BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, berencana akan membangun miniatur taman mini Kalsel. Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, baru – baru tadi.
Syarifuddin mengatakan, saat ini pihaknya masih menjalin koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Kabupaten dan Kota, terkait rencana pembangunan miniatur taman mini Kalsel, yang berlokasi di kawasan Kiram Park, Kabupaten Banjar, dipilihnya akses itu dekat dengan Bandara.
“Tahun 2023 akan dilakukan pembebasan lahan sekitar 15 hektar, dimana dari tiga belas kabupaten dan kota, masing-masing mendapatkan lahan 1 hektar, sedangkan untuk provinsi seluas 2 hektar,” katanya.
Syarifuddin menjelaskan, adanya taman mini Kalsel ini, nantinya akan menampilkan ke khasan atau potensi dari pariwisata dan ekonomi kreatif, dari setiap kabupaten/m dan kota. Terkait konsepnya seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di DKI Jakarta.
“Semoga berjalan lancar, dalam rangka mengembangkan pariwisata berbasis ekraf,” ucapnya
Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, rencananya setelah dilakukan penyusunan konsep miniatur taman mini Kalsel, tahun 2023 ini dilakukan pembebasan lahan, dan di 2024 mendatang pembangunan fisik secara bertahap.
“Kita masih menghitung dengan kabupaten dan kota untuk anggarannya,” tutup Syarifuddin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan dukungan atas diselenggarakan Banjarmasin Festival Sasirangan (BSF) di Kota Banjarmasin.
Dukungan ini disampaikan langsung Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Mahyuni mewakili Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Raudhatul Jannah, pada saat menghadiri Pembukaan Pameran Banjarmasin Festival Sasirangan (BSF), di Siring Menara Pandang, Kota Banjarmasin, Jumat (10/3).
Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalsel Mahyuni
Mahyuni mengatakan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan, terhadap Pameran BSF yang diselenggarakan Dekranasda Kota Banjarmasin.
“Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel mendukung sekali dengan kegiatan ini, hal tersebut disampaikan pada saat Dekranasda Kota Banjarmasin melakukan audiensi bersama Dekranasda Provinsi,” ungkap Mahyuni.
“Bahkan Dekranasda Provinsi Kalsel memberikan masukan kepada Dekranasda Kota Banjarmasin, oleh karena itu, dukungan diberi,” ucapnya.
Sehingga, lanjut Mahyuni, dengan digelarnya Pameran BSF ini, dapat membuka gairah dan pengetahuan kepada masyarakat, jika saat ini produk sasirangan sudah memiliki tampilan kekinian.
“Saat ini sasirangan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sudah terdaftar sejak Tahun 2023 sebagai warisan budaya tak benda,” jelas Mahyuni.
Dengan terdaftarnya sasirangan tersebut, maka sasirangan terhindar dari adanya pengakuan dari daerah atau negara lain.
“Kami memberikan masukan kepada Dekranasda Kota Banjarmasin, agar terus mengembangkan sasirangan pewarna alam, karena memiliki nilai jual yang tinggi,” ucap Mahyuni. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan didampingi Dinas terkait melakukan monitoring pembangunan jembatan di perbatasan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, Kamis (9/3).
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan rencananya di tahun 2023 ini akan diluncurkan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara tiga desa yaitu Desa Jejangkit Kabupaten Batola serta Desa Galam Rabah dan Desa Tajau Landung Kabupaten Banjar.
Suasana Monitoring Komisi III DPRD Kalsel Terkait Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Dua Kabupaten
“Insya Allah, tahun ini akan direalisasikan, karena panjang jembatan ini mencapai sekitar 80 meter”, katanya kepada wartawan, Jum’at (10/3).
Gusti Abidinsyah mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan ini. Mengingat akses jembatan yang menghubungkan kedua kabupaten ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dari informasi Dinas PUPR, rencana pembangunan jembatan di desa tersebut dibiayai oleh APBD murni tahun 2023. Untuk titik lokasi jembatan ini akan digeser dari jembatan yang lama berupa ulin, dan jangka waktu penyelesaian pembangunan jembatan ini antara 7-8 bulan,” terangnya.
