BANJARBARU – Polres Banjarbaru menggelar silaturahmi dan coffee morning bersama awak media, yang bertempat di Aula Joglo Polres Banjarbaru, Jum’at (17/1).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda, didampingi para PJU dan Kapolsek jajaran, serta para awak media di Kota Banjarbaru.
“Setelah seminggu resmi menjabat, Alhamdulillah Kapolres Banjarbaru mengajak kami beramah tamah. Kami awak media sangat senang dengan silaturahmi ini, semoga kerjasama dan koordinasi antar awak media dan Polres Banjarbaru dapat berlangsung baik,” ucap salah satu awak media yang kerap disapa Rini.
“Harapan kami semoga kedepannnya Kapolres Banjarbaru dapat merespon cepat terkait informasi yang diinginkan awak media. Baik terkait kamtibmas serta hal-hal lain yang merupakan kewenangan Kepolisian di kota ini,” ujar wartawan LPPL Abdi Persada FM ini.
Sementara itu, Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda, menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh awak media yang dapat berhadir pada undangan kami dalam rangka silaturahmi dan tatap muka hari ini.
“Tentunya dalam momentum ini kita dapat saling kenal sehingga ke depannya kita dapat mudah menjalin komunikasi untuk bertukar informasi, dan mudah – mudahan kegiatan silaturahmi ini ke depan dapat dilakukan secara kontinyu, baik secara formal maupun informal,” tutupnya.
Diharapkan melalui kegiatan ini kemitraan yang dalam hal ini Polres Banjarbaru dan para awak media di Kota Banjarbaru dapat terjalin dengan baik dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. (POLRES.BJB/RDM/RH)
JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, persiapan layanan haji di Arab Saudi hampir selesai. Sejumlah persiapan seperti layanan konsumsi, pemondokan, transportasi, hingga penyiapan layanan Masyair sudah memasuki tahap final. Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerjanya ke Arab Saudi dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M.
“Kami baru saja turun dari pesawat setelah menyelesaikan tugas negara, yaitu melakukan lobi-lobi dan penandatanganan MOU dengan pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, semua target yang kami bawa ke sana tercapai. Bahkan, kunjungan ini kami persingkat demi penghematan dan karena banyak urusan lain yang harus diselesaikan di Tanah Air,” ujar Menag di Gedung VVIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (16/1/2025).
“Secara umum, semua sudah selesai, tinggal menyelesaikan beberapa detail kecil. Selanjutnya kita akan berfokus pada persiapan di tanah air,”imbuh Menag yang juga didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief.
Menag menuturkan, salah satu kabar baik yang diperoleh dari kunjungannya ke Arab Saudi adalah kepastian lokasi penempatan jemaah haji di Mina. “Kami juga mengajukan permintaan (kepada Pemerintah Arab Saudi) agar jemaah haji Indonesia ditempatkan tidak di lingkungan Mina Jadid, untuk menghindari perdebatan terkait masalah khilafiah. Walaupun secara mazhab modern tidak ada masalah, kami tetap meminta penempatan di Mina sebagai prioritas,” jelasnya.
Sebagaimana tahun sebelumnya, pada musim haji yang akan datang jemaah haji Indonesia rencananya akan menempati zona 3 dan 4 yang berada dalam wilayah Mina.
Menag juga berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M secara profesional. Ia juga memastikan tidak ada praktik-praktik yang menyimpang. “Kami berusaha memenuhi harapan masyarakat dan konstitusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa,” lanjutnya
“Terkait harapan Presiden agar biaya haji lebih murah dan pelayanan lebih baik tahun ini, Insya Allah dapat terwujud,” tambahnya.
Siapkan Fisik dan Pelajari Manasik
Empat bulan menjelang keberangkatan ibadah haji 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan tiga pesan penting kepada calon jemaah haji.
Pertama, Menag mengingatkan agar jemaah haji dapat menyiapkan kondisi fisiknya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi. Perubahan cuaca menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji.
Kedua, Menag juga menekankan pentingnya mematuhi arahan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. “Saya mohon kepada para jemaah untuk mengikuti imbauan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. Fokuskan niat hanya untuk beribadah, bukan untuk hal-hal lain,” tegasnya.
Ketiga, dalam upaya meningkatkan pemahaman jemaah, Menag menyatakan bahwa pemerintah telah memperbarui materi manasik haji. “Insya Allah, kami akan memperbaiki manasik haji dengan menambahkan nilai filosofis, tasawuf, dan fikih, sekaligus informasi teknis yang perlu diingat oleh jemaah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diharapkan melahirkan haji yang mabrur,” tuturnya. (KEMENAG.RI/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025, bertempat di Aula BKD Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis (16/1).
Penandatanganan tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Kepala BKD Kalsel, Dinansyah serta diikuti seluruh pegawai dilingkup BKD Kalsel.
