Kategori: Jakarta

JAKARTA – Cabang olahraga (Cabor) menembak, mempersembahkan medali emas perdana, untuk Kontingen Provinsi Kalimantan Selatan, disusul gulat dengan masing – masing satu medali emas dan perunggu, pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11).

Pelatih menembak Kalsel Sudirno, mengucapkan rasa syukur atas raihan medali emas tersebut.

“Medali emas berhasil diraih pada nomor tim air pistol putra, yang diperkuat Muhammad Ilham Zada Putra, Muhammad Khadaffi Ma’rifatullah, serta Muhammad Robby Mood Khaliz,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Sudirno mengaku, hasil ini diluar ekspektasi, karena sebelumnya tidak menargetkan emas pada nomor ini.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para atlet muda, yang sebagian besar baru pertama kali mengikuti pertandingan di ajang nasional,” ucapnya.

Dikatakan Sudirno, Kalsel juga menempatkan dua atlet di babak final perorangan, namun hanya berhasil di posisi keenam serta kedelapan.

Dalam kesempatan tersebut, Sudirno optimis Kalsel masih berpeluang, menambah medali pada nomor lainnya. Seperti Air Rifle Putri, Air Pistol Mix, serta Air Rifle Mix.

“Kami akan berusaha tampil maksimal lagi pada nomor nomor berikutnya, mudah mudahan bisa menambah medali emas lagi untuk Kalsel,” ujarnya.

Salah satu atlet peraih emas, Muhammad Robby Noor Khaliz mengaku bersyukur, bersama timnya dapat meraih medali emas.

“Kami bersyukur berhasil memberikan medali emas untuk Kalsel, meski lawan yang dihadapi cukup berat,” ungkapnya.

Rasa syukur yang sama juga diungkapkan, pelatih gulat Kalsel, Zulkhaidir, atas keberhasilan meraih medali emas serta perunggu di ajang POPNAS.

“Kami bersyukur telah berhasil meraih medali emas pada kelas 55 kilogram putra, serta medali perunggu pada kelas 48 kilogram putri,” ungkap Zulkhaidir.

Perolehan medali di hari pertama ini, lanjutnya, akan menjadi penyemangat bagi atlet gulat lainnya, yang bertanding di hari berikutnya.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat Banua turut mendoakan, untuk keberhasilan atlet gulat POPNAS Kalsel yang bertanding di Jakarta, membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Zulkhaidir.

Pada ajang POPNAS Tahun 2025 di Jakarta, gulat Kalsel mengikuti 10 nomor yang dipertandingkan. (SRI/RIW/RH)

Jakarta – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025, museum kebanggaan Banua ini berhasil meraih penghargaan Kategori Museum atas komitmen dan kontribusinya dalam upaya pemajuan kebudayaan Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dalam acara Malam Apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 yang mengusung tema “Merawat Harmoni Budaya, Menginspirasi Dunia”, di Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (21/10).

Museum Lambung Mangkurat diwakili Raudati Hildayati, selaku Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat sekaligus Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, yang menerima langsung apresiasi tersebut.

Kategori Museum dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia, dinilai dari berbagai aspek, mulai dari kualitas koleksi dan pelayanan, pengelolaan museum, hingga dampak (outcome) terhadap masyarakat dan pelestarian budaya.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh penerima penghargaan, termasuk Museum Lambung Mangkurat.

Ia juga berpesan kepada pihak museum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan koleksi serta menggandeng generasi muda untuk lebih mencintai sejarah dan kebudayaan Banjar.

“Museum Lambung Mangkurat juga harus menjadi garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Sementara itu, Raudati Hildayati menyampaikan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Museum Lambung Mangkurat untuk terus meningkatkan kualitasnya.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, memperkaya koleksi, serta menggandeng generasi muda agar semakin mencintai sejarah dan kebudayaan Banjar,” ujarnya.

Selain kategori Museum, penghargaan ini juga diberikan kepada berbagai pihak lain yang berkontribusi dalam pelestarian budaya Indonesia, antara lain kategori Pemerintah Daerah, Taman Budaya, Anjungan Daerah TMII, serta Lembaga dan Perorangan Asing. (MuslamKalsel-SYA/RIW/APR)

Jakarta – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih peringkat ke-5 dari 10 Provinsi Terbaik Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Kehutanan RI, diwakilkan oleh Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, Selasa (21/10).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari pemerintah pusat atas dedikasi dan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, dalam melaksanakan program penyuluhan kehutanan.

