Buka Legal Expo, Paman Birin Harapkan Jadi Agenda Rutin Kanwil Kemenkumham Kalsel

BANJARMASIN – Menyambut hari Dharma Karya Dhika ke-78 tahun ini, Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Legal Expo 2023, di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin. Legal Expo berlangsung selama 2 hari, mulai Rabu (2/8) hingga Kamis (3/8). Acara ini dibuka Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Sekdaprov Kalsel (baju putih di tengah) berfoto bersama usai membuka Legal Expo 2023

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalsel, Faisol Ali mengatakan, bahwa kegiatan Legal Expo ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-78 tahun Kementerian Hukum dan HAM.

Dimana sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial berupa pengentasan stunting, pengecekan kesehatan gratis, yang dilaksanakan di Kelurahan Pemurus Dalam, dan donor darah yang dipusatkan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin, serta berbagai kegiatan lainya.

Faisol melanjutkan, Legal Expo merupakan salah satu wujud nyata Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih mengenal produk layanan dari Kementerian Hukum dan HAM, dimana dalam hal ini masyarakat merupakan pengguna layanan.

“Legal Expo ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi, agar masyarakat tidak menemui kendala dan hambatan dalam pelayanan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Ditambahkan Faisol, banyak sekali layanan yang menjadi tugas dan fungsi yang diampu Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu melalui legal expo ini, secara terpadu seluruh layanan akan diberikan kepada masyarakat secara serentak, selama dua hari, mulai 2-3 Agustus 2023.

Adapun layanan yang diberikan, berupa Layanan Kekayaan Intelektual. Diantaranya berupa konsultasi pendaftaran merek, dan konsultasi pencatatan hak cipta. Kemudian ada Layanan Administrasi Hukum Umum, berupa konsultasi pendirian Perseroan Perorangan, serta pengaduan pelanggaran HAM dan bantuan hukum gratis.

“Di sini juga ada layanan imigrasi, berupa penerbitan paspor. Bahkan peminatnya banyak sekali, melebihi kuota yang disiapkan,” tutup Faisol.

Sementara itu, kepada wartawan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, pemerintah provinsi sangat mendukung kegiatan Kanwil Kemenkumham Kalsel ini. Mengingat layanan yang diberikan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Khususnya pengunjung pusat perbelanjaan.

“Kalo bisa ini jadi agenda rutin Kanwil Kemenkumham. Tidak hanya di mal ini, tapi juga di lokasi strategis lainnya,” ujarnya.

Usai membuka acara, Sekdaprov Kalsel juga menyempatkan diri melihat secara langsung proses pemberian layanan kepada masyarakat di Legal Expo 2023. Termasuk meninjau sejumlah stand lapas dan rutan di Kalsel, yang memperlihatkan produk unggulan para warga binaan mereka.

“Produknya bagus-bagus. Bahkan tadi Ketua Dewan memborong di salah satu stand. Saya harap, produk warga binaan ini menjadi modal mereka ke depan, pasca menjalani hukuman,” tutup Roy.

Hadir pada acara pembukaan Legal Expo ini, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan perwakilan unsur Forkopimda Provinsi Kalsel. Sejumlah warga binaan dari lapas di kabupaten Banjar, juga turut hadir memeriahkan acara, dengan menampilkan kesenian Panting serta tari Radap Rahayu. (RIW/RDM/RH)

Pemprov Kalsel : Uniska Harus Lebih Unggul

BANJARMASIN – Dalam menghasilkan sarjana yang berkualitas di Banua ini, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al Banjari, dapat lebih unggul.

Harapan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mewakili Gubernur Sahbirin Noor, pada saat menghadiri, Sidang Terbuka Senat, Pengukuhan Guru Besar, dan Wisuda Tahun 2023, di Gedung Sultan Suriansyah, Rabu (2/8)

Staf Ahli Gubernur Setdaprov Kalsel Sulkan

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap Uniska yang telah melaksanakan wisuda kepada para mahasiswa mereka,” ungkapnya.

Pada momentum ini, lanjut Sulkan, diharapkan Uniska dapat menjadi lebih unggul, dalam mencetak sarjana dibidang masing masing.

