Kategori: News

BANJARMASIN – Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2025 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melakukan audiensi dengan Plh Gubernur Kalsel Dr Roy Rizali Anwar ST MT sekaligus soft launching HPN, Jumat (10/01/2025) di Banjarmasin.

Soft launching dihadiri panitia HPN dari PWI Pusat yakni Ketum PWI Hendry CH Bangun, Sekjen PWI M
Iqbal, bendahara umum M Nasir dan pengurus lainnya.

Turut hadir Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie didampingi sejumlah pengurus.

Pada audiensi dan soft launching ini, Sekdaprov Roy Rizali Anwar juga membawa beberapa kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Muslim, Asisten III Setdaprov Ahmad Bagiawan, Kepala Dinas Koperasi UKM Gusti Yanuar Rifai, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rusdi Hartono serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan H Berkatullah.

Roy menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel selalu siap mendukung kegiatan bertaraf nasional seperti HPN ini.

Menurut Roy, dengan keberadaan kegiatan seperti HPN, akan berdampak pada perekonomian masyarakat Kalsel.

Sebab, banyak masyarakat dari luar daerah yang datang, berbelanja serta mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kalsel.

Menurut Roy lagi, pengalaman sebagai tuan rumah HPN 2020 akan menjadi modal untuk menyelanggarakan kegiatan serupa yang lebih baik.

Soft Launching HPN 2025 ditandai dengan penyerahan foto logo dan maskot HPN dari Ketum PWI Hendry CH Bangun kepada Sekdaprov Roy Rizali Anwar.

Puncak acara HPN 2025 mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa”, yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

Ketua HPN 2025 Raja Pane dalam laporannya menyebutkan, pihaknya sudah melakukan persiapan cukup matang untuk penyelanggaraan kegiatan nanti, termasuk melayangkan surat ke pengurus PWI di 34 provinsi.

Raja Pane dibantu tim lain, juga memaparkan rangkaian kegiatan yang dijadwalkan pada tanggal 9-12 Februari nanti.

HPN 2025 akan diisi dengan seminar bertema “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara” yang akan mengundang Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Gubernur Kalsel H Muhidin, dan narasumber terkait lain.

Seminar lain terkait teknologi AI dan media massa yang mengundang para narasumber berkompeten di tingkat nasional dan lokal.

Kemudian seminar investasi terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu, direncanakan sederet menteri kabinet Merah Putih akan menjadi narasumber seminar-seminar nasional.

Salah satunya Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid sebagai narasumber seminar “Pers Penumpang Gelap”.

Selanjutnya, Ketum PWI Hendry CH Bangun menambahkan, persiapan terus dimatangkan oleh tim untuk kesuksesan pelaksanaan HPN 2025.

Hendry juga menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kalsel atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada jajaran PWI dalam setiap kegiatan. (PWI.KALSEL/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tenaga Non-ASN Tahap II hingga 15 Januari 2025.

Perpanjangan tersebut tertulis dalam surat keputusan yang dikeluarkan Plt. Kepala BKN Nomer : 55/B-KS.04.01/SD/K/2025 tertanggal 6 Januari 2025 tentang penyesuaian kembali jadwal penerimaan PPPK Tahap II TA. 2024.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah mengatakan perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi Tenaga Non-ASN yang belum melakukan pendaftaran seleksi PPPK.

“Khususnya di lingkup Pemprov Kalsel, Tenaga Non-ASN yang belum mendaftar segera melakukan pendaftaran yang sebelumnya di tutup pada 7 Januari, kini hingga 15 Januari pukul 23.59 WITA,” ucap Dinansyah, Jumat (10/1).

Ia juga menyebutkan bahwa kesempatan ini diharapkan dapat dimaksimalkan oleh tenaga Non-ASN lingkup Pemprov Kalsel yang memenuhi kriteria persyaratan, mengingat bagi para peserta yang nantinya tidak lolos seleksi dimungkinkan akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

“Mengenai pengangkatan PPPK paruh waktu, hingga saat ini Pemprov Kalsel masih menunggu regulasi dari kemenPAN RB, namun untuk menjadi PPPK paruh waktu tersebut harus mengikuti tes yang telah dibuka pada tahap I dan II ini, tanpa mengikuti tes tidak bisa menjadi PPPK penuh ataupun paruh waktu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mashudi menjelaskan, seleksi PPPK tahap II ini diperuntukkan bagi Non-ASN yang sudah bekerja selama 2 tahun berturut-turut di lingkup Pemprov Kalsel namun tidak terdata pada database Non-ASN BKN, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada Non ASN yang tidak mendaftar pada seleksi PPPK tahap I.

