BANJARBARU – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula tahun 2024 mencapai Rp 3,14 miliar.
TPA Sampah Regional Banjarbakula menggunakan sistem Sanitary Landfill
Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan pada tahun yang sama sebesar Rp 2,5 miliar. Bahkan jauh di banding hasil capaian pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,62 miliar.
Kepala TPA Sampah Regional Banjarbakula, Agung Sriyono menjelaskan, dari 5 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan Banjarbakula, yakni kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Batola, jumlah sampah yang terkumpul sepanjang tahun 2024 mencapai 55.914 ton.
“Jumlahnya meningkat sebanyak 6.668 ton di banding tahun 2023 lalu atau setara 13,54 persen,” jelasnya.
Agung Sriyono menyebut, dari total keseluruhan, Kota Banjarbaru menjadi daerah penyumbang sampah terbanyak sepanjang tahun 2024 dengan jumlah setoran 23.019 ton. Sementara daerah paling sedikit dari Kabupaten Tanah Laut hanya sebanyak 1.255 ton.
“Terbanyak kedua Kabupaten Banjar 18.145 ton, lalu Batola 7.995 ton dan kota Banjarmasin 5.528 ton,” ungkapnya.
Adapun tahun 2025 ini, TPA Sampah Banjarbakula ditargetkan mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 2,7 miliar. Target tersebut menurut Agung bisa dilampaui, mengingat PAD tahun 2024 di atas Rp 3 miliar.
Keyakinannya tersebut, tentunya didukung dengan upaya mereka dalam meningkatkan pengelolaan sampah melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana di TPA Sampah Regional Banjarbakula.
“Kami juga akan memanfaatkan sampah yang masuk agar memiliki nilai ekonomi. Misalnya dijadikan kompos, bahan bakar alternatif dan daur ulang sebagai biji plastik,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera menyampaikan usulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih masa jabatan 2024-2029 hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Muhidin dan Hasnuryadi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Pengusulan Muhidin dan Hasnuryadi tersebut melalui rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK didampingi wakilnya, Kartoyo dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur-unsur Forkopimda, pada Rabu (15/1).
Suasana rapat paripurna DPRD Kalsel
Supian HK menegaskan pengusulan Muhidin dan Hasnur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2024-2029 ke pemerintah pusat ini menindaklanjuti surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel Nomor 19/PL.02.07-SD/63/2/2024 tertanggal 10 Januari 2025, perihal penyampaian salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Rapat paripurna tersebut tidak hanya mengusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih, tapi juga mengumumkan pemberhentian Gubernur Kalsel, Muhidin sisa masa jabatan 2021-2024.
Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 79 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan pengesahannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” jelas Supian HK
Politisi senior Golkar ini menegaskan rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan penting untuk memastikan kelancaran proses administrasi sesuai regulasi serta mendukung kelangsungan pemerintahan daerah dan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalsel periode 2021-2024, maka DPRD Provinsi Kalsel memegang peranan penting untuk mengawal proses transisi menuju kepemimpinan yang baru.
Sementara itu, Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa ini momen yang sangat bersejarah dan penting dalam perjalanan demokrasi di Kalsel, karena KPU Kalsel secara resmi telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Penetapan ini merupakan hasil dari sebuah proses panjang yang telah melibatkan seluruh komponen masyarakat, penyelenggara pemilu dan berbagai pihak yang telah bekerja keras untuk memastikan terlaksananya pemilu yang jujur, adil dan transparan,” ujar Roy Rizali.
Roy yang juga Sekdaprov Kalsel ini melanjutkan atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalsel, dirinya mengucapkan selamat kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah terpilih melalui proses demokrasi.
“Penetapan ini sesungguhnya menandai awal dari sebuah tanggung jawab yang besar untuk memimpin dan melayani masyarakat Kalsel selama lima tahun ke depan,” tukasnya.
Roy menambahkan bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, maka kepemimpinan yang baru akan mampu membawa Provinsi Kalsel menuju arah yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan serta sinergi antara pemerintah, DPRD serta seluruh komponen masyarakat menjadi kunci utama mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan.
“Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal jalannya pemerintahan yang baru demi kemajuan dan kesejahteraan Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Polda Kalsel kembali memusnahkan barang bukti narkoba dalam jumlah besar. Hal ini sebagai pencapaian program asta cita Presiden RI. Narkoba yang dimusnahkan hasil ungkapan Ditresnarkoba Polda Kalsel sebesar 65.524 gram sabu, 12.171 butir ekstasi dan 576,09 gram serbuk ekstasi selama November 2024. Pemusnahan dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan. Dihadiri Forkopimda Kalsel berlangsung di markas Polda Kalsel di Banjarbaru pada, Rabu (15/1).
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menyampaikan, jika dilihat dari barang bukti yang berhasil diungkap jajaran Ditresnarkoba, Kalsel saat ini sudah menjadi pasar.
“Kalsel masih jadi pasar. Nah ini yang kita coba hilangkan dengan bersinergi untuk memberantas ini,” ungkap Yudha.
Dirinya mengakui ada beberapa pintu masuk yang telah dipetakan dan diperketat untuk mencegah masuknya barang haram tersebut dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina.
“Pintu-pintu masuk narkoba ini kita petakan untuk kita perketat masuk ke indonesia,” lanjut Yudha.
Sementara, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setdaprov Kalsel, Agus Dyan Nur, menyampaikan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, kita ketahui bersama sangat berbahaya. Karena dapat merusak kesehatan dan kehidupan kita, serta dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa.
“Hal ini juga menandakan, bahwa banua kita, menjadi salah satu tujuan, bagi para pelaku kejahatan narkoba, bahkan menjadi bagian dari jaringan internasional,” ucap Agus.
Ia juga mengajak untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mulai dari para orang tua, guru, dosen, asn, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para alim ulama.
“Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, untuk terus mengingatkan anak-anak kita, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, pemuda kita, dan masyarakat kita, tentang bahaya maupun dampak buruk dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tutup Agus.
Di tempat yang sama, Dir Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya, mengungkapkan, barang bukri narkoba yang dimusnahkan itu, masih ada kaitannya dengan jaringan Internasional Fredy Paratama Gembong narkoba yang masih diburu saat ini. Menurutnya, cara jaringan ini mengedarkan brang haram, dengan metode yang berbeda-beda. Hal itupun terus dilakukan antisipasi oleh pihaknya guna memberantas peredaran narkoba di Kalsel.
“Cara mereka ini berubah-rubah. Ini selalu kami pelajari, agar bisa dicegah dan diberantas khususnya masuk ke Kalsel. Mulai transaksi keuangan hingga modifikasi alat angkut membawa narkoba,” ucap Kelana.
Adapun narkotika yang dimusnahkan itu, hasil ungkap sebanyak 9 kasus dan mengamankan 13 tersangka. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dermaga Pelabuhan Banjarraya saat ini telah bersiap untuk menjadi lokasi sandarnya Kapal Wisata Pinisi di Perairan Barito.
Kepala UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Nortain mengatakan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan tempat sandar untuk Kapal Wisata Pinisi milik PT Ambang Barito Nusapersada.
Kepala UPTD Pelabuhan dan Penyebrangan Banjarmasin Nortain
“Kami sudah siap sebagai tempat sandar dari Kapal Wisata Pinisi tersebut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (15/1).
Nantinya, lanjut Nortain, Kapal Wisata Pinisi tersebut akan belayar setiap harinya melalui Dermaga Pelabuhan Banjar Raya, Kecamatan Banjarmasin Barat.
“Kerjasama yang dilaksanakan hanya sebagai tempat sandar dari Kapal wisata pinisi,” ujarnya.
Sedangkan, pengelolaan tetap dilakukan oleh PT Ambang Barito Nusapersada.
“Kami hanya mengenakan tarif retribusi kepada pengunjung pengguna layanan Pelabuhan Banjarraya ini,” ucapnya.
Sementara itu, Camat Banjarmasin Barat Ibnu Sabil mengatakan, Kecamatan Banjarmasin Barat tentu mendukung dengan dijadikan tempat sandar Kapal Wisata Pinisi di Dermaga Pelabuhan Banjar Raya.