“Dan, tentu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap para wisuda ini, dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Banua ini,” ucap Sulkan lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel juga meminta kepada para sarjana yang baru diwisuda, agar dapat menciptakan dunia usaha sendiri.

“Kepada seluruh sarjana yang baru ini, untuk dapat mengasah mental mereka, dalam memasuki dunia kerja. Karena persaingan dunia kerja saat ini cukup berat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sulkan, para sarjana yang baru tersebut, diminta dapat menciptakan dunia usaha.

Maka, tambahnya, dalam menjalankan bidang usaha tersebut, para sarjana baru diminta agar memiliki keuletan dalam menjalan usaha mereka tersebut.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor. (SRI/RDM/RH)

Kapolda Kalsel Pantau Langsung Titik Api Karhutla Melalui Jalur Udara

BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Djajadi, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemantauan dan inspeksi langsung terhadap titik api yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (1/8).

“Pemantauan melalui jalur udara ini dilakukan diwilayah yang rawan terjadinya Karhutla seperti Liang Anggang, Bati-bati, Kurau, Tambang Ulang, Martapura Barat, dan Jejangkit,” ungkap Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi.

Dari, lanjutnya, pemantauan tersebut, terlihat adanya sejumlah titik api bahkan titik air juga sudah mulai menyusut.

“Kedepannya akan diadakan rapat dengan melibatkan Badan Wilayah Sungai (BWS), Dinas PUPR, dan Kanwil BPN untuk mengetahui siapa pemilik lahan-lahan yang terbakar tersebut,” ujar Kapolda lagi.

Menurut Andi, Tim gabungan ini aktif melakukan koordinasi dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca kering dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya Karhutla.

Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran.

“Diharapkan dengan adanya pemantauan dan tindakan proaktif ini, dapat meminimalisir risiko Karhutla dan memastikan keselamatan warga serta keberlanjutan sumber daya alam di Kalimantan Selatan,” ucap Kapolda.

Pada pemantauan ini dilakukan secara intensif dan terkoordinasi, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti TNI, Satgas Karhutla, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Upaya ini sebagai bentuk komitmen dan upaya bersama dalam menjaga kelestarian alam serta mengurangi dampak negatif Karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pemantauan yang dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsuddin Noor, Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira mewakili Gubernur Sahbirin Noor. (POLDA-KALSEL/SRI/RDM/RH)

Maksimalkan PAD di Tala, Paman Yani Minta Bapenda Kalsel Anggarkan Kantor Samsat Bantu Baru

TANAH LAUT – Kantor Samsat Bantu Kintap, Kabupaten Tanah Laut, yang ditempati untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam mengurus pembayaran pajak dikabarkan masa pinjam pakainya segera berakhir.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengharapkan, agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat memikirkan hal tersebut. Mengingat, samsat bantu juga turut berkontribusi dalam pengumpulan penerimaan.

“Kami berharap kepada Bapenda Kalsel selaku induk yang sekiranya dapat menanggarkan untuk samsat pembantu supaya bisa melayani masyarakat secara maksimal,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD yang dilaksanakan di kantor induk layanan UPPD Samsat Pelaihari dalam rangka monitoring terkait relaksasi pengurangan pajak di Kabupaten Tanah Laut, Senin (31/7).

Padahal, dikatakan legislatif yang duduk di rumah banjar tersebut, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Pelaihari sangat berpotensi memiliki tiga kantor samsat pembantu sebagai pemaksimalan dalam merealisasikan target pendapatan.

“Mereka ini cuma memiliki satu saja Samsat Pembantu. Targetnya kan ada tiga, tetapi satu ini pun kerjasamanya akan selesai. Lokasinya ada di Desa Kintapuri,” beber legislatif yang juga membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Provinsi Kalsel.

Desakan ini juga berasalan, karena masa kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) untuk pinjam pakai kantor Samsat Pembantu Kintap segera berakhir.

“Jadi, perlu adanya kemandirian untuk memiliki kantor pembantu sendiri dan pengelolaannya juga sendiri sehingga dalam memberikan pelayanan juga maksimal,” paparnya.

