Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Hewan kurban jenis sapi saat ini sudah masuk ke Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin.

Kepala UPT RPH Kota Banjarmasin Annang Dwijatmiko mengatakan, sapi yang masuk ke RPH Kota Banjarmasin sebanyak tiga ratus lebih ekor sapi.

“Saat ini di RPH Kota Banjarmasin sudah masuk sapi untuk kebutuhan ibadah kurban,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (5/6).

Dan, lanjut Annang, rencananya pada hari berikutnya akan masuk lagi sebanyak 200 ekor sapi. Sehingga, total sapi yang masuk sebanyak 500 ekor sapi.

“Dengan masuknya sapi sapi tersebut di RTH ini, maka kebutuhan hewan kurban mencukupi,” ucap Annang.

Sehingga, tambahnya, bagi masyarakat yang ingin membeli sapi untuk keperluan ibadah kurban, bisa datang ke RPH Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut Pemko Banjarmasin memastikan tidak ditemukan adanya hewan kurban, yang berpenyakit di RPH Kota Banjarmasin.

Annang menjelaskan, sapi yang datang saat ini langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin.

“Dan, dari hasil pemeriksaan tersebut sapi yang masuk dalam keadaan sehat,” jelasnya.

Pemeriksaan Hewan Kurban tersebut, terdiri dari pemeriksaan fisik, gigi, mulut, dan lainnya.

“Sapi untuk kebutuhan hewan kurban yang masuk di RTH, hanya dalam keadaan kelelahan saja. Karena perjalanan jauh. Namun, pada hasil pemeriksaan dalam keadaan sehat,” ucap Annang. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin sebagai tempat peluncuran pelayanan keluarga berencana (KB) serentak sejuta akseptor di Kalsel, tepatnya di Klinik Pratama Gatot Subroto Denkensyah Banjarmasin, Selasa (4/6).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Helfiannoor mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya memberikan dukungan atas di luncurkannya Pelayanan KB Akseptor tersebut.

“Dengan pelaksanaan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR Bersama Mitra Kerja Provinsi Kalimantan Selatan. Yang diluncurkan di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Diharapkan, dengan tercapainya keluarga berencana tersebut, maka keluarga sejahtera dapat dicapai di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarmasin.

Helfi mngatakan, di tahun 2024 ini Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan ditarget 3.153 Aseptor dari Pemerintah Pusat.

Target tersebut, lanjutnya, terbagi di layanan kesehatan yang ada di Kota Banjarmasin seperti, di puskesmas, paskes, bidan, rumah sakit serta lainnya.

Helfi berharap, pihaknya dapat mencapai target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut.

“Kami berharap warga dapat memberikan dukungannya, untuk turut serta dalam kesuksesan program dan target dari Pemerintah Pusat,” ucap Helfi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menggelar Uji Publik Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah (raperda), pada Kamis (30/5).

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, usai acara mengatakan, kedua buah Ranperda ini pertama tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor, kedua Penyelenggaraan Kearsipan. Pihaknya telah menghadirkan Narasumber Tim Kajian Naskah Akademik dan Raperda Universitas Lambung Mangkurat, yakni Reja Fahlevi, Rizaldi Nazaruddin, Ilhamnur dan Ahmad Fikri Hadin.

“Dua Raperda merupakan usulan DPRD Banjarmasin,” ucapnya

Sementara itu, Anggota tim kajian NA dan Raperda ULM, Reja Fahlevi, menjelaskan, pembahasan Uji Publik ini sangat penting, karena masih berupa draf. Pihaknya mengapresiasi berbagai masukan dan saran yang disampaikan baik dari Anggota Dewan, SKPD terkait dan akademisi, agar memudahkan saat nantinya dibentuk Panitia Khusus atau Pansus.

“Masukan yang disampaikan seperti Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor, ke depan harus memberi kemudahan kepada para investor di kota ini,” jelasnya

Lebih lanjut Reja menambahkan, untuk Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan membahas tentang pentingnya memiliki arsip tertata kelola dengan rapi. Selain itu, ke depan bagi masyarakat yang memiliki arsip mengandung nilai filosofis dan historis, maka dapat disampaikan ke Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Contohnya warga mempunyai catatan sejarah sebaiknya diarsipkan dengan baik,” tutup Reja.