Kedatangan rombongan Komisi III DPRD ini disambut baik oleh warga sekitar. Apalagi setelah mengetahui dalam waktu dekat jembatan penghubung di Desa nya akan dibangun. Warga setempat berharap proses pembentukannya berjalan lancar dan cepat. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka pembinaan dan pencarian bibit atlet muda panahan. Maka, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraganya menggelar, Festival Panahan Piala Paman Birin Tingkat Pelajar Usia 11 sampai 18 Tahun se Kalimantan Selatan, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mulawarman, Jumat (10/3).
Dibuka Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap peningkatan olahraga Panahan,” ungkap Subhan, kepada sejumlah wartawan.
Dan, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dengan digelarnya, Festival Panahan Piala Paman Birin tingkat pelajar ini, dapat melahirkan atlet muda handal kedepannya, bagi Provinsi Kalimantan Selatan.
“Dengan digelarnya Festival Panahan Piala Paman Birin ini, sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, untuk peserta yang mengikuti kegiatan Festival Panahan Piala Paman Birin Tingkat Pelajar ini diikuti sebanyak 170 atlet berusia 11 sampai 18 Tahun.
“Atlet muda tersebut berasal dari perwakilan 13 Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan,” ucapnya.
Sehingga, tambahnya, diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan talenta talenta muda panahan.
“Karena panahan ini masuk ke dalam Desain Besar Olahraga Nasional, untuk dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelas Hermansyah.
Pada Festival Panahan Piala Paman Birin ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan, total hadiah sebesar Rp 30 juta rupiah.
Sedangkan, Kabag Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono mengatakan, maksud tujuan dari dilaksanakan Festival Panahan Piala Paman Birin Tingkat Pelajar Se Kalsel ini, dalam rangka meningkatkan daya saing keolahragaan dan pembudayaan olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Diharapkan jiwa sportifitas atlet muda panahan di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat meningkatkan,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Sejumlah pengusaha mulai bergerak menanamkan modal pasca pandemi COVID-19. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), sektor pertanian menjadi salah satu tujuan.
Setelah sebelumnya pengusaha dari negara Oman melihat peluang investasi kilang minyak di Kotabaru, belakangan ini ada dua pengusaha dari Qatar dan Yaman yang tertarik menanamkan modalnya di provinsi ini.
Bedanya, kedua negara itu berencana berinvestasi di sektor pertanian yakni biji kopi.
Ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Endri mengatakan, meski kondisi geografis Kalsel didominasi oleh dataran rendah, peluang untuk memaksimalkan potensi biji kopi di provinsi ini masih sangat tinggi.
Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri
“Kan ada dua jenis kopi yakni robusta dan arabica, kalau arabica ya kita tidak bisa, tapi untuk robusta bisa, karna masih bisa ditanam di dataran rendah,” ungkapnya.
Endri menyebut, saat ini pihaknya masih proses peninjauan lahan untuk para investor Timur Tengah ini. Ia juga meminta kepada Pemkab/ko menyiapkan lahan pertanian serta merincikan potensi bibit yang cocok untuk ditanam.
“Karena investasi itu sifatnya berkelanjutan, makanya yang saat ini harus dipastikan adalah ketersediaan lahannya,” ucapnya.
Tak hanya dari negara asing, minat berinvestasi sektor pertanian kopi di Kalsel juga diminati oleh Aceh. Endri menyebut, pengusaha asal Aceh itu ingin membangun usaha “wisata kopi” di Banua ini.
“Calon investor itu sebelumnya juga sudah punya usaha serupa di tempat asalnya (Aceh),” bebernya.
Dirincikannya, wisata kopi itu berupa lahan pertanian kopi yang didalamnya disediakan berbagai fasilitas, mulai dari penginapan hingga pengalaman meminum kopi hasil racikan sendiri bagi wisatawan.
“Ini potensi yang sangat besar, karena dari penghasilan penginapan saja itu mencapai Rp300 juta perbulan,” bebernya.
Diharapkan, ketertarikan pengusaha untuk menanamkan modalnya di provinsi ini terus mengalami peningkatan. Apalagi Kalsel sendiri akan menjadi provinsi yang bertetangga langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam, Kaltim.
