Pendaftaran Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021 Resmi Ditutup

JAKARTA – Pendaftaran kompetisi jurnalistik tertinggi dan paling bergengsi di Tanah Air, Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021 dinyatakan resmi ditutup, Jumat (3/12).

Sejak dibuka pada 11 September 2021, sebanyak 823 karya diterima panitia untuk selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan penjurian.

Ketua Panitia Tetap Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Rita Sri Hastuti mengatakan, antusiasme wartawan untuk mengikutsertakan karya jurnalistiknya dalam ajang prestisius ini cukup tinggi. “Bahkan, hingga waktu pendaftaran sudah ditutup, masih ada karya jurnalistik yang masuk,” kata Rita Sri Hastuti yang juga aktif di Lembaga Sensor Film mewakili Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Adapun 823 karya yang masuk ke panita, sesuai masing-masing kategori dengan komposisi persentase yakni 24 persen media siber, 12 persen media televisi, 11 persen media radio, 16 persen media cetak, 26 persen foto, serta 11 persen karikatur.

Karya-karya yang masuk tersebut selanjutnya akan diseleksi berdasarkan kelengkapan administrasi, lalu masuk ke tahap penjurian oleh dewan juri dari tokoh pers, pengamat, dan akademisi yang menguasai bidang jurnalistik sesuai kriteria penilaian dan bekerja secara profesional.

Panitia menyediakan hadiah Rp25 juta untuk pemenang tiap kategori, trofi, serta piagam penghargaan dari PWI/Panitia HPN 2021.

Penghargaan Anugerah Adinegoro 2021 akan diserahkan kepada pemenang di depan Presiden RI saat acara puncak Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menyampaikan apresiasinya kepada wartawan se-Indonesia yang telah berpartisipasi dalam lomba karya jurnalistik dengan tema Semangat dan Harapan ini.

“Keikutsertaan dalam lomba ini menjadi bukti bahwa masih banyak wartawan yang menulis dan menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas,” ujar Atal. (PWI.PUSAT/RDM/RH)

Gerak Cepat, DPRD Kalsel Antarkan Perwakilan Demonstran Ke BPH MIGAS

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bergerak cepat menanggapi aksi massa yang terjadi awal bulan lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Rosehan NB mendampingi perwakilan dari massa aksi yang menamakan diri sebagai Aspirasi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) bertandang ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk mengantarkan surat rekomendasi pengajuan penambahan kuota BBM yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Jum’at (5/11).

Rosehan mengatakan dirinya ditugaskan Ketua DPRD untuk mendampingi perwakilan AKSI untuk menyampaikan aspirasi langsung di BPH Migas, supaya prosesnya bisa cepat dilaksanakan.

“Pertemuan tadi berjalan lancar, saya mengapresiasi BPH Migas banyak memberikan solusi-solusi yang disampaikan sehingga membuat perwakilan AKSI merasa puas, termasuk diantaranya tadi menawarkan Fuel Card untuk angkutan yang menerima subsidi, sehingga dapat mencegah pelangsiran terjadi lagi,” ungkapnya.

Suasana pertemuan perwakilan DPRD Kalsel ke BPH Migas

Sementara, perwakilan dari BPH Migas, I Ketut Gede Aryawan menyambut baik kedatangan rombongan Dewan bersama perwakilan supir. Dirinya berjanji akan mempelajari kembali permohonan Kalsel untuk penambahan kuota BBM.

“Sementara ini kuota BBM Kalsel saat ini baru terpakai 81 persen, nanti akan kita pelajari lagi untuk pembagian kuota BBMnya diakhir tahun, apakah layak untuk ditambah ditahun depan,” jelasnya.

Sedangkan Koordinator AKSI, Wahyu mengatakan, pihaknya merasa puas dengan pertemuan dengan BPH Migas, yang dimediasi oleh Dewan Kalsel kali ini.

Suasana pertemuan perwakilan DPRD Kalsel ke BPH Migas

“Kali ini kami mendapatkan kesempatan yang bagus sekali untuk bersuara, semua aspirasi kami akhirnya bisa langsung kami utarakan dihadapan Koordinator pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas,” pungkasnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RdM/HDR)

Exit mobile version