Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pesan itu mengemuka pada kegiatan Capacity Building Penyusunan Pra-Feasibility Study Potensi Proyek Investasi Kalsel, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (4/3).

Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo, dalam sambutannya mengatakan, upaya mengembangkan investasi perlu didukung segenap pemangku kepentingan. Menurutnya, kegiatan investasi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Calon investor sangat mempertimbangkan iklim investasi suatu wilayah sebagai dasar penanaman modal mereka. Oleh sebab itu, ada lima hal yang memerlukan perhatian,” tutur Wahyu.

Kelima hal itu, kata Wahyu, adalah penyediaan informasi dan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. Kemudian penyiapan proyek investasi yang menarik sekaligus bersifat clean and clear, sembari berupaya menyediakan tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih.
Selanjutnya, menyediakan layanan prima kepada investor maupun calon investor. Terakhir, melaksanakan kegiatan promosi investasi bagi calon investor yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Wahyu menjelaskan upaya meningkatkan investasi di Kalsel telah dilandasi dengan aturan hukum berupa Surat Keputusan Gubernur Kalsel No.188.44/0511/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Investment, Trade, and Tourism Relation Unit Kalsel.

“Supaya proyek investasi yang ditawarkan masing-masing daerah tertuang dalam dokumen yang terstandardisasi, kegiatan ini diinisiasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik DMPTSP, maupun PT Sucofindo (Persero) sebagai narasumber, yang akan membantu tiap daerah memetakan potensi investasinya,“ tutup Wahyu.

Senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, yang mengapresiasi langkah BI, secara konsisten mendorong upaya promosi investasi lewat upaya penyiapan dokumen kelayakan investasi (feasibility studies) berkualitas.

Roy juga menambahkan, kegiatan serupa di tahun lalu telah menghasilkan beberapa proyek investasi yang siap dipromosikan. Misalnya saja, Rumah Pemotongan Unggas di Banjarmasin, Pembangkit Listrik Tenaga Air di Tanah Bumbu, Aerocity Hotel di Banjarbaru, dan Pengolahan Limbah B3 dan Oli Bekas di Banjarbaru.

Lebih lanjut, Roy mengimbau kepada DPMPTSP di seluruh kabupaten kota dapat aktif menjaring dan menggali potensi investasi di masing-masing daerahnya.

“Sehingga potensi investasi di masing – masing daerah dapat dioptimalkan, lewat sinergi dengan SKPD terkait,“ tutur Roy.

Capacity Building Penyusunan Pra-Feasibility Study Potensi Proyek Investasi Kalsel diikuti 12 DPMPTSP kabupaten kota se-Kalsel, Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, dan 11 Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 4-6 Maret 2024, dengan fokus pada Investment Project Ready to Offer (IPRO) Challenge (I-CHANGE), yang bertujuan menjaring berbagai proyek investasi potensial, sehingga mampu meningkatkan investasi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalsel. (BI.KALSEL-RIW/RDM/APR)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat semakin gencar memberikan sosialisasi ke lapangan. Hal itu disampaikan, Anggota Komisi II DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, kepada wartawan baru-baru tadi.

Hakim mengatakan, guna menciptakan lingkungan sanitasi yang bersih dan sehat, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi berdasarkan pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 152 Tahun 2023, tentang Tarif Jasa Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pelayanan Sedot Tinja. Ia berharap, sosialisasi harus masif dilakukan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

“Direncanakan penarikan pembayaran retribusi PALD melalui tagihan pembayaran Perusahaan Air Minum Bandarmasih. Dimana, tagihannya akan masuk di rekening warga, terhitung 1 April 2024,” ucapnya

Ia menyampaikan, dengan penyesuaian tarif ini dapat semakin meningkatkan pelayanan oleh Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu memberi dampak postifi bagi kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Sehingga, merasakan manfaat dari pembayaran retribusi tersebut.