Apalagi, kata dia, letak geografis Kabupaten Tanah Laut sangat luas sehingga keberadaan kantor samsat pembantu diperlukan. Terlebih, persebaran perusahaan baik bergerak dibidang batu bara dan sawit untuk melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) lebih efisien terhadap waktu.

“Ada dua perusahaan lagi yang menjadi wajib pajak untuk membayar PAP. Tentu, kami selaku legislatif di Komisi II turut mendorong dan mendukung agar pendapatan asli daerah dapat terus meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rahmanita Ariffin, mengungkapkan, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan tentu keberadaan samsat bantu juga turut berkontribusi lebih agar pembangunan juga merata termasuk di Tanah Laut.

“Kami rutin melakuan monitoring kepada perusahaan yang tersebar di Tanah Laut. Terbaru, kami juga berhasil mendapatkan dua wajib pajak baru disektor PAP. Minggu depannya, ada dua perusahaan lagi yang bakal menyampaikan datanya kepada kami,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Kunker di UPPD Pelaihari, Paman Yani Terkesan Dengan Program dan Realisasinya

TANAH LAUT – Wakil Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengaku terkesan dengan program yang jalankan bersama mitra kerja di UPPD Samsat Pelaihari. Termasuk berhasil merealisasikan capaian penerimaan selama relaksasi hingga 55 persen.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel M Yani Helmi saat melakukan monitoring layanan di UPPD Samsat Pelaihari, Senin (31/7) siang.

“Nah, berkaitan pendapatan. Hasilnya yang saya terima dari diskusi dengan jajaran UPPD Pelaihari bahwa realisasinya memang cukup menggembirakan sebut saja dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berada diangka 55 persen terhitung sampai 31 Juli 2023,” ujarnya usai melaksanakan kunjungan kerja (kunker) Komisi II dalam rangka monitoring di UPPD Samsat Pelaihari terkait Relaksasi Pengurangan Pajak di Kabupaten Tanah Laut, Senin (31/7) siang.

Paman Yani menyerahkan voucer diskon sebagai bentuk apresiasi terhadap WP di Kabupaten Tanah Laut

Ia berharap, dengan adanya capaian ini tentu legislator membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel dapat terealisasi melebihi dari target yang ditetapkan.

“Mudah-mudahan mulai Agustus – Desember 2023 target ini tercapai,” harapnya.

Apalagi, dirinya mengaku takjub dengan adanya terobosan dalam meningkatkan minat wajib pajak yang turut berkontribusi terhadap daerah di Kalsel khususnya di Tanah Laut.

“Kartu voucer ini sangat menguntungkan karena banyak merchant khusus didalamnya karena UPPD Pelaihari sudah bekerjasama dengan dua dealer ternama di Kalsel,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rahmanita Ariffin, mengungkapkan, untuk meningkatkan daya tarik wajib pajak agar turut berkontribusi terhadap penerimaan pihaknya juga memberikan terobosan baru yakni memberikan voucer diskon.

“Jadi, wajib pajak yang sudah melakukan transaksi pembayaran mendapatkan diskon di biaya service dan penggantian sparepart sebesar 10 persen untuk dua dealer resmi yang ada di Tanah Laut,” ungkapnya.

Terlebih, kata dia, untuk lebih meningkatkan minat transaksi pembayaran pada masa relaksasi tentu sudah banyak pula berbagai promosi yang dilakukan.

“Termasuk ada radio di daerah ini, sosialisasi ke seluruh pasar yang ada di Tala serta menggunakan promosi melalui videotron yang difasilitasi Pemkab Tala,” bebernya.

Di lokasi yang sama, Penanggung jawab Jasa Raharja Cabang Kalsel, Triyono, mengungkapkan, sebagai bentuk tindaklanjut menekan adanya tunggakan kendaraan bermotor, program relaksasi tersebut dianggap sudah tepat dilaksanakan.

“Kami turut mensupport adanya kebijakan yang diberikan Paman Birin termasuk Gubernur juga mendukung adanya undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 pasal 74 tentang penghapusan data ranmor. Nah, dengan diadakannya relaksasi tersebut diharapkan masyarakat di sini dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

Kanit Regident Satlantas Polres Tanah Laut, Iptu Dewi Febriani, menyampaikan, selalu memberikan dukungan serta kontribusi terhadap peningkatan kas daerah.

