Pemprov Kalsel Jadikan Pulau Rusa Sebagai Pulau Konservasi dan Destinasi Wisata Ulin

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel, akan menjadikan Pulau Konservasi Ulin Tahura Sultan Adam, sebagai Konservasi, dan juga destinasi wisata baru, di Tahura Sultan Adam. Pohon Ulin diketahui merupakan jenih pohon yang sebarannya kian terancam, akibat penebangan dan alih fungsi hutan. Pohon ini sendiri sangat lambat pertumbuhannya, sehingga membuat harga kayu ulin melambung tinggi dipasaran.

Kadishut Kalsel (kiri) bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalsel (kanan)

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra menyampaikan, pulau rusa di area Tahura Sultan Adam, sangat potensial untuk dijadikan sebagai pulau konservasi ulin, sehingga para pengunjung tahura sultan adam, akan dapat melihat dan belajar tentang ulin. Dishut Kalsel juga akan menjadikan pulau konservasi ini, sebagai destinasi wisata baru tahura sultan adam, yang nantinya akan meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel dan masyarakat sekitar.

“Masyarakat di area tahura sultan adam seperti jasa penyewaan klotok, warung-warung makanan, akan merasakan dampaknya secara langsung bila pulau ulin dijadikan destinasi wisata baru untuk menarik pengunjung,” ungkap Aya (sapaan akrabnya), usai kegiatan penanaman pohon ulin di Pulau Rusa, salah satu pulau di area Tahura Sultan Adam kawasan waduk Riam Kanan, Kabupaten Banjar, baru – baru tadi.

Berhubungan dengan dijadikannya destinasi wisata baru tahura sultan adam, Aya menambahkan bahwa pihaknya akan menambah sarana dan prasarana di pulau ulin, mulai dari Mushola, Toilet, Kursi Taman, untuk menambah kenyamanan para pengunjung.

“Hal ini untuk menarik wisatawan dan membuat betah mereka,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel HJ Raudhatul Jannah menyampaikan, Potensi Pulau ulin untuk dijadikan sebagai pulau konservasi ulin dan destinasi wisata baru tahura sultan adam sangatlah luar biasa. Namun hal ini haruslah diikuti dengan cara promosi yang tepat, karena sebaik apapun destinasi wisata yang tidak dibantu dengan promosi yang besar – besaran, maka masyarakat tidak akan mengetahui keberadaaj destinasi wisata baru ini.

“Kita semua harus gencar mempromosikan destinasi wisata pulau ulin ini kepada masyarakat,” tutup Raudhatul.

Pulau ulin yang terletak di area tahura sultan adam, desa tiwingan lama kecamatan aranio kabupaten banjar, memiliki luas sebesar 4,8 hektar, semuanya akan diintervensi dengan tanaman ulin, dengan sifat penanaman secara berkelompok. (MRF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Perjuangkan Peningkatan Faskes dan BLK ke DPR RI

JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja ke Komisi IX DPR RI di Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, kepada wartawan, Jum’at (1/12).

Lutfi menjelaskan peningkatan fasilitas kesehatan ini dinilai penting karena saat ini, RSUD Ulin menerima beban untuk menerima 10 layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Hal ini memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kemenkes RI dan juga Komisi IX DPR RI, termasuk juga RSUD Ansari Saleh agar bisa lagi lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” terangnya

Suasana Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke Komisi IX DPR RI

Lutfi menambahkan, untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel juga memerlukan revitalisasi alat-alat pendukung pelatihan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia kompeten dengan keahlian yang dibutuhkan saat ini.

“Apalagi Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara yang tentunya memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Tenagakerja Komisi IX, Abdul Wahab Samad mengatakan pihaknya mempunyai komitmen untuk bisa merealisasikan aspirasi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

“Tentu ini menjadi masukan bagi komisi IX, tentu kami sebagai Tenaga Ahli disini, memang dalam tugasnya di dalam rapat komisi itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan masukan kepada komisi IX, tentunya melalui pimpinan kami akan sampaikan kondisi yang sekarang ini,” pungkasnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/RH)

Dispora Kalsel Gelar Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Menggelar Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, di salah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Jumat (1/12). Dibuka oleh Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi.

