BANJARBARU – Memasuki pekan kedua Januari 2025, inflasi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai 1,95 persen atau di bawah target nasional 2,5 plus minus 1 persen.
Hasil capaian tersebut diketahui dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri secara virtual, pada Senin (13/1).
Meski tergolong baik, inflasi Kalsel masih belum bisa mencapai rata-rata nasional 1,57 persen.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Kalsel, Sutikno mengatakan, inflasi Kalsel yang masih tinggi diakibatkan banyaknya bahan pokok yang belum swasembada.
TPID Kalsel menghadiri rapat pengendalian inflasi bersama Kemendagri secara virtual
Sutikno menyebut sejauh ini sedikitnya sudah ada tiga item yang sudah swasembada di Kalsel. Yakni beras, telur dan daging ayam.
Sementara komoditas lain, menurutnya masih perlu kerjasama dengan provinsi yang mengalami surplus bahan pokok.
“Misalnya bawang merah, cabai dan sayur mayur lainnya. Kita akan coba datangkan dari daerah Jawa, Nusa Tenggara dan daerah lainnya,” katanya, saat menghadiri rapat, di Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru.
Upaya tersebut tentunya akan di dukung dengan rumusan subsidi angkutan yang akan dikomunikasikan dengan stakeholder terkait.
Di samping itu, Sutikno meminta Bupati/Wali Kota agar lebih memacu produktivitas bahan pokok yang fluktuasinya sangat tajam agar bisa barter bahan pokok dengan daerah lain.
Selain itu pemekaran dan daya cakup pemasaran, menurut Sutikno juga harus diperluas.
“Seperti ke IKN, daging ayam kita lebih, telur kita lebih, suatu saat kita harus mencari pasar di IKN, karena Kalsel ini pusat logistiknya Kalimantan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam mendukung program astacita Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, pada penanaman bibit jagung secara serentak di seluruh Indonesia. Polda Kalsel terus bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam mensukseskan program tersebut.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, Polda Kalsel siap menanam bibit jagung, di area lahan produktif dan tumpang sari, dengan luas kurang lebih 99 ribu hektar. Pihaknya juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya membuka lahan penanaman dengan luas mencapai 120 hektar, di Jalan Gubernur Syarkawi, dan pembuatan kolam bioplog dilahan seluas 115 hektar.
“Dengan adanya penanaman bibit jagung secara serentak ini, diharapkan Kalsel dapat berpartisipasi, dalam meningkatkan swasembada pangan terlebih khususnya pangan jagung,” ungkap Rosyanto Yudha, saat mengikuti rakoor kesiapan penanaman jagung serentak secara virtual, diruang rupatama Polda Kalsel, Senin (13/1) sore
Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Rahmawaty menyampaikan, pihaknya siap mensuplai bibit jagung kepada Polda Kalsel, agar program presiden Prabowo Subiyanto, yakni Astacita dapat sukses terlaksana di banua Kalimantan Selatan.
“Jadi swasembada pangan ini tidak hanya padi tetapi juga swasembada pangan untuk jagung,” ungkap Rahma.
Untuk jagung ada target 2,5 juta hektare yang diproduksi secara reguler atau yang biasa ditanam setiap tahunnya. Sedangkan ini, yang bekerjasama dengan kepolisian di Seluruh Indonesia adalah jagung dengan target 1,7 Hektare. Dimana jagung yang tumpang sisip dengan tanaman perkebunan seperti sawit, karet dan lain sebagainya.
Terkait jagung tusip atau tumpang sisip ini, Rahmawaty menjelaskan, kriterianya dari edaran Dirjen Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah bukan lahan reguler dan bukan dilahan padi tusip, dan diarahkan untuk perluasan areal baru. Kemudian, ada dua untuk penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk.
“Apabila untuk jagung dilahan rakyat yang ada kelompok taninya itu diwajibkan mengusulkan CPCL atau calon petani – calon lokasi, yang sudah terdaftar, dan yang diberikan hanya benih dari Dirjen Ketahanan Pangan, namun pupuknya diambilkan dari pupuk subsidi. Tapi apabila lahan jagung tusip ini di lahan perusahaan itu adalah kewajiban perusahaan melalui dana CSRnya. Makanya itu tadi dirapat hadir juga para perusahaan sawit, GAPKI, nanti di lahan-lahan itu mereka yang mendukung untuk sarana produksinya,” sahut Rahma.