“Dengan adanya Kapal wisata pinisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan parawisata di Kecamatan Banjarmasin Barat,” ujarnya.
Ibnu Sabil menyampaikan, dengan meningkatnya wisata tersebut, dapat meningkatkan perekonomian di Kecamatan Banjarmasin Barat. (SRI/RDM/RH)
ARAB SAUDI – Menteri Agama, Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq F Al Rabiah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi. Pertemuan dua menteri ini berlangsung di Jeddah, Minggu (12/1).
Menag RI saat bertemu dengan Menhaj Arab Saudi
Menag, Nasaruddin Umar mengatakan, ada tiga hal yang dibicarakan bersama Menhaj Tawfiq dan semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini disampaikan Menag usai memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
Hadir pada rapat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang beserta jajaran, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anhar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Muchlis M Hanafi, Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
“Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia,” terang Menag di Jeddah, pada Rabu (15/1).
Pertama, Menag meminta tambahan petugas haji. Dijelaskan Menag, jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk bisa beribadah haji. Karenanya, banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia (lansia).
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Ditjen PHU, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (sesuai urutan nomor porsi), jumlahnya lebih dari 42 ribu. Selain itu, ada sekitar 10 ribu kuota prioritas yang juga dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini.
Sebagian dari jemaah lansia, ada juga yang punya keterbatasan. Untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendamping. Sementara kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210.
“Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang,” ujar Menag.
Belum lagi, menurut Menag, pembagian gender laki-laki dan perempuan. Karena tidak mungkin petugas laki-laki melayani perempuan.
“Jadi harus ada. Ini poinnya yang laki-laki dan perempuan harus kita hitung kembali,” sambungnya.
Terkait info pembatasan usia 90 tahun ke atas, Menag berharap yang dijadikan patokan bukan usia, tapi syarat istithaah. Sebab, banyak juga jemaah dengan usia 90 tahun ke atas tapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.
Kedua, Menag melobi Menhaj Saudi Arabia, agar para petugas dibebaskan dari biaya masuk Masyair (Arafah-Muzdalifah-Mina). Ketentuan ini kabarnya akan diberlakukan Saudi pada musim haji 1446 H.
“Kami sampaikan itu kalau bisa kita free of charge seperti tahun lalu,” sebutnya.
Ketiga, Menag menyampaikan skema Tanazul kepada Menteri Haji Saudi. Dijelaskan Menag, skema Tanazul adalah memberi kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat, untuk kembali ke hotelnya (tidak menempati tenda di Mina), saat fase Mabit. Mereka nantinya akan mengambil kesempatan Mabit di area sekitar jamarat. Setelah itu, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat.
“Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan,” ucap Menag.
Menag menambahkan bahwa banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia sangat baik. Karenanya, banyak negara yang datang untuk belajar ke Indonesia.
Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Menag juga berjumpa beberapa stakeholder penyedia layanan haji.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah merancang program perhajian dengan sangat baik. Saya kira ini juga menjadi obsesi pemerintah Indonesia agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Menag. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lab (K3) Kalsel, tahun 2024, telah mampu melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 108 persen.
Salah satu pegawai Lab K3 Kalsel melakukan pengujian udara ambien dan emisi di Kapuas Provinsi Kalteng
Kepada wartawan, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Noorlianisyah, ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (14/1) mengatakan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini sebelumnya ditargetkan Rp2,5 miliar, dan telah mampu melampaui target sebesar Rp2,7 miliar, dari yang sudah dilayani sekitar 251 perusahaan.
Kepala Lab K3 Kalsel Noorlianisyah
“Pelayanan pengujian ini tidak hanya tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota, juga lintas Provinsi yakni Kalimantan Tengah,” ucapnya
Disampaikan Noorlianisyah, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai dan staf Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengenalkan, mempromosikan dan memberikan pelayanan bagi seluruh perusahaan. Dimana, melayani pengujian faktor fisika dan kimia lingkungan kerja, udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak, serta kesehatan kerja meliputi Audiometri, kelelahan kerja, sphirometri, ergonomi juga hiegiene dan sanitasi.
