Kategori: Jakarta

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik Warta Kota Awards 2026, di Jakarta, Senin (6/7).

“Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata,” ujar Wamenaker.

Afriansyah mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kini bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi telah menjadi fondasi utama membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, serta mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika ekonomi yang semakin kompleks, setiap institusi dituntut untuk terus melakukan transformasi. Karena itu, inovasi pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Ia pun menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola birokrasi, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Transformasi pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenaker juga mengapresiasi Warta Kota yang memberikan ruang apresiasi kepada berbagai institusi yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap penghargaan yang diberikan tidak dipandang sebagai akhir dari sebuah pencapaian, melainkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin baik.

Selain itu, Wamenaker turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil.

“Melalui semangat tersebut, saya yakin kita mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, inklusif, dan sejahtera,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Warta Kota Awards 2026 diselenggarakan Warta Kota sebagai ajang pemberian apresiasi kepada kepala daerah serta pimpinan lembaga dan instansi yang dinilai berhasil menghadirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif, serta menjalankan program-program yang berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam acara tersebut, Wamenaker turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penerima sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakat memperkuat kualitas Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026.

Penguatan dilakukan melalui peningkatan standar kompetensi, kualitas mentor, perlindungan peserta, serta perluasan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BNSP, Syamsi Hari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7). Rapat dipimpin Wakil Ke tua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, Kemnaker berkomitmen membangun ekosistem MagangHub yang transparan dan efektif melalui penguatan tata kelola serta kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga DUDI.

“Kami akan melakukan penguatan tata kelola MagangHub melalui kurikulum berbasis kebutuhan industri, standarisasi kualitas pembimbing (mentor), dan evaluasi ketat terhadap perusahaan penyelenggara,” ujar Menaker.

Selain memperkuat tata kelola, Kemnaker juga akan meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan seluruh penyelenggara mematuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak peserta sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan MagangHub.

Dalam rapat tersebut, Kemnaker dan Komisi IX DPR RI juga sepakat memperluas sebaran lokasi penyelenggaraan serta diversifikasi sektor industri agar manfaat MagangHub dapat dirasakan merata oleh generasi muda di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa sebagai bagian dari penguatan kualitas program, MagangHub ke depan akan diintegrasikan dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja.

“Integrasi dengan BNSP ini diperlukan agar peserta memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional, sehingga memberikan nilai tambah yang nyata saat mereka memasuki dunia kerja,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya generasi muda terus meningkatkan keterampilan (skill) agar mampu menghadapi dunia kerja yang terus berubah seiring pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), digitalisasi, dan otomatisasi.

Menurut Menaker, tantangan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga membekali tenaga kerja Indonesia dengan future skills yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kepada generasi muda, stay relevan dan terus upgrade skill Anda karena dunia kerja masa depan mencari skill, not school,” kata Menaker Yassierli saat menghadiri Peluncuran Program XLSMART Future Ready di Jakarta, Kamis (2/7).

Menaker mengatakan Kemnaker mengapresiasi berbagai inisiatif, termasuk yang dilakukan XLSMART, meningkatkan kompetensi generasi muda.

Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing di tengah transformasi dunia kerja.

“Kami mengapresiasi semua inisiatif yang dibangun berbagai entitas bangsa. Yang terpenting, kita sama – sama peduli dan melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kompetensi anak bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan, perkembangan AI, Internet of Things (IoT), dan teknologi digital lainnya akan terus mengubah kebutuhan dunia kerja. Karena itu, peningkatan keterampilan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal akibat disrupsi teknologi.

“Semangat kami di Kemnaker adalah no one left behind. Jangan sampai disrupsi AI dan otomatisasi membuat anak bangsa keh ilangan kesempatan karena tidak memiliki akses untuk meningkatkan keterampilannya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) menandatangani Kesepahaman Bersama dengan XLSMART untuk memperkuat kolaborasi pelatihan vokasi melalui Program Future Ready.

Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sebagai lokasi pelatihan, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan industri, penyelenggaraan pelatihan Internet of Things (IoT), sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi pemagangan, rekrutmen, dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan.

Menaker berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepahaman, tetapi diwujudkan melalui program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), memperluas akses kerja berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berbasis pemberdayaan perempuan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7).

Cris menyatakan bahwa Kemnaker siap mendukung penuh penguatan kapasitas masyarakat melalui optimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah.

Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana mengasah keterampilan.

“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris.

Selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker kini tengah memperluas jangkauan program ketenagakerjaan.