“Kegiatan ini dalam rangka untuk mempersiapkan pemuda, dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi, serta dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 mendatang,” ungkap Rokhyatin.

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi

Menurut Rokhyatin, dalam menghadapi Pemilu tersebut, maka diperlukan kegiatan untuk menambah wawasan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Karena pada saat ini, cukup tinggi ancaman terorisme, intoleransi, serta lainnya,” ucap Rokhyatin.

Dalam kesempatan tersebut, Dispora Kalsel juga mengajak para pemuda untuk dapat mensukseskan jalannya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024.

“Para pemuda diminta untuk turut berpartisipasi dengan cara dengan mensosialisasikan mengenai Pemilu, serta turutserta dalam mengawasi jalannya Pemilu, dan menyampaikan pesan tentang Pemilu Damai kepada masyarakat,” jelas Rokhyatin lebih lanjut.

Menurutnya, jangan sampai para pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi orang orang yang tidak memberikan hak suaranya atau golput pada Pemilu 2024 mendatang.

“Karena itu Dispora Kalsel mengajak pemuda untuk berpartisipasi dalam mensukseskan jalannya Pemilu Tahun 2024 mendatang,” ucap Rokhyatin.

Pelatihan ini mendatangkan narasumber dari Densus 88, TNI, serta KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Dan, diikuti oleh pemuda dari perwakilan organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

DPRD Kalsel Konsultasikan Raperda Riset dan Inovasi Daerah ke Kemendagri

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan, konsultasi tersebut dilakukan dalam upaya untuk memperkaya materi dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Abidinsyah mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, Pansus mendapatkan banyak saran dan masukan yang sangat bermanfaat yakni terkait masalah kearifan lokal agar terakomodir di dalam raperda tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita mendapat hal yang luar biasa. Jadi kami akan mencoba lagi melihat daripada produk inovasi daerah ini, ranperda ini, yaitu berupa kearifan lokalnya apakah sudah masuk atau belum dalam Raperda ini,” jelasnya kepada wartawan, Jum’at (1/12).

Oleh karena itu, menurut Abidinsyah, Pansus akan kembali melakukan evaluasi terhadap Raperda ini, sebelum dilakukan fasilitasi dan evaluasi oleh Kemendagri.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pansus III DPRD Kalsel disambut oleh Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Slamet Endarto beserta jajarannya. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Dukung Peningkatan IPLM Kabupaten Batola

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) mengapresiasi dan mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili oleh Sub Koordinator Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan, Ermawati, kepada wartawan, Kamis (30/11).

Erma menyatakan sangat senang menghadiri Talkshow Literasi bersama Bunda Literasi Kabupaten Batola dan penulis lokal asli Banua, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini, menurutnya, dapat membantu meningkatkan IPLM yang masih rendah di Kabupaten Batola.

“Kami sangat senang Dispersip Kabupaten Barito Kuala mengadakan Talkshow ini, dan kami pun sangat mendukung upaya tersebut untuk meningkatkan IPLM masyarakat setempat,” katanya.

Erma juga menyarankan selain kegiatan talkshow, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga bisa melakukan beberapa upaya lainnya untuk meningkatkan IPLM, diantaranya promosi minat baca ke sekolah-sekolah.

“Hal ini tentu mendorong dan menumbuhkembangkan minat baca dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA,” jelasnya.

Pada kegiatan tersebut turut dihadiri Bunda Literasi Kabupaten Barito Kuala, Suharyanti, Sekretaris Daerah Kabupaten Batola, Zulkipli Yadi Noor, dan penulis asli Banua, Randu. (NRH/RDM/RH)

Peduli Sektor Pendidikan, UPZ Bank Kalsel Berikan Beasiswa 100 Mahasiswa UNISKA

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan di Banua, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dengan memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp200 juta kepada 100 mahasiswa/i dari keluarga pra sejahtera, yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB) Banjarmasin.