Rahmawati menambahkan, pihaknya juga melakukan kolaborasi terkait jagung tusip, sama seperti dengan padi tusip. Dimana jagung tusip ini tidak hanya Dinas Pertanian tapi juga Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi karena padi tusip dan jagung tusip dikomandoi atau dikoordinatori oleh Dirjen Perkebunan. Adapun terkait penanaman serentak pada 15 Januari mendatang, Ia menuturkan bahwa ada areal lahan tanam baru di daerah jalan Gubernur Syarkawi didekat Rumah Sakit Sambang Lihum seluas 120 hektare.
“Tadi kami juga sudah menyerahkan secara simbolis benih jagung varietas R1 10 kg untuk penanaman serentak nanti sisanya menunggu CPCL, karena itu lahan ada kelompok taninya. Untuk diketahui Kalimantan Selatan ditargetkan luas lahan area tanam jagung tumpang sisip sebesar 99.543 Hektare,” tutup Rahma. (MRF/RDM/RH)
JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan PWI mendukung program ketahanan pangan Pemerintahan Prabowo melalui kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Hal ini tercermin dari kegiatan HPN 2025 yang telah disepakati antara Panitia Pelaksana (Panpel) HPN Pusat dan Daerah,” ujar Hendry pada Rapat Persiapan HPN 2025 di Jakarta, Senin (13/1).
Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Panpel HPN 2025 Pusat, Raja Pane ini juga mendengarkan laporan kegiatan “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin, Jumat (10/1) lalu. Kegiatan yang ditandai penyerahan foto logo dan maskot HPN 2025 dari Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun kepada Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.
Hendry menegaskan PWI mendukung program pemerintah bukan untuk “menjilat”. Ini untuk menjaga kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan kembali bahwasanya ideologi PWI adalah Merah Putih. NKRI. Sesuai spirit Kongres PWI pertama di Surakarta tahun 1946 lalu.
“Oleh karena itu, selain memberikan dukungan positif, PWI tetap akan bersikap kritis dan melakukan kontrol sosial,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panpel Pusat HPN 2025 Pusat, Raja Pane menyatakan sejumlah program sudah disepakati akan mengisi kegiatan HPN 2025. Di antaranya seminar “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara” yang dijadwalkan akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, mulai dari Menko Pangan Zulfikli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Kalsel H Muhidin, akademisi dari Universitas Lumbung Mangkurat hingga Kelompok Tani Andalan di Kalsel.
Setelah menghadiri “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin dan melihat langsung dukungan Pemprov Kalsel, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan bersyukur. Kalsel, tambahnya, memang pantas jadi tuan rumah HPN 2025. Persiapannya luar biasa.
“Ini keputusan yang tepat,” katanya.
Tak lupa, Hendry juga meminta Panpel HPN 2025 Pusat memanfaatkan sisa waktu jelang peringatan HPN 2025 secara optimal. Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam acara puncak HPN 2025 yang mengambil tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.
HPN 2025 juga memiliki sejumlah program lainnya, baik yang didedikasikan untuk kemajuan pers nasional maupun pembangunan Indonesia. Seperti seminar nasional bertajuk “Ekonomi Pancasila Prabowonomics”.
Setiap tahun, peringatan HPN dilaksanakan pada 9 Februari, yakni hari kelahiran PWI. Terkait HPN 2025, peringatan HPN-nya akan disesuaikan dengan dinamika yang ada.
“Tapi tanggal berapa pun diadakan, HPN adalah PWI. PWI adalah HPN sesuai Keppres tahun 1985,” tegas Hendry. (PWI.PUSAT/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan empat program prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Kepala BKD Kalsel, Dinansyah mengatakan program tersebut meliputi pengelolaan Assessment Center, pengelolaan promosi ASN, pengadaan ASN, dan pemberian penghargaan bagi ASN dilingkup Pemprov Kalsel.
“Pengelolaan Assessment Center merupakan langkah awal kami dalam melaksanakan manajemen talenta ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel,” kata Dinansyah, belum lama tadi.
Kepala BKD Kalsel, Dinansyah saat diwawancara.
Sebagai bagian dari manajemen talenta, lanjut Dinansyah, pihaknya akan melaksanakan asesmen massal untuk 3.000 ASN dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) BKN pada 2025.
Selain itu, BKD juga akan bekerja sama dengan lembaga penilai untuk melakukan asesmen kepada 100 ASN, serta tim penilai BKD akan melakukan asesmen kepada 40 ASN lainnya.