“Kami turut membantu UPPD Pelaihari dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya ikut turun ke lapangan dalam mensosialisasikan adanya program relaksasi ini kepada wajib pajak,” tukasnya.

Dari hasil kunker yang dilaksanakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani itu juga berkesempatan menyerahkan voucer diskon kepada warga yang beruntung melakukan pembayaran pajak di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pelaihari dan disaksikan seluruh jajarannya. (RHS/RDM/RH)

Kenalkan Komisioner Baru, Bawaslu Kalsel Siap Sukseskan Pemilu 2024

BANJARMASIN – Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, akhirnya lengkap menjadi 5 orang, setelah Bawaslu RI melantik 2 (dua) komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel, pada Rabu (26/7). Keduanya yakni Des Rizal Rachman Rofiat Darodjat dan Thessa Aji Budiono.

Bawaslu Provinsi Kalsel saat mengenalkan komisioner baru

Dan 5 (lima) hari pasca pelantikan, 2 komisioner baru ini akhirnya dikenalkan kepada media dan juga staf Bawaslu Provinsi, pada Senin (31/7). Acara perkenalan ini, dihadiri seluruh jajaran komisioner Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu dan seluruh jajaran staf Bawaslu Provinsi, serta insan pers.

Dalam sambutannya saat memperkenalkan komisioner baru, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Aries Mardiono mengatakan, bahwa dirinya optimis, lembaga pengawas pemilu ini dapat bekerja dengan maksimal, dan mensukseskan jalannya pemilu serta pilkada serentak tahun 2024.

“Saat saya dipercaya oleh teman – teman menjadi ketua, dengan komposisi yang ada ini, tidak takut menghadapi tantangan,” tegasnya.

Sebab menurut Aries, komisioner Bawaslu saat ini merupakan komposisi ideal untuk menghadapi berbagai persoalan yang mungkin nanti akan muncul saat pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Terutama terkait masalah hukum dan sengketa pemilu. Hal itu mengingat latar belakang pendidikan sebagian besar komisioner Bawaslu, berkaitan dengan hukum.

“Orang – orang hebat ada di samping saya. Kami melangkah bersama. Maka setiap masalah datang, kami akan menghadapinya bersama,” tutupnya.

Selain mengenalkan komisioner baru, Bawaslu Provinsi Kalsel juga melakukan perombakan posisi koordinator divisi. Salah satunya adalah Akhmad Mukhlis, sebagai koordinator divisi hukum dan sengketa.

Sementara itu, sebelum mengenalkan komisioner baru, Bawaslu Provinsi Kalsel juga mengaktifkan kembali media center. Pengaktifan kembali media center ini, ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Aries Mardiono.

Diharapkan, media center ini dapat dimanfaatkan insan pers dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menjaring informasi seputar pemilu, serta melakukan diskusi antar media dan juga komisioner. Tujuannya tidak lain, untuk memberikan pemberitaan yang lebih akurat, seputar pemilu dan pilkada serentak 2024. (RIW/RDM/RH)

Polda Kalsel Gelar Pelatihan SPIT

BANJARMASIN – Bidang Humas Polda Kalsel menggelar, Pelatihan Operator Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) Tahun 2022, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Senin (31/7). Acara dibuka oleh Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, diwakili Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kalsel Pembina Sri Widayati.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasubbid Multimedia Pembina Sri Widayati menyampaikan, bahwa Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) adalah aplikasi Big Data berbasis website yang digunakan sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan dan pengarsipan media digital oleh personel Humas Polri yang nantinya akan disajikan kepada wartawan maupun stakeholder lainnya dalam membuat berita.

“Di tahun politik 2024 mendatang, transformasi dan digitalisasi informasi menjadi kunci penting guna mendukung keterbukaan informasi publik selama Pemilu 2024,” ungkapnya.

Dengan digitalisasi informasi dan ketersediaan platfrom seperti SPIT ini, menurutnya tentunya dapat membantu penyebaran informasi secara cepat dan luas.

Kabid Humas Polda Kalsel berharap kepada seluruh peserta pelatihan agar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Dengan memanfaatkan system ini secara efektif dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, memberikan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ucapnya.