Penyerahan bantuan ini dilakukan Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra, kepada Ketua Badan Pembina Yayasan UNISKA, Rahmi Hayati Tadjudinnoor, dengan disaksikan Wakil Rektor III UNISKA MAB Banjarmasin, Idzani Muttaqin, Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi, perwakilan dari Divisi Usaha Syariah, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra berharap, bantuan ini merupakan program Pendidikan Bank Kalsel melalui UPZ dalam rangka mencerdaskan bangsa, sehingga dapat memberikan semangat baru bagi para mahasiswa/i penerima beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka di UNISKA MAB Banjarmasin.

“Saya berharap dengan adanya bantuan ini mereka bisa bersemangat lagi untuk menempuh pendidikan hingga sarjana. Selain itu, bantuan beasiswa yang diberikan hari ini dari zakat Karyawan/I yang disisihkan 2,5 persen setiap bulannya begitu juga dari nasabah setia Bank Kalsel, yang kemudian dana tersebut dikelola dan diberikan kepada mereka sesuai dengan 8 asnaf, dan beasiswa yang disalurkan pada hari ini merupakan program Pendidikan untuk pelajar hingga mahasiswa/I pra Sejahtera yang sedang menempuh pendidikan,” ucap Fatrya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan UNISKA, Rahmi Hayati Tadjudinnoor menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan beasiswa dari Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang kemudian disalurkan kepada mahasiswa/i UNISKA MAB Banjarmasin.

“Kita mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan dan kolaborasi yang telah diberikan Bank Kalsel hingga saat ini. Tentunya kerjasama antara UNISKA dan Bank Kalsel dapat terus berkembang dan diharapkan kedepannya bisa terus dilanjutkan,” pungkas Rahmi.

Sebagai Informasi, bagi masyarakat yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, bisa berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi Bank Kalsel melalui UPZ. Donatur dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui rekening Bank Kalsel Syariah dengan nomor 6500844928 (Zakat) dan 6500846214 (Infak dan sedekah) atas nama Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel dan bisa konfirmasi transfer melalui WA UPZ di nomor 0811505153. (ADV-RIW/RDM/RH)

Tekan Kenaikan Harga, Warga Kota Banjarmasin Diimbau Untuk Konsumsi Cabai Hiyung

BANJARMASIN – Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, telah membagikan bibit cabai kepada warga Kota ini.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Yuliansyah Effendi menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai rawit.

“Bibit cabai yang dibagikan sebanyak 15 ribu,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (30/11).

Pembagian bibit cabai tersebut, disampaikannya, sejak bulan September hingga Oktober 2023 lalu.

“Tidak hanya bibit cabai yang dibagikan, pihaknya juga membagikan bibit sayuran lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, DKP3 Kota Banjarmasin juga menghimbau, warga untuk membeli cabai hiyung.

“Berbicara mengenai cabai, masyarakat menyukai dari tingkat kepedasannya,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Yuliansyah, cabai hiyung tingkat kepedasannya mencapai 17 kali lebih pedas dari cabai rawit biasa.

“Karena itu cabai hiyung ini menjadi salah satu solusi, pilihan warga sebagai pengganti cabai rawit,” ujar Yuliansyah. (SRI/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Akan Naikkan Peringkat Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, bersama Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel Tarwin Patik Mustafa, serta Komisioner Komisi Informasi (KI) Kalsel, menyampaikan komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi (KI) RI, di Jakarta, Kamis (30/11).

Muslim menyampaikan, pihaknya bersyukur Kalsel telah memenuhi ambang batas nilai untuk dapat menyampaikan presentaai dan komitmen, uji publik dan inovasi, atas keterbukaan informasi publik di banua ini.

“Semoga apa yang kita presentasikan mendapat hasil maksimal,” ungkap Muslim.

Ia menambahkan, adapun dalam monitoring dan evaluasi tahunan 2023 di Jakarta ini, inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yaitu terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

“Aspek penilaian materi uji publik yang dilaksanakan meliputi inovasi, strategi dan klarifikasi,” lanjutnya.