“Ini adalah arahan dari pimpinan. Dengan adanya Assessment Center, kita bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Targetnya pada 2025-2026, kita sudah memiliki Assessment Center yang optimal,” jelasnya.
Kemudian, BKD Kalsel juga akan mengupayakan pelaksanaan seleksi CPNS dan CPPPK pada tahun 2025, sesuai arahan Kementerian PAN-RB.
“Pada tahun 2025 tidak akan ada lagi pegawai non-ASN. Semua akan masuk ke dalam dua kategori ASN, yaitu PNS dan PPPK,” ungkapnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN yang berprestasi, BKD Kalsel akan kembali melaksanakan Anugerah ASN Award. Seperti Tahun 2024 program ini akan memberikan penghargaan dalam empat kategori, yaitu Jabatan Administrator Terbaik, Jabatan Pengawas Terbaik, Best Employee bagi pejabat fungsional atau pelaksana umum, dan Guru Terbaik. Penilaian akan melibatkan pihak akademisi, Sekda Provinsi Kalsel, dan Kepala BKD Kalsel.
“Program ini juga telah sukses dilaksanakan pada 2024. Kami akan terus melanjutkan dan meningkatkan kualitasnya di tahun depan,” tambahnya.
Selain itu, Dinansyah mengungkapkan bahwa BKD Kalsel berencana untuk memperkenalkan inovasi baru berupa Sistem Informasi Pelayanan Satu Pintu Kepegawaian (SIPATUK) yang akan diimplementasikan pada 2025 kepada seluruh ASN.
“SIPATUK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian dan menjadi salah satu terobosan dalam sistem manajemen ASN,” katanya.
Dinansyah juga menegaskan komitmen BKD Kalsel untuk memaksimalkan pelaksanaan program prioritas ini, dengan berbagai program strategis tersebut, pihaknya optimis dapat meningkatkan manajemen kepegawaian, efisiensi anggaran, dan kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami berupaya agar program 2025 ini lebih baik dari 2024, sehingga prestasi yang sudah diraih bisa terus ditingkatkan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat (Muslam) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar syukuran dalam rangka memperingati HUT ke-46 Muslam Kalsel.
Syukuran yang berlangsung di Auditorium Muslam Kalsel tersebut, juga mengundang sejumlah pegawai Muslam yang sudah purna tugas. Sekaligus menyampaikan saran dan masukan untuk kemajuan museum.
Kepala Muslam Kalsel menyampaikan sambutan dalam kegiatan syukuran
“Kita juga ingin menjadikan ini sebagai ajang silaturahmi seluruh keluarga besar museum dari tenaga kontrak, ASN hingga yang sudah purna,” kata Kepala Muslam Kalsel, Muhammad Taufik Akbar, di sela kegiatan, Senin (13/1).
Kepala Muslam Kalsel menyerahkan bingkisan untuk pegawai purna
Memasuki usia ke-46 tahun, Taufik Akbar berharap Muslam Kalsel bisa semakin maju dalam hal pelayanan kepada pengunjung.
Selain itu, ia juga menginginkan agar seluruh “PR” yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya bisa terealisasi di tahun ini.
“Tentunya dengan semangat yang lebih baik lagi, kita ingin Muslam Kalsel semakin tumbuh di hati masyarakat,” harapnya.
Di singgung soal gebrakan tahun 2025, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Muslam Kalsel, Noor Rizabuana Taupan Amin menyebut sudah menyiapkan berbagai program, termasuk program unggulan setiap tahun seperti lomba tradisional, pameran dan kunjungan ke sekolah.
“Untuk program lainnya kita akan menyesuaikan dengan pola kerja dan arahan dari Gubernur Kalsel untuk Museum Lambung Mangkurat,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setdaprov Kalsel, Agus Dyan Nur, menghadiri penandatanganan pakta integritas, pengambilan sumpah, profesi mediator, ajudikator dan arbiter, disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (13/1).
Dalam sambutannya, Agus menyampaikan Gubernur Kalsel Muhidin, menyambut baik komitmen dan konsistensi dewan sengketa indonesia, untuk terus mengembangkan profesi profesi mediator, ajudikator, konsiliator, dan arbiter. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, upaya peningkatan kapasitas dan integritas para profesional penyelesaian sengketa, sangat penting untuk menjamin kualitas layanan di Kalimantan Selatan.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setdaprov Kalsel, Agus Dyan Nur
“Para mediator, ajudikator, konsiliator, dan arbiter, dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem penyelesaian sengketa yang lebih baik, khususnya di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Agus.