Kepala BKD Kalsel, Dinansyah melakukan penandatanganan pakta integritas Tahun 2025
Dinansyah mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Penandatanganan Pakta Integritas adalah manifestasi dari niat tulus kita untuk bekerja dengan penuh integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan menjadikan akuntabilitas sebagai dasar dari setiap tindakan yang kita ambil,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Perjanjian Kinerja yang ditandatangani merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, pencanangan Zona Integritas menjadi bagian dari upaya BKD Kalsel dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurut Dinansyah, keberhasilan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Komitmen ini tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek pekerjaan kita. momen ini sebagai titik awal untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah kita,” lanjutnya.
Dinansyah berharap semangat integritas serta pelayanan prima dapat terus terinternalisasi dalam budaya kerja BKD Kalsel.
“Ini adalah sebuah komitmen kita bersama untuk terus memperkuat budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Keberhasilan pembangunan zona integritas ini bergantung pada kontribusi kita semua,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Desa Atiran adalah salah satu desa di kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Desa ini menjadi salah satu desa yang terisolir yang masuk dalam program Karya Bakti TNI, hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Korem 101 Antasari, yang didalamnya dilakukan perbaikan dan pembukaan jalan menuju desa Atiran tersebut.
Pembukaan jalan terisolir di desa Atiran, HST
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, melalui Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, pada program Karya Bakti TNI tahun 2024 yang lalu, pihaknya berhasil mewujudkan pembukaan jalan menuju desa atiran. Bahkan, dengan dilakukannya pembukaan jalan menuju akses desa Atiran, dua desa lainnya, yakni desa desa batu perahu dan desa juhu aing bantai, turut dapat dilalui dikarenakan ketiga desa tersebut saling terhubung.
“Dengan dibukanya jalan terisolir di desa atiran menuju desa batu perahu yang selama ini terisolir di kaki pegunungan meratus, juga akan berdampak ke dua desa lainnya, yakni menuju desa batu perahu dan desa juhu aing bantai. Ketiga desa tersebut akan saling terhubung, dengan lebar jalan mencapai 8 meter,” ungkap Andie saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/1).
Dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD Kalsel bersama Korem 101 Antasari, telah berhasil membuka ruas yang selama ini terisolir sepanjang 2,8 KM dengan lebar 8 M. Ini menjadi suatu hal yang menggembirakan bagi warga – warga yang ada di kaki pegunungan meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
“Karena ini menjadi jalan pembuka antara beberapa desa yang terisolir di Kecamatan Batang Alai Timur, HST, yaitu desa Atiran, desa Aing Bantai, desa Batang Perahu dan desa Juhu, yang dahulunya status desa desa ini adalah desa tertinggal,” lanjut Andie.
Dengan adanya peningkatan status Indeks Desa (ID), desa desa di Kalsel terus mengalami peningkatan statusnya. Dan dengan adanya pembukaan jalan ini, diharapkan adanya kemajuan baik dari akses transportasi maupun akses ekonomi.
“Dahulunya para warga warga di desa terisolir mereka hanya berjalan kami dikarenakan tidak adanya transportasi. Dengan adanya kerjasama ini kami harapkan tetap sinergis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat antar desa,” tutup Andie. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemprov Kalsel melaksanakan rapat orientasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, di Ruang Rapat Syahrir, Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (16/1).
Suasana rapat orientasi penyusunan RPJMD Kalsel di Bappeda Kalsel
Rapat yang dipimpin Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, membahas tentang visi Pemprov Kalsel dalam 5 tahun ke depan, mengadopsi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih periode 2025-2030, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman.
“Tema RPJMD tahun ini yaitu Kalsel Bekerja Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” kata Ariadi Noor.
RPJMD Kalsel sendiri sebelumnya sudah disusun jauh-jauh hari dengan didasari RPJPD Kalsel 2025-2045.
Namun ada beberapa poin yang harus diselaraskan dengan program-program susunan Muhidin-Hasnur saat Pilkada 2024 lalu.
“Alhamdulillah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki kesesuaian dengan RPJMD, jadi tidak susah kami dalam meharmonisasikan dengan rancangan,” jelasnya.
Ariadi Noor mengungkapkan, RPJMD Kalsel tahun 2025-2029 memiliki beberapa 10 prioritas sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada lalu.
Lima misi dalam janji tersebut pertama pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, kedua pembangunan infrastruktur yang handal, ketiga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah, keempat penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan terakhir yakni tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat.
Sementara, untuk mendorong gerbang logistik, menurut Ariadi Noor, salah satu prioritas yaitu infrastruktur. Seperti pembangunan jembatan Pulau Kalimantan-Kotabaru, Pelabuhan Mekar Putih, dan Kawasan Aerocity.