DPRD Banjarmasin menggelar Uji Publik, dibuka secara resmi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani didampingi Wakilnya Siti Rahimah, Anggota Bapemperda, serta Kabag Perundangan-Undangan Sekretariat Dewan Banjarmasin, Rakhmat R Akbar.

Untuk diketahui, kegiatan dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Banjarmasin diantaranya Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Usaha Kecil Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum. Kemudian Mahasiswa dan Mahasiswi ULM, Pelaku Usaha serta Komunitas Ekonomi, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Guna meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM), Kecamatan Banjarmasin Utara menggelar Publik Hearing, kegiatan dibuka secara resmi Camat Banjarmasin Utara, Norrahmawati, didampingi jajaran Kecamatan Banjarmasin Utara, bertempat di Aula Kecamatan Banjarmasin Utara, Selasa (28/5).

Kepada Abdi Persada FM, Camat Banjarmasin Utara, Norrahmawati, usai acara mengatakan, kegiatan forum dialog tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) kepada publik semakin berkualitas. Dengan menghadirkan dua Narasumber yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kota Banjarmasin, Machli Riyadi, memberikan materi Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Fasilitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan, Zayanti Mandasari.

“Hasil ini dapat semakin memajukan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.

Disampaikan Norrahmawati, untuk standar pelayanan di Kecamatan ada sebanyak 12 buah diantaranya Registrasi Surat Penyataan Waris, Legalitas Surat Pengantar Perkawinan, serta Rekomendasi Operasional Sekolah.

Sedangkan Standar Pelayanan di Kelurahan ada sebanyak 16 buah, diantaranya Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Legalisasi Berkas Usulan Pensiun dan Surat Pengantar Kawin.

“Selama ini di Kecamatan Banjarmasin Utara lebih banyak melayani warga tentang Surat Pernyataan Nikah dan Surat Pengantar Waris,” jelasnya

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kota Banjarmasin, Machli Riyadi, menilai, kegiatan ini sangat tepat dalam rangka perbaikan mutu layanan sebagai bagian dari transformasi dan reformasi tata kelola di Pemerintahan. Apalagi melibatkan semua elemen diantaranya Kepala BPN kota Banjarmasin, Kepala KUA Banjarmasin Utara, Kepala Puskesmas dan Lurah se Kecamatan Banjarmasin Utara, serta perwakilan tokoh masyarakat.

“Kami apresiasi digelar kegiatan ini secara terbuka,” ungkapnya

Hal senada juga disampaikan, Asisten Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan, Zayanti Mandasari. Menurutnya,
forum dialog ini sangat penting, karena sebagai Kelurahan dan Kecamatan merupakan ujung tombak Pemerintah. Ia berharap, setelah digelarnya kegiatan ini, dapat semakin memberikan pelayanan yang nyaman dan memudahkan bagi masyarakat di kota seribu sungai.

“Kita sering monitoring dan berkoordinasi dengan Kecamatan Banjarmasin Utara, untuk konsep sudah bagus dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni tertata kelola yang baik dan terpublikasi, maka ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi,” tutupnya

Untuk diketahui, dalam Kegiatan Forum Dialog Konsultasi Publik (Publik Hearing) tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama oleh seluruh peserta. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Saat ini hewan ternak untuk kebutuhan ibadah kurban, belum masuk ke Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin.

Kepala UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin Dokter Hewan Annang Dwijatmiko menjelaskan, tiga pekan sebelum pelaksanaan ibadah kurban mendatangkan, untuk hewan ternak seperti sapi masih kosong di tempat penampungan mereka.

“Untuk saat ini hewan ternak untuk kebutuhan ibadah kurban masih kosong di RPH,” ungkap Annang, kepada sejumlah wartawan, Selasa (28/5).

Menurut Annang, yang ada saat ini hewan ternak, untuk kebutuhan sehari hari warga Kota Banjarmasin.

“Stok hewan ternak sapi yang ada saat ini, untuk kebutuhan sehari hari warga Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Annang mengatakan, kosongnya hewan ternak tersebut, menurut pelaku usaha berdasarkan arus lalulintas dokumen dari hewan ternak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan masuknya hewan ternak di RPH Kota Banjarmasin.

