Kategori: Jakarta

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan transformasi pengawasan ketenagakerjaan diarahkan pada pengawasan berbasis risiko yang mengedepankan upaya preventif.

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan semakin efektif dalam melindungi pekerja sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Menaker Yassierli pada peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Senin (27/7).

Menaker mengatakan, pengawasan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Transformasi tersebut diawali dengan memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat kapasitasnya. Upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai mitra dalam deteksi dini dan pencegahan potensi persoalan ketenagakerjaan.

Selain itu, Kemnaker juga memanfaatkan digitalisasi, surveillance, dan mekanisme self-assessment perusahaan sebagai instrumen pendukung pengawasan.

“Pencegahan harus menjadi bagian utama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. Karena itu, kita perlu memperkuat instrumen pengawasan yang mampu membaca potensi risiko sejak awal,” kata Menaker.

Menurut Menaker, pendekatan berbasis risiko menjadi kunci menentukan prioritas pengawasan.

“Ini kata kuncinya adalah berbasis risiko. Kesadaran ini sudah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Kemnaker mengintegrasikan data keselamatan dan kesehatan kerja (K3), norma kerja, pengaduan, serta data BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko berdasarkan sektor dan wilayah.

“Kita integrasikan data K3, norma kerja, pengaduan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko. Kita juga akan mendorong Balai K3 di dinas provinsi menjadi garda terdepan promotif dan preventif,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, Balai K3 akan diperkuat agar mampu memetakan risiko di wilayahnya, termasuk isu norma kerja dan norma K3.

Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan sekaligus mengarahkan intervensi pada sektor dan wilayah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Menaker menambahkan, pengawasan berbasis risiko juga akan diperkuat melalui kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Balai K3 dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada perusahaan.

“Balai K3 harus menjadi ujung tombak Kemnaker dalam promotif dan preventif K3,” tegas Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menyampaikan penguatan pengawasan ketenagakerjaan juga membutuhkan sumber daya manusia pengawasan yang profesional dan berintegritas.

“Regulasi sudah kita siapkan. Kita ingin pengawasan ketenagakerjaan semakin profesional, memiliki integritas, dan mampu memberikan dampak bagi terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui penguatan vokasi dan penerapan Green Office sebagai fondasi birokrasi yang produktif, modern, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Menaker, penguatan vokasi terus dilakukan melalui berbagai program strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

Salah satunya melalui Program Magang Nasional (MagangHub) yang pada 2026 ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta.

“Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program,” ujar Menaker.

Ia mengatakan, MagangHub telah memperoleh perhatian dari berbagai mitra internasional sebagai salah satu praktik baik dalam pengembangan sumber daya manusia yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Selain memperluas akses pemagangan, Kemnaker juga menargetkan 270 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) sepanjang 2026.

Pelaksanaannya dilakukan secara transparan, inklusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Seiring penguatan vokasi, Kemnaker juga terus mendorong transformasi birokrasi melalui penerapan Gr een Office. Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan lingkungan kantor secara mandiri, termasuk efisiensi energi dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Selain itu, Kemnaker secara bertahap melakukan transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya di lingkungan Kemnaker.

Penerapan standar Green Office juga didukung penyusunan Sustainability Report sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

“Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Menaker.

Menaker berharap momentum HUT ke-79 Kemnaker semakin memperkuat semangat seluruh insan Kemnaker untuk terus menghadirkan kebijakan dan pelayanan ketenagakerjaan yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki resmi memperkuat kolaborasi bidang ketenagakerjaan melalui kesepakatan Joint Action Plan 2026–2027.

Kesepakatan strategis ini dicapai dalam pertemuan The First Joint Working Commission (JWC) yang dihadiri langsung Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dan Menteri Perburuhan dan Jaminan Sosial Republik Turki, Vedat Işıkhan, di Jakarta, Jumat (24/7).

Penyelenggaraan JWC pertama ini ditandai penandatanganan Protocol of the First Joint Working Commission. Dokumen ini menjadi akselerator dan bentuk konkret im plementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour yang sebelumnya telah ditandatangani kedua negara pada 22 November 2023 di Baku, Azerbaijan.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli menegaskan, bahwa momentum ini sangat krusial untuk menerjemahkan komitmen diplomasinya menjadi program kerja nyata dan berkelanjutan.

