Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta penerapan E-Parkir dapat mengoptimalkan Pendaparan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, pada Kamis (8/6)

Awan mengatakan, dengan adanya penerapan E-Parkir oleh Dinas Perhubungan kota Banjarmasin, diharapkan dapat meningkatkan PAD, melalui peningkatan retribusi yaitu tentunya pembangunan akan lebih banyak lagi.

“Peningkatan E-Parkir ini, PAD Banjarmasin akan meningkat,” katanya

Disampaikan Awan, penerapan E-Parkir ini hendaklah dilaksanakan dengan baik dan secara menyeluruh, agar mencegah kebocoran pada PAD. Terkait ada beberapa titik yang belum optimal, karena mengalami kendala, maka akan segera didiskusikan.

“Kami ingin ada evaluasi secepatnya oleh Dishub Banjarmasin,” jelas Politisi PKS DPRD Banjarmasin

Lebih lanjut Awan menambahkan, saat ini di kota seribu sungai masih belum perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi parkir, karena layak dan tidak memberatkan warga, yaitu sesuai aturan tarif parkir untuk kenderaan bermotor roda dua Rp2.000 dan roda empat Rp3.000.

“Kalau ada pengelola parkir yang memungut melebih itu, kami minta ketegasan dari instansi terkait,” tutup Awan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Trailer film Jendela Seribu Sungai sudah dirilis, film yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut, secara resmi akan diluncurkan, pada 20 Juli 2023 di seluruh bioskop yang ada di Indonesia.

Sutradara Film Jendela Seribu Sungai Jay Sukmo mengatakan, film ini mengangkat tema kearifan lokal Pegunungan Meratus di Loksado dan Sungai Martapura di Banjarmasin, sehingga memberi kesan dan tantangan tersendiri bagi para pemain maupun tim produksi.

“Mudah mudahan film ini bisa memberi warna baru, untuk film bertemakan anak anak di Tanah Air,” ungkapnya, pada saat zoom press con, Rabu (7/6).

Menurut Jay, dipilih tanggal 20 Juni tersebut karena bertepatan dengan hari libur anak anak sekolah.

“Selain itu, pada tanggal 23 Juni merupakan Hari Anak Nasional,” ucapnya.

Menurut Jay, selama proses pembuatan film tersebut, menjadi pengalaman tersendiri bagi para pemain dan penggarap film Radepa Studio saat proses shooting berlangsung.

“Terutama bagi para pemain yang belum pernah ke Banjarmasin, perlu adaptasi dan pendalaman karakter agar bisa lebih apik dalam berakting,” tuturnya lebih lanjut.

Namun, kesulitan tersebut terbayar dengan berhasilnya para pemain berakting sesuai perannya sehingga benar- benar menjadi salah satu bagian dari masyarakat Banjarmasin.

“Para pemain bisa berakting sesuai peran yang didapat dengan baik. Sehingga kurang lebih 21 hari proses shooting bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina sebelumnya mengatakan, dengan hadirnya film bertemakan anak anak ditengah gempuran film horor, dapat memberikan suasana lain, untuk anak anak.

“Film Jendela Seribu Sungai ini akan diluncurkan bertepatan dengan libur sekolah anak anak,” ucapnya.

Selain itu, film Jendela Seribu Sungai ini bentuk dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap, pelestarian budaya serta mempromosikan Kota Banjarmasin. Dengan, seribu sungainya tersebut.

“Kami berharap dukungan dari masyarakat, untuk dapat bersama sama mensukseskan film Jendela Seribu Sungai,” pungkas Ibnu.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banjarmasin membiayai produksi film Jendela Seribu Sungai diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Miranda Seftiana dan Avesina Soebli.

Kisah tentang anak-anak yang punya keinginan dan cita-cita tapi terkendala oleh kemauan orangtua. Beruntung mereka bertemu Bu Sheila, salah satu guru di sekolah, yang terus menyalakan harapan mereka, untuk meraih cita cita tersebut. (SRI/RDM/RH)

Banjarmasin – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan sosialisasi dan workshop dengan tema “Agenda Setting Pengelolaan Informasi Publik” di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, selama dua hari yaitu 6 – 7 Juni 2023.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim yang diwakili Sekretaris-nya, Hairurraji diikuti perwakilan dari 54 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan Diskominfo Kabupaten/Kota di Kalsel, Selasa (6/6) siang.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, DR Nursodik Gunarjo, Kabid Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Tarwin Patik Mustafa, Kasi Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Noor Aneka Lindawati serta Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM, Ibnu Min Hajj.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Diskominfo Kalsel, Hairurraji, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim menyampaikan bahwa reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan atau Good Governance.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena publik atau masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, dan hak tersebut dijamin oleh undang-undang.

“Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengelolaan informasi agar mudah di akses oleh publik, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya adalah media informasi publik satu arah yang berbentuk audio dan visual”, katanya.

Selain itu, lanjut Muslim, pentingnya branding terhadap kepala daerah yang baik yang divisualisasikan melalui aktifitas atau capaian-capaian program kegiatan pembangunan yang bersifat inovasi oleh masing-masing OPD.

“Untuk itu, di dalam hal diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat, diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak dalam hal ini utamanya OPD-OPD di lingkungan pemerintah provinsi Kalsel, termasuk sinergitas dengan kabupaten/kota menjadi sangat penting”, tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, DR Nursodik Gunarjo menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan media publik, antara lain media publik seharusnya berubah, dari yang sifatnya konvensional beralih menuju media berbasis digital.

“Ini sebuah keniscayaan. Tentu saja dengan catatan, tidak sepenuhnya meninggalkan masyarakat kita yang masih menggunakan media konvensional”, terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Nursodik, pengelolaan media publik dilakukan secara komprehensif, meliputi media-media masakini tetapi masih menggunakan “old media” yang ternyata di masyarakat masih dibutuhkan keberadaannya.

Ditambahkan Nursodik, hal yang perlu ditekankan juga adalah bagaimana supaya media publik yang dikelola pemerintah ini bisa berintegrasi satu sama lain, artinya mereka didalam menyampaikan informasi saling berhubungan, saling berkaitan dan saling bekerjasama sehingga konten yang disampaikan oleh media publik yang satu dengan yang lain itu bisa “sama” menjadi narasi tunggal.

“Tidak harus sama persis, tetapi inti dari apa yang disampaikan itu, satu sama lain tidak saling bertentangan”, tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Tarwin Patik Mustafa melalui Kepala Seksi Informasi Publik dan Media, Noor Aneka Lindawati mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini dimaksud untuk mengenalkan media informasi publik yang dimiliki oleh Pemprov Kalsel, dan menyampaikan isu-isu prioritas pembangunan daerah provinsi Kalsel tahun 2023 serta strategi pengelolaannya.

“Selain itu, juga membuat kesepakatan bersama dalam bentuk rencana aksi dalam hal pengelolaan isu-isu prioritas pembangunan daearah Provinsi Kalsel tahun 2023,” tambahnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat membuat perubahan dan perkembangan yang signifikan, khususnya pada seluruh SKPD yang mempunyai kepentingan dalam rangka mengawal enam isu prioritas pembangunan di lingkungan provinsi Kalsel.

“Upaya pembangunan/pengembangan penyelenggaraan urusan tersebut, mengharuskan persepsi yang sama, sinergisitas yang tinggi, koordinasi yang terarah, dan tekad yang kuat, sehingga tujuan dan sasaran dapat terwujud,” pungkas Linda.(NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Pemerintah Kota, melakukan evaluasi dalam perekrutan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, kepada wartawan, ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (6/6).

Yamin menjelaskan, adanya kejadian baru-baru tadi, dugaan penganiayaan oknum guru, terhadap salah satu anak yang bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini, mendapat perhatian serius dari Wakil Rakyat. Ia meminta Dinas Pendidikan Banjarmasin dapat segera melakukan evaluasi untuk perekrutan tenaga pendidik PAUD tersebut.

“Kita tidak ingin kasus ini terjadi lagi, khususnya dalam dunia pendidikan,” ucapnya

Disampaikan Yamin, untuk menjadi tenaga pendidik khususnya di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, harus memiliki syarat dan klasifikasi yang profesional yaitu kunci utama mempunyai kesabaran sangat tinggi,
karena anak-anak itu pemikiran dan tingkah laku masih polos, lebih aktif serta agresif.