“Saat ini ada perubahan dokumen arus lalulintas hewan ternak, sehingga terjadi keterlambatan,” ucap Annang. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin menggelar seminar motivasi dengan tema “Membangun Komunikasi Yang Baik Dalam Rangka Meningkatkan Kerjasama Guna Optimalisasi Tugas Di Lanal Banjarmasin” dengan menghadirkan narasumber yaitu DR Aqua Dwipayana, bertempat di gedung Mustafa Ideham Mako Lanal Banjarmasin, Rabu (22/5)

Kegiatan ini dihadiri oleh Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Agus Setyawan, didampingi Ketua Cabang 4 Korcab XIII DJA II, Desy Agus Setyawan beserta Prajurit dan PNS Lanal Banjarmasin serta diikuti secara daring oleh Posal-posal di jajaran Lanal Banjarmasin.

Pada kesempatan tersebut, Danlanal Banjarmasin, Agus Setyawan menyampaikan kegiatan motivasi ini memberikan manfaat besar agar seluruh prajurit dan keluarga besar Lanal Banjarmasin dapat memahami dan melaksanakan komunikasi yang baik guna mendukung tugas pokok TNI AL khususnya tugas pokok Lanal Banjarmasin.

“Bahwa pentingnya komunikasi dalam bertugas, baik di satuan terkecilpun karena komunikasi, koordinasi dan kolaborasi merupakan penting guna mengoptimalisasi tugas,” jelasnya.

Sementara itu, Motivator Nasional, Aqua Dwipayana menyatakan salut atas keteladanan Danlanal Banjarmasin dalam membina prajurit serta jalasenastri yang terlihat dari antusias prajurit dalam menyimak saat kegiatan berlangsung.

“Sebenarnya ini contoh bagaimana Pak Agus Setyawan sebagai Danlanal Banjarmasin bersama-sama dengan seluruh prajurit dan Jalasenastri memberikan yang terbaik bagi satuan Lanal dan masyarakat,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Penulis buku super best seller “Trilogi The Power of Silaturahim” ini juga menekankan tentang pentingnya komunikasi untuk para personel.

“Komunikasi efektif dan kemampuan komunikasi yang baik harus dimiliki Anggota Lanal dalam melaksanakan tugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Banjarmasin – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengentaskan kemiskinan terus digencarkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan dengan membangun 55 unit bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Provinsi Kalimantan Selatan, Gusnanda Effendi mengatakan bantuan RS-RTLH ini merupakan program unggulan dari Bidang Perlindungan dan Jamsos Dinsos Kalimantam Selatan.

Bantuan RS-RTLH tersebut adalah kegiatan rehabilitasi rumah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rumahnya tidak layak untuk dihuni.

“Seperti tahun sebelumnya, di tahun 2024, kita melakukan perbaikan atau rehabilitasi rumah sebanyak 55 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” jelasnya, Jum’at (17/5).

Gusnanda menjelaskan program bantuan RS-RTLH ini melibatkan pemilik rumah KPM, warga/tetangga sekitar, Ketua RT, Pembakal dan Pendamping.

“Disebut rehabilitasi sosial karena dikerjakan bersama-sama,” terangnya.

Adapun komponen yang dikerjakan pada rehabilitasi rumah ini adalah Atap, Lantai, Dinding (Aladin) yang kondisinya sudah lapuk dan tidak layak lagi.

Selain itu, lanjut Gusnanda, program RS-RTLH ini juga menyediakan toilet karena hampir 90 persen masyarakat yang RTLH tidak memiliki toilet yang layak.

“Biaya bantuan sebesar Rp25 juta per unit yang digunakan untuk pembelian material dan lain-lain,” sebutnya.

Gusnanda berharap bantuan RS-RTLH yang diberikan ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Banua, khususnya yang berpenghasilan rendah. (NRH/RDM/APR)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan keseriusannya dalam menyediakan data-data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di 13 Kabupaten/Kota.

Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) se Kalimantan Selatan Tahun 2024 selama dua hari yaitu 16-17 Mei 2024 di salah satu hotel berbintang.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Gusnanda Effendi mengatakan kegiatan ini diikuti para supervisor, petugas data dan TKSK Kecamatan di kabupaten/kota di Kalsel.

