Kategori: Jakarta

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan P2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan, pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2024 di Jakarta, pada Senin (23/9).

Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan diterima Gubernur Paman Birin, melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Muhammad Farhani, yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.

“Alhamdulilah. Keberhasilan Provinsi Kalsel sebagai TP2DD Terbaik Wilayah Kalimantan tak lepas dari dukungan penuh Paman Birin, yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran kepada masyarakat, pelaku usaha dan UMKM Banua,” ungkap Muhammad Farhani.

Dalam berbagai kesempatan pun, Paman Birin menekankan, digitalisasi pembayaran dapat mempercepat arus transaksi, mengurangi biaya administrasi, dan meminimalkan risiko kebocoran serta penyalahgunaan dana.

Disamping itu, Paman Birin juga menyampaikan digitalisasi pembayaran sebagai upaya untuk mendukung inklusi keuangan.

“Digitalisasi pembayaran juga mendukung inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional,” ungkap Paman Birin.

Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan yang diraih Provinsi Kalsel ini, melengkapi penghargaan yang juga diterima pada Tahun 2023 yakni Bank Indonesia (BI) Award Implementasi QRIS Terbaik se-Kalimantan, sebagai komitmen pertumbuhan UMKM dengan digitalisasi pembayaran.

Turut mendampingi Kepala Biro Perekonomian Muhammad Farhani, Direktur Utama Bank Kalsel, Fakhruddin.

Selain Provinsi Kalsel, TP2DD Provinsi Terbaik 2024 untuk Wilayah Sumatera diraih Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat (Wilayah Jawa Bali), Provinsi Sulawesi Selatan (Wilayah Sulawesi) dan Provinsi-Nusa Tenggara Timur (Wilayah Maluku dan Papua).

Diketahui, arah kebijakan P2DD yaitu penguatan infrastruktur, penguatan regulasi dan koordinasi, serta penguatan ekosistem transaksi digital pemda. Dengan mengusung tema bertajuk, “Digitalisasi Transaksi Pemda Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD menyampaikan, bahwa digitalisasi di era sekarang semakin maju, Indonesia selaku Pimpinan ASEAN pada tahun lalu telah mendorong Economic Framework Agreement.

“Tentu saja, TP2DD ini sangat penting. Pertama, perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemerintah daerah. Sekarang sudah 87,9 persen atau 480 pemda,” ungkap Menko Airlangga.

Lalu, Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB.

Sementara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa digitalisasi keuangan daerah membuat perekonomian semakin maju di sejumlah daerah.

“Kami berterima kasih kepada Pak Menko selaku Ketua Satgas P2DD telah mendorong kemajuan ini,” ungkap Perry.

Dengan sinergi, menurut Perry Warjiyo, bisa mempercepat digitalisasi keuangan negara dan daerah, demi mensejahterakan rakyat Indonesia.

Menurut Perry Warjiyo, transformasi digitalisasi sangat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran anggaran daerah sehingga sangat membantu sekali dalam kemajuan daerah tersebut. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Demi menggali informasi terkait regulasi penambahan jangkauan siaran, Ketua Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada FM, Anisyah, bersama dua anggotanya Novita Tyasti Setyanti dan Arif Rahman Hakim, melakukan audiensi ke Kementerian Kominfo RI di Jakarta, pada Rabu (4/9). Audiensi Dewas LPPL Abdi Persada FM ini, turut didampingi Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Tarwin Patik Mustafa. Kehadiran rombongan dari Kalsel Babussalam ini, disambut Ketua Tim Kerja Pelayanan SFR-2 Kemkominfo RI, Tata Hadinata.

“Kedatangan kami ke Kemenkominfo ini, tidak lain untuk menggali informasi dasar hukum terbaru, tentang lembaga penyiaran,” jelas Anisyah kepada Abdi Persada FM.

Sesuai dengan Design RTRW spektrum Siaran Nasional, perizinan siaran baru maupun perubahan / modifikasi, dilakukan melalui aplikasi online. Yakni The Online Radio Frequency Licensing Services.

“Kami berharap melalui audiensi ini, informasi terbaru terkait penambahan jangkauan siaran, dapat diterima langsung dari sumbernya,” tutup Anisya.