Pelatihan SPIT ini menurutnya, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan kemampuan para operator SPIT dalam mengelola dan memproses informasi secara terpadu guna mendukung tugas-tugas kepolisian.

“Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas tugas kepolisian di wilayah Kalsel,” ujar Rifa’i.

Pelatihan Operator SPIT ini dilanjutkan dengan arahan dari Kaur Lipprodok Subbid PID Bid Humas Polda Kalsel Kompol Teguh Siswoyo, dan penyampaian materi Pelatihan oleh Bripka Nugraha Dwiputra.

Kegiatan ini juga dihadiri Kasubbag Renmin Bid Humas Polda Kalsel Pembina Mininor Awalia Jannah, Kaur Lipprodok Subbid PID Bid Humas Polda Kalsel Kompol Teguh Siswoyo, anggota Polri, PNS dan PHL Bid Humas Polda Kalsel, para Kasi Humas serta Operator SPIT Jajaran Polda Kalsel. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

2024, PDRB Sektor Pertanian Kehutanan Perikanan Kalsel Ditarget Naik Hingga 3,95 Persen

BANJARBARU – Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kalsel ditargetkan naik hingga 3,95 persen tahun 2024.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kalsel, Mahrita Yanuarty mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan pada sektor tersebut. Seperti meningkatkan hasil produktivitas komoditi hasil pertanian.

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di daerah Kalsel sendiri dan juga untuk mendukung kebutuhan industri baik industri kecil dan menengah yang menggunakan komoditas pertanian tersebut.

“Mulai perkebunan, peternakan, perikanan, pangan dan hortikultura itu masuk sektor pertanian,” katanya, Senin (31/7).

Mahrita menyebut, ada beberapa target indikator di masing-masing subsektor. Misalnya pada tanaman pangan. Hasil produksi padi tahun 2024 ditarget sebesar 1,2 juta ton.

“Bawang dan cabai rawit juga ingin kita kembangkan. Karena pada beberapa kali penghitungan inflasi disebut  menjadi salah satu faktor pendorong inflasi,” bebernya.

Selain hasil produksi, menurut Mahrita, nilai tambahnya juga harus lebih diperkuat. Artinya distribusi tidak boleh dalam bentuk bahan mentah, melainkan sudah harus menjadi suatu produk olahan.

“Jadi nilai jualnya bisa tinggi. Dan tentu berpengaruh besar terhadap PDRB nanti,” tuturnya.

Diketahui, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel saat ini sudah membaik dibanding masa pandemi 2021 lalu. Dari data BPS, besaran PDRB Kalsel Triwulan I-2023 mencapai Rp 63,58 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 34,74 triliun.

Struktur PDRB Kalsel menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2023 masih didominasi pertambangan dan penggalian sebesar 31,87 persen, diikuti industri pengolahan (11,19 persen), lalu pertanian, kehutanan, dan perikanan (9,91 persen). (SYA/RDM/RH)

Disdikbud Kalsel Umumkan Pemenang Lomba Video Pendek Museum Wasaka

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, mengumumkan pemenang lomba Video Pendek, Museum Wasaka tahun 2023.

Pengumuman pemenang digelar di Halaman Museum Wasaka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin, pada Senin (31/7). Namun sebelumnya para juri memberikan pemaparan materi, terkait pembuatan Video Pendek.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun, melalui Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Kalsel, Arry Risfansyah mengatakan, lomba Video Pendek Museum Wasaka tahun 2023 ini dimaksudkan, guna menumbuhkan kreatifitas peserta didik, untuk semakin membangun semangat Kebhinekaan Nusantara, dan meningkatkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia, agar peduli dan bangga dengan Museum, khususnya Museum Wasaka, dengan cara mempelajari sejarah revolusi fisik, dan mengetahui koleksi benda-benda bersejarah peninggalan para pejuang di Kalsel.

Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman, Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, saat diwancara

“Lomba ini kedua kalinya digelar, dan mendapat respon positif dari masyarakat,” ucapnya

Disampaikan Arry, ada sebanyak 11 peserta yang mengikuti lomba Video Pendek Museum Wasaka tahun 2023, dari perwakilan 6 Kabupaten dan Kota, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan dan Batola. Terkait juri, ada tiga yang berkompeten di bidangnya yaitu Budi Kurniawan, Budi Ismanto, dan Saris Dading Pamungky.