“Berdasarkan Perwali Nomor 152 Tahun 2023, kenaikan tidak terlalu memberatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, hanya 12,5 persen dan Komersial mengalami kenaikan 25 persen,” jelasnya

Hakim menambahkan, peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak hanya tugas pemerintah. Terutama pemukiman yang memiliki perumahan baru, karena menggunakan sistem sanitasi bagus.

“Kami terus support sosialisasi ini selama satu bulan ke depan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memulai pelaksanaan Topping Off atau Penutupan Atap Bangunan Gedung Rumah Sakit Amanah Medical Center, Jumat (1/3). Oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi owner Amanah Group Imam Abror, Sunarti Abror, serta lainnya.

Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin ini mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas kemajuan pembangunan dari Rumah Sakit tersebut.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan atas pembangunan rumah sakit tersebut,” ungkap Walikota.

Sejak, dilaksanakannya Ground Breaking pembangunan awal sejak bulan Juni 2022 lalu, dan saat ini sudah memasuki tahapan Topping Off. Tentunya, progres yang dicapai luar biasa.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, dengan kehadiran rumah sakit ini akan menjadi bagian dari Kota Banjarmasin, serta bermanfaat bagi seluruh warga Kota ini,” ucapnya.

Serta, lanjut Walikota, gedung ini merupakan yang tertinggi di Kota Banjarmasin. Sehingga, diharapkan keberadaan gedung ini dapat menjadi percontohan bagi para investor lainnya.

“Gedung ini merupakan yang tertinggi di Kota Banjarmasin, dengan 12 lantai,” ucap Ibnu.

Maka dengan begitu, tambahnya, ini memberikan edukasi jika membangun gedung bertingkat tinggi di Kota Banjarmasin aman. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung Pekan Panutan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2023 dan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2023, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (27/2), dibuka Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang disampaikan Pemerintah Kota Banjarmasin dan menjadi contoh SPT tahunan, untuk laporan seluruh SKPD, Kecamatan serta kelurahan dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujar Ibnu.

Untuk laporan SPT menurutnya, paling lambat tanggal 29 Februari Tahun 2024. Sedangkan untuk masyarakat umum pada tanggal 31 Maret 2024, untuk penyerahan laporan SPT mereka.

Pada Pekan Panutan SPT Tahunan diharapkan dapat mendorong seluruh wajib pajak di Kota Banjarmasin untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu, sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, Pekan Panutan SPT Tahun 2024 dapat berjalan lancar,” kata Ibnu.

Pada kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama pembayaran pajak antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan KPP Pratama Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota ini juga mengajak warga Kota Banjarmasin diajak untuk menyetorkan pajak tahunan mereka tepat waktu.

“Masyarakat dan ASN di Kota Banjarmasin diminta untuk membayarkan pajak, dalam rangka mendukung pembangunan,” ucapnya.

Mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan, seperti infrastruktur, layanan, publik, pendidikan, hingga kesehatan, dan sosial lainnya.

“Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk mendukung seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah, salah satunya dengan cara pemenuhan kewajiban perpajakan,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Guna memberi pemahaman dan edukasi, Pemerintah Kota Banjarmasin, menggelar Sosialisasi Perwali Nomor 152 Tahun 2023.

Kepada sejumlah wartawan, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, ditemui usai acara, Senin (26/2) mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting tentang Tarif Jasa Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Layanan Sedot Tinja, untuk menciptakan sanitasi yang bersih dan sehat di kota seribu sungai. Mengingat Perumda PALD Banjarmasin, merupakan satu-satunya di seluruh Indonesia.

“Sosialisasi dimaksudkan untuk lebih membesarkan Perumda PALD Banjarmasin, terkait penyesuaian tarif kepada pelanggan,” ucapnya

Ia menyampaikan, dengan tercipta sanitasi yang bersih dan sehat, tentu akan menjadikan pembangunan kota lebih baik lagi, karena merupakan faktor penting dalam mencegah berbagai macam masalah kesehatan dan gizi, salah satunya adalah penurunan angka stunting.