Jelang kepulangan, rombongan Anisyah bersama dua anggota Dewas LPPL Abdi Persada FM, menyerahkan cenderamata berupa plakat berbentuk logo radio Abdi Persada. Tujuannya tidak lain, untuk menyampaikan informasi terkait keberadaan LPPL Abdi Persada FM, di Ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. (RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 sebagai bentuk hadiah bagi masyakarat Banua di momentum peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke- 74.

Paman Birin yang didampingi Raudatul Jannah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award, langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin pada Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage dengan tema ”Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia” di Jakarta, pada Kamis (8/8).

Usai menerima penghargaan, Paman Birin mengatakan, penghargaan yang dirinya terima ini adalah hadiah bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang telah bersama-sama turut berkontribusi dalam menjalankan program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia lSehat (JKN-KIS) di Banua.

”Ini penghargaan yang luar biasa dan sebuah persembahan untuk rakyat Kalimantan Selatan sebagai hadiah hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-74. Selamat dan terimakasih kepada masyarakat Banua,” katanya.

Paman Birin pun berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk ikut mendaftarkan kepesertaannya menjadi bagian dari program JKN-KIS.

”Seperti apa yang disampaikan Wakil Presiden tadi, semoga ini dapat memotivasi kita semua dalam mendukung program JKN-KIS sehingga cakupan kita bisa mencapai 100 persen,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan financial.

”Di Indonesia diwujudkan melalui program JKN- KIS. Yang pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, Kementerian, Lembaga dan seluruh Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Wapres Ma’ruf Amin berharap, provinsi dan kabupaten kota yang menerima penghargaan hari ini telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN-KIS 95 persen dari total penduduk

”Mari sama-sama kita dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dengan layanan yang terjangkau, berkualitas dan merata untuk masyarakat dengan perluas jangkauan kesehatan sampai 100 persen, libatkan tokoh masyarakat dan agama dalm mensosialisakan program JKN-KIS,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan penghargaan UHC kepada 33 Provinsi, 96 kota dan 364 kabupaten dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi serta President International Social Security Association (ISSA), Mohammed Azman. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkolaborasi dengan 7 (tujuh) Lembaga Amil Zakat (LAZ), menyelenggarakan acara Lebaran Anak Yatim untuk berbagi kebahagiaan berupa belanja bersama di Department Store daerah Bumi Serpong Damai (BSD), pada Sabtu (27/7).

Jumlah anak yatim yang mengikuti acara ini mencapai 140 anak yang berasal dari berbagai LAZ. Ketujuh LAZ tersebut adalah BSI Maslahat, Dompet Dhuafa, DT Peduli, Griya Yatim dan Dhuafa, LAZISMu, Rumah Yatim, dan Rumah Zakat.

Dalam siaran persnya, yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (31/7), SEVP Digital Banking BSI, Saut Parulian Saragih mengatakan, Perseroan ingin memberikan experience kepada anak yatim untuk berbelanja bersama BSI yang juga menjadi sahabat finansial, sahabat sosial dan sahabat spiritual bagi sesama.

Pada Muharram ini, BSI bersama LAZ kerjasama memberikan kesempatan belanja di supermarket menggunakan layanan BSI yakni BSI Mobile dan QRIS. Apresiasi ini juga sebagai bentuk syukur atas capaian transaksi Donasi Anak Yatim di BSI Mobile telah menghimpun dana sebesar Rp3 miliar.

Sementara itu, hingga Juni 2024, transaksi ZISWAF di BSI Mobile mencapai Rp4٫8 juta transaksi dengan volume penghimpunan dana mencapai Rp70 miliar.

BSI selalu memberikan laporan penyaluran dana ZISWAF dari para mitra LAZ sebagai bentuk tata kelola perusahaan yang baik. BSI juga menyediakan portofolio ZISWAF bagi nasabah yang ingin melihat penyaluran donasi sebagai bentuk transparansi.

“Untuk menambah kemanfaatan bagi masyarakat, beberapa strategi BSI dalam meningkatkan penghimpunan ZISWAF di BSI Mobile diantaranya adalah bekerja sama dengan mitra LAZ yang terverifikasi Depertemen Agama. BSI pun menyediakan menu program-program donasi tematik yang dibutuhkan masyarakat, dan melakukan kampanye peningkatan awareness ZISWAF di BSI Mobile,” tutup Saut. (ADV-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Dalam upaya peningkatan pelayanan perbankan di luar Kalsel, Bank Kalsel adakan syukuran relokasi kantor cabang Jakarta yang meliputi Kantor Fungsional Syariah (KFS), Dealing Room, ATM KC Jakarta, pass Jumat (19/7) bertempat di Jalan Panglima Polim Raya No.55 Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Syukuran relokasi ditandai dengan doa dari Ustadz Nurcholis kemudian dilanjutkan sambutan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar.