“Para guru di PAUD bukan hanya sekedar mengajar, tetapi harus memahami karakter si anak, mengingat berinteraksi secara langsung dan lebih lama,” ungkapnya

Lebih lanjut Yamin menambahkan, ke depan untuk lebih baik lagi dalam memberikan pengawasan, setiap lingkungan sekolah sebaiknya memiliki fasilitas yang lengkap salah satunya kamera pengawas atau CCTV. Hal itu dimaksudkan mengawasi dari berbagai bahaya tidak terduga yang terjadi di kota ini.

“CCTV itu tidak hanya ditempatkan di sekolah PAUD, TK, SD bahkan SMP, sebagai bentuk pengawasan lebih optimal di lapangan,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)

BANJARMASIN – Atlet Gulat Provinsi Kalimantan Selatan akan mengikuti Kejuaraan Internasional Gulat Pantai (Pasir) di Singapura.

Sekretaris Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Kalimantan Selatan Rijal Hamid mengatakan, satu atlet gulat Kalsel berhasil lolos untuk mengikuti kejuaraan internasional Gulat Pasir atau Pantai di Singapura tersebut.

“Seleksi dilaksanakan di Kaltim belum lama tadi,” ungkap Rizal.

Atlet tersebut, lanjutnya, atas nama Fahriansyah, yang berhasil menang pada seleksi kejuaraan tersebut.

“Sedangkan atlet gulat putri andalan Kalsel Roxana tidak bisa mengikuti kejuaraan tersebut, padahal sudah dipastikan lolos,” jelas Rizal lebih lanjut.

Namun, tambahnya, karena terkendala kewarganegaraan, meski sudah menjadi warga negara Indonesia, namun masih tercatat sebagai atlet gulat di Rumania.

Dalam kesempatan tersebut, Rijal juga menyampaikan keberhasilan atlet gulat junior Kalsel, yang mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Kaltim, pada 26 – 27 Mei 2023 lalu.

“Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan 7 atlet gulat junior pada Kejurnas di Kaltim,”ujarnya.

Dan, ketujuh atlet tersebut berhasil memperoleh medali. Yang terdiri dari 4 medali emas, 2 medali perak, serta 1 medali perunggu.

“Melihat hasil tersebut maka PGSI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus melakukan pembinaan terhadap atlet atlet gulat junior tersebut. Agar dapat terus memberikan prestasi untuk Banua ini kedepannya,” ucap Rijal. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Baru – baru ini, petugas di bandara internasional Syamsudin Noor, dikejutkan dengan adanya temuan satu pucuk senjata api di kargo bandara. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke Polsek Liang Anggang.

Tidak lama kemudian, tepatnya pada Minggu (4/6), aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi pemilik senpi tersebut, dan menjadikannya sebagai tersangka. Sebab, di rumah yang bersangkutan, ternyata ditemukan senjata api lainnya beserta amunisi. Diduga telah terjadi tindak pidana jual beli senjata api ilegal.

Dari informasi yang beredar, tersangka berinisial TS itu, diduga merupakan pegawai salah satu BUMN, yakni Pelindo Sub Regional Kalimantan.

Atas informasi yang beredar tersebut, maka Deputi Manager Umum, Humas dan TJSL Pelindo Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan melalui rilis resminya, menyampaikan sejumlah klarifikasi terkait kasus ini.

Dalam rilis resminya yang diterima Abdi Persada FM pada Senin (5/6), Pelindo Sub Regional Kalimantan, menyatakan sikap tegasnya menolak tindakan melanggar hukum.

“Pelindo telah menerima pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian terkait perkara tersebut,” ujarnya.

Suprayogi juga menegaskan, bahwa tersangka TS sudah berstatus sebagai mantan pekerja, sebelum kasus ini terjadi.

“Terduga pelaku pernah tercatat sebagai pekerja kontrak anak perusahaan Pelindo group dan telah habis masa kontrak sebelum pengungkapan perkara oleh pihak kepolisian,” jelasnya.

Meski begitu, Pelindo kooperatif dan terbuka, mendukung pihak berwajib melakukan proses hukum pengungkapan perkara itu. Berkaitan dengan ditemukan barang bukti di kantor Pelindo, pihak Pelindo menyerahkan pengusutan kepemilikan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian.