“Perusahaan yang dilayani diantaranya tambang batu bara, kelapa sawit, karet, hotel dan rumah sakit,” ungkapnya.
Noorlianisyah menambahkan, untuk di tahun 2025 ini pihaknya terus memberikan pelayanan terbaik bagi perusahaan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan promosinya di media sosial melalui akun Laboratorium K3 Prov.Kalsel. Selain itu, temu pelanggan juga akan digelar sebagai agenda rutin tahunan nantinya.
“Terbukti promosi di medsos berdampak mengalami peningkatan permintaan pelayanan,” tutup Lily. (NHF RDM/RH)
BANJARMASIN – Kecamatan Banjarmasin Barat di tahun 2025 ini, akan terus meningkatkan pelayanan untuk warga setempat.
Seperti yang disampaikan, Camat Banjarmasin Barat Ibnu Sabil, kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/1).
“Pada tahun 2024 lalu di Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki pelayanan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, dengan moto Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Bersinar,” ungkapnya.
Camat Banjarmasin Barat Ibnu Sabil
Pelayanan yang diberikan, lanjut Ibnu Sabil, bertujuan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang efektif, efisien, dan transparan, mewujudkan pelayanan publik yang bisa dipertanggungjawabkan, meningkatkan kualitas SDM berkompeten dan profesional, serta mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai.
“Di Kecamatan Banjarmasin Barat terdapat dua UPTD layanan pembayaran pajak, serta layanan kependudukan,” ucapnya.
Selain itu, tambah Ibnu Sabil, terdapat juga layanan waris, menikah.
“Kami juga menambah pelayanan hukum dan keluarga (Peluk) yang menfasilitasi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum serta lainnya,” jelasnya.
Layanan lainya yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat yakni, petikemas edukasi, yang bekerjasama dengan pihak ketiga.
“Pada layanan petikemas edukasi ini sebagai wadah berkumpul untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat ini,” tutur Ibnu Sabil lebih lanjut.
Layanan lain, seperti Basinggah Setumat merupakan layanan edukasi film sejarah, budaya Banjar. Seperti, nonton bareng bersama dengan masyarakat sekitar.
“Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat,” ujarnya.
Ibnu Sabil mengatakan, selain itu pihaknya juga memberikan layanan untuk bidang wisata dikawasan Kecamatan Banjarmasin Barat.
“Kami baru saja meluncurkan wisata kano di Sungai Jafri Zam Zam,” ucapnya.
Kedepannya, tambah Ibnu Sabil, pihaknya akan terus mengembangkan potensi wisata di kawasan Kecamatan Banjarmasin Barat ini. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Unit Laka Lantas Polres Banjarbaru melakukan olah TKP dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Senin (13/1) sekira pukul 16.30 WITA.
Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan 1 (satu) unit truck (dalam penyelidikan), 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan Nopol DA 1442 LL dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 dengan Nopol DA 6205 AHY.
Kronologis berawal saat 1 ( Satu ) Unit Truck melintas di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari yang datang dari arah Bati-bati menuju ke arah Simpang 4 LIK, kemudian berusaha hendak mendahului atau menyalip namun tertabrak 1 ( Satu ) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam yang terdorong kedepan sehingga dan hilang kendali kemudian tertabrak 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh pasangan suami istri yang posisinya satu arah menuju ke arah Simpang 4 LIK Banjarbaru.
Akibat dorongan tersebut dua orang yang berada di sepeda motor jatuh terseret hingga tercebur ke aliran sungai dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara untuk pengemudi mobil avanza tidak mengalami luka – luka namun untuk truk yang menyenggol mobil avanza sebelumnya langsung kabur.
Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda, melalui Kasi Humas Polres Banjarbaru Ipda Kardi Gunadi menuturkan bahwa pemilik mobil avanza dan honda beat merupakan korban dari truk yang kabur usai menabrak terlebih dahulu.
“Untuk identitas kendaraan bermotor dan pengemudi truk tersebut saat ini masih dalam penyelidikan dan pengejaran Unit Laka Lantas Polres Banjarbaru,” jelas Ipda Kardi.