Turut berhadir Anggota DPR RI, Syaiful Bahri; Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Isharwanto; Kepala Bank Kalsel Cabang Jakarta; dan dari Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Usaha Syariah, Divisi Jaringan Pelayanan Cabang, Divisi Treasury serta nasabah Bank Kalsel.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menyampaikan selamat atas relokasi kantor cabang Jakarta dan mudah-mudahan pelayanan bagi nasabah setia Bank Kalsel di Jakarta akan semakin baik dan berkualitas.

“Saya ucapkan selamat dan sukses atas syukuran relokasi kantor Bank Kalsel di Jakarta, momen yang penting dan membanggakan pada hari ini menjadi pesan dan bukti bahwa bank dari banua kita dapat berkespansi hingga ke Jakarta sebagai wilayah bisnis dan perdagangan pertama di Indonesia. Semoga ini menjadi komitmen kuat, untuk mengembangkan pelayanan keuangan yang efisien dan mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan,” urai Roy.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia Bank Kalsel atas kepercayaannya, sehingga kantor Bank Kalsel cabang Jakarta sudah memasuki 1 tahun.

“Alhamdulillah, syukuran relokasi kantor Bank Kalsel cabang Jakarta pada hari ini telah menyesuaikan dengan bisnis Bank Kalsel yang retail, untuk pertumbuhan laba cabang Jakarta cukup bagus dalam pengembangan UMKM di Kalsel. Selain itu, Bank Kalsel disini ada Layanan Fungsional Syariah dan Dealing Room yang mengelola dana sehingga pertumbuhannnya mencapai 1 triliun, sehingga bisa kembali menjadi pendapatan daerah di Kalimantan Selatan,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, turut menghadiri peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2,0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK, Kamis (18/7) di Jakarta.

Peluncuran dan penyampaian hasil PSN serta KEK ini dihadiri Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri KLHK, Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menkopulhukam, Hadi Tjahjanto, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Pada acara itu pula, Prabowo yang didampingi Airlangga menyempatkan menyapa para gubernur yang hadir. Termasuk Gubernur Kalsel Paman Birin.

Ketika Prabowo menghampiri dan hendak disalami, Gubernur Paman Birin melakukan salam hormat kepada Prabowo.

Hormat yang dilakukan Paman Birin pun disambut dengan senang oleh Prabowo, yang selanjutnya menyalami gubernur Kalsel dua periode itu.

Paman Birin pun turut menyimak arahan dan sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Prabowo dalam sambutannya mengungkapkan syarat untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia, di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi dunia.

Prabowo mengatakan negara yang bisa memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang efisienlah yang akan meraih investasi.

“Kita butuh investasi untuk itu kita butuh iklim baik governance yang baik,” kata Prabowo.

Prabowo menilai kehadiran one map policy berperan strategis dan diharapkan bisa menciptakan suatu efisiensi agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan.

Pasalnya, dari penggunaan lahan bisa berpengaruh pada investasi yang masuk ke tanah air serta kemudahan berusaha.

“Sehingga proses pembangunan bisa cepat. Percepatan adalah elemen dari pemerintahan yang efektif, karena dalam keadaan geopolitik dan geokonomi tidak menentu persaingan antar negara sangat keras,” ungkapnya.

Platform ini menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang secara tuntas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai 233 dengan total nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun.

“Kami juga susun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper 2024, kalau beyond 2024 berarti di eranya Pak Presiden terpilih (Prabowo Subianto). PSN telah ditetapkan 233 PSN, di mana dari 218 projek ini, 15 berupa program, dan investasinya total dari 233 project itu Rp 6.246 triliun dan mempekerjakan 2,71 juta orang,” tutur Airlangga.

Geoportal Satu Peta 2.0 merupakan sebuah peta canggih yang memuat berbagai data geospasial di seluruh Indonesia dan dapat diakses publik.