“Saya meyakini bahwa kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia dan Turki tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan global, demi membangun pasar kerja yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yassierli.

Adapun ruang lingkup Joint Action Plan 2026–2027 ini mencakup berbagai agenda strategis, seperti pengembangan kebijakan pasar kerja, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengembangan proyek kerja sama intern asional.

“Keberhasilan implementasi setiap kegiatan akan menjadi indikator nyata dari keberhasilan kerja sama bilateral kita, sekaligus memberikan dampak konkret bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta kesejahteraan pekerja di kedua negara,” ujar Menaker.

Salah satu poin sorotan utama (highlight) dalam pertemuan bilateral ini adalah Indonesia berkeinginan untuk mempelajari Model Factory dari Turki sebagai strategi transformasi Balai Pelatihan Vokasi di tanah air.

Rencana ini berawal dari rasa impresif Menaker Yassierli terhadap keberhasilan Pemerintah Turki saat dipaparkan pada Konferensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 2025 lalu.

Di Turki, Model Factory tidak sekadar menjadi tempat pelatihan kerja biasa, melainkan bertransformasi menjadi pusat konsultasi modern bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menerapkan prinsip keunggulan operasional (lean production).

Melalui JWC ini, Indonesia mengusulkan skema kerja sama yan g lebih intensif, termasuk program berbagi pengetahuan dan pemfungsian balai pelatihan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri modern.

“Indonesia melihat pengalaman sukses Turki dalam pengembangan Model Factory sebagai peluang emas untuk mengakselerasi transformasi balai pelatihan vokasi yang kita miliki. Kami ingin memperluas ruang lingkup kerja sama ini, khususnya dalam mentransfer prinsip dan metode Model Factory agar balai pelatihan kita dapat berperan ganda: mencetak SDM unggul sekaligus mendampingi UKM lokal tumbuh lebih efisien,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan bahwa pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch 1 masih dibuka hingga 28 Juli 2026.

Lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, MagangHub Angkatan II Batch 1 merupakan bagian dari target 150.000 peserta pada 2026. Pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga batch dengan kuota masing-masing 50.000 peserta.

“Kami mengajak lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan ini. MagangHub menjadi sarana memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja,” ujar Darmawansyah dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (22/7).

Setelah pendaftaran ditutup pada 28 Juli 2026, proses akan dilanjutkan dengan seleksi peserta hingga 5 Agustus 2026.

Selanjutnya, pleno dan penetapan peserta dilaksanakan pada 6 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 7 Agustus 2026, pelaksanaan magang dimulai pada 10 Agustus 2026, dan kick off Penyelenggaraan Magang Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 dijadwalkan pada 11 Agustus 2026.

Menurut Darmawansyah, MagangHub menghadirkan sejumlah penyempurnaan regulasi dan petunjuk teknis guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta maupun mitra penyelenggara.

Salah satu penyempurnaan tersebut adalah pemberian kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah menyelesaikan masa magang.

Sertifikat kompetensi tersebut diharapkan menjadi nilai tambah bagi peserta dalam meningkatkan daya saing di pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker memperluas sasaran program dengan membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan profesi, seperti profesi kesehatan, pendidikan, akuntansi, teknik, dan profesi lainnya.

Peserta dari jalur pendidikan profesi dapat mengikuti program dengan ketentuan sertifikat profesi diperoleh paling lama dua tahun sejak tanggal kelulusan diploma atau sarjana.

“Kebijakan ini disusun untuk mengakomodasi karakteristik pendidikan profesi yang memerlukan penguatan pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja secara penuh,” kata Darmawansyah.

Selama enam bulan mengikuti program, peserta memperoleh uang saku yang besarannya mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai lokasi mitra penyelenggara.

Selain itu, peserta juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Untuk mendukung kualitas pelaksanaan program, Kemnaker meningkatkan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemantauan dilakukan secara berkala guna memastikan proses pembimbingan oleh mentor berjalan sesuai kurikulum serta mitra penyelenggara menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung proses pembelajaran peserta.

