Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan secara resmi sebanyak 25 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Muhammad Alpiya Rahman dan Desy Oktavia Sari, Kamis (28/11), yang juga dihadiri Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur-unsur Forkopimda.

Dalam laporan Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dibacakan Firman Yusi, disebutkan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0966/KUM/2024 dan Surat Plh. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:100.3.3.1/1606.1/KUM/2024 tentang Penyampaian Program Pembentukan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

“Usulan Program Pembentukan Perda dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 17 usul Raperda, termasuk 3 Raperda dalam daftar kumulatif terbuka. Bapemperda kemudian juga telah menerima usulan-usulan Raperda inisiatif DPRD yang diajukan oleh Komisi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 buah usul Raperda. Sehingga secara keseluruhan Bapemperda menerima 31 buah usulan Raperda untuk Propemperda Tahun 2025,” jelasnya.

Firman Yusi menerangkan sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) huruf (b) Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapemperda ditugaskan mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

“Dalam konteks ini, pada tanggal 07 November 2024, Bapemperda telah melaksanakan rapat koordinasi dan harmonisasi bersama masing-masing perwakilan Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa Raperda, dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Menurut Firman, rapat koordinasi tersebut berlangsung dengan dinamika diskusi yang konstruktif. Masing-masing pihak menyampaikan argumentasi-argumentasi dasar sosiologis, yuridis, dan filosofis urgensi dimuatnya usul-usul Raperda itu dalam Propemperda Tahun 2025.

“Pada tanggal 18 November 2024, Bapemperda melakukan rapat lanjutan untuk menentukan skala prioritas terhadap daftar usulan Raperda yang diajukan. Kemudian setelah melakukan analisa, pencermatan, dan pembahasan intensif Bapemperda menyepakati untuk memasukan sebanyak 25 buah usulan Raperda dalam Propemperda Tahun 2025,” tegasnya.

Sebanyak 25 usulan Raperda tersebut terdiri dari 17 usulan Raperda berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan 8 usulan Raperda berasal dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, antara lain Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Raperda Tentang Pembiayaan Tahun Jamak Provinsi Kalimantan Selatan, serta Raperda Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Kedepan, lanjut Firman Yusi, Bapemperda juga tetap membuka ruang terhadap usulan-usulan Raperda yang sangat urgen baik karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebutuhan untuk mengatasi persoalan di masyarakat maka hal itu akan kembali di koordinasikan.

“Selain itu, terhadap Raperda dalam Propemperda Tahun 2025, Bapemperda akan segera meminta kepada pihak pemrakarsa untuk menyampaikan naskah akademik dan draft Raperda. Hal ini agar proses penyelesaian Raperda yang secara prioritas sudah ditentukan bisa untuk direalisasikan dengan baik,” pungkasnya. (NRH/RDM/APR)

Banjarmasin – DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna tentang Persetujuan Bersama Penetapan Raperda APBD menjadi APBD 2025 dan Kesepakatan Bersama Propemperda 2025.

Kepada sejumlah wartawan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini, usai rapat paripurna pada Kamis (28/11) mengatakan, dengan disahkan APBD ini Pemerintah kota diminta mampu merealisasikan, guna meningkatkan pencapaian pembangunan di Kota Seribu Sungai yang lebih baik lagi. Diantaranya program kesehatan, infrastruktur, sosial, budaya dan pendidikan tetap diprioritaskan.

“SKPD penghasil PAD dapat bekerja lebih maksimal lagi dalam mencapai target,” katanya

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan, tahun 2025 ini dapat terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dengan menggali efesiensi anggaran melalui penambahan titik-titik pajak. Dimana, mewujudkan pembangunan lebih maju, inklusif dan masyarakatnya hidup sejahtera.

“Ditahun terakhir masa jabatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Banjarmasin atas kerjasama terjalin baik,” ungkapnya

Selain pengesahan APBD 2025, DPRD Banjarmasin juga melakukan kesepakatan bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 Sebanyak 25 Buah Raperda, terdiri usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah kota sebanyak 15 buah diantaranya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Perizinan Berusaha dan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan usulan DPRD Banjarmasin ada 10 buah tentang Raperda tentang Kerjasama Daerah, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Penyelenggaraan Keolahragaan.

Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD kota Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, Mathari, Muhammad Isnaini dan Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto. Dihadiri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Kalangan Legislatif dan Eksekutif, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/APR)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin saat ini terus berupaya, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga Banua.

Wakil Direktur Penunjang Non Medik Hukum Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin menjelaskan, dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, maka RSUD Ulin Banjarmasin mengajak seluruh karyawan untuk terus berinovasi di bidang pelayanan masing masing.

“Dengan adanya inovasi yang dilakukan secara terus menerus maka peningkatan pelayanan kesehatan dapat tercapai di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Rusma berharap, peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, juga diiringi dengan peningkatan kualitas dari pelayanan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Rusma mengatakan, RSUD Ulin Banjarmasin telah siap untuk mengikuti, Kompetisi Inovasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saat ini kami telah melaksanakan kompetisi inovasi tingkat RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Dengan adanya pemenang tersebut, maka RSUD Ulin Banjarmasin telah siap mengikuti Kompetisi Inovasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap RSUD Ulin Banjarmasin dapat menjadi juara pada tingkat provinsi tersebut,” ucap Rusma.

Maka, lanjutnya, dengan begitu RSUD Ulin Banjarmasin akan menjadi wakil Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Tingkat Nasional. (SRI/RDM/APR)

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin menggelar lomba, Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Banjarmasin.

Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Azhari Fadli dalam rilisnya menjelaskan, lomba ini bertujuan untuk meningkatkan semangat partisipasi masyarakat, mendorong kreativitas petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam upaya memberikan pelayanan terbaik, untuk menciptakan suasana Pilkada yang lebih menarik dan inklusif.

“Ini untuk menambah semangat dan motivasi dari kawan-kawan di TPS, agar memberikan pelayanan terbaik dan penampilan lebih meriah,” ucapnya Selasa (26/11).

Disampaikan Azhari, lomba ini melibatkan seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin, jumlahnya ada sebanyak 965 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ikut berpartisipasi. Ia berharap, setiap TPS bisa menampilkan tema-tema yang mencerminkan budaya lokal, kreativitas desain, serta pelayanan yang ramah dan efisien.

“Penilaian lomba akan dilakukan oleh Komisioner KPU,” jelasnya.

Lebih lanjut Azhari menambahkan, dengan adanya lomba ini, KPU Kota Banjarmasin optimis dapat menciptakan Pilkada 2024 serentak lebih semarak dan penuh semangat kebersamaan. Selain juga, menjadi contoh bagi daerah lain untuk menyelenggarakan pemilu yang kreatif dan inovatif.

Terkait Pengumuman Pemenang lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu 2024. TPS terbaik mendapatkan penghargaan piagam, dan hadiah uang tunai.

“Mari kita sambut Pilkada ini dengan penuh sukacita dan bahagia, supaya target 90 persen partisipasi mampu tercapai di kota ini,” tutupnya. (KPU.BJM-NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD kota Banjarmasin mengimbau masyarakat, dapat aktif untuk berikan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua Komisi Satu DPRD Banjarmasin Deddy Sophian, baru-baru tadi mengatakan, menjelang H-1 Pemilihan Kepala Daerah secara serentak 2024 ini, seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi aktif mendatangi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni tidak golput atau golongan putih. Mengingat selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin terus gencar memberikan sosialisasi baik langsung maupun di media sosial.

“Berikan hak suara nanti, pada Rabu 27 November 2024,” pintanya

Disampaikan Deddy, tingginya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan hak suara, sangat berperan penting menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan daerah untuk lima tahun ke depan, tidak hanya kemajuan kota seribu sungai juga di Kalimantan Selatan.

“Gelaran pesta demokrasi tidak akan sukses, tanpa dukungan masyarakat,” jelasnya

Lebih lanjut Deddy menambahkan, kalangan millenial terutama pemilih pemula, hendaklah dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Dimana, generasi muda menjadi pemilih yang cerdas, partisipatif dan peduli dengan kondisi Bangsa dan Negara. Dengan begitu, dapat melahirkan pemimpin yang hebat di masa depan.

“Mari kita sukseskan Pilkada 2024 aman, damai dan kondusif,” tutup Deddy. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan, untuk mengatur tata kelola arsip, dalam menjaga dokumen sejarah di kota ini.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Banjarmasin Aliansyah, Kamis (21/11) mengatakan, pertama kalinya mereka telah menggelar rapat untuk merancang sistem pengarsipan data yang harus ditata, agar memudahkan pencarian apabila sewaktu-waktu ada pihak-pihak yang menginginkan data tersebut. Aliansyah menyampaikan, dengan adanya tata kelola arsip dapat menjaga dokumen bersejarah, apalagi Banjarmasin sudah berusia ke 498 tahun di tahun 2024 ini.

“Dengan payung hukum ini memudahkan dalam pengelolaan tata kearsipan, baik yang belum diserahkan dari instansi pemerintah maupun dari luar,” ucapnya

Aliansyah menjelaskan, pembahasan Raperda ini akan mengatur pemeliharaan kearsipan daerah, salah satunya memiliki depo arsip yang representatif, salah satunya tidak terkena bencana musibah kebakaran. Karena jika arsip penting, tidak disimpan di tempat yang aman, otomatis akan hilang keseluruhan data yang dimiliki di kota ini.

“Dokumen yang diarsipkan dengan baik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan generasi muda,” pintanya

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin Ihsan Al Haq menambahkan, arsip itu sangat penting, berkaitan dengan kekayaan daerah seperti perjalanan sejarah kemajuan pembangunan, dan surat berharga yang dimiliki berupa sertifikat lahan. Sehingga, dengan tercipta pola pengarsipan yang tertata baik serta mudah diakses merupakan cerminan dari pengelolaan rekaman data yang baik bentuk video, audio maupun digital.

“Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Banjarmasin ini merupakan inisiatif Pemerintah kota Banjarmasin,” tutupnya

Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dipimpin Ketua Pansus Aliansyah didampingi Wakil Ketua Hari Kartono dan anggota. Dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banjarmasin Ihsan Al Haq, Kabag Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah dan beberapa Dinas terkait, bertempat di ruang Komisi I Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banjarmasin menggelar Media Gathering, dengan Media Massa, mengangkat tema Kolaborasi Bawaslu Banjarmasin dan Media Dalam Pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024, diikuti sekitar 50 orang dari media cetak, elekronik dan online.

Kepada sejumlah wartawan Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Fachrizanoor, disela kegiatan pada Kamis (7/11) berharap, kegiatan ini dapat semakin meningkatkan keakraban.

“Peran media massa sangat penting dalam proses pengawasan Pemilu 2024, karena merupakan perpanjangan tangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” ucapnya

Disampaikan Fachrizannoor, selama ini pemberitaan dari media sangat bagus, karena selalu berimbang. Mulai dari kegiatan yang pihaknya gelar, baik secara internal maupun kolaborasi dengan Forkopimda, serta bagi masyarakat umum di kota ini.

“Kami sangat berterimakasih kepada seluruh rekan-rekan media, yang sudah memberitakan kegiatan Bawaslu Banjarmasin,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan, dalam Media Gratering juga digelar dengan beberapa permainan untuk menambah kekompakan, baik jurnalis, mahasiswa, dan karyawan Bawaslu Banjarmasin. Sekaligus memberikan reward, serta refreshing.

“Kebersamaan ini akan terus dijaga sebagai jalinan kolaborasi di lapangan,” tutupnya.

Untuk diketahui, Media Gratering dibuka secara resmi Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Fachrizanoor, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin mulai melakukan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Hal itu disampaikan, Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, kepada Abdi Persada FM, melalui sambungan telepon, pada Selasa (5/11) sore.

Rusnailah mengatakan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara, mulai dilaksanakan tanggal 4 – 7 November 2024. Jumlah surat suara yang dilipat untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalsel sebanyak 485.416, ditambah 2,5 persen, begitupun Walikota dan Wakilnya.

“Pelipatan ini sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT),” ucapnya

Rusnailah menjelaskan, untuk jumlah pekerja terdiri dari unsur masyarakat, relawan dan mahasiswa ada sebanyak 150 orang, yang sebelumnya sudah berpengalaman dalam Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara pada Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) Februari 2024 lalu.

“Para petugas pelipat suara dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap jenis surat suara yang dilipat secara bertahap,” jelasnya

Lebih lanjut Rusnailah menambahkan, untuk aturan para petugas ini, dilarang membawa handphone, makan dan minum, karena lokasi pelipatan surat suara harus steril. Selain itu, mereka melakukan sortir terhadap surat suara yang layak dan tidak layak. Jika menemukan akan disisihkan terlebih dahulu, di gudang logistik KPU Banjarmasin.

“Kalau menemukan rusak atau ragu, disilahkan berkonsultasi dengan petugas,” tutupnya

Untuk diketahui, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara, dipusatkan Gudang Logistik KPU Banjarmasin, berlokasi di Jalan RK Ilir Kelurahan Pekauman Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Keberangkatan tenang medis sebagai delegasi tenaga kerja dan penerima beasiswa Kaikoukai, telah dilepas Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, di aula Kayuh Baimbai, Jumat (1/11) .

“Mereka merupakan perawat yang akan bekerja di beberapa fasilitas rumah sakit yang ada di Nagoya, Jepang,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Kegiatan ini, lanjut Walikota, merupakan hasil kerjasama dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah berjalan dari tahun 2023 lalu.

Pada tahap satu diberangkatkan sebanyak 25 tenaga kerja kesehatan, sedangkan di tahap kedua dan ketiga ini diberangkatkan sebanyak 19 orang.

“Pekerja asal Kota Banjarmasin ini akan diberangkatkan pada 5 November dan 26 November 2024 mendatang. Dengan kontrak kerja selama 5 tahun,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Walikota berpesan agar para tenaga medis yang bekerja di Jepang tersebut, dapat kembali ke Kota Banjarmasin untuk bersama sama membangun kota ini di bidang kesehatan.

“Untuk tenaga medis yang diberangkatkan bekerja di Rumah Sakit Jepang, diharapkan untuk pulang kembali ke Kota Banjarmasin, setelah kontrak kerjanya berakhir,” ucap Wali Kota.

Rumah sakit di Kota Banjarmasin terbuka untuk mereka bekerja seperti di Rumah Sakit Sultan Suriansyah serta lainnya.

Maka, ketika bekerja di Jepang hendaknya para perawat asal Kota Banjarmasin ini dapat bekerja sambil menimba ilmu pengetahuan bagaimana fasilitas kesehatan di rumah sakit di Jepang tersebut.

“Pada saat kembali ke Kota Banjarmasin mereka sudah menjadi pekerja profesional dibidang keperawatan tersebut. Yang bisa diimplementasikan di Kota Banjarmasin mendatang,” ujar Walikota.

Sementara itu, Asisten 1 Bidang Kesra Sekaligus Kordinator Beasiswa Kaikoukai Healthcare Machli Riyadi mengatakan, hendaknya kerjasama program ini dapat terus berjalan.

Meski nantinya pimpinan Kota Banjarmasin mengalami pergantian. Karena program kerja ini sangat memberikan manfaat kepada pemuda yang baru lulus tenaga medis di Kota Banjarmasin.

Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dr Tabiun Huda, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin, H Isa Ansari, Perwakilan dari Kaikoukai Healthcare Group beserta sejumlah tenaga medis yang akan dilepas ke Jepang. (SRI/RDM/RH)