18 Juli 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

DPRD dan DP3AKB Kalsel Komitmen Tekan Kasus Kekerasan Perempuan

2 min read

TABALONG – Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Sesuai data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada tahun 2021 terjadi 333 kasus yang mengalami kenaikan sebesar 100 persen pada tahun 2022 yang mencapai 668 kasus.

Karena itu, menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat usaha-usaha menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Salah satunya dengan mendorong lebih intensifnya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di semua kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

“Kami berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, terbangun komitmen bersama untuk sama-sama berusaha menekan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis masyarakat,” katanya, saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Senin (6/11).

Suasana Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Tabalong

Firman menyakini peningkatan kasus terjadi karena dua hal yaitu pertama, karena kasusnya memang banyak dan yang kedua karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin tinggi. Untuk itu, menurut Firman, fokus kerja semua stakeholder haruslah pada usaha menekan terjadinya kasus kekerasan.

“Kami juga terus mendorong peningkatan anggaran di DP3AKB Provinsi Kalsel untuk membiayai usaha-usaha menekan kasus tersebut,” tambahnya.

Kepala DP3AKB Kalsel, Adi Santoso berharap, setelah kegiatan sosialisasi ini akan lahir inisiatif untuk mencegah munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

“Saya ingin menantang kader perempuan dan masyarakat Kelurahan Pembataan untuk berani mendeklarasikan nol kasus kekerasan terhadap perempuan dan itu bisa terjadi kalau stakeholder di Pembataan memiliki komitmen yang sama dengan membangun ketahanan berbasis masyarakat,” pungkasnya.

Selain Kepala DP3AKB Kalsel, Adi Santoso, sosialisasi tersebut juga menghadirkan Ketua Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin, Nurhikmah. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.