“Pihak Pelindo akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan apabila dikemudian hari ditemukan keterlibatan pekerja aktif Pelindo dalam pengusutan perkara ini,” tegasnya.

Dalam upaya menjaga integritas perusahaan dan para pegawainya, Pelindo terus berkomitmen mengedepankan Core Value BUMN “AKHLAK” dalam setiap tindakan dalam pekerjaan dan keseharian para pegawainya. (PELINDO-RIW/RDM/APR)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel terus bergerak meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda di Banua.

Dengan menerjunkan Tim Perpustakaan Kelilingnya, Dispersip Kalsel bekerjasama dengan mahasiswa yang tergabung dalam program Kampus Mengajar, pihaknya menyasar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karang Mekar 4 Kota Banjarmasin belum lama ini.

Membawa ratusan buku dangan sepeda motor trail pustaka, pihaknya disambut antusias anak-anak, yang terlihat haus akan bacaan dan buku baru.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie melalui siaran pers Dispersip Kalsel mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memasifkan program promosi minat baca ke sekolah-sekolah yang ada di Banua.

Kita tidak hanya berdiam diri menunggu pemustaka datang ke perpustakaan, tetapi juga bergerak jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah di Kalsel menggunakan armada perpustakaan keliling kami,” katanya, belum lama tadi.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kegiatan Kampus Mengajar di SDN Karang Mekar 4, Rahmad Khairinor mengungkapkan, didatangkannya tim tersebut, dalam rangka implementasi peningkatan literasi.

“Semoga ini dapat berlanjut dan dapat lebih banyak lagi menyasar sekolah, hingga dapat mendorong literasi generasi penerus,” ungkap Nurliani.

Diketahui, Tim Perpustakaan Keliling milik Pemerintah Provinsi Kalsel ini selalu menyasar ke berbagai lembaga pendidikan, hingga memenuhi permintaan untuk dikunjungi dalam upaya peningkatan minat baca masyarakat. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Pemerintah kota mulai sekarang melakukan pengawasan, kedatangan hewan qurban dari luar daerah.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, kepada sejumlah wartawan, pada Senin (5/6).

Bambang mengatakan, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha memang masih tiga pekan lagi, pihaknya ingin Pemerintah kota mulai sekarang melakukan pengawasan lebih intens terhadap hewan qurban, baik yang didatangkan dari Kabupaten, maupun luar daerah, agar memberi rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengkonsumsinya.

“Kami ingin Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjarmasin mengecek kondisi hewan qurban,” pintanya

Disampaikan Bambang, dengan rutinnya dilakukan pengecekan yaitu ke tempat penjualan hewan qurban, baik sapi dan kambing, untuk memastikan kesehatan hewan ternak tersebut, yaitu tidak terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK.

“Kondisi hewan harus sehat, higienis, dan layak konsumsi bagi warga,” ucap Politisi Demokrat DPRD Banjarmasin

Lebih lanjut Bambang mengimbau, bagi masyarakat yang akan membeli hewan qurban ada beberapa langkah pertama teliti, yaitu periksa dan pastikan hewan ternak baik sapi dan kambing dalam keadaan sehat, kemudian umurnya layak, serta tidak hamil. Mengingat ibadah qurban ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali, maka haruslah menyesuaikan syarat yang sah dengan sebaik-baiknya.

“Mari kita sambut perayaan Hari Raya Idul Adha, dengan penuh kegembiraan untuk berbagi dengan sesama,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan, shalat hajat sekaligus pelepasan jemaah haji Kota Banjarmasin, di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Senin (5/6).

Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, untuk jumlah jemaah haji Kota Banjarmasin sebanyak 562 orang.

“Dengan jumlah sebanyak 6 kloter,” ungkap Arifin.

Dengan usia tertua jemaah haji Kota Banjarmasin 85 tahun, serta termuda berusia 18 tahun. Keduanya merupakan jemaah haji perempuan.

“Pemko Banjarmasin tentunya berharap, seluruh jemaah haji tersebut, dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar serta dapat kembali di Kota Banjarmasin dengan selamat,” ujar Arifin.