“Kami akan segera tayangkan di akun Instagram dan YouTube Museum Wasaka Kalsel, bagi pemenang lomba video pendek ini,” jelas Arry

Sementara itu, Ketua Juri lomba Video Pendek Museum Wasaka tahun 2023, Budi Kurniawan, menambahkan, para peserta didik tingkat SMA/SMK sederajat, yang mengikuti lomba ini, telah memiliki ide kreatif dan inovatif, yaitu mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Ia berharap, kegiatan ini teruslah digelar, untuk semakin menumbuhkan kreatifitas terutama kalangan peserta didik di Banua.

Ketua Juri lomba Video Pendek Museum Wasaka tahun 2023, Budi Kurniawan, didampingi Saris Dading Pamungky

“Kami apresiasi mereka mampu sesuaikan dengan tema ‘Jejak Langkah Revolusi’,” tutup Budi Dayak (sapaan akrabnya).

Pengumuman pemenang lomba Video Pendek dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, diwakili Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Arry Risfansyah , didampingi Kasi Kesenian, Sunjaya Adhiarso, dan jajaran Disdikbud Kalsel, dihadiri para peserta perwakilan Kabupaten dan Kota.

Untuk diketahui, pemenang lomba Video Pendek Museum Wasaka Tahun 2023, juara pertama dari SMAN 1 Banjarbaru dengan judul “Ketaksaan”, juara dua dari Pondok Pesantren Al Baladul Amin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan judul “Surat Misterius, dan juara ketiga dari SMKN 3 Banjarmasin Jurusan Akuntansi dengan judul “kepuhunan”. (NHF/RDM/RH)

DPMPTS Banjarmasin Gelar Sosialisasi Investasi Kemitraan Usaha Besar dan Usaha Kecil

BANJARMASIN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kita Banjarmasin menggelar, Sosialisasi Investasi Kemitraan Usaha Besar dan Usaha Kecil, Usaha UMKM, disalah satu hotel di Kota Banjarmasin, Senin (31/7). Dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarmasin Madyan.

Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarmasin Madyan didampingi Kepala DPMPTS Kota Banjarmasin Ari Yani

“Kegiatan sosialisasi ini, agar dalam investasi para pengusaha besar di Kota Banjarmasin dapat berkolaborasi dengan pelaku UMKM,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan.

Maka dengan begitu, lanjut Madyan, pelaku usaha besar dapat bermitra dengan pengusaha kecil, sesuai dengan perundang-undangan ciptakerja.

“Berdasarkan undang undang tersebut, maka pemberdayaan pelaku UMKM dibantu pengusaha besar dilakukan untuk kedepannya,” jelasnya.

Pengusaha besar tersebut, tambah Madyan, tidak hanya memberikan bantuan CSR saja, tetapi diminta untuk bermitra dengan usaha kecil tersebut.

Sementara itu, Kepala DPMPTS Ari Yani mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini terus berupaya, meningkatkan perekonomian pelaku UMKM.

“Sehingga, kami berharap kemitraan antara pengusaha besar dan kecil tersebut dapat terwujud,” ucap Ari.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Meminta Pengusaha Besar dapat membantu Pengusaha Kecil di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin.

Seperti yang disampaikan oleh Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementrian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Muhammad Ikhsan Adi Prabowo.

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementrian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Muhammad Ikhsan Adi Prabowo.

“Pemerintah Pusat saat ini memastikan, bahwa pelaku pelaku usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terutama di Kota Banjarmasin, dapat bekerja bermitra dengan pelaku usaha lokal dan pelaku UMKM lokal,” ungkapnya.

Pada prinsipnya, lanjut Adi, Kementerian Investasi mengupayakan, usaha lokal dapat tumbuh dengan seiring tumbuhnya investasi investasi besar di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Saat ini Kementerian Investasi memiliki program, kemitraan usaha besar dengan usaha lokal dan usaha UMKM untuk dijalankan di daerah daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Adi.

Hadir pada sosialisasi ini, pelaku usaha di bidang perhotelan, kuliner, kerajinan, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

Exit mobile version