Dilanjutkan Agus, di era transformasi bisnis atau dunia usaha yang semakin kompleks ini, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan profesional menjadi sangat krusial. alternatif penyelesaian sengketa (aps) hadir sebagai solusi yang menawarkan proses lebih cepat, biaya lebih terjangkau, dan pendekatan yang lebih kolaboratif dibanding jalur litigasi konvensional.
“Kepada para mediator, ajudikator, konsiliator, dan arbiter, tantangan di depan tidaklah ringan. di tengah kompleksitas sengketa yang semakin tinggi ditengah masyarakat,” tutup Agus. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM melakukan audiensi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan terkait pembuatan Program Ramah Anak.
Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani didampingi Kepala Bidang Penyiaran dan Pemberitaan, Endah Puspita Sari diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina di ruang rapat kantor Dispersip Kalsel, pada Senin (13/1).
Syarifah Norhani menjelaskan selain mempererat silaturahmi, juga bentuk sinergitas dalam pembuatan konten program siaran yang berkualitas bagi anak. Mengingat konten-konten di radio dapat menstimulasi anak-anak untuk berkreasi dan cerita-cerita yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan contoh teladan untuk masa depan mereka.
“Kami ingin bekerjasama terkait program ramah anak karena di masa anak-anak ini, mereka suka mencontoh. Tentu saja dengan mendengarkan cerita-cerita, mereka bisa mengambil manfaat, misalnya cerita tentang Pangeran Antasari yang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak nanti,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina memberikan apresiasi terhadap kunjungan LPPL Abdi Persada FM. Ia menyatakan pihaknya segera akan menindaklanjuti penawaran kerjasama ini dalam waktu dekat sehingga diharapkan nanti dengan adanya kerjasama ini akan lebih banyak memberi kemanfaatan bagi anak-anak di Kalsel.
“Kegiatan story telling telah dilaksanakan di Dispersip Kalsel sebanyak satu kali dalam sebulan, apabila ada kunjungan dari anak-anak PAUD, TK maupun SD. Ke depannya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih sering kita laksanakan karena berdasarkan hasil penelitian bahwa bercerita kepada anak-anak memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan otak dan pertumbuhan anak,” harapnya.
Untuk diketahui, LPPL Abdi Persada FM telah melaksanakan program-program siaran anak yang bersifat edukatif dan menghibur. Salah satunya program Dongeng Anak Hebat yang disiarkan setiap hari Sabtu pukul 16.00 wita. Bahkan LPPL Abdi Persada FM berhasil menjadi salah satu Nominasi Anugrah Penyiaran Ramah Anak yang diselenggarakan oleh KPI Pusat pada tahun 2024. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 90 persen lebih di tahun 2024.
Keberhasilan ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Mutezar, Senin (13/1).
“Pada Tahun 2024 kami mendapatkan anggaran sebesar 28 miliar rupiah, dengan 10 program, 20 kegiatan, serta 48 sub kegiatan. Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 26 miliar rupiah,” ungkap Tezar.
Untuk realisasi keuangan menurutnya, sebesar 90 persen lebih, serta realisasi fisik 99 persen lebih.
“Disperdagin Kota Banjarmasin berharap pada tahun 2025 kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin semakin meningkat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tezar juga mengungkapkan beberapa keberhasilan yang dicapai pada tahun 2024.
Salah satunya, Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai kota tertib ukur.
“Pada Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin telah mencapai prestasi membawa Kota Banjarmasin menjadi Kota Tertib Ukur,” ujarnya.
Mengingat, pihaknya telah melakukan penertiban atau mengulang perhitungan pada tera ulang.
Di pasar pasar yang ada di Kota Banjarmasin, SPBU, serta lainnya. Pada Tahun 2024 tersebut pihaknya telah berhasil metera ulang ribuan alat timbang dan ukur di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menyambut positif, program makan bergizi gratis di beberapa sekolah di kota ini.
Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Mathari, pada akhir pekan tadi mengatakan, program makan bergizi gratis dari Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional, sangatlah tepat untuk meningkatkan kesehatan bagi generasi muda terutama dalam menuntut ilmu. Ia berharap, menu yang disajikan akan disukai kalangan peserta didik mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Mathari, saat memberikan komentarnya
“Kami sangat senang, ada sebanyak 14 sekolah percontohan, yang mendapatkan makan bergizi gratis,” ucapnya.
