Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Menjelang berakhirnya tahun 2025, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) III Tahun 2025, pada 17-18 November 2025, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Rapimprov ini digelar sebagai tindak lanjut amanat Undang – Undang dan Anggaran Dasar KADIN untuk penguatan kelembagaan, dan agenda kerja organisasi.

Dalam paparannya, Senin (17/11), Ketua Umum KADIN Kalsel periode 2022-2027, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, Rapimprov kali ini mengangkat tema
“Strategi dan Peran Private Sector dalam Meningkatkan Ekonomi untuk Kesejahteraan yang Lebih Maju dan Berdaya Saing”. Tema ini dipilih, untuk semakin menegaskan pentingnya peran sektor swasta sebagai salah satu motor ekonomi bagi pemerintah daerah.

“Rapimprov ini juga menjadi momentum strategis bagi KADIN untuk meninjau kembali program kerja tahun 2025 dan merancang agenda 2026–2027”, jelas Shinta.

Shinta mengenaskan, bahwa KADIN bukan hanya wadah konsolidasi pengusaha semata, tetapi juga pusat gagasan yang berorientasi pada solusi ekonomi kerakyatan, berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Tema yang kita pilih sangat relevan, karena private sector adalah penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan daya saing Banua,” tambah Shinta.

Lebih lanjut Shinta memaparkan, kolaborasi dunia usaha perlu diperkuat melalui partisipasi aktif berbagai profesi dan asosiasi yang tergabung di bawah OKP KADIN. Dimana diharapkan, kolaborasi ini mampu menghadirkan dampak nyata bagi daerah, mulai dari ketahanan pangan, inovasi produk lokal, hingga ekspansi ke pasar internasional.

“Tidak hanya bidang perdagangan, tetapi juga sektor pertanian, peternakan, industri kecil, dan UMKM”, harapnya.

Rapimprov kali ini, juga memaparkan kelanjutan sejumlah kerja sama luar negeri yang telah dijalin KADIN Kalsel. Termasuk penandatanganan MOU akhir Oktober lalu, dengan Malaysian International Chamber of Commerce (Sabah Chapter). Dimana kerjasama tersebut, membuka akses lebih luas bagi UMKM Kalsel, untuk saling bertukar produk unggulan.

“Produk kita dan mereka punya kesamaan, seperti sambal ikan bilis, ikan saluang, hingga batik. Kami melihat ada peluang besar, karena kesamaan produk itu membuka jalan bagi pertukaran usaha dan peningkatan ekspor UMKM,” tutup Shinta. (RIW/APR)

Banjarmasin – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Monev Terpadu Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan se Kalsel, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (17/11). Kegiatan dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono.

Rusdi menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, untuk mengevaluasi kegiatan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, yang telah dilakukan selama ini.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan Monev Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan se Kalsel,” ucap Rusdi, kepada sejumlah wartawan.

Rusdi menjelaskan, pada kegiatan ini pihaknya mengundang narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, BPKD Kalsel, serta Inspektorat, untuk bersama sama melihat dan mengevaluasi program yang telah di jalankan.

“Kami berharap, hasil monev ini dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan semua pelaku bidang kelautan dan perikanan, di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Rusdi.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah untuk memetakan berbagai tantangan serta mencari solusi bersama guna meningkatkan efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan di daerah.

“Kegiatan ini penting dilarang karena untuk mengidentifikasi persolaan persolaan, termasuk potensi hambatan dan evaluasi kegiatan di sektor kelautan dan perikanan selama ini,” ucap Rusdi.

Karena itu, Rusdi mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menjadikan forum ini, sebagai ruang produktif dalam menyusun langkah langkah kerja yang lebih terarah.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai forum yang produktif untuk berbagi informasi, menyusun rencana aksi yang konkret, serta memperkuat sinergi antar pihak terkait, dengan kolaborasi yang baik, saya yakin kita dapat meningkatkan kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan,” tutur Rusdi.

Sehingga, lanjutnya, melalui kegiatan Monev Terpadu ini, diharapkan pembangunan kelautan dah perikanan di Kalsel semakin terarah, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir serta pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi juga menyerahkan sertifikat kelayakan pengolahan ikan kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti menyampaikan, pihaknya bertugas memberikan rekomendasi kepada pelaku IKM Perikanan, untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan ikan.

“Pemberian sertifikat tersebut, bertujuan untuk menjamin mutu, keamanan produk, keberlanjutan, dan kompetensi pelaku usaha tersebut,” ungkapnya.

Sertifikat tersebut, lanjutnya, diperuntukan untuk perusahaan skala besar, sedang untuk pelaku UMKM di Kabupaten dan Kota.