Program ini dinilai berhasil menjangkau, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga tercipta sinergi yang harmonis antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Adapun kriteria penilaian dalam penghargaan ini meliputi sejumlah aspek. Antara lain, keaktifan penyuluh dalam pelaporan kegiatan, jumlah kelompok tani hutan (KTH) binaan, nilai transaksi ekonomi hasil hutan, jumlah KTH kategori madya, besaran anggaran penyuluhan, serta keaktifan dalam mengikuti kegiatan Lomba Wana Lestari di tingkat nasional.

Usai menerima langsung penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran rimbawan, para penyuluh, dan yang terpenting, partisipasi aktif dari masyarakat yang telah menjadi mitra utama kami dalam menjaga hutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyuluhan, mendorong Program Perhutanan Sosial, serta memastikan bahwa keberadaan hutan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan kelestariannya tetap terjaga,” pungkasnya.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait di daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya hutan demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera. (DishutKalsel-RIW/APR)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggali sejumlah informasi berkenaan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang ada di Banua.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, rombongan bertandang langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) baru-baru tadi.

Sebelumnya, PPPK Paruh Waktu merupakan skema kepegawaian yang disiapkan pemerintah sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2023 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN.

Habib Hamid Bahasyim menyampaikan,
banyak informasi digali Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, diantaranya berkenaan dengan kejelasan pengangkatan, perpanjangan kontrak kerja, hingga kewajiban serta hak yang didapatkan PPPK Paruh Waktu.

“Kita berharap teman-teman PPPK Paruh Waktu nanti juga mendapatkan hak-hak yang pantas. Termasuk kesehatan dan jaminan hari tua,” katanya

Lebih lanjut, Habib Hamid berharap skema PPPK Paruh Waktu ini menjadi solusi yang benar-benar realistis dalam rangka penataan tenaga non-ASN di daerah tanpa menimbulkan gejolak baru di lapangan.

Rombongan Komisi I diterima pihak KEMENPANRB yang membidangi perencanaan dan pengadaan, Firdaus. Ia mengatakan bahwa setiap masukan dan pertanyaan akan menjadi bahan bagi pihaknya untuk menentukan kebijakan lainnya ke depan. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, baru-baru tadi.

Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi sekaligus berdiskusi langsung mengenai perencanaan mengenai strategi serta program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat. Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Rombongan dipimpin Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, bersama seluruh anggota komisi. Kehadiran mereka diterima langsung Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak
membahas berbagai aspek penting, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan kebijakan nasional.

Tenaga Ahli Madya BP Taskin, Dina menjelaskan pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan arah nasional.
BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.

“Kami siap memberikan pendampingan serta dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dina menyampaikan bahwa BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPKD untuk dipedomani daerah.

“Melalui keterbukaan untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah mana pun, termasuk Kalsel, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk yang telah disusun,” tambahnya.

Sementara itu, Achmad Maulana menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan penerimaan yang diberikan BP Taskin.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Taskin karena telah memberikan penjelasan yang begitu terang mengenai arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Kami memahami bahwa BP Taskin bukan lembaga pengelola program, namun memiliki peran strategis dalam memberikan akses dan dukungan percepatan kebutuhan provinsi maupun kabupaten/kota kepada pemerintah pusat,” jelasnya.

Maulana menambahkan, langkah konkret selanjutnya perlu segera dilakukan di tingkat daerah. Pihaknya akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kami akan bahas lebih lanjut arah kebijakan dan langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BP Taskin, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalsel melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Penyelenggaraan Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan, serta menyempurnakan substansi Raperda agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat, digelar di Aula Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Biliton, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

FGD dipimpin langsung Wakil Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, selaku Wakil Ketua Pansus IV, didampingi anggota pansus lainnya.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, dr. Etik Retno Wiyati, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Anhar Ihwan, Kepala Bagian Pencegahan dan Pemgendalian Pemyakit (P2P) Dinkes Kalsel, beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, menegaskan pentingnya FGD ini dalam proses pembentukan Raperda yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pasal dalam Raperda benar-benar mencerminkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan.
Masukan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sangat penting untuk memperkaya substansi regulasi ini,” ujarnya.