Petunjuk teknis terbaru juga mengakomodasi mitra penyelenggara yang menerapkan sistem kerja enam hari dalam sepekan.

Pengaturannya mencakup durasi dan jadwal kerja peserta, hak atas waktu istirahat, penyesuaian jam kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan, hingga mekanisme pengunduran diri maupun pemberhentian peserta beserta hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Pengaturan tersebut juga mencakup pelaksanaan magang pada masa cuti bersama, hari libur nasional, maupun kondisi khusus lainnya.

Ketentuannya meliputi penyesuaian jadwal, perhitungan masa magang, pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama periode libur, serta pemenuhan hak peserta sehingga penyelenggaraan MagangHub dapat berlangsung lebih tertib, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

Informasi mengenai persyaratan, tahapan pelaksanaan, serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui platform resmi MagangHub di https://maganghub.kemnaker.go.id. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker harus mampu menghadirkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Kita tidak sekadar bekerja, tetapi bekerja yang benar-benar bermakna sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pekerjaan kita,” ujar Cris saat melantik dan mengambil sumpah/janji 30 pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker, Selasa (21/7).

Dalam arahannya, Cris mengatakan jabatan fungsional memegang peran penting mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Karena itu, Ia me minta para pejabat yang baru dilantik memegang teguh sumpah dan janji jabatan serta menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan di Kemnaker harus berorientasi pada pelaksanaan amanat konstitusi, yakni membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Sebagai wujud komitmen tersebut, orientasi pelayanan kepada masyarakat harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia mencontohkan, instruktur pelatihan tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pelatihan atau pemberian sertifikat, tetapi juga perlu terus memantau perkembangan peserta agar memiliki peluang memperoleh pekerjaan.

“Anggaplah mereka seperti anak atau saudara kita. Ketika mereka sudah lulus pelatihan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, kita juga harus ikut memikirkan bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,” katanya.

Cris berharap semangat tersebut menjadi budaya kerja seluruh pejabat fungsional Kemnaker sehingga setiap program dan layanan yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan masyarakat. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen penuh memastikan tenaga kerja Indonesia siap menghadapi arus transformasi digital.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi saat membuka Webinar bertema “AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja & Perencanaan Pelatihan”, Jumat (17/7), mengatakan, teknologi digital (khususnya AI) telah menjadi katalis utama yang mengubah lanskap dunia kerja, metode pembelajaran, hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik.

“Mandat besar Kemnaker adalah memastikan tenaga kerja kita tidak tertinggal. Tantangannya bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut relevan dengan perkembangan industri. Di sinilah peran AI menjadi sangat krusial,” ujar Cris Kuntadi.

Dalam arahannya, Cris memaparkan empat peran krusial AI dalam mendukung ekosistem ketenagakerjaan. Yakni memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri secara cepat, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi (skill gap) yang harus segera ditutup, menyusun perencanaan pelatihan yang adaptif dan relevan dengan industri global, dan mendukung keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), bukan sekadar asumsi.

Kendati demikian, Cris mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Kunci utama keberhasilan transformasi ini tetap berada pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Aparatur pemerintah dan tenaga kerja dituntut memiliki pola pikir adaptif dan semangat belajar yang berkelanjutan (continuous learning).

“Mari jadikan AI sebagai mitra strategis untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat efektivitas organisasi, dan mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global,” ujarnya.

Cris optimis, Indonesia mampu melakukan lompatan besar menuju masa depan ketenagakerjaan yang lebih unggul.

Modal besar berupa jumlah tenaga kerja melimpah, semangat gotong royong, dan budaya belajar digital harus dipadukan secara apik dengan kekuatan teknologi AI.

Melalui webinar ini, Kemnaker berharap tercipta ruang diskusi produktif untuk bertukar gagasan sekaligus membangun ekosistem pengembangan SDM yang modern, inklusif, dan berbasis data demi kemajuan bangsa. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Dengan capaian tersebut, Kemnaker berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penilaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.

“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.

Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta, Kamis (16/7).

Afriansyah menegaskan, capaian tersebut tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Sebaliknya, Kemnaker akan terus memperkuat tata kelola melalui pengetatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta perbaikan administrasi barang milik negara di setiap unit kerja guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Ia berharap opini WTP yang kembali diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq, meminta seluruh kementerian dan lembaga terus memperkuat transparansi guna memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib.

“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, Akhsanul menekankan pentingnya konsistensi kementerian dan lembaga menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semak in baik dan berkelanjutan.

“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan.

Langkah ini berupa peluncuran aplikasi transformasi digital untuk pengelolaan layanan pelabuhan guna menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan berkeadilan.

“Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau anggota serta pengurus,” ujar Wamenaker Afriansyah usai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7)

Transformasi ini membawa manfaat langsung bagi lebih dari 86 ribu pekerja pelabuhan yang tersebar di 120 koperasi primer di seluruh Indonesia.

Melalui aplikasi Inkop TKBM, pencatatan data pribadi dan keahlian pekerja akan lebih terintegrasi.

“Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara online,” tambah Afriansyah.

Menurut Wamenaker, inovasi ini menjadi sebuah keniscayaan di tengah masifnya modernisasi pelabuhan, di mana aktivitas manual mulai digantikan mesin otomatis seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC).

Hal ini membuktikan bahwa koperasi mampu bergerak lincah, profesional, dan inovatif.

Di samping efisiensi digital, Kemnaker mengingatkan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor bongkar muat.

Wamenaker menegaskan bahwa aspek perlindungan pekerja tidak boleh dikesampingkan.

“Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri yang layak, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, M Nasir menyatakan bahwa program digitalisasi ini merupakan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan di seluruh jaringan koperasi TKBM se-Indonesia dalam 1 tahun ke depan.

Transformasi ini juga mendukung pengembangan lini bisnis koperasi lainnya, seperti usaha simpan pinjam, leasing sepeda motor, mini market, klinik kesehatan, Developer perumahan, perkebunan kelapa sawit dan peternakan

“Kami terus mendorong transformasi koperasi melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang produktif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” kata H
M Nasir. (KemenakerRI-RIW/APR)

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi partisipasi perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai calon mitra penyelenggara Program Pemagangan Nasional (PPN) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Partisipasi perusahaan menjadi modal penting memperluas kesempatan pemagangan berkualitas dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, perusahaan yang belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 menerima dua jenis notifikasi pada sistem berdasarkan hasil verifikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berpartisipasi dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (16/7).

Darmawansyah menjelaskan, perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Dalam Proses Verifikasi” berarti belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Meski demikian, perusahaan tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses verifikasi dan seleksi PPN batch berikutnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Berbeda dengan perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Ditolak” juga belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Untuk dapat mengikuti seleksi pada batch berikutnya, perusahaan perlu mendaftarkan kembali sebagai calon mitra penyelenggara.

Agar peluang lolos pada batch berikutnya semakin besar, Darmawansyah mengimbau perusahaan memerhatikan beberapa hal. Pertama, memastikan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), meliputi profil perusahaan, jumlah pegawai, dan data pegawai telah dilengkapi serta diperbarui melalui wajiblapor.kemnaker.go.id. Operator dan mentor perusahaan juga harus sudah tercantum dalam data WLKP.

Kedua, lowongan magang yang diajukan harus relevan dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi.

Lowongan yang bersifat operator atau tidak sesuai dengan tujuan pengembangan kompetensi peserta berpotensi ditolak dalam proses verifikasi.

Ketiga, kurikulum magang harus selaras dengan posisi yang diajukan.

“Kurikulum yang jelas dan sesuai dengan posisi magang akan mempermudah proses verifikasi,” kata Darmawansyah.

Sementara itu, Darmawansyah menyampaikan bahwa mulai Kamis (16/7), calon peserta Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 sudah dapat mendaftar dan memilih lowongan magang pada perusahaan yang telah dinyatakan lolos sebagai mitra penyelenggara.

“Kami mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih lowongan magang yang sesuai dengan minat dan kompetensinya,” ujar Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)