Perlu diketahui, Kebijakan Satu Peta sendiri sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini diluncurkan untuk mengintegrasikan data geospasial yang selama ini terpencar di beberapa kementerian dan lembaga.

Sebelumnya, Indonesia memiliki 85 peta tematik yang dikeluarkan masing-masing kementerian dan lembaga yang berbeda. Akibatnya, terjadi tumpang tindih peta yang memicu berbagai konflik pertanahan dan efisiensi.

Maka itu, pemerintah ingin mengintegrasikan seluruh peta agar bisa menjadi satu acuan bagi berbagai kebutuhan pembangunan nasional. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menjadi peserta Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, pada Kamis (11/7) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Kebijakan Satu Peta.

Kehadiran Paman Birin dalam Rakernas OMP Summit 2024, sebagai wujud dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap kebijakan OMP ini.

“Alhamdulilah, kita turut menghadiri Rakernas dan Pemprov Kalsel sangat mendukung kebijakan satu peta yang dilaksanakan pemerintah pusat,” kata Paman Birin.

Dipahami, pemanfaatan Kebijakan Satu Peta adalah dukungan untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, serta mendukung dalam master plan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia.

Diketahui, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan 24 Kementerian / Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.

Hadir juga dalam rakernas OMP, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muhammad Aris Marfai, dan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam laporannya menyebutkan, rangkaian kegiatan OMP Summit 2024 meliputi Rapat Kerja Nasional serta diskusi yang turut melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan, NGO hingga akademisi.

“Sebelum dilaksanakan pada acara hari ini, sudah ada sekian banyak rangkaian acara pre-event dan juga non-event pada hari dan sampai dengan besok,” ungkapnya.

OMP Summit 2024 melibatkan mahasiswa, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi profesi, dunia usaha, dan berbagai NGO untuk berpartisipasi. Kemudian Geospatial Challenge ini diikuti sejumlah perguruan tinggi dan mahasiswa.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap, OMP Summit 2024 dapat membuat rumusan kebijakan strategi satu peta, dan penyelesaian serta arah kebijakan OMP ke depannya.

“Ada tugas agenda pertama kemajuan kebijakan satu, kedua terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan ketiga, keberhasilan kebijakan satu peta setelah 2024,” ungkapnya.

Kebijakan Satu Peta atau OMP merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial, serta dapat dijadikan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan ruang.

Rakornas OMP Summit 2024 diakhiri dengan penyerahan penghargaan atau apresiasi atas rencana aksi kebijakan satu peta kepada pemerintah daerah dan kementerian/kelembagaan. (Biroadpim-RIW/NRH/RH)

JAKARTA – Dalam upaya percepatan pematangan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Perseroda Provinsi Kalsel, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel yang menjadi pembahas penambahan modal untuk salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalsel tersebut berkonsultasi ke Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah (BMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (8/7).

Rombongan Pansus II DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudianoor juga didampingi Direktur PT. Jamkrida Kalsel serta jajaran Pemprov Kalsel diantaranya dari Biro Perekonomian, Biro Hukum, dan BPKAD Kalsel diterima oleh Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri RI, Bambang Ardianto beserta jajarannya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, M. Iqbal Yudiannor meminta penjelasan tentang bentuk program Kemendagri terkait penyertaan modal untuk BUMD serta hal-hal penting lainnya yang perlu dimuat dalam draft raperda tentang penambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Perseroda Kalsel tersebut.

“Jadi kami datang ke Kemendagri untuk melakukan konsultasi terkait Raperda yang dibahas agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya UMKM nantinya,” jelasnya.

Terkait hal itu, Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri RI, Bambang Ardianto menyampaikan harapan Kemendagri RI untuk Jamkrida Kalsel agar bisa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penyertaan modal.

“Sehingga selain dari provinsi, juga diperkenankan mencari modal kabupaten/kota,” terangnya.

Selain itu, Bambang juga menjelaskan dibutuhkan analisa investasi terlebih dahulu, khususnya dari BPKAD Provinsi Kalsel, sebagai bahan tambahan untuk DPRD dalam menggodok raperda ini.

“Jadi melihat analisa investasi tersebut, setelah menaruh duit sekian, ini akan berbenefit apa, akan bisa melakukan apa, berapa UMKM yang akan terlayani, sampai kapan uang ini akan memberikan untung buat pemda, dividennya berapa, dan sebagainya,” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)