Langkah ini diambil agar semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja yang kian kompetitif.

Untuk mempercepat efisiensi layanan, Kemnaker juga telah mengintegrasikan program-programnya ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja.

Lewat ekosistem ini, masyarakat dan kader FPPI dapat mengakses berbagai layanan terpadu secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan kerja, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.

Di sisi lain, Cris berharap jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah segera memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan dan dinas ketenagakerjaan setempat.

Koordinasi yang kuat di tingkat tapak dinilai krusial agar poin-poin kerja sama ini dapat segera diimplementasikan secara konkret.

“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Pemagangan Nasional (MagangHub) 2025 Batch 3.

Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak seluruh lulusan pemagangan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

“Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni pemagangan membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (1/7).

Darmawansyah menjelaskan, melalui sertifikasi kompetensi, lulusan pemagangan akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

“Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing – masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Darmawansyah menambahkan, pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

“Setelah proses asesmen selesai, peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten,” ujarnya.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id.

Adapun tata cara pendaftaran sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

1. Akses laman resmi Kemnaker melalui https://account.kemnaker.go.id/auth/login.
2. Login menggunakan akun Kemnaker yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.
3. Masuk ke menu Sertifikasi Kompetensi atau layanan yang tersedia pada akun.
4. Pilih bidang sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan latar belakang atau keahlian yang dimiliki.
5. Lengkapi data diri dan unggah dokumen yang diperlukan.
6. Periksa kembali data yang telah diisi, kemudian klik Submit/Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.
7. Tunggu proses verifikasi dari Kemnaker dan pantau informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi.
8. Peserta yang lolos verifikasi wajib mengikuti uji sertifikasi secara luring sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.
9. Setelah asesmen selesai, peserta dapat melihat hasil sertifikasi dengan status Kompeten atau Belum Kompeten.
   (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Tinggi Madya, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Rabu (1/7).

Yassierli mengatakan, pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi dan asesmen secara menyeluruh. Rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan setiap individu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus mampu menjalankan amanah dengan baik.

Ia menyebut pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui dedikasi dan kontribusi nyata.

“Saudara telah mengucapkan sumpah jabatan. Itu bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memberikan yang terbaik bagi kementerian, negara, dan masyarakat,” ujar Yassierli.

Selaras dengan upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, Yassierli menekankan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) agar mempercepat penyempurnaan tata kelola layanan.

Langkah tersebut mencakup peningkatan efektivitas layanan ketenagakerjaan, penguatan fungsi pengantar kerja, serta perluasan akses kerja yang lebih inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Ia juga mendorong balai perluasan kesempatan kerja agar menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja dan karakter generasi muda. Menurutnya, fungsi balai tidak lagi sebatas tempat pelatihan, tetapi juga perlu dikembangkan menjadi ruang kolaborasi, inkubasi usaha, dan pusat lahirnya inovasi.

“Dibutuhkan jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis agar semakin banyak peluang kerja yang dapat tercipta,” katanya.

Selain penguatan layanan ketenagakerjaan, Yassierli juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan vokasi. Kepada Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Ia menekankan pentingnya memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri melalui evaluasi kurikulum secara berkala agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing di tingkat global.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, Yassierli menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian utama. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi landasan penting menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program ketenagakerjaan.

“K3 harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita menciptakan dunia kerja yang aman dan produktif,” ucap Yassierli.

Yassierli mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk mengesampingkan sekat antarsatuan kerja dan memperkuat kerja sama lintas unit.

Ia menilai masyarakat memandang hasil kerja kementerian secara menyeluruh, bukan berdasarkan capaian masing-masing bagian.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

1. Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si. sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Dr. Agus Triyono, S.Si., M.Kes. sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik.
3. Pr of. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D. sebagai Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.
4. Rahmat Parhimpunan Siregar, S.T, M.M. sebagai Kepala Bagian Umum Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan Ditjen Binalavotas.
5. Taufik Hidayat Sitompul, S.H. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Barenbang.
   (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat pelindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum terkait pengaturan manfaat dana pensiun.

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.

Sekretaris Jen deral Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, putusan MK tersebut merupakan langkah positif memperkuat pelindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan hak-hak normatif pekerja.

“Putusan ini menjadi langkah penting memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” kata Cris melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (1/7).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.

Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak, dengan tetap memerhatikan ketentuan perundang – undangan mengenai dana pensiun.

Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

“Pada prinsipnya, Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun,” ujarnya.

Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan. (KemenakerRI-RIW/APR)