Kategori: Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur.

Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, akhir pekan lalu.

“Pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel tahun 2020 – 2035, Pemprov Kalsel mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur,” kata Paman Birin.

Menurut Paman Birin, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur terdiri dari eksisting jalan, eksisting fasum dan fasos, eksisting permukiman, pengembangan wilayah dan sentra energi dan penyangga pangan.

Disampaikan Paman Birin, pentingnya usulan ini untuk percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengembangan infrastruktur eksisting jalan yang berada pada kawasan hutan.

Kemudian, kepentingan investasi, mengingat lokasi Provinsi Kalsel berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sehingga dapat dikembangkan sebagai gerbang utama berbasis kemaritiman.

Selain itu, untuk memacu peluang investasi guna pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengedepankan upaya pelestarian dengan menjaga kawasan Geopark Pegunungan Meratus sebagai integral dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menurut Paman Birin, secara umum konsep pengembangan RTRWP Kalsel 2020-2035 meliputi, Mekar putih sebagai Maritim Gate posisinya yang dilewati oleh jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan adanya rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menjadikan wilayah ini berpotensi sebagai pusat kegiatan skala besar yang berbasis kemaritiman.

Kemudian, Kandangan sebagai pusat transit regional. Kandangan berpotensi menjadi titik pusat baru karena daerahnya yang dilewati oleh jalur-jalur pergerakan distribusi barang dan perdagangan regional, serta menjadi titik kumpul tengah wisata sungai dan geopark.

Selanjutnya, Interkonektivitas multi-moda dengan adanya pusat baru di Kandangan-Batulicin, maka Kalimantan akan memiliki ruas jaringan jalan berbentuk kupu- kupu yang akan menyambungkan setiap lokasi kegiatan dan titik kantong-kantong produksi agar saling terhubung dan melewati wilayah barat-selatan-timur Kalimantan Selatan.

Ditambahkannya, Jejaring Destinasi Wisata, dengan memanfaatkan wisata sungai dan geopark sebagai pemicu pengembangan yang terhubungkan dengan destinasi wisata lainnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menyambut baik usulan yang di lakukan Pemprov Kalsel.

Menurutnya, dasar-dasar yang diusulkan Pemprov Kalsel merupakan priotas pembangunan seperti infrastruktur, permukiman dan lainnya.

Dikatakan Siti Nurbaya, pihaknya mendukung dan siap membantu untuk mempercepat pembangunan Kalimantan Selatan.

“Untuk itu, saya minta Pak Dirjen Kehutanan nggak boleh pelit-pelit yang terpenting seimbang antara lingkungannya dan ekonominya, kalau bisa jangan sampai lebih dari satu bulan bisa selesai,” katanya.

Menteri LHK, menilai usulan Pemprov Kalsel tidak sulit untuk dilaksanakan jika dibandingkan dengan daerah lainya.

“Kalsel kesulitannya tidak lebih dari 20 persen, kalau daerah lain bisa mencapai 70 persen,” katanya.

Siti Nurbaya menyebut Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor adalah sahabatnya. Karena telah menggelorakan semangat menanam.

“Bapak gubernur ini sahabat saya. Kenapa? Karena menanam pohonnya banyak banget dan bisa jadi contoh daerah lain,” tutupnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, Plt Kepala Dinas PUPR Ahmad Solhan serta sejumlah bupati se-Kalimantan Selatan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Komitmen Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam upaya pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK) di Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo.

Apresiasi itu berupa pemberian penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) kategori sekaligus. Yakni penghargaan atas keberhasilan sebagai Provinsi Menuju Nol Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan Penghargaan Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Capaian Vaksinasi PMK terbaik, yang diserahkan langsung Menteri Pertanian pada acara Tasyakuran dan Penyerahan Penghargaan Pertanian Tahun 2022, di Gedung Kementerian Pertanian, di Jakarta akhir pekan lalu.

Dua penghargaan ini sekaligus menjadi kado Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2022.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel, drh.Suparmi menerima penghargaan tersebut.

Paman Birin menyampaikan, bahwa penghargaan ini adalah merupakan hasil kerja nyata dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kkabupaten/ kota yang telah bekerja keras tanpa lelah untuk mengendalikan dan mengamankan ternak rentan PMK diwilayahnya masing-masing.

“Sebagaimana arahan Paman Birin, bahwa satgas harus bergerak cepat, tepat dan akurat dalam melakukan langkah langkah strategis penanganan PMK antara lain dengan melakukan surveilans/ deteksi dini, pengobatan dan pemberian vitamin pada ternak yang terjangkit, peningkatan biosekuti/desinfeksi, pengawasan dan pengetatan lalu lintas Hewan Rentan PMK dari dan ke wilayah Kalimantan Selatan serta percepatan realisasi Vaksinasi PMK tentunya untuk meningkatkan kekebalan Hewan Rentan PMK (HRP)”, papar Suparmi.