“Karena tidak memiliki penjamin mutu, maka Provinsi Kalimantan Selatan membantu untuk menerbitkan sertifikat tersebut,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin — Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung literasi keuangan sejak dini diusia sekolah melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), kegiatan edukasi keuangan, serta kemudahan akses layanan perbankan, Bank Kalsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, menghadiri dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan edukasi Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Cakap Penabung, yang diselenggarakan Gerakan Pramuka Gugus Depan Universitas Islam Kalimantan (Uniska).

Kegiatan ini diikuti ratusan Pramuka dari tingkat Siaga, Penggalang hingga Penegak, yang secara langsung mendapatkan edukasi literasi keuangan, budaya menabung, serta pemahaman produk keuangan yang aman.

Kegiatan yang diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan edukasi bersama OJK Provinsi Kalsel dan Bank Kalsel kali ini, menjadi bentuk implementasi nyata kolaborasi antara regulator, perbankan daerah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di kalangan generasi muda.

Turut berhadir, Ketua Pembina Yayasan Uniska, Rahmi Hayati Tajudinnor, Rektor Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari, Mohammad, Kepala OJK Prov Kalsel, Agus Maiyo, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor, serta seluruh Pengurus Gerakan Pramuka UNISKA.

Dalam Sambutannya, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor menyampaikan, bahwa bahwa Bank Kalsel terus memperluas literasi keuangan dengan menggandeng sekolah, komunitas Pramuka, serta lembaga pendidikan lainnya.

“Bank Kalsel hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai mitra pembangunan daerah. Melalui kegiatan SKK Cakap Penabung ini, kami ingin memastikan bahwa generasi muda di Kalimantan Selatan tidak hanya mengenal dunia keuangan, tetapi juga mampu mempraktikkan kebiasaan menabung secara konsisten. SimPel dan SimPel iB menjadi solusi terbaik untuk mengawali perjalanan finansial sejak dini,” ujar Fauzi.

Bank Kalsel akan terus berperan aktif dalam menjalankan edukasi keuangan, menyediakan layanan perbankan yang mudah dijangkau, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo menyampaikan apresiasi yang sangat besar, atas sinergi antara OJK, Bank Kalsel, dan Gerakan Pramuka Uniska dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda.

“Kami sangat mengapresiasi peran Bank Kalsel dan Gerakan Pramuka Uniska dalam membangun budaya menabung sejak dini. Literasi keuangan bukan hanya pengetahuan, tetapi keterampilan hidup. Dengan memahami cara menabung dan mengelola keuangan, para Pramuka dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. OJK akan terus mendorong kolaborasi seperti ini agar semakin banyak pelajar di Kalimantan Selatan yang merasakan manfaatnya,” pungkas Maiyo.

Sebagai informasi, Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama antara Bank Kalsel, OJK Provinsi Kalsel dan Gerakan Pramuka Uniska untuk terus menghadirkan program edukasi keuangan yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelajar dalam mengelola keuangan pribadi, mencegah penggunaan layanan keuangan ilegal, serta membangun kebiasaan menabung sejak dini.

Bank Kalsel akan terus berperan aktif dalam menjalankan edukasi keuangan, menyediakan layanan perbankan yang mudah dijangkau, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/APR)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Sosialisasi dan Kunjungan Lapangan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, di Mantuil, Kota Banjarmasin, Jumat (14/11).

Kegiatan ini dipimpin Plt Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Aminy, diwakili Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel Isma Agrianti, serta Kepala Bidang Insfratruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Anisa Murni.

Dalam sambutannya yang dibacakan Isma Agrianti, Mursyidah menyampaikan, kegiatan ini merupakan bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap pembangunan di daerah.

“Pembangunan yang dilakukan POKJA PKP ini berada dikawasan kumuh suatu wilayah di Kalsel,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan ini untuk meningkatkan kolaborasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah setempat.

“Di Kota Banjarmasin telah ditetapkan Kelurahan Mantuil sebagai salah satu pilot project, untuk percepatan penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Selatan pada tahun 2025, oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Dengan tujuan utama, tambahnya, mempercepat penanganan kawasan kumuh dan merumuskan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman secara kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan.

“Kelompok kerja ini melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan sinergi lintas sektor,” ujarnya.

Kegiatan ini, tambahnya, menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai instansi untuk mendukung program penanganan kawasan kumuh secara terpadu.

“Diharapkan melalui penetapan Mantuil sebagai contoh penanganan kawasan kumuh di Kalsel, maka pembangunan menjadi lebih cepat dan efektif, menuju permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan program nyata untuk memperbaiki kondisi permukiman di Kelurahan Mantuil.

Sementara itu, Lurah Mantuil, Normansyah mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Keluhan Mantuil, sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua lintas sektor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Gubernur Kalsel,” ungkapnya.

Menurut Norman, Kelurahan Mantuil ini sudah tepat untuk dijadikan pilot project penanganan kawasan kumuh.

“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan untuk warga Mantuil, seperti rehab rumah tidak layak huni, WC atau sanitasi, serta perbaikan jalan titian,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya berharap bantuan ini dapat terus berlanjut di Kelurahan Mantuil.

Ucapan terimakasih juga disampaikan para penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Seperti yang disampaikan, salah satu penerima bantuan Faridah.

“Terimakasih kepada Gubernur Kalsel Muhidin yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah, sehingga saat ini tidak tergenang air lagi, begitu juga WC sudah ada di rumah,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin – Sejumlah kapal nelayan tetap masuk ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Kamis (13/11), meskipun dengan muatan ikan yang mengalami penurunan. Hal ini karena nelayan mengurangi aktivitas melaut, akibat musim barat di perairan Kalsel.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki menjelaskan, musim barat di laut, umumnya diiringi dengan angin kencang serta gelombang tinggi.

“Saat ini di laut sedang terjadi musim barat, dapat kita rasakan angin kencang bertiup di kawasan Dermaga Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, apalagi di laut,” ungkap Jaki.

Situasi seperti ini, lanjutnya, membuat nelayan mengurangi aktivitas melaut, yang berdampak pada berkurangnya ikan hasil tangkapan.

“Situasi angin kencang serta gelombang tinggi ini, membuat nelayan hanya melakukan penangkapan ikan di kawasan pinggiran saja,” ujar Jaki.

Karena itu, tambahnya, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan.

“Jika biasanya kapal nelayan dapat menangkap ikan sampai 20 ton, pada musim barat ini hasil tangkapan hanya setengahnya saja,” ucap Jaki.

Dikatakan Jaki, musim barat di laut ini biasanya terjadi hingga tiga bulan ke depan, yakni, November, Desember, hingga Januari 2026 mendatang.

Karena itu, pihaknya mengimbau, nelayan untuk berhati hati saat melaut, pada kondisi musim barat ini.

“Saat ini musim barat sedang berlangsung di perairan Kalimantan Selatan. Dimana kondisi ini sering dibarengi dengan angin kencang dan gelombang tinggi, karena itu kami minta nelayan diminta berhati hati saat melaut,” ucapnya.

Ditambahkan Jaki, saat ini di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin sudah tersedia monitor prakiraan cuaca, yang dapat dimanfaatkan para nelayan, untuk mengetahui kondisi cuaca di perairan, demi menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.

“Berdasarkan keterangan para nelayan, pada saat melaut mereka juga menggunakan aplikasi prakiraan cuaca yang saat ini sudah tersedia, untuk mengetahui kapan angin kencang dan gelombang tinggi berlangsung,” ucap Jaki.

Seperti diketahui, musim barat di laut Kalimantan Selatan telah atau sedang berlangsung, karena diperkirakan puncak musim hujan terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026, yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi.

Secara umum, musim barat adalah periode dengan kondisi laut kurang menguntungkan bagi nelayan, yang biasanya berlangsung selama 3 bulan. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), menuntaskan finalisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026, Kamis (13/11).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, penetapan Prolegda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum daerah, dan mempercepat realisasi program pembangunan.

Penetapan 22 Raperda ini bukan sekadar angka, tapi komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Dari total 22 Raperda, terdapat tiga sumber utama, yakni 7 usulan Pemerintah Provinsi, 8 inisiatif DPRD, serta 7 carry over dari Prolegda 2025,” ujarnya.

Menurut Firman, komposisi ini menunjukkan kuatnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, dalam memastikan kesinambungan kebijakan daerah.

“Raperda diusulkan mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, hingga penguatan tata kelola investasi,” jelasnya.

Firman Yusi menambahkan, beberapa Raperda juga diarahkan untuk mendukung efisiensi perencanaan anggaran dan memperkuat regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan Prolegda 2026 ini, DPRD Kalsel menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, kepastian hukum bagi dunia usaha, serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Raperda yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalsel.

Hasil finalisasi Prolegda ini selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPRD Kalsel untuk disahkan sebagai pedoman kerja legislasi tahun 2026. Melalui agenda ini, DPRD dan Pemprov Kalsel berkomitmen menjaga ritme kerja legislasi yang produktif dan berorientasi pada manfaat nyata bagi warga Banua