Habib Umar menambahkan, pembahasan yang dilakukan dalam forum ini menghasilkan banyak masukan berharga, dari berbagai pihak. Baik dari tim ahli Pansus IV, Dinas Kesehatan, maupun Kementerian Kesehatan.

“Alhamdulillah, dalam rapat ini kami banyak mendapat masukan dari tim ahli Pansus IV, Dinas Kesehatan, dan juga Kementerian Kesehatan. Semua masukan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat upaya peningkatan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, dr. Etik Retno Wiyati, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, memberikan apresiasi kepada DPRD Kalsel yang proaktif, memperkuat regulasi kesehatan melalui penyusunan Raperda.

“Kami menyambut baik langkah DPRD Kalsel ini. Regulasi daerah yang kuat akan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan kesehatan. Kemenkes siap memberikan dukungan teknis agar Raperda ini selaras dengan arah kebijakan nasional,” ungkapnya.

Etik juga menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai payung hukum nasional di bidang kesehatan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang telah melibatkan Kementerian Kesehatan dalam proses penyusunan Raperda ini. Salah satu tugas penting kami adalah memastikan kebijakan di daerah selaras dengan kebijakan nasional, terutama yang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Dua regulasi ini menjadi dasar penting dalam mengatur kebijakan kesehatan di level daerah,” jelasnya.

Sementara itu, dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Anhar Ihwan, Kabid P2P Dinkes Provinsi Kalsel, menyampaikan dukungannya terhadap langkah DPRD Kalsel yang berupaya memperkuat sistem layanan kesehatan melalui peraturan daerah.

“Kami berharap Raperda ini mampu menjawab tantangan di lapangan, mulai dari pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas, hingga peningkatan mutu pelayanan. Dinas Kesehatan siap bersinergi dengan DPRD dalam penyempurnaan draf ini agar implementasinya nanti berjalan maksimal,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Pansus IV DPRD Kalsel berharap Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat, produktif, dan sejahtera, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan sektor kesehatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi nelayan terkait polemik alat tangkap Lampara Dasar, yang dinilai melanggar aturan.

Rombongan Komisi II mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, akhir pekan tadi, untuk mencari solusi terbaik agar nelayan di Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru tetap dapat melaut tanpa harus berhadapan dengan hukum.

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dan diterima Ketua Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan, Lingga Prawitaningrum, yang mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI.

Pertemuan berlangsung serius namun komunikatif, membahas secara khusus aturan penggunaan alat tangkap pasca diberlakukannya Permen KP Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Yani Helmi menegaskan, bahwa kedatangan pihaknya ke KKP merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan keberlangsungan mata pencaharian nelayan di Banua.

Ia menyampaikan bahwa aturan pelarangan penggunaan Lampara Dasar telah menimbulkan keresahan di kalangan nelayan tradisional, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas melaut.

“Kami datang bukan untuk menentang aturan pemerintah, tetapi untuk mencari solusi yang berkeadilan. Nelayan kami ini bukan kriminal. Mereka hanya ingin tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga,” tegas Yani Helmi.

Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif agar ada kebijakan transisi yang memberi kesempatan nelayan memodifikasi alat tangkapnya agar tetap ramah lingkungan namun tetap dapat digunakan.

Menurutnya, penyelesaian persoalan ini harus mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan semata penindakan.

“Kalau memang Lampara Dasar dilarang, maka harus ada alternatifnya. Jangan hanya melarang tanpa memberi solusi. Inilah yang kami perjuangkan hari ini di KKP,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pihak terkait, antara lain anggota Komisi II DPRD Kalsel, perwakilan DPRD Kabupaten Kotabaru Abu Suwandi, perwakilan DPRD Tanah Laut Endang, Tuti, dan Helda, serta unsur Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kalsel, HNSI Tanah Bumbu dan HNSI Kotabaru.

Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, serta Kepala DKP Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut yang memberikan dukungan teknis terhadap pembahasan ini.

Komisi II berharap hasil audiensi ini dapat menjadi titik awal penyelesaian persoalan nelayan secara menyeluruh dan tuntas. Sesuai dengan kesepahaman dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel bersama pihak terkait akan terus mengawal rekomendasi teknis dari KKP hingga terbitnya regulasi yang berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan. (ADV-NHF/RIW/RH)