Disampaikan Mathari, agar program ini dapat terus berjalan dengan baik dan konsisten di lapangan, nantinya semua sekolah, bisa melaksanakan secara bertahap, dengan anggaran yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah kota
“Dinas Pendidikan Banjarmasin, hendaklan secara terus menerus melakukan pengawasan,” pintanya
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani menambahkan, guna memajukan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), pihaknya memberikan saran Program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah, dapat melibatkan para pedagang kantin sekolah masing-masing. Selain itu, jika dikelola oleh satu vendor, maka distribusi makanan tidak terlambat sampai di sekolah tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani, saat diwancara
“Kemajuan Usaha Mikro Kecil berdampak meningkatkan perekonomian,” tutupnya.
Untuk diketahui, ada sebanyak 14 sekolah yang mendapat program makan bergizi gratis, untuk di Kecamatan Banjarmasin Selatan yakni SDN Pemurus Dalam 1, SDN Pemurus Baru 2, SDN Pemurus Dalam 8, SMPN 19, SMPN 18, SMAN 9, dan SMAN 10 Banjarmasin. Sedangkan di Kecamatan Banjarmasin Utara yaitu TK Trisula II Perwari, TK Adhyaksa XIV, SDN Pangeran 3, SMPN 24, SMP 21, SMPN 13 dan SMKN 4 Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
JAKARTA – Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar secara resmi membuka asesmen pejabat lingkup Pemerintahan Provinsi Kalsel di Dinas Psikologi TNI AU Haim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (13/1) pagi.
Penandatanganan Pakta Integritas para peserta asesmen
Asesmen ini diikuti sebanyak 38 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 33 pejabat Administrator. Selain pejabat dari lingkup Pemprov Kalsel, asesmen juga diikuti pejabat dari Pemko/Pemkab se-Kalsel.
Pada pembukaan oleh Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, tampak hadir juga Kepala Dinas Psikologi TNI AU, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani.
Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar dalam sambutan pembukaan menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel memandang profesionalisme ASN merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pemprov Kalsel berupaya memastikan setiap aparatur dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal demi kemajuan Kalsel, melalui berbagai program pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan,” sampai Roy.
Sesuai undang – undang dan peraturan pemerintah, penilaian uji kompetensi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN.
“Pelaksanaan penilaian kompetensi ini bertujuan mengidentifikasi dan memetakan kompetensi manajerial para pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, sebagai bagian dari pemetaan kompetensi ASN yang komprehensif,” lanjut Roy.
Di akhir sambutan, Roy menyampaikan harapan agar pelaksanaan uji kompetensi dengan assesment center dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal.
“Diharapkan melalui assessment center ini kita dapat menilai kompetensi, potensi dan kinerja saudara-saudara sekalian secara objektif dan terukur. Semoga kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang tidak hanya unggul, tapi juga memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalsel,” harap Roy.
Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi TNI AU, Marsekal Pertama TNI Zamzani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Kalsel untuk mengadakan uji kompetensi dengan assessment center di Dispsiau Halim Perdana Kusuma.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan uji kompetensi para pejabat Pemprov Kalsel ini sebaik – baiknya, seobjektif mungkin dan seprofesional mungkin. Kepada para peserta, kami harapkan dapat mengikuti sebaik – baiknya dan semoga melalui uji kompetensi ini dapat meningkatkan kinerja bapak dan ibu secara profesional,” sampai Zamzani.
Uji kompetensi ini akan dilaksanakan selama dua hari, pada 13 dan 14 Januari 2025, diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lingkup Pemprov Kalsel, serta beberapa dari Pemkab/Pemko wilayah Kalsel.
Adapun tahapan yang harus dilalui untuk para peserta Eselon II adalah Psikotes, CAT Assessment, Tes Tertulis, serta Pengerjaan DCI dan Pembuatan Paparan Analisis Kasus.
Sedangkan untuk para peserta Eselon III adalah Pembuatan Materi Paparan Analisis Kasus, Pembuatan DCI, Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara.
Diakhir pembukaan juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas antara Plh Gubernur Kalsel dengan perwakilan peserta, yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan dan Inspektur Pembantu IV, Yuni Indriaswary Barito dari Inspektorat. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)