“Dukungan seluruh pihak, dengan cara dapat meningkatkan kebersihan dan kesehatan,” pinta Ibnu

Sementara itu, Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin, Endang Waryono, menambahkan, dari data sementara, jumlah pelanggan saat ini sudah ada sebanyak 7.000 lebih dan untuk pelanggan baru, ada sekitar 300 lebih. Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, pihaknya melakukan sedot tinja dan perbaikan pipa lepas serta penanganan toilet mampet. Ia berharap, tahun 2024 ini akan semakin bertambah jumlah pelanggan nantinya.

“Satu bulan ini dilaksanakan sosialisasi penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Layanan Sedot Tinja, rencananya akan diberlakukan awal April 2024,” tutupnya

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin, menggelar sosialisasi Perwali Nomor 152 tahun 2023.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, didampingi Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin, Endang Waryono, dihadiri beberapa SKPD dilingkup Pemko Banjarmasin, Lurah dan Camat, organisasi masyarakat serta awak media, bertempat di salah satu Hotel Berbintang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pedesaan dan Perkotaan (SPPT-P2) Untuk Tahun 2024.

Kegiatan yang dirangkai dengan Apel Pagi di Halaman Kantor BPKPAD Kota Banjarmasin, Senin (26/2), dipimpin langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Terkait dengan SPPT tahun 2024. Adapun jumlah SPPT yang diserahkan mencapai 91 ribu lembar dengan nilai mencapai 43 miliar yang diserahkan langsung kepada para camat dan lurah,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan.

Ia berharap agar target ini dapat tercapai dengan baik, dan perkembangan di setiap kecamatan maupun kelurahan dapat terpantau.

“Kami berharap sesuai dengan target PAD tahun ini bisa melampaui target atau bahkan mencapai target yang ditetapkan,” ucap Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin ini mengingatkan, pentingnya evaluasi untuk mencegah terulang kejadian di Tahun 2023 lalu.

“Pentingnya evaluasi untuk mencegah terulangnya ketidakcapaian target tahun lalu,” ucap Ibnu.

Evaluasi target tahun lalu, kemungkinan terlalu tinggi atau kinerja yang menurun.

“Kami berharap tahun ini capaian target dapat terealisasi,” ujar Ibnu. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta masyarakat, mencegah bersama-sama mengatasi Demam Berdarah Dengu (DBD).

Kepada sejumlah wartawan, Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin, Abdul Muis, baru-baru tadi mengatakan, tingginya kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota ini terhitung sejak 24 Januari 2024 lalu, peran masyarakat sangat penting, guna mencegah sejak dini, mulai dari rutin membersihkan lingkungan sekitar, menghindari adanya tumpukan barang, dan menguras tempat air, karena menyebabkam mudah berkembang biaknya jentik nyamuk aides aigepty.

“Gerakan 3M merupakan cara ampuh untuk menekan angka penyebaran penyakit DBD seperti Menguras Menutup dan Mengubur,” pintanya

Abdul Muis menyampaikan, Dinas Kesehatan Banjarmasin, hendaklah terus maksimal melakukan tindakan, dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya untuk bersama-sama, mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di masing-masing wilayah. Selain juga, memberikan sosialisasi secara masif di lapangan.

“DBD ini tidak menyerang lingkungan padat penduduk juga ditengah kota,” jelasnya

Lebih lanjut Abdul Muis mengimbau, bagi masyarakat yang mengalami gejala umum DBD seperti demam tinggi, hendaklah tidak membiarkannya, segera memeriksakan diri untuk dilakukan penanganan dengan berobat ke Fasilitas Kesehatan terdekat. Mengingat penyakit DBD kalau sampai parah, bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba (syok) dan bahkan kematian.