“Ada pula nanti kawasan sentra olahraga atau Sport City berskala internasional,” bebernya.
Setelah penyusunan RPJMD itu, Ariadi Noor menyebut akan menyesuaikan dan menyelaraskan dengan RPJMN, yang pada tanggal 20 januari nanti sudah dibentuk Perpres nya dan akan menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD 2025 – 2029 Kalsel.
“Semoga dengan RPJPD keselarasannya terbaik nasional, nanti RPJMD juga harus baik, dan bisa lebih baik lagi. Supaya kalau sudah selaras dengan pusat, kita akan gampang menuntaskan target-target nasional yang ada di daerah,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi IV DPRD kota Banjarmasin, melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke SDN Sungai Jingah 5 dan SDN Pangeran 3, yang masing-masing berlokasi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.
Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, saat melakukan peninjauan di ruang guru SDN Sungai Jingah 5
Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD kota Banjarmasin Rikval Fachruri, usai peninjauan pada Kamis (16/1) mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke SDN Sungai Jingah 5, Jalan Sungai Andai, bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi ruang kelas dan ruang guru, karena ada beberapa yang mengalami kerusakan, dan diharapkan dapat segera diperbaiki nantinya, agar tidak mengganggu proses belajar dan mengajar.
Ketua DPRD kota Banjarmasin Rikval Fachruri, saat diwancara awak media
“Kerusakan ini tentu sangat memerlukan untuk segera dilakukan perbaikan,” jelasnya
Rikval menyampaikan, pihaknya juga mengunjungi ke SDN Pangeran 3, berlokasi Jalan Karya Sabumi. Dimana, sekolah ini menjadi salah satu percontohan penerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 6 Januari 2025 lalu. Ia menilai, pelaksanaan program sejauh ini telah berjalan lancar dan tidak ada keluhan, seperti makanan terlambat datang.
“Kami minta Dinas Pendidikan Banjarmasin, terus menjalin koordinasi dengan sekolah-sekolah dan instansi terkait di lapangan,” pintanya
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani, untuk kondisi ruang kelas dan guru di SDN Sungai Jingah 5, memang menjadi skala prioritas, dari 18 ruangan sebanyak tiga buah tidak bisa difungsikan untuk belajar dan mengajar, yakni tepatnya di lantai 2 karena bergoyang. Sedangkan ruang guru mengalami retak akibat getaran gempa tahun lalu. Sehingga, para tenaga pendidik kalau istirahat harus berada di dalam kelas.
“Sementara ini peserta didik kelas 1 dan 3 harus masuk shif, karena 3 ruangan tidak bisa difungsikan,” ungkapnya
Lebih lanjut Nelly menambahkan, terkait pelaksanaan porgram Pemerintah Pusat untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG), dari hasil pemantauan cakupan gizi sudah lengkap seperti adanya karbohidrat, protein, sayur dan buah. Sedangkan untuk susu biasanya satu pekan sekali.
“Semoga nanti setiap hari diberikan susu, sebagai pelengkap 4 sehat 5 sempurna,” tutupnya.
Untuk diketahui, Komisi IV DPRD kota Banjarmasin melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke SDN Sungai Jingah 5 dan SDN Pangeran 3. Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani, Sekretaris dan Anggota Komisi IV Dewan Banjarmasin, serta Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Ahmad Baihaqi dengan jajaran Dinas Pendidikan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar audiensi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Rabu (15/1).
Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas ini membahas berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan di wilayah Kalsel serta mencari solusi konkret untuk mengatasinya.
Suasana Audiensi Komisi II DPRD Kalsel dan HNSI Kalsel
Dalam audiensi, perwakilan HNSI mengungkapkan sejumlah kendala utama yang menjadi hambatan bagi nelayan, antara lain pendangkalan sungai, keterbatasan bibit dan alat tangkap, kebutuhan rehabilitasi tambak, serta mekanisasi budidaya perikanan. Selain itu, permasalahan keterbatasan bahan bakar minyak (BBM), pengikisan air laut, penyediaan bahan baku makanan bergizi sebagai program prioritas nasional, dan kebutuhan pembentukan koperasi nelayan juga menjadi perhatian utama.
Menanggapi hal tersebut, Suripno mengatakan Komisi II DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah strategis akan ditempuh guna mengatasi berbagai kendala tersebut.
“Kami memahami betapa pentingnya peran nelayan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Komisi II akan mengawal setiap kebijakan yang mendukung keberlanjutan hidup dan produktivitas nelayan,” kata Suripno Sumas.
Isu terkait Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga menjadi perhatian dalam audiensi ini. Dari 17 SPBN yang ada di Kalsel, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Potensi penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum tertentu juga menjadi sorotan serius dari anggota Komisi II DPRD Kalsel, Sadam Husin Nafarin.