Terbukti melalui langkah strategis tersebut, kasus PMK di Kalimantan Selatan dapat dikendalikan bahkan sejak 14 Juli 2022 sampai saat ini sudah tidak ada penambahan kasus baru (nol kasus).

Demikian juga dengan capaian realisasi vaksinasi PMK di Kalsel untuk tahap I realisasi sebanyak 4.717 dosis (112,31 persen) dari target 4 200 dosis.

Sedangkan realisasi vaksinasi tahap II per 13 Agustus 2022, telah tercapai sebanyak 30.927 dosis (70,29 persen) dari target 44.000 dosis, dengan rincian alokasi vaksin sebagai berikut: Banjarmasin 100 dosis; Banjarbaru 1.300 dosis; Banjar 3.000 dosis; Tapin 4.000 dosis; Hulu Sungai Selatan 2.500 dosis; Hulu Sungai Tengah 4.000 dosis; Hulu Sungai Utara 800 dosis; Balangan 1.200 dosis; Tabalong 2.600 dosis; Tanah Laut 12.400 dosis; Tanah Bumbu 6.000 dosis; Kotabaru 3.000 dosis dan Barito Kuala 1.800 serta BPTU-HPT Pelaihari 900 dosis.

“Dengan telah diterimanya 2 penghargaan ini dapat menambah semangat bagi Satgas Penanganan PMK untuk capai realisasi vaksinasi PMK 100 persen pada minggu ketiga bulan Agustus 2022 dan status zero case PMK Kalsel dapat terus dipertahankan dan Kalsel dapat ditetapkan sebagai daerah bebas PMK”, tutup Suparmi. (RIW-DISBUNNAKKALSEL/RDM/RH)

JAKARTA – “Sehubungan dengan informasi terkait penyesuaian jadwal penerbangan kepulangan kloter 1 jemaah haji asal debarkasi Banjarmasin pada Minggu (24/7), dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian jadwal penerbangan tersebut dikarenakan adanya kendala teknis pada kondisi pesawat A330-300, pada penerbangan GA 8201 yang melayani penerbangan dari Jeddah menuju Banjarmasin, yang mengharuskan dilakukannya prosedur perbaikan secara komprehensif”, demikian disampaikan Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi, dalam rilisnya pada Senin (25/7).

Ade menambahkan, penyesuaian pengoperasian layanan penerbangan tersebut dilakukan setelah petugas melakukan inspeksi secara menyeluruh dalam persiapan operasional penerbangan. Dimana dalam proses inspeksi tersebut, petugas menemukan komponen pesawat yang perlu dilakukan perbaikan sebelum dioperasikan, termasuk melalui assessment, kebutuhan penggantian suku cadang komponen penunjang pada mesin pesawat.

“Hal tersebut tentunya dilakukan dengan senantiasa mengedepankan fokus penerapan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan pada seluruh lini, guna memastikan bahwa keseluruhan komponen kelayakan pesawat selalu dalam keadaan optimal ketika akan dioperasikan,” ujarnya lagi.

Sehubungan dengan penyesuaian jadwal tersebut, maka penerbangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin akan diberangkatkan kembali pada Senin (25/7) pukul 12.00 waktu setempat.

Terkait dengan tindak lanjut penyesuaian jadwal tersebut, Garuda Indonesia juga telah menyampaikan sejumlah kebijakan service recovery kepada penumpang melalui pemberian fasilitas akomodasi hingga penginapan bagi keseluruhan penumpang yang terdampak.

“Melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf sebesar sebarnya kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas layanan khususnya melalui layanan penerbangan haji yang pada tahun ini kembali diberlakukan setelah lebih dari dua tahun lamanya tertunda,” tutupnya. (RIW/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalsel Sahbirin mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) di Jakarta pada Sabtu (18/6).

Paman Birin, sapaan Gubernur Kalsel ini hadir dalam Rakernas Forki, seiring jabatan sebagai Ketua Umum Forki Kalimantan Selatan.

Selain menghadiri Rakernas Forki, Paman Birin pun juga mengikuti pelantikan 17 pengurus provinsi Forki yang ada di Indonesia.

Pelantikan serentak pengurus 17 Forki provinsi itu, dilakukan langsung Ketua Umum PB. Forki Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto.

Selepas pelantikan 17 pengurus Forki provinsi itu, Paman Birin yang didampingi Staf Khusus Rizal Akbar,  berkesempatan berbincang dengan Hadi Tjahjanto.

“Dalam pembincangan penuh keakraban tadi, pak Hadi menyampaikan harapan agar terus meningkatkan kemajuan olahraga karate di Kalsel,” ujar Gubernur.

Hadi juga menanyakan tentang infrastruktur latihan karate apakah sudah dimiliki oleh Kalsel.

Mendapat pertanyaan itu, Paman Birin pun menyebut saat ini telah difasilitasi sarana untuk latihan atlet.

“Kalsel siap menjalankan kemajuan karate mulai dari pembinaan hingga perhatian terhadap para atlet,” jawab Paman Birin dengan optimis. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperjuangkan nasib pegawai honorer. Kali ini rombongan Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/6), untuk menyamakan persepsi terkait solusi dari rencana penghapusan pegawai honorer pada tahun 2023 mendatang.

Dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, rombongan wakil rakyat ini dibersamai oleh pihak eksekutif daerah, di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi, Biro Hukum dan Balitbangda Provinsi Kalsel.

Suripno Sumas mengatakan pertemuan ini sebagai wujud keseriusan legislatif dan eksekutif untuk mencarikan jalan terbaik atas edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Permasalahan ini pastinya tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Kalsel, namun juga di sejumlah daerah lainnya. Makanya perlu ada solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan atas kebijakan dari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini,” ujar politisi fraksi partai PKB tersebut.

Suripno Sumas juga menambahkan bahwa sejauh ini peran tenaga honorer masih sangat dibutuhkan. Sebab, menurutnya banyak dari mereka yang saat ini bertanggungjawab di posisi-posisi krusial, baik tenaga profesi/teknis mau pun bidang administrasi.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Haryanto. Ia mengemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak, jangan sampai malah merugikan banyak orang.

“Tidak kurang dari 11 ribu tenaga honorer di Kalsel saat ini menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka saat ini, harus hati-hati dalam membuat kebijakan, mereka itu manusia semua,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman juga mengungkapkan yang serupa. Ia menegaskan bahwa saat ini daerah masih membutuhkan para tenaga honorer tersebut. Menurutnya, jumlah aparatur yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang ada sehingga mereka masih sangat dibutuhkan perannya.

“Kami berharap banyak, agar proses perekrutan CPNS dan PPPK nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena daerahlah yang lebih paham terkait keadaan dan kebutuhan di Kalsel,” tambahnya.

Hal tersebut didukung oleh Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya yang juga mengharapkan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diselenggarakan oleh daerah.

“Kedepan, harapannya Kepala BKD di masing-masing daerah harus merapat bersama untuk membicarakan hal ini, dan menyampaikan kendala-kendala yang hampir sama ini ke Badan Kepegawain Negara, hal-hal ini harus kita carikan jalan keluarnya,” pungkas Maria Qibtya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – LAPOR! Paman yang digagas Pemerintah Provinsi Kalsel, meraih penghargaan Top 6 Terbaik Kategori Outstanding Achievement pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 Tahun 2022.

Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Kamis (16/6).

Penghargaan P4 Kategori Outstanding Achievement itu diterima Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim.

Bagi Kalsel melalui LAPOR! Paman masuk top 6 besar terbaik adalah hal yang menggembirakan. Ini karena Top 6 adalah deretan penghargaan prestisius dalam kategori Outstanding Achievement.

Muhammad Muslim menyebut, Outstanding Achievement merupakan kategori bergengsi yang diperuntukkan bagi Instansi pemerintah yang telah menjadi pemenang kompetisi SP4N-LAPOR tahun sebelumnya.

“Keberhasilan LAPOR! Paman berhasil masuk enam besar dalam perebutan kategori Outstanding Achievement ini, berkat kerja keras yang dilakukan semua pihak,” ujar Muslim.

Dimana, implementasi LAPOR! Paman di Kalsel sudah cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang ditandai meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk setiap tahunnya.

Diketahui, sejak program SP4N- LAPOR! dilakukan awal tahun 2017 saja, terdapat 300-an pengaduan dan sejak berganti LAPOR! Paman sekarang pada tahun 2022 telah mencapai 8.000-an pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, hampir 97 persen pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.

Dampak pengelolaan LAPOR! Paman pun telah memberikan perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat melalui LAPOR! Paman dengan berbagai kanal. Dampaknya sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalsel.

Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa di Jakarta, mengungkapkan, 17 pemenang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi lanjutan berupa wawancara melalui ruang virtual zoom meeting yang telah dilaksanakan pada 23-30 Mei 2022 oleh Tim Evaluasi secara independen.

“Tujuh belas Pengelola Pengaduan Terbaik tersebut terdiri dari 2 Instansi Pemerintah (IP) Kategori Outstanding Achievement, 10 Instansi Pemerintah dengan kategori Aspek Pengelolaan dan Perubahan Terbaik, Aspek Keberlanjutan, Konektivitas, dan Dampak Terbaik, serta 5 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terbaik,” ujar Diah.

Selain itu, penyerahan penghargaan juga diberikan kepada 51 Peserta Terbaik. Pemberian penghargaan direncanakan diberikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Ketua Ombudsman RI, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Seperti tahun sebelumnya, kompetisi ini didukung pula oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP).

Salah satu tujuan diselenggarakannya penganugerahan ini, sebagai strategi untuk memberikan contoh praktik baik kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Sejak dimulai pada awal tahun, kompetisi ini berhasil menjaring 573 pendaftar dari seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Jumlah sebanyak itu kemudian disaring kembali menjadi 434 pengelola, dan terakhir disaring kembali menjadi 51 peserta, kemudian dikerucutkan menjadi 17 peserta. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)