“Kita akan sangat terbuka dengan calon investor, kita juga tengah menyusun potensi investasi di seluruh wilayah Kalsel,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar tidak menutup mata terhadap banjir yang melanda sejumlah kecamatan akibat hujan deras sejak Januari lalu.
Sejumlah logistik sudah disalurkan, mulai dari makanan, obat-obatan hingga perahu karet.
Bantuan itu bahkan disalurkan sebelum status darurat bencana ditetapkan pada Senin (27/2) lalu.
Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Warsita
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Warsita mengungkapkan, setiap kiriman logistik dari BNPB datang, pihaknya langsung menyalurkan bantuan ke posko yang tersebar di 11 Kecamatan.
“Nanti dari posko kecamatan itu, mereka salurkan ke desa yang terdampak,” ungkapnya, Jumat (10/3).
Selain dari BPBD Banjar, bantuan juga diakuinya disalurkan oleh dari SKPD lain seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
“Karena ini memang sudah tugas kita untuk membantu warga,” ucapnya.
Meski sejumlah wilayah sudah terbebas dari genangan air. Namun berdasarkan peninjauan yang dilakukannya pada Kamis (8/3) kemarin, masih ada beberapa wilayah yang tergenang.
” Ada beberapa desa di Martapura timur, Astambul, Martapura Barat, dan 6 Desa di Sungai Tabuk,” bebernya.
Warsita menyebut, pihaknya sendiri menugaskan 4 orang patroli yang berjaga 24 jam di posko induk BPBD Banjar, untuk menghimpun informasi dari tiap posko kecamatan. Petugas di bagi menjadi dua shift, setiap laporan yang mereka terima akan disiarkan pada pagi dan sore hari.
Penanggulangan pasca banjir juga dilakukan. Seperti penyaluran air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak, serta perahu untuk wilayah yang akses jalannya masih tergenang air.
“Ada sekitar 10 tandon dalam 1 kelurahan, bagi wilayah yang masih tergenang air kami memfasilitasi dengan 1 kapal dan 1 jukung,” tuturnya.
Warsita meminta kepada masyarakat yang masih terkena musibah banjir untuk bersabar dan tetap waspada. Ia juga berharap bencana tersebut cepat berlalu.(SYA/RDM/SA)
BANJARMASIN – Tahun ini, Kalimantan Selatan menargetkan dapat meraih predikat Provinsi Layak Anak. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan itu, adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan penguatan gugus tugas Kota Layak Anak Tingkat Provinsi. Penyusunan RAD ini dilakukan pada kegiatan rapat koordinasi lintas sektor, yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel itu, digelar di Banjarmasin pada Kamis (8/3).
Kepada wartawan, Kepala DPPPA Provinsi Kalsel, Adi Santoso mengatakan, penyusunan RAD ini bertujuan untuk mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, serta meningkatkan efektivitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan, guna mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
“Saat ini 12 kabupaten kota di Kalimantan Selatan sudah berstatus Kabupaten atau Kota Layak Anak, dan hanya menyisakan kabupaten Kotabaru,” ujar Adi.
Oleh karena itu, menurut Adi, pada pertemuan ini, juga dibahas apa saja kendala dari upaya perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, terutama di kabupaten Kotabaru.
Sementara itu, Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Provinsi Kalsel, Andrian Anwari menjelaskan, setidaknya ada 5 klaster penilaian untuk mendapatkan predikat KLA. Diantaranya terkait pemenuhan hak sipil anak, dan pemenuhan hak mendapatkan perlindungan.
“Nilai rata-rata kabupaten Kotabaru untuk penilaian 5 klaster itu masih rendah. Bahkan masih di bawah nilai minimal 500 poin,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Andrian, pihaknya terus melakukan pendampingan kepada kabupaten Kotabaru, agar dapat meningkatkan penilaian menuju Kabupaten Layak Anak. Sehingga target Provinsi Layak Anak, juga dapat tercapai.