Sementara itu, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor kementerian Agama Kota Banjarmasin Zainal Muttaqin mengatakan, rencananya para jemaah haji asal Kota Banjarmasin ini, akan diberangkatkan pada Selasa 6 Juni 2023 ke asrama haji. Kemudian akan diberangkatkan ke Arab Saudi, untuk menjalankan ibadah haji tersebut.

“Untuk keberangkatan jemaah haji Kota Banjarmasin ini, masuk ke dalam kloter 7, untuk keberangkatan pertama,” ujarnya.

Menanggapi adanya informasi adanya keterlambatan jemaah haji, Zainal mengatakan, untuk kloter haji Kota Banjarmasin tidak pernah terjadi keterlambatan.

“Keterlambatan terjadi pada keberangkatan kloter 4 dan 5, yang diisi oleh jemaah haji asal Provinsi Kalimantan Tengah,” ucap Zainal. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Selatan, bersama Lam Horas Film, menggelar nonton bareng film Invisible Hopes di Studi XXI Banjarmasin, pada Sabtu (3/6) siang.

Film yang disutradarai dan diproduseri Lamtiar Simorangkir ini, merupakan film pemenang penghargaan Film Dokumenter Panjang Terbaik, dan Penyutradaraan Film Panjang Perdana pada Festival Film Indonesia dan Piala Maya tahun 2021.

Hadir pada nonton bareng ini Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Kepala DP3A Provinsi Kalsel, Adi Santoso dan produser sekaligus sutradara film, Lamtiar Simorangkir.

Pasca nonton bareng, kepada Abdi Persada FM, Kepala DP3A Provinsi Kalsel, Adi Santoso mengaku kaget, dengan adanya fakta bahwa ada anak yang harus hidup di balik jeruji penjara, hanya karena terlahir saat sang ibu menjadi narapidana.

“Film ini mengungkap fakta, yang menjadi inspirasi bagi kita, untuk berkolaborasi lebih baik, menyelesaikan persoalan ini”, jelasnya.

Adi juga memuji Invisible Hopes sebagai sebuah tontonan yang mengedukasi, dan menjadi pengingat seluruh instansi pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan pesan Paman Birin (gubernur Kalsel), agar diminta mencatat semua pesan – pesan yang disampaikan dalam film, dan juga harapan para penonton.

“Kami akan segera menindaklanjuti pemenuhan hak – hak perlindungan perempuan dan anak di wilayah provinsi Kalsel, khususnya di lapas perempuan”, tutupnya.

Sementara itu, sutradara sekaligus produser film Invisible Hopes, Lamtiar Simorangkir mengaku sangat senang, bahwa stakeholder di Kalimantan Selatan langsung berkomitmen untuk menindaklanjuti fakta yang disampaikan dalam film Invisible Hopes ini.

“Semoga ini benar – benar langsung dilaksanakan, dan siapa tahu Banjarmasin justru menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam hal penanganan persoalan ini”, urainya kepada Abdi Persada FM.

Idealnya menurut Lamtiar, nonton bareng dan diskusi film Invisible Hopes ini digelar diseluruh kota besar di Indonesia, namun karena kendala anggaran, maka hanya kota terpilih yang berkesempatan melaksanakan kegiatan ini.

“Banjarmasin ini kalo tidak salah menjadi kota ke-15 atau ke-16. Dan juga jumlah warga binaan di lapas Banjarmasin, termasuk yang paling tinggi di Indonesia “, tutupnya.

Acara nonton bareng sekaligus diskusi film Invinsible Hopes ini, turut didukung Abdi Persada FM, dan dua media cetak dan elektronik lainnya. Kegiatan ini mengundang sejumlah SKPD lingkup pemerintah provinsi yang mengurusi masalah perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, Ombudsman Kalsel dan juga organisasi peduli anak serta perempuan di Kalsel.

Film dokumenter berdurasi hampir 2 jam ini, memotret kehidupan tahanan dan narapidana perempuan, yang harus hidup dibalik jeruji dengan kondisi hamil. Bahkan ada yang harus melahirkan di dalam penjara, sehingga bayinya pun harus hidup di dalam sel. Kondisi ini membuat banyak hak anak yang tidak terpenuhi. Diantaranya hak untuk mendapatkan kebebasan bermain, layanan kesehatan yang layak, serta mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran. (ADV-RIW/RDM/APR)