Kategori: News

KOTABARU – Rombongan Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) di DPRD Kalsel mengikuti jamuan makan malam (Gala Dinner) dalam rangka kunjungan kerjanya di Kotabaru, Sabtu (13/5) malam.

Ketua Gatriwara Kalsel, Faridah Supian HK, diwakili Bendahara, Yuana Dewi Yani Helmi, mengapresiasi dan berterima kasih atas jamuan makan yang digelar sangat meriah hingga memberi kesan terbaik kepada rombonganya tersebut.

“Pemprov Kalsel dalam hal ini UPPD Samsat dan Pelabuhan Perikanan Kotabaru yang sudah menyelenggarakan acara gala dinner yang turut mengundang rombongan kami,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, ia turut memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara atau fasilitator dalam kegiatan jamuan makan malam kepada Gatriwara Provinsi Kalsel.

“Yang jelas, saya sangat mengapresiasi adanya penyambutan dari UPPD Samsat Kotabaru dan Pelabuhan Perikanan. Sukses terus untuk Gatriwara Kalsel,” ucapnya legislator dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Dalam kunjungan kerja yang digelar Gartriwara Kalsel di Bumi Saijaan itu, juga mengunjungi Puncak Meranti. Selain dalam rangka melihat potensi ekonominya, mereka sekaligus juga ingin menikmati pemandangan yang disajikan. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masa perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama telah ditutup hari ini, Jumat (12/5).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Dr. H. Muhammad Tamrin, M.M.Pd menjelaskan, jumlah porsi Kalsel yang berhak melunasi Bipih pada pelunasan tahap 1 adalah 3.818 orang (non cadangan) dan 358 orang (cadangan).

“Selanjutnya pada perpanjangan pelunasan ada tambahan cadangan sebanyak 191 orang, sehingga totalnya jemaah haji Kalsel yang berhak melunasi Bipih menjadi 4.367 orang”, jelas Tambrin dalam rilisnya.

Selanjutnya, berdasarkan data rekapitulasi per Jumat (12/5), jemaah haji yang telah melunasi Bipih berjumlah 3.725 orang dan yang tidak melunasi Bipih sebanyak 542 orang.

“Berdasarkan data tersebut, maka porsi Kalsel yang berjumlah 3.818 dikurangi dengan jumlah yang sudah melunasi secara keseluruhan cadangan dan non cadangan sebanyak 3.725, maka kekurangan porsi Kalsel hanya 93 jemaah,” katanya di Banjarmasin.

Tambrin mengungkapkan, kekurangan porsi ini tidak hanya terjadi di Kalsel tetapi juga di provinsi lain pun demikian.

“Oleh karenanya kita tunggu saja upaya selanjutnya dari pemerintah pusat terhadap kekurangan kouta tersebut. Apakah nanti akan ada pelunasan tahap dua atau bagaimananya kita tunggu saja kebijakan selanjutnya,” katanya.

Tambrin menyebutkan, ada beberapa alasan yang menjadi sebab bagi jemaah haji untuk tidak dapat melunasi. Yakni karena sakit, menunggu penggabungan mahram, menunggu pendampingan lansia, belum ada biaya, wafat, hamil/menyusui, pembatalan haji, sudah pernah berhaji, serta menunda dengan alasan lainnya.

“Berdasarkan data rekapitulasi, alasan yang paling banyak jemaah haji tidak melunasi Bipih dikarenakan tiga hal. Yakni pertama karena menunggu penggabungan mahram sebanyak 125 orang, kedua belum ada biaya 104 orang, dan menunda dengan alasan lain sebanyak 111 orang, selebihnya karena alasan lainnya sebagai mana yang saya sebutkan sebelumnya,” katanya.

Terakhir Tambrin mengajak kepada semua lapisan masyarakat, untuk dapat bersama – sama mensyukseskan penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji di Banua, terkhusus kepada para jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan sembari menunggu masa pemberangkatan agar senantiasa menjaga kondisi kesehatannya, serta menambah pengetahuan tentang manasik haji.

Dijadwalkan, jemaah haji kloter pertama akan masuk asrama haji Embarkasi Banjarmasin pada 28 Mei dan selanjutnya diberangkatkan pada 29 Mei 2023. (KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian sosial kemasyarakatan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel memberikan bantuan kepada Aliqa Az-Zahra anak dari pasangan Najir dan Nur Hidayani, berupa dana sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pemasangan alat Cortegra pada jantung, serta biaya akomodasi selama di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta.

Bantuan secara simbolis diserahkan Pj. Bupati Barito Kuala, H. Mujiyat didampingi Direktur Kepatuhan, IGK. Prasetya; Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi dan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi kepada Aliqa Az-Zahra yang merupakan warga Desa Puntik Luar, Mandastana, Barito Kuala.