Pada rakor ini, gugus tugas KLA, juga diharapkan dapat mendorong seluruh kebijakan terkait anak, ke dalam seluruh unsur perencanaan pembangunan. (RIW/RDM/SA)
BANJARMASIN – Tahun 2023 ini kegiatan reses 45 Anggota DPRD Banjarmasin, masih tetap sama dengan tahun – tahun sebelumnya sebesar Rp8 miliar.
Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris DPRD Banjarmasin, Iwan Ristianto, pada Jumat (10/3) menjelaskan, meski tahun 2023 ini DPRD Banjarmasin sepakat akan melaksanakan reses perorangan karena sebelumnya secara kelompok, untuk anggarannya tidak ada kenaikan ataupun penurunan yaitu satu tahun tiga kali reses, dengan anggaran sebesar Rp8 miliar.
“Selama masa reses masing-masing anggota Dewan mendapat tunjangan 10,5 juta rupiah,” ucapnya
Disampaikan Iwan, untuk dana operasional reses disiapkan pihak Sekretariat DPRD (Setwan) Banjarmasin dengan menggunakan penyedia jasa yang ada di LPSE dan E-katalog, masing-masing 45 wakil rakyat dianggarkan Rp 8 juta. Namun
biaya operasional itu hanya pagu, yakni pemakaian sesuai dengan keperluan.
“Penyewaan tenda, sound sistem, dan sewa tempat, akan disiapkan pihak Setwan Banjarmasin,” jelasnya
Lebih lanjut Iwan menambahkan, untuk
masa reses akan dilaksanakan selama tiga hari, dengan jumlah kehadiran maksimal 50 warga. Masing-masing anggota dewan boleh memilih titik atau lokasi reses yang sama, sesuai daerah pemilihan (dapil), tetapi waktu yang berbeda.
“Reses rencananya akan digelar di bulan April, saat ini masih mempersiapkan, karena satu anggota DPRD Banjarmasin akan didampingi satu staf Setwan Banjarmasin,” tutupnya. (NHF/RDM/SA)
BANJARMASIN – Percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui sinergi berbagai pihak.
Pesan itu mengemuka dari kegiatan siaran pers bersama antara Bank Indonesia (BI), DPRD Provinsi Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalsel, bertempat di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (10/3).
Isu stunting menjadi perhatian besar Pemerintah, dan strategi untuk menurunkan angka stunting telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2011. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kalsel merupakan provinsi dengan angka penurunan prevalensi tertinggi di Indonesia, dari semula 30,0 persen pada 2021, menjadi 24,6 persen pada 2022. Kendati demikian, angka prevalensi stunting di Kalsel masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 24,4 persen.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK mengatakan pihaknya sangat serius menangani masalah stunting. Saat ini DPRD Provinsi Kalsel tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mengatasi masalah stunting.
“Sebelumnya kami telah melakukan audiensi ke kantor pusat BKKBN dalam rangka percepatan penyusunan Raperda tentang stunting,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo, mengatakan dalam sudut pandang makro ekonomi, ikhtiar penurunan stunting tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Hal itu sejalan dengan peran BI di daerah, yakni mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkesinambungan. Oleh karenanya, BI berkomitmen mendukung penuh upaya pengentasan stunting di Kalsel,” tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan dukungan BI terhadap penanganan stunting tercakup dalam lima aspek. Kelima aspek itu adalah pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, ekonomi digital, pengelolaan uang Rupiah, dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Seluruh aspek tadi, kata Wahyu, bertujuan memperkuat ketahanan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap penurunan angka stunting.
“Khusus aspek terakhir, pada lingkup kepedulian sosial, BI akan memprioritaskan penyalurannya ke lima daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel, yakni Barito Kuala, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Hulu Sungai Utara,” jelasnya.
Sedangkan Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Sopyan, menjelaskan ada lima pilar percepatan penanganan stunting, yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku.
Selanjutnya kovergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Kemudian gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi. Terkait pilar yang pertama, BKKBN mengapresiasi inisiatif DPRD Provinsi Kalsel yang tengah menyusun Raperda tentang stunting.
“Jika Raperda itu rampung, maka Kalsel akan menjadi provinsi pertama yang membuat Perda tentang stunting. Oleh sebab itu, dengan semangat pentahelix, kami mendorong segenap pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk turut mensukseskan program stunting, salah satunya dengan berpartisipasi lewat program BAAS,” terangnya.
