Pimpin HLM TPID dan TP2DD se Kalsel, Ini Kebijakan Gubernur Muhidin Atasi Inflasi

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin didampingi Wakil Gubernur,. Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025, di Ruang Sasangga Banua eks Kantor Gubernur di Banjarmasin, pada Senin (10/3) sore. High Level Meeting dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan” ini, turut dihadiri kepala daerah se-Kalimantan atau yang mewakili, serta stakeholder terkait.
Diantaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, OJK Kalsel, Bulog Kalsel dan Pertamina Patra Niaga.

Dalam laporannya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi sekaligus Ketua Harian TPID dan TP2DD Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya evaluasi kembali peran dan tugas anggota TP2DD, demi memperkuat efektivitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

“Penyusunan dan penyesuaian SK TP2DD tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten terus dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola,” paparnya.

Selain itu, menurut Syarifuddin, saat ini Roadmap TP2DD 2025 – 2029 tengah disusun agar sejalan dengan kebijakan nasional, memastikan kesinambungan transformasi digital di daerah.

Sejumlah prestasi membanggakan juga diraih dalam Championship TP2DD 2024, di mana Kalimantan Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi, serta Rookie of The Year. Kota Banjarmasin juga turut menorehkan prestasi sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kota.

“Dalam hal pengendalian inflasi, TPID Kalimantan Selatan berhasil menjaga tingkat inflasi tahun 2024 di angka 1,95% tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional,” urainya.

Pada Februari 2025, Kalimantan Selatan mencatatkan deflasi sebesar 0,39%, lebih baik dibanding deflasi nasional sebesar 0,48%. Prestasi ini semakin diperkuat dengan perolehan penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan dan TPID Terbaik Tingkat Kota Wilayah Kalimantan, yang diraih Kota Banjarmasin.

“Atas pencapaian ini, pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan TP2DD, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi daerah yang lebih baik,” harap Syarifuddin.

Lebih lanjut, Syarifuddin berharap, penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi guna mencapai target pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, selaku Wakil Ketua TPID dan TP2DD, menekankan pentingnya akselerasi ekonomi digital dan pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Upaya perluasan implementasi QRIS terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital, bersamaan dengan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi keuangan daerah,” paparnya.

Literasi keuangan digital juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

Dalam aspek pengendalian inflasi, Fadjar menyampaikan strategi yang diambil berfokus pada mitigasi volatilitas harga pangan strategis, seperti beras, daging ayam, telur, cabai, dan minyak goreng. Kerja sama antar daerah terus diperluas guna menjamin kelancaran pasokan komoditas pangan. Sementara program operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah. Salah satunya dengan percepatan penyusunan Roadmap TP2DD 2025 – 2029.

“Saya minta seluruh kepala daerah aktif memantau kebijakan Opsen dan implementasi KKI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja daerah,” tegasnya.

Terkait pengendalian inflasi, Gubernur menekankan pentingnya mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pangan strategis lainnya melalui optimalisasi mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi IoT.

“Budidaya padi dan cabai apung, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Termasuk pemanfaatan pupuk batubara, sebagai strategi efisiensi pertanian,” tambah Gubernur.

Selain itu, kerja sama antar daerah terus diperluas dengan wilayah sentra produksi nasional guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan bahan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“BUMD Pangan harus diperkuat, sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan. Ini menjadi langkah penting mengendalikan harga, yang juga didukung optimalisasi peran Jukung Pangan dalam rantai distribusi di sisi hilir,” tambahnya lagi.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 dengan pendekatan integratif dari hulu ke hilir, yang diselaraskan dengan program pengendalian inflasi pemerintah pusat.

“Untuk menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), langkah-langkah pengendalian harga akan diperkuat dengan memastikan kelancaran distribusi, mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah, serta mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye belanja bijak,” tutupnya.

Gubernur juga menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Kalimantan Selatan dapat terus memperkuat daya tahan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (RIW/RDM/RH)