Kegiatan ini berlangsung di SDN Berangas 2, Jalan Berangas Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis (11/5).

“Alhamdulillah, hari ini telah dilakukan penyerahan bantuan kepada penderita kelainan jantung pada anak yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun yang bernama Aliqa Az-Zahra, dana yang telah disalurkan ini nantinya akan digunakan untuk biaya pemasangan cortegra serta akomodasi perawatan. Saya berharap dengan bantuan ini keadaan Aliqa akan segera membaik, dapat melakukan aktivitas keseharian dengan lebih baik, serta menjadi kebanggaan bagi orang tuanya,” tutur Prasetya.

Sebelumnya, di kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan CSR Bank Kalsel senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diperuntukkan kepada anak stunting di wilayah Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Berangas, sebagai bentuk dukungan Bank Kalsel terhadap Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat mendukung rencana pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Agus Prabowo, dengan adanya organisasi tersebut di tingkat daerah, dapat mempercepat penyampaian informasi mengenai adanya radikalisme dan terorisme ke Kesbangpol Provinsi.

“Data yang disajikan pun nantinya juga akan lebih akurat,” ujarnya, Jumat (12/5).

Selain itu, Agus menyebut, adanya FKPT di tingkat Kabupaten/Kota itu juga akan mendukung aparat intelejen yang bertugas di wilayah tersebut.

“Termasuk organisasi milik Kesbangpol yakni Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),” ungkapnya.

Agus menambahkan, pembentukan organisasi itu juga harus mendapat dukungan dari Kepala Daerah setempat terutama dalam hal pendanaan.

Jika tidak, menurutnya, Badan Kesbangpol setempat yang akan mengalami kesulitan.

“Karena anggaran sementara dari sana (Kesbangpol). Karena mereka belum berdiri sendiri, kalau sudah berdiri sendiri nanti baru ada dana hibah untuk FKPT Kabupaten Kota,” terangnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pasca insiden tongkang menabrak puluhan rumah warga di Desa Keladan, Kabupaten Tapin, pada hari pertama lebaran Sabtu (22/4) lalu, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait, untuk melakukan peningkatan keselamatan pelayaran di Banua ini.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, pihaknya memastikan bahwa kolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten terkait keselamatan pelayaran akan melibatkan semua stakeholder terutama pemegang kewenangan di perairan yaitu KSOP (kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Banjarmasin dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Wilayah XV Kalimantan Selatan serta BWS (Balai Wilayah Sungai). Akan mulai memetakan tambatan-tambatan tongkang yang tidak termonitor di luar teritori tersus (terminal khusus).

“Tidak hanya itu kami juga akan melibatkan pemerintahan desa dan masyarakat sekitarnya, untuk turutserta dalam peningkatan keselamatan dalam pelayaran,” ungkap Fitri kepada Abdi Persada FM melalui pesan WhatsApp, Jumat (12/5).

Saat ini, lanjutnya, Kemenhub pun sedang dalam proses perluasan wilayah perairan wajib tunda (tug boat) demi peningkatan keselamatan pelayaran.

“Diharapkan dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya kembali tongkang lepas tak terkendali yang merugikan banyak pihak,” ucap Fitri.

Menurut Fitri, seperti arahan dari Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin Agustinus Maun yang meminta, bahwa pemerintah daerah mendapat pelimpahan kewenangan untuk turut memperhatikan keamanan pelayaran.

“Pada arahan tersebut KSOP Kelas 1 Banjarmasin meminta, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perhubungan untuk berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala dan Tapin mengidentifikasi blankspot yang membahayakan,” jelas Fitri lebih lanjut.

Dimana, nanti dengan dukungan Komisi III akan merekomendasikan pembangunan mooring tambatan tongkang untuk menggantikan tambatan yang selama ini dioperasikan illegal di luar tersus.

“Tambatan tongkang yang selama ini dioperasikan oleh masyarakat atau oleh pihak lainnya perlu mendapat perhatian ekstra dikarenakan dalam operasinya tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran,” tuturnya lagi.

Namun, selama ini tetap existing untuk memenuhi kurangnya lokasi tambat.

Pemetaan ini merupakan salah satu rekomendasi dari hasil pertemuan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel bersama Dishub Provinsi Kalsel, KSOP, BPTD, BWS, pihak keagenan kapal pandu, perusahaan pemilik tongkang serta Pihak Kecamatan Candi Laras Utara, pada Rabu 12 Mei 2023.

Selain membahas tindak lanjut pasca insiden terutama terkait percepatan proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak, juga mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi pada masa mendatang.

Seperti diketahui, pada Sabtu 22 April 2023 lalu, tercatat ada lima buah rumah warga Desa Sungai Salai Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Mengalami kerusakan parah akibat dihantam tongkang.

