Kategori: Jakarta

Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengawal progres kesiapan Bank Kalsel pada proses transformasi menjadi bank devisa. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Kalsel Jakarta, akhir pekan tadi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menegaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya untuk memastikan kesiapan Bank Kalsel menjalankan arahan pemerintah menuju status bank devisa.

Langkah tersebut memiliki nilai strategis dan berpotensi memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami memantau langsung kesiapan teknis, operasional, dan strategi pengembangan bisnis perbankan daerah,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, dimana pihaknya menilai status bank devisa menjadi peluang strategis, agar potensi DHE SDA Kalimantan Selatan tidak hanya berputar di perbankan nasional, tetapi juga masuk dan dikelola bank milik daerah.

Menurutnya, apabila dana hasil ekspor itu dihimpun melalui Bank Kalsel, maka akan memperkuat likuiditas bank, meningkatkan laba perusahaan, dan berdampak langsung pada peningkatan dividen yang menjadi bagian dari PAD.

“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan mengundang Bank Indonesia untuk melakukan audiensi di DPRD Kalsel. Bertujuan memperdalam pembahasan terkait potensi pengelolaan DHE SDA, mekanisme perbankan devisa, serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan daerah melalui penguatan peran Bank Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto menjelaskan, bahwa pada Juni 2025 Bank Kalsel telah mengajukan persyaratan menjadi bank devisa kepada OJK.

Secara substansial, persyaratan administratif telah terpenuhi, namun terdapat 53 rekomendasi teknis yang harus ditindaklanjuti, mulai dari penguatan teknologi informasi, sumber daya manusia, hingga kesiapan operasional.

Hingga laporan progres per Maret 2026 yang disampaikan pada April, capaian tindak lanjut telah berada pada angka rata-rata 74 persen.

“Target penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut ditetapkan pada akhir Mei 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi kesiapan layanan melalui skema mini bank di Cabang Utama Banjarmasin, Cabang Jakarta, dan Cabang Batulicin,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, pihaknya memaparkan bahwa asesmen kesiapan cabang Jakarta telah dilakukan Tim Bank Devisa pada 5-6 November 2025, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem dan proses transaksi devisa.

Hasil asesmen menunjukkan infrastruktur utama seperti mesin sortir uang valuta asing, jaringan core banking, serta sistem informasi kurs telah tersedia dan siap digunakan.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan pelatihan berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan unit teknologi informasi, serta penyelarasan praktik operasional agar implementasi layanan devisa dapat berjalan optimal.

“Kami optimi, status bank devisa akan menjadi pintu masuk pengembangan bisnis Bank Kalsel yang lebih luas. Terlebih, dengan potensi Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Kalimantan Selatan yang cukup besar, peluang penghimpunan dana akan semakin terbuka. Dana hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya yang wajib ditempatkan di sistem keuangan nasional dinilai dapat menjadi sumber likuiditas baru apabila dikelola melalui Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan, memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan ketenagakerjaan lebih mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) dengan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital.

Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi dan Sekretaris Jenderal IKA FIKOM UNPAD, Ivan Garda di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (11/5), yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli serta Ketua Umum IKA FIKOM UNPAD, Hendri Satrio.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa komunikasi publik kini menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Komunikasi merupakan kompetensi penting bagi angkatan kerja Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat kemampuan komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pemerintah menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, inklusif, dan sederhana.

Karena itu, kolaborasi dengan institusi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi menjadi penting untuk memperkuat kualitas penyampaian informasi publik.

Melalui kerja sama ini, Kemnaker dan IKA FIKOM UNPAD akan fokus mengembangkan strategi diseminasi informasi yang modern, termasuk penyusunan narasi kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman serta penyampaian data yang cepat, akurat, dan tepercaya.

Selain meningkatkan efektivitas komunikasi publik, kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat, pekerja, pencari kerja, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Yassierli menekankan, bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama menjalankan agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.

“Komunikasi publik adalah kunci agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasakan manfaat dari setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihadirkan pemerintah,” tambahnya.

Senada dengan Menaker, Hendri Satrio menyampaikan optimismenya terhadap kolaborasi tersebut. Ia memperkenalkan tagline “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten” sebagai semangat bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi lebih baik. Semoga melalui kolaborasi ini dapat terwujud peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya di bidang komunikasi,” ujar Hendri. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memperkuat transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui empat pilar strategis prioritas tahun 2026.

Langkah tersebut diambil, untuk menjawab kesenjangan kompetensi dan perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi.

Afriansyah mengatakan, Indonesia saat ini tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membangun fondasi SDM masa depan yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tengah perubahan global.

“Transformasi digital telah mengubah wajah ketenagakerjaan secara fundamental. Meski pekerjaan konvensional bergeser, peluang baru berbasis kreativitas dan teknologi terbuka lebar. Kita membutuhkan talenta yang tidak hanya menunggu lowongan pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan nilai dan inovasi baru,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Examination Authority (EXOT) 2026 SMP-SMA Al-Wildan Islamic School Jakarta, Minggu (10/5).

Empat pilar strategis prioritas Kemnaker tahun 2026 meliputi:
Pertama, Pusat Pelatihan Vokasi yang difokuskan pada program skilling dan reskilling, untuk menjawab kesenjangan kompetensi serta menyiapkan SDM sesuai kebutuhan industri masa depan.

Kedua, Talent and Innovation Hub (TIH) yang berperan sebagai inkubator strategis nasional untuk mentransformasikan ide kreatif menjadi produk komersial dan melahirkan inovator baru.

Ketiga, Pelatihan dan Penempatan Disabilitas sebagai wujud komitmen nyata dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan setara bagi seluruh warga negara.

Keempat, Labor Productivity Clinics sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing perusahaan nasional di tingkat global.

Afriansyah menegaskan, keempat pilar tersebut akan terintegrasi menjadi ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan produktif, untuk mendukung penguatan daya saing nasional.

Ia meyakini kesiapan SDM di sektor ekonomi kreatif akan menjadi fondasi penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila ekonomi kreatif menjadi pilar pembangunan. Kemandirian ekonomi inilah yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa maju dan berdaya saing global,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Blitar – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya, mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan, bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” ujar Cris Kuntadi, saat melakukan peninjauan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar pada Kamis–Jumat (7–8 Mei 2026).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Kemnaker memberikan apresiasi kepada empat entitas usaha, yakni PT Burger Buto, PT Gandum, Rumah Batik Kinarsih, dan Warung Bambu Barokah, yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata, membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Cris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” tegasnya.

Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma, seperti disabilitas mental di Rumah Batik Kinarsih serta disabilitas intelektual (tunagrahita) di PT Burger Buto dan Warung Bambu Barokah.

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” tambah Cris.

Kemnaker berharap praktik baik dari Malang dan Blitar tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)