diskusi dengan IKM dan UMKM, dan memupuk kecintaan akan produk lokal.

“Kita biasanya berkutat pada pengendalian negatif yang defensif, seperti evaluasi kinerja dan manajemen risiko. Padahal, pengendalian positif perlu juga dikembangkan,” ungkap Rudy, yang juga Associate Faculty Member Program Magister Universitas Bina Nusantara itu.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan program/kegiatan Pemerintah Daerah, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan organisasi secara terintegrasi dan partisipatif.

“Ketika ego suatu organisasi masih dominan, dan tidak terintegrasi, otomatis kolaborasi antar tim, penyampaian informasi, dan komunikasi dua arah akan terhambat,” tegasnya.

Maka dari itu, imbuhnya, diperlukan integrasi, kolaborasi, sinergi, dan partisipasi aktif seluruh pihak dalam percepatan P3DN. Ini akan memungkinkan perubahan yang cepat dari berbagai sisi di Indonesia, baik sisi Supply, Demand, Market, maupun institusionalnya sendiri.

Rudy juga menyampaikan bahwa dari hasil monitoring yang dilakukan BPKP, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan validasi Produk Dalam Negeri (PDN) pada rencana pengadaan barang/jasanya dengan tervalidasi 93,8 persen dan realisasi PDN sebanyak 8,24 persen. Namun, realisasi PDN sebanyak 8,24 persen itu harus segera ditingkatkan dengan lebih gigih.

Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menekankan, salah satu alat yang dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

SPIP Terintegrasi telah dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh tidak hanya terbatas kepada struktur dan proses pengendaliannya saja, tetapi mulai dari perencanaan sampai pencapaian hasil dari tujuan SPIP itu sendiri.

“Tujuan pemerintah daerah dapat terwujud dari beberapa tindakan yang terukur, yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Rudy.

Nilai-nilai yang ada dalam SPIP Terintegrasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa framework penilaian birokrasi yang sehat, yakni SPI/MCP KPK, Opini BPK, SAKIP, RB, Survei Penilaian Integritas, dan ZI menuju WBK/WBBM.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sendiri telah mencapai SPIP dan APIP level 3, tetapi belum mencapai MRI level 3 sebagai bagian dari SPIP Terintegrasi.

“Apabila SPIP Terintegrasi telah diimplementasikan dengan baik, maka akan membawa pengaruh positif terhadap capaian kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk percepatan P3DN,” tutupnya. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menaruh harapan besar terkait keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang setidaknya mampu menjadi penopang kesejahteraan bagi rakyat kecil sesuai visi dan misinya sebagai tolak ukur kemakmuran di daerah.

“Tentunya target serta programnya dapat dicapai sesuai dengan perencanaan,”ujar Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan yang sekaligus mewakili Gubernur usia membuka secara resmi rapat koordinasi (rakoor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran (TA) 2022, disalah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (30/6) siang.

Hadirnya rakoor ini, Gubernur berpesan, apabila pelaksanaannya dijalankan secara maksimal tentu hal itu pun mampu membawa kemaslahatan yang lebih baik lagi untuk rakyat di banua.

“Karena ini juga seiring dengan visi dan misi yang dibawa oleh paman Birin agar maju, mandiri dan terdepan,” ungkap Sulkan.

Dengan terciptanya kemakmuran itu sendiri, maka, Kalsel yang bakal menjadi pintu gerbangnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara turut memprioritaskan penuntasan persoalan pertanahan.

“Gerbangnya ini sebagai pintu keselamatan. Oleh karena itu, menjadi keseriusan pemerintah dalam melakukan penuntasan,” katanya.

Apabila masalah tersebut berhasil terealisasi, dia menyebut, kemakmuran masyarakat di Indonesia khususnya di banua Kalsel bakal kembali bangkit sesuai harapan pemerintah.

“Keterkaitannya adalah kapasitas masyarakat untuk bisa berdaya saing lebih baik lagi dibidang perekonomian,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka sharing dan mempelajari pola kerja Wakil Rakyat Provinsi Kalsel, Kamis (30/6).

Kedatangan Wakil Rakyat Kalteng yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, yang didampingi Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor dan Plt. Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Zaini beserta jajaranya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan bahwa pembahasan dalam pertemuan ini berkutat pada sharing mengenai tata tertib, pokok-pokok pikiran (pokir) dan segala sesuatu yang menunjang kinerja kedewanan.

Sudarsono juga menyampaikan alasan pihaknya memilih Provinsi Kalsel sebagai tujuan kunker karena antara Kalsel dan Kalteng memiliki banyak kesamaan, sehingga banyak hal yang dapat mereka diskusikan bersama.

“Selanjutnya, masukan-masukan dan sharing kali ini akan menjadi bahan kita kedepan, karena sebentar lagi akan memasuki APBD perubahan, ada banyak hal makanya kita berterima kasih diterima di DPRD Kalsel,” katanya kepada wartawan.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi Paman Yani mengatakan, sebagai “saudara tua” Provinsi Kalteng, Kalsel selalu terbuka untuk berdiskusi dan berkoordinasi guna menambah erat tali silaturrahmi sebagai wujud keseriusan dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

“Kami mengapresiasi kedatangan DPRD Provinsi Kalteng, sehingga hari ini kita terima secara langsung di ruangan komisi II DPRD Kalsel. Banyak hal yang kita diskusikan termasuk keinginan dan aspirasi warga masyarakat bagaimana bisa masuk di sistem untuk direalisasikan,” pungkas politisi partai Golkar tersebut. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pengurus FKDM Kabupaten/Kota, Rabu (29/6) di Hotel Batung Batulis, Banjarmasin.

Kegiatan yang mengangkat tema “Mewujudkan Stabilitas Ekonomi dan Keamanan yang Kondusif di Kalimantan Selatan” dilaksanakan selama dua hari, yaitu 29 dan 30 Juni 2022.

Ketua FKDM Provinsi Kalsel, M Bayu Budjang menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan agar Kalsel tetap kondusif. Apalagi, lanjutnya, saat ini masih dalam masa pandemi yang berdampak kepada perekonomian masyarakat.

“Masa pandemic telah berimbas pada naiknya harga bahan pokok, berkurangnya daya beli masyarakat dan sebagainya. Kalsel juga dihadapkan pada bencana alam misalnya banjir, angin puting beliung serta kebakaran hutan dan lahan serta situasi keamanan menjelang dimulainya Pemilu 2024,” katanya.

Semua potensi ancaman dan gangguan situasi keamanan dan bencana tersebut, menurut Bayu menuntut FKDM berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya.

“Tugas FKDM adalah menjaring, menampung, mengoordinasikan, mengomunikasikan informasi dan data dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa, dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suparno mengapresiasi kiprah FKDM di Kalsel.

Gubernur berharap, melalui rakor, selain memperkokoh persaudaraan, juga memberikan kesadaran bagi masyarakat, bahwa menjaga kebersamaan dan semangat membangun banua ke depan merupakan tanggung jawab bersama. Di tengah konflik dunia dan masa setelah reformasi di Indonesia saat ini, lanjut Gubernur, dibutuhkan partisipasi dari anak bangsa untuk menjaga keamanan.

“Kehadiran FKDM adalah untuk mengantisipasi setiap dinamika kehidupan yang berpotensi menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya berharap, FKDM dapat memberikan kontribusi demi terwujudnya ketertiban dan keamanan di Kalsel,” tambahnya.

Dalam rakor ini mengundang para narasumber, diantaranya adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani, dosen Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Alim Bahri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perumusan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan untuk menjaga situasi tetap kondusif. (NRH/RDM/RH)