Diharapkan Muslim, apa yang pihaknya sampaikan pada presentasi Komisi Informasi Pusat yang diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik, mendapat hasil positif untuk kemajuan pembangunan Kalsel Babussalam sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

Usai dilaksanakannya monitoring dan evaluasi tahunan Komisi Informasi Pusat, kembali akan dilakukan visitasi oleh KI Pusat untuk mencari 15 peringkat tertinggi secara nasional pada Desember mendatang. (MRF/RDM/RH)

Indeks Demokrasi Indonesia Kalsel 2022 Peringkat 10 di Indonesia

BANJARMASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Hasil Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah tersebut bertempat di salah satu hotel berbintang, Kamis (30/11).

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah menjelaskan ada tiga aspek yang dinilai dalam IDI di Kalsel, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kelembagaan.

“Aspek kebebasan, pada tahun 2021 dengan skor 70,13 dan tahun 2022 naik menjadi 80,70. Untuk aspek kesetaraan, pada 2021 mencapai skor 79 dan pada tahun 2022 naik menjadi 80,86 dan untuk aspek kelembagaan demokrasi, pada tahun 2021 Kalsel mendapat skor 76,32 dan pada tahun 2022 naik menjadi 81,1,” jelasnya.

Dengan skor tersebut, lanjut Heriansyah, IDI Kalsel Tahun 2022 menduduki peringkat 10 dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi ini termasuk kategori tinggi dan baik dalam hal Demokrasi Pancasila.

“Ini perlu dipertahankan sehingga aspek-aspek penilaian dari indikator demokrasi bisa dijalankan dengan baik karena meliputi seluruh aspek kehidupan kedemokrasian,” terangnya.

Heriansyah berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait mengetahui tugas pokok dan fungsinya untuk mempertahankan kondisi demokrasi di Kalsel.

“Kami berharap kedepan, berusaha keras dari seluruh stakeholder dalam menjalankan tupoksinya dalam aspek demokrasi,” harapnya.

Sementara, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, dalam laporannya, mengungkapkan kegiatan ini sebagai upaya memberikan informasi pengukuran hasil IDI Tahun 2022 kepada instansi dan stakeholder terkait.

Selain itu, lanjutnya, tujuan kegiatan ini agar terwujudnya pola pemahaman tentang bagaimana metode pengukuran IDI dan implementasinya bagi pembangunan demokrasi khususnya di Kalsel.

“Serta merumuskan bersama dan mengefektifkan peran dan fungsi kelompok kerja IDI Provinsi,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan narasumber, yaitu Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Ahmad Murjani ini diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan instansi pemerintah, pengurus parpol, tim Pokja IDI, serta Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalsel. (NRH/ RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Bahas Soal PJU Kota

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi DPRD Banjarmasin, membahas detail tentang Penerangan Jalan Umum (PJU).

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Transportasi DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, baru-baru tadi mengatakan, memasuki pembahasan pasal ke 33, telah diatur tentang penataan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dimana, salah satu penunjang dari sarana dan prasarana transportasi, tidak hanya di tengah Kota juga ke seluruh wilayah pelosok di Kota ini.

“PJU ini tidak hanya di jalan protokol, gang sempit juga Jalan lingkungan,” ucapnya

ilustrasi PJU (sumber foto: google)

Disampaikan Afrizaldi, penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) dimaksudkan untuk memberi rasa aman, tentram dan nyaman bagi warga dalam beraktivitas terutama di malam hari, serta menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perampokan, pencurian hingga geng motor.

“Sarana penting kelancaran transportasi khususnya kendaraan, salah satunya ada PJU,” jelasnya.

Lebih lanjut Afrizaldi menambahkan, dengan dibahas secara detail Penerangan Jalan Umum (PJU), agar tidak ada lagi ditemukan yang memasang sembarangan dan merusak estetika lingkungan. Bahkan, berdampak merugikan Pemerintah Kota, karena pembayarannya menjadi sangat tinggi ke pihak PLN.

“Kita tidak ingin ada PJU ilegal, maka menjadi kewajiban Pemko untuk membangunkan bagi masyarakat di Kota Seribu Sungai,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version