“Untuk korban laki – laki berinisial YU dan perempuan berinisial JA kemudian dibawa ke RSD Idaman Banjarbaru yang mana kedua korban telah dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi memar di bagian dada dan luka pada bagian kaki akibat benturan dan diperkirakan pingsan saat hingga tidak bisa bernafas saat berada di dalam aliran sungai”, tambahnya. (POLRES.BJB/RDM/RH)
BANJAR – Terhitung sejak 3 Januari 2025, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum membuka layanan Medical Check Up (MCU) bagi tenaga kontrak yang lulus menjadi PPPK pada seleksi gelombang pertama akhir tahun 2024 tadi. Hingga hari ke-9 pada Selasa (14/1), tercatat sudah ada 1.613 peserta yang memanfaatkan layanan MCU di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut.
Suasana MCU RSJ Sambang Lihum pada hari ke-9
Kepada Abdi Persada FM, Plt Wadir Penunjang Non Medik Hukum dan Litbang RSJ Sambang Lihum, Rahmadi mengatakan, setiap harinya peserta dibatasi maksimal 200 orang saja. Hal ini untuk memastikan hasil pemeriksaan, sudah dapat diterima peserta dalam satu hari saja.
“Sesuai komitmen kami untuk memberikan hasil pemeriksaan dalam satu hari, maka pembatasan dilakukan agar para tenaga medis dan tenaga administrasi yang terlibat pada kegiatan ini, dapat bekerja dengan maksimal,” ujar Rahmadi.
Pendaftaran untuk MCU ini, menurut Rahmadi, dapat dilakukan sebagai online atau datang langsung ke RSJ Sambang Lihum, paling lambat pukul 08.30 WITA setiap hari Senin hingga Sabtu.
“Kita sudah mulai proses pemeriksaan kesehatan dari jam setengah 9 pagi sampai siang hari. Jadi bagi yang mendaftar offline, perlu untuk datang lebih awal,” tambahnya.
Rahmadi memastikan, layanan MCU RSJ Sambang Lihum, tidak hanya diperuntukan bagi tenaga kontrak yang lulus menjadi PPPK seleksi gelombang pertama saja, tetapi juga bagi tenaga kontrak yang ingin melengkapi persyaratan melanjutkan pekerjaan, serta mereka yang lulus menjadi CPNS di lingkup Kanwil Kementrian Agama Kalsel serta Kanwil Kemenkumham.
“Bahkan kita juga melayani peserta dari luar Kalsel. Seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah,” tutupnya.
MCU di RSJ Sambang Lihum meliputi 3 kategori pemeriksaan. Yakni kesehatan fisik, rohani serta bebas atau sehat dari narkoba. Dimana tarif yang dibebankan, sudah sesuai dengan aturan Pemprov Kalsel. Yakni dengan kisaran 900 hingga 1 juta rupiah, tergantung dengan jumlah indikasi layanan yang digunakan, pada tes narkoba. MCU ini rencananya digelar hingga 31 Januari 2025. (RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Senin (13/1).
Suasana Kunjungan Kerja DPRD Kalsel ke DPRD DKI Jakarta
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, disambut oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, beserta jajaran.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa salah satu upaya DKI Jakarta dalam mengoptimalkan PAD adalah melalui penerapan peraturan daerah (Perda) baru tentang retribusi sampah. Perda ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan terkait pentingnya pengelolaan sampah.
“Ada Perda retribusi sampah, yang mengharuskan masyarakat memilah sampah sejak awal. Perda ini tidak hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, tetapi juga untuk perusahaan,” jelas Lukmanul Hakim.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengapresiasi langkah DKI Jakarta dan mencatat bahwa penerapan Perda retribusi sampah dapat menjadi inspirasi bagi Kalsel.
“Di DKI ini ada Perda tentang retribusi sampah, yang mengharuskan warga memilah sampah sendiri. Saat ini, Pemprov DKI sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda ini,” ujar Kartoyo di akhir kegiatan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi DPRD Kalsel dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan-kebijakan inovatif dan adaptif. (ADV-NRH/RDM/RH)