Sementara Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, yang diwakili oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Agussalim, mengatakan persoalan stunting telah menjadi fokus utama pihaknya, mengingat Kalsel masuk dalam 12 provinsi prioritas penurunan stunting.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel adalah menurunkan angka inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat, dan pada gilirannya akan menurunkan angka stunting. Pihaknya juga menargetkan angka stunting di Kalsel akan turun di angka 14 persen pada 2024.
“Pemerintah Provinsi Kalsel mengajak seluruh komponen untuk bergerak aktif dan bersatu padu untuk mempercepat penurunan stunting, sehingga target prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” tambahnya.
Kedepan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan terkait untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Foto : Penyerahan Cinderamata oleh Kepala Perwakilan BI Kalsel kepada Ketua DPRD Kalsel
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata Bank Indonesia dan DPRD Kalsel serta penyerahan secara simbolis Baju Seragam dari Bank Indonesia kepada Anggota Persroom Dewan. ( (NRH/RDM/SA)
BANJARMASIN – Yayasan Perlindungan Konsumen Intan Kalimantan Selatan melakukan kunjungan Sentra Antasari Banjarmasin, pada Kamis (9/3). Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung ketuanya, Fauzan Ramon tersebut, untuk meninjau lokasi parkir Sentra Antasari, sekaligus mendengar langsung keluhan pengelola parkir, soal kenaikan tarif setoran per bulan.
Keterangan foto: Salah satu titik parkir di Sentra Antasari
Wakil Pengelola Parkir Sentra Antasari Banjarmasin, Didik Supriyanto, kepada wartawan menjelaskan, semula pihaknya hanya perlu menyetorkan Rp75 juta, namun saat ini naik menjadi Rp93 juta per bulan.
“Terus terang kami merasa keberatan. Karena dari 34 titik parkir di lokasi ini, tidak semuanya merata penghasilan per harinya. Kebijakan ini tentunya sangat membebani kami selaku pengelola parkir,” ujar Didik.
Apalagi sebelumya menurut Didik, kenaikan tarif setoran itu mencapai hingga Rp100 juta per bulan. Namun setelah melewati rangkaian negosiasi, maka diturunkan menjadi Rp93 juta.
“Tapi kami ingin dikembalikan seperti awal yakni Rp75 juta per bulan,” ucapnya setengah memohon.
Permintaan pengelola parkir ini, didasari kondisi Sentra Antasari, yang saat ini mulai sepi pengunjung. Sementara titik parkir di lokasi ini mencapai puluhan.
Menanggapi hal ini, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Intan Kalimantan Selatan, Fauzan Ramon mengatakan, kedatangan mereka ke Sentra Antasari, adalah untuk membuktikan komitmen untuk melindungi konsumen dan juga pelaku usaha.
“Kalo saya lihat, ini adalah target dari Dinas Perhubungan. Itukan hanya sepihak, namun akibatnya justru dirasakan konsumen. Oleh karena itu, Saya berharap Dishub atau wali kota Banjarmasin meninjau ulang tarif kenaikan itu,” tegasnya.
Fauzan juga berharap, pengelola parkir tetap memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
“Orang kan bayar, maka sudah seharusnya dilayani dengan baik. Misalnya pengelola memakai ID Card dan rompi khusus parkir,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, menurut Fauzan Ramon, pihaknya akan mengundang pengelola parkir Sentra Antasari dan Pemko Banjarmasin untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.
Sementara itu, Kasubag TU UPTD Parkir Dishub Banjarmasin, Candra Malau mengaku sudah mensosialisasikan kenaikan tarif setoran ini kepada pengelola. Bahkan pihak Universitas Lambung Mangkurat juga telah memaparkan kajian soal kenaikan tarif setoran tersebut.
“Kenaikan tarif setoran ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Banjarmasin. Mengingat, target PAD 2023 di sektor pajak retribusi ini naik dibanding tahun lalu. Yakni dari 4 miliar menjadi 6 miliar rupiah tahun ini,” tutupnya. (RIW/RDM/SA)