“Semoga angka kasus DBD dapat terjadi penurunan secara signifikan,” tutup Muis. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Enam pelaku pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Tentang Sampah, di Kota Banjarmasin, dijatuhi sanksi denda Rp99 ribu, serta Rp1.000 untuk gelaran Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), di Ruang Sidang Kantor Satpol PP Banjarmasin, Kamis (22/2).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Mulyadi menjelaskan, pada sidang ini terdapat 6 warga pelanggar Perda Sampah. Sedangkan 3 warga pelanggar Perda Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Pada sidang yang digelar saat ini, untuk pelanggaran Perda Sampah serta Perda PKL,” ungkapnya.

Menurut Mulyadi, untuk sidang ini merupakan yang pertama kali digelar di Tahun 2024.

“Para pelanggar Perda Sampah ini rata rata mengaku tidak mengetahui, adanya peraturan waktu pembuangan sampah tersebut,” ucapnya.

Hakim menjatuhkan sanksi denda kepada masing masing pelanggar Perda Sampah tersebut sebesar Rp99 ribu.

Menanggapi sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar Perda tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin meminta sanksi denda yang diberikan hendaknya bisa lebih tinggi lagi.

Seperti yang disampaikan, Kabid Kebersihan DLH Kota Banjarmasin Marzuki.

“Dengan adanya Tipiring ini dapat memberikan efek jera, kepada para pelanggar Perda Sampah tersebut,” ungkapnya.

Namun, pihaknya berharap sanksi denda yang diberikan kepada pelanggar Perda tersebut dapat lebih besar lagi.

“Maka dengan begitu benar benar dapat memberikan efek jera, sehingga warga tidak mengulang perbuatannya kembali,” ucap Marzuki.

Pihaknya menilai denda yang diberikan kepada pelanggar Perda Sampah, masih tidak memberikan efek jera kepada pelanggar perda tersebut.

Seperti diketahui, waktu pembuangan sampah di Kota Banjarmasin diatur pada jam 8 malam hingga 6 pagi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Memasuki hari ketiga dalam proses rekapitulasi suara di Kecamatan Banjarmasin Utara, masih berjalan kondusif. Hal itu disampaikan, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarmasin Utara, Iberahim, kepada Abdi Persada FM, pada Senin (19/2).

Iberahim mengatakan, sejak mulai dilakukannya rekapitulasi pada Sabtu 17 Februari 2024, untuk kondisi di lapangan berlangsung tertib, pihaknya menargetkan akan selesai paling lambat 2 Maret 2024, untuk nantinya digelar rapat pleno. Selama ini proses dilakukan, secara bertahap dari kelurahan yang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling sedikit.

“Kami mengapresiasi adanya bantua dari berbagai pihak untuk keamanan selama bekerja,” ucapnya

Sementara itu, Ketua Panwas Kecamatan Banjarmasin Utara, Nora Purwati, menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan mengawal di lapangkan, proses rekapitulasi suara, hingga berlanjut ke tingkat Kota Banjarmasin. Jumlah anggota yang diturunkan setiap harinya, masing-masing satu orang dari Panwaslu Kelurahan.

“Kita bergiliran mengawasi mulai pagi, siang bahkan hingga tengah malam Jam 00.00 WITA,” ungkapnya

Menanggapi itu, Perwira Pengendali Kepolisian Banjarmasin Utara, Sunarmo, menambahkan, ada sebanyak tiga regu pengamanan, telah disiagakan selama proses rekapitulasi suara, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Utara. Pertama regu Kepolisian, kedua TNI dan ketiga Linmas, setiap harinya ada sekitar 10 hingga 12 orang melakukan penjagaan, selama 12 Jam secara bergantian.

“Alhamdulillah hingga sekarang berjalan aman di lapangan. Selama buka posko, pihaknya juga dibantu tim kesehatan dari Puskesmas setempat,” tutupnya

Untuk diketahui, setelah dilakukan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, langkah berikutnya dilakukan proses rekapitulasi mulai dari Tempat Pemungutan Suara atau TPS. kemudian dilanjutkan tingkat Kelurahan dan ke masing-masing Kecamatan setempat. (NHF/RDM/RH)