“Kami akan mendorong dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat agar distribusi BBM di SPBN benar-benar tepat sasaran. Pengendalian terhadap penyalahgunaan oleh oknum akan menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan HNSI guna meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi di sektor perikanan. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali membuka tempat wisata kuliner Kampung Ketupat. Pembukaan dilakukan oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Rabu (15/1).
“Kampung Ketupat dibuka kembali dengan konsep baru, setelah kurang lebih 1 tahun tutup. Mudah-mudahan menjadi pilihan wisata kuliner di Banjarmasin,” ucap Ibnu.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
Menurutnya, kampung tetap menonjolkan kuliner khas Banjar, serta tidak ada biaya masuk lagi atau gratis ke kawasan tersebut.
“Hadirnya kembali Kampung Ketupat ini, dapat menambah pilihan dari masyarakat untuk menikmati wisata kuliner yang ada di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Pada Kampung Ketupat ini, berbagai kuliner khas Banjar dan lainnya. Mulai yang tradisional hingga modern tersedia di 17 stand yang ada di dalam kawasan Kampung Ketupat tersebut.
“Di sini buka dari pagi karena ada sarapan pagi yang dijual seperti nasi kuning, bubur dan ini dibuka sampai malam,” kata Ibnu.
Sehingga, bagi warga yang ingin menikmati suasana wisata kuliner di Kampung Ketupat yang ada di kawasan pinggir Sungai Martapura dapat mengunjunginya.
“Ke depan rencananya di Kampung Ketupat ini akan dikembangkan semacam event wedding yang saat ini lagi trend,” ucap Ibnu.
Ibnu berharap, melalui pengelola yang baru ke depan Kampung Ketupat bisa lebih berkembang lagi. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel berencana memasang sejumlah kamera pemantau (CCTV) di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kota Banjarmasin.
Salah satu TPS liar di Lingkar Dalam Banjarmasin
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) sekaligus memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang masih membuang sampah di TPS liar tersebut.
Kabid Aptika Diskominfo Kalsel, Ahmad Dadang Sugian Noor
“Sesuai tugas dan fungsi kami, Diskominfo Kalsel akan membantu penyediaan perangkat CCTV dan jaringannya. Hasil rekaman nantinya juga akan ditayangkan melalui videotron yang kami miliki,” ucap Dadang, Rabu (15/1) .
Selain pemasangan CCTV, Dadang menyampaikan pihaknya akan membantu mensosialisasikan bahwa TPS liar tersebut tidak lagi boleh digunakan. Sebagai alternatif, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyediakan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
“Tugas kami adalah mengedukasi masyarakat agar membuang sampah di TPS resmi yang telah disediakan,” tambahnya.
Namun, Dadang menjelaskan bahwa pemasangan kamera pemantau masih menunggu kesiapan infrastruktur dasar seperti lampu penerangan umum dan ketersediaan daya listrik di lokasi tersebut.
“Dinas Perhubungan akan memasang lampu penerangan umum di awal bulan depan. Jika semua sudah siap, kami akan segera memasang kamera CCTV,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Pemprov Kalsel juga berencana memasang median jalan dan melakukan pengaspalan ulang di sekitar TPS liar tersebut untuk memperbaiki estetika lingkungan.
“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna, Rabu (15/1). Agenda pertama tentang Pengumuman Usul Pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, agenda kedua Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Terpilih, dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin
Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, usai rapat mengatakan, usulan pemberhentian Ibnu Sina sebagai Walikota dan Arifin Noor Wakil Walikota Banjarmasin, akan berakhir. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakilnya hasil Pilkada serentak 2020.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, saat diwancara
“Setelah Rapur ini, akan disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Kalsel,” ucapnya
Rikval menyampaikan, pihaknya atas nama DPRD Kota Banjarmasin sangat berterima kasih atas pengabdian Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakilnya Arifin Noor selama memimpin. Dimana, telah banyak pembangunan yang sudah dicapai. Ia berharap, dapat terus memberikan berkontribusi bagi daerah, meskipun sudah tidak lagi di Pemerintahan.
“Selama ini Legislatif dan Eksekutif saling bersinergi dalam membangun kota seribu sungai,” jelasnya
Lebih lanjut Rikval menambahkan, pihaknya mengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Terpilih, dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Yakni berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin pasangan Muhammad Yamin sebagai Walikota dan Ananda yang menjadi Wakil Walikota periode 2025- 2030. Rikval berharap, pembangunan yang sudah terealiasi dapat dilanjutkan, dan bagi belum sempurna hendaklah diperbaiki, untuk kesejahteraan masyarakat.
“Semoga menjadikan Banjarmasin lebih maju terdepan,” tutupnya.
Untuk diketahui, Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil Ketua Mathari dan Muhammad Isnaini, dihadiri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, kalangan Legislatif dan Eksekutif, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