Kejadian tersebut menjadi perhatian dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengusulkan pembentukan Perda untuk peningkatan keamanan pelayaran di semua perairan Kalsel. Termasuk percepatan identifikasi wilayah-wilayah pelayaran tongkang yang berpotensi membahayakan bagi rumah warga masyarakat sepanjang tepi sungai.

DPRD Provinsi Kalsel mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terminal dengan tambatan tongkang/mooring yang memenuhi faktor persyaratan keselamatan pelayaran. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Produk lokal Kalimantan Selatan, memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan dipasarkan secata nasional. Sebut saja, kain Sasirangan yang tidak kalah bersaing dengan Batik, yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini sudah banyak pejabat hingga artis nasional, yang mengenakan busana dengan bahan kain Sasirangan. Termasuk para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hingga Presiden RI, Joko Widodo.

Potensi ini pula yang dilihat rombongan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, saat melakukan kunjungan ke sejumlah pengrajin industri logam, di wilayah Nagara kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Kamis (11/5). Kehadiran KADIN Provinsi Kalsel di HSS ini, dipimpin langsung Ketua Umum KADIN Provinsi, Shinta Laksmi Dewi.

Kepada Abdi Persada FM pada Jumat (12/5), Shinta memaparkan, daerah Nagara sudah sejak lama dikenal memiliki banyak UMKM yang bergerak di bidang industri muatan lokal, berupa industri logam. Mulai dari logam cor, emas hingga baling – baling kapal. Sayangnya, keberadaan industri ini, belum memberikan kebanggaan tersendiri bagi para pelakunya.

“Terbukti saat kita tanya para pengrajin soal kualitas, mereka beranggapan bahwa produknya masih kalah dengan produk dari pulau Jawa. Terutama untuk produk seperti panci dan wajan. Mereka merendahkan produk mereka hanya berdasarkan pada perkiraan semata, bukan atas perbandingan secara data. Padahal saat saya lihat sendiri produk mereka, saya yakin kualitasnya tidak kalah dengan pulau Jawa,” papar Shinta.

Namun sebaliknya, untuk produk baling – baling, menurut Shinta, pengrajin mengaku produksi mereka jauh lebih bagus dibanding pulau Jawa.

“Bahkan harga yang mereka tawarkan jauh lebih murah. Contoh untuk produk baling – baling Mikasa dari pulau Jawa, dipasarkan dengan harga sekitar 4 juta rupiah. Sementara produk baling – baling Nagara hanya dijual dengan harga 2 juta rupiah,” jelasnya.

Persoalan ini menurut Shinta, muncul karena tidak adanya standar baku yang diterapkan untuk produk kearifan lokal Kalimantan Selatan itu. Dengan kata lain, produk logam Nagara ini belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal standar ini sangat penting, untuk memastikan kualitas produk industri ataupun UMKM.

“Untuk itu, KADIN siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, untuk membantu UMKM dengan kearifan lokal ini, naik kelas. Sehingga kedepannya, para pengrajin ini dapat memasarkan produknya hingga ke tingkat nasional, dan memiliki kebanggaan tersendiri dengan produk yang sudah mereka hasilkan selama ini,” tutupnya.

Selain mengunjungi sejumlah UMKM industri logam, rombongan KADIN Provinsi Kalsel juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat teras kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mulai dari Camat Daha Utara, Sekretaris Daerah hingga Wakil Bupati. Tujuannya tidak lain, untuk mendorong kerjasama yang lebih komprehensif memajukan perekonomian Kalimantan Selatan, termasuk pada sektor industri logam. Selain itu, kunjungan ini juga dalam rangka persiapan pembentukan KADIN kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sempat vakum selama 2 tahun terakhir. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan Memperingati Hari Asma Sedunia Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, di Siring Balaikota Banjarmasin, Jumat (12/5).

Ketua Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan Ibnu Sina mengatakan, pihaknya mengajak cabang Kota Banjarmasin, untuk melaksanakan Hari Asma Sedunia, yang dilaksanakan pada 12 Mei 2023 ini.

“Tujuan dari dilaksanakan Peringatan Hari Asma Sedunia di Kota Banjarmasin, untuk memperkenalkan Yayasan Asma di tengah warga kota ini,” ungkapnya.

Dikatakan Ibnu, pada Peringatan Hari Asma Sedunia ini, bertema semua warga bisa mendapatkan perawatan Asma, khusus di Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan memperkenalkan senam asma, untuk pencegahan penyakit tersebut.

“Senam asma diperkenalkan ditengah masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin, dengan melibatkan pihak Kesehatan, kelurahan serta kecamatan,” ujar Ibnu.

Mengingat, lanjutnya, gerakan gerakan senam asma untuk mengatur dan melancarkan pernapasan. Dalam pencegahan terjadi serangan asma bagi penderita.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan warga di Kota Banjarmasin, salah satunya pencegahan penyakit asma dengan sosialisasi senam asma tersebut,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)