“Perpanjangan ini untuk membuka peluang kembali bagi Non-ASN database BKN yang tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi saat mendaftarkan diri seleksi CPNS dan PPPK tahap I yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 364 Tahun 2024,” ungkapnya.

Formasi PPPK Pemprov Kalsel yang dibuka pada tahap ke II ini merupakan Formasi yang sama pada tahap I yakni sebanyak 1.493 Formasi.

“Kecuali untuk peserta Non-ASN Database BKN dengan kualifikasi pendidikan SD/SMP Sederajat akan muncul formasi baru yaitu Jabatan Pengelola Layanan Operasional sehingga Non-ASN yang tidak dapat melamar pada Tahap I karena tidak ada pendidikan yang sesuai dapat mengikuti seleksi PPPK tahap II ini,” ujarnya.

Sedangkan untuk tahapan seleksi selanjutnya tetap mengikuti surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 27 September 2024 perihal jadwal seleksi pengadaan PPPK TA 2024.

“Oleh karena itu, dengan adanya perpanjangan kembali ini diimbau bagi Non-ASN Pemprov Kalsel untuk melakukan pendaftaran secara online sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan apel dalam rangka peringatan HUT Museum Lambung Mangkurat Kalsel ke-46, Jumat (10/1).

Apel berlangsung di halaman Museum Lambung Mangkurat Kalsel, dipimpin Kepala Museum Lambung Mangkurat Muhammad Taufik Akbar, dan diikuti oleh seluruh pegawai museum.

Dalam amanatnya, Taufik Akbar menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pegawai Museum Lambung Mangkurat yang telah berdedikasi tinggi untuk memajukan museum, baik pada jumlah kunjungan maupun kesuksesan dalam berbagai program kegiatan.

“Terima kasih untuk semua pegawai baik yang berstatus tenaga kontrak maupun para ASN,” katanya.

Memasuki usia ke-46, Taufik Akbar berharap museum kebanggaan Banua ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke pengunjung.

Tentunya hal itu, menurutnya harus di dukung oleh tingkat kedisiplinan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik lagi di banding tahun-tahun sebelumnya.

“Kita akan terus meningkatkan kualitas layanan. Saya harap SDM museum bisa lebih meningkatkan pelayanan, kerjasama dan disiplin,” pintanya.

Taufik Akbar juga berharap, museum di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel ini, kedepannya bisa menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah maupun perguruan tinggi.

“Tentunya agar kunjungan ke museum juga lebih meningkat,” jelasnya.

Selain apel, peringatan HUT ke-46 Museum Lambung Mangkurat Kalsel juga akan dirangkai dengan syukuran pada Senin (13/1) nanti, dengan mengundang para pegawai yang sudah purna.

“Meski sederhana, kita ingin rasa kekeluargaan antar pegawai museum tetap terjaga meskipun sudah memasuki masa purna,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat, (10/1). Kegiatan ini berlangsung di Aula Desa Mandiri Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas PMD Kalsel Faried Fakhmansyah. Dalam samvutannya, Faried menekankan pentingnya perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen ASN dalam mendukung pencapaian target kinerja instansi.

“Penandatanganan ini bukan hanya sebuah formalitas, melainkan sebuah janji yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap ASN diharapkan memahami peran dan kontribusinya dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan,” ungkap Faried.

Dalam acara ini, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf ASN Dinas PMD turut hadir untuk menandatangani dokumen perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target yang harus dicapai dalam tahun 2025.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ASN di lingkungan Dinas PMD Kalsel. Selain itu, perjanjian kinerja ini juga menjadi acuan dalam evaluasi kinerja individu maupun organisasi di akhir tahun.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan berharap agar kinerja yang direncanakan dapat terealisasi dengan optimal sepanjang tahun,” tutup Faried. (PMD.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel atas terselenggaranya seluruh rangkaian pemilihan kepala daerah yang menurutnya terlaksana dengan sangat baik.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Ilham Nor, seusai menghadiri undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, Kamis, (9/1) malam.

“Alhamdulillah semua tahapan pemilihan kepala daerah ini sudah berjalan, dan malam ini sudah ditetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu pasangan H. Muhidin dan H. Hasnuryadi Sulaiman,” ungkap politisi Gerindra itu.

Selanjutnya, kata Ilham, sesuai undang-undang DPRD akan menindaklanjuti dan membahas lagi terkait dengan usulan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI RI) melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel.

“Insya Allah Paripurna dalam rangka pengumuman penetapan hasil malam ini akan segera dilaksanakan sesuai jadwal yang akan ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalsel,” pungkas Ilham yang kala itu turut didampingi oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengapresiasi program wartawan menanam yang digagas PWI Provinsi Kalimantan Selatan.

Apresiasi ini diungkapkan Hendry Ch Bangun saat meninjau kebun yang berlokasi di Jalan Pelita V Landasan Ulin Utara, bersama jajaran serta Pengurus PWI Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Jumat (10/1).

Hendri menegaskan, program ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Menurutnya, program ini merupakan aksi nyata PWI Kalsel dalam ikut mendukung program nasional.

Di kebun milik salah satu pengurus PWI Kalsel tersebut sudah ada persemaian cabai, pepaya, jagung, tomat, serta jeruk. Rencananya hasil panen nanti akan dibagikan untuk wartawan saat pelaksanaan HPN.

“Saya sangat mengapresiasi PWI Kalsel. Program ini patut dijadikan percontohan untuk diterapkan pengurus PWI se-Indonesia,” ungkap Hendry yang kedatangannya didampingi Sekjen PWI M Iqbal, Bendahara Umum PWI Pusat M Nasir, Wakil Sekjen Raja Parlindungan Pane yang juga Ketua Panitia HPN 2025, Sekretaris Panitia HPN 2025 M. Sarwani dan Wakil Ketua Bidang Seminar HPN 2025 Christiana Chelsia Chan.

Lebih jauh dijelaskannya, wartawan tak hanya memproduksi karya jurnalistik, tetapi juga bisa terlibat dalam aksi-aksi nyata mendukung program ketahanan pangan.

“PWI Kalsel betul-betul memanfaatkan lahan yang dimiliki. Ini menjadi contoh positif bagi PWI provinsi lain nantinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Helmie menjelaskan, kegiatan wartawan menanam ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan Hari Pers Nasional.

PWI Kalsel sudah menyiapkan lahan untuk menanam sayur-sayuran hingga buah-buahan.

“Lahan ini milik wartawan PWI, kita tanami cabai, timun hingga sayur-sayuran lainnya agar lahan tersebut bisa produktif,” kata Zainal Helmie.

Selain di kawasan Banjarbaru, PWI Kalsel juga akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk memanfaatkan lahan milik PWI seluas lima hektare di Jejangkit, Barito Kuala.

Program Kelompok Wartawan Menanam ini juga sejalan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam program swasembada pangan.

Upaya ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan sebagai lumbung pangan wilayah Kalimantan terutama IKN.

“Kita sangat mendukung program Pemprov Kalsel dalam sektor pangan, menyusul Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai lumbung pangan,” ungkapnya.

Terkait dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional yang dijadwalkan akan digelar di Kalimantan Selatan pada Februari mendatang, PWI Kalsel mengajak seluruh masyarakat pers bisa menyukseskan hajatan besar yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa hadir dalam acara Puncak Hari Pers Nasional nanti,” kata Helmie. (PWI.KALSEL/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kedua, rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan, di Kantornya di Kota Banjarmasin, Kamis (9/1).

Wakil Ketua 4 KONI Kalsel Anwar Hadimi mengungkapkan, dalam pertemuan kedua antara KONI Kalsel dengan KONI Tala, disepakati bahwa akan ada 55 Cabang Olahraga dengan 60 disiplin cabor yang di pertandingan.

“Saat ini Kabupaten Tala telah siap untuk melaksanakan ajang olahraga tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut,” ucap Hadimi.

Pada tahun 2025 ini jumlah cabor yang dipertandingkan bertambah dibandingkan dengan Porprov sebelumnya hanya 40 cabor.

“Kami berharap, pelaksanaan Porprov Kalsel di Tala ini, dapat lebih meriah dari sebelumnya,” ujar Hadimi.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Tala Muhammad Fahriannoor menjelaskan, Porprov Kalsel 2025 ini rencananya akan dibuka pada tanggal 26 atau 27 Oktober 2025 mendatang.

“Untuk penutupan akan dilaksanakan pada 10 November 2025 bertepatan dengan hari pahlawan,” ucapnya.

Fahriannoor mengatakan, namun keputusan pihaknya masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah, Koni Kalsel, serta pihak terkait lainnya. (SRI/RDM/RH)