“Kita ketahui, Datu Soban ini merupakan aplikasi berbasis web yang dimiliki Dinsos Kalsel yang berisi 26 PPKS dan 12 PPKS,” jelasnya, Jum’at (17/5).

Gusnanda berharap Datu Soban menyajikan data yang reliable (dapat diandalkan), up-to-date (terbaru), dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga perlu dilakukan bimtek pemutakhiran data.

Mengingat, Datu Soban ini digunakan untuk membantu instansi maupun SKPD lain dalam membuat suatu program kegiatan. Selain itu, data tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan.

“Bagaimana kita bisa menyalurkan bansos secara tepat sasaran kalau kita tidak memiliki data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Data Dinsos Kalsel, Sugiyono, menjelaskan kegiatan bimtek ini dibagi menjadi empat kali kegiatan.

“Hari ini adalah kegiatan terakhir yang diikuti empat kabupaten yaitu dari Kabupaten Tapin, Banjarbaru, Tanah Laut dan Tanah Bumbu,” terangnya.

Sugiyono mengungkapkan bimtek ini bertujuan untuk memutakhirkan data-data PPKS yang diantaranya anak terlantar, anak dengan kedisabilitasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan perempuan rawan sosial ekonomi.

“Materi yang disampaikan dari Dinsos Kalsel, Badan Statistik Pusat (BPS) dan Dinas Kominfo Kalsel terkait aplikasi yang kita terapkan pada Datu Soban,” ucapnya.

Sugiyono menambahkan supaya data-data lebih mutakhir, valid dan akurat, Datu Soban juga dilengkapi dengan foto dan titik koordinat dari PPKS tersebut.

Ia juga berharap melalui bimtek ini, para petugas data dapat melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, tepat waktu dan menghasilkan data yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan. (NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta meski terjadinya Refocusing, seluruh program pembangunan tetap dijalankan secara berkesinambungan.

Kepada sejumlah wartawan, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, pada Jumat (17/5) mengatakan, saat ini ada sebagian SKPD yang belum melaksanakan program pembangunan, dengan alasan terkendala keterbatasan anggaran, karena dampak dari refocusing anggaran 2023. Ia berharap, jangan sampai menjadi alasan di tahun 2024.

“Kami ingin pembangunan tetap berjalan optimal di lapangan,” ucapnya

Ia menyampaikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banjarmasin mendapatkan anggaran APBD Kota Banjarmasin mencapai 2,1 Trilyun dalam rangka melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyedia layanan publik. Sedangkan, Refocusing hanya 348 miliar, ini artinya masih banyak anggaran untuk merealisasi kegiatan pokok yang sudah diprogramkan.

“Refocusing bukan alasan tidak melakukan pekerjaan,” pintanya

Lebih lanjut Isnaini menambahkan, selama ini Pemerintah kota Banjarmasin juga telah menerima anggaran dari Pemerintah Pusat, maka dana itu dapat digunakan untuk belanja dalam melaksanakan pembangunan di kota seribu sungai. Namun, kalau masih belum bisa merealisasikan program, hendaklah segera digelar diskusi dengan pihak legislatif.

“Pembangunan di Banjarmasin ini harus semakin maju dan terdepan dari kota besar lainnya,” tutup Isnaini. (NHF/RDM/APR)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin Memperingati Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan atau Proklamasi 17 Mei 1949, di halaman Balaikota Banjarmasin, Jumat (17/5). Upacara dipimpin Sekretaris Dearah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman.

“Perjuangan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan menjadi pedoman bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ungkap Ikhsan kepada sejumlah wartawan, usai upacara.

Sehingga, lanjutnya, momen ini diingat kembali bagaimana kesadaran pejuang untuk bersedia, menyatakan diri untuk menjadi bagian NKRI.

“Semangat para pejuang tersebut, dapat menjadi panutan masyarakat saat ini, untuk membangun Kota Banjarmasin,” ujarnya lagi.

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kota Banjarmasin menandai Peringatan HUT Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Ke 75, menjadi momentum penting Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN.

“Peringatan HUT ALRI tahun ini sangat penting, karena mengukuhkan Kalimantan sebagai Ibu kota Nusantara,” ujarnya.

Maka, dengan itu membuktikan bahwa Kalimantan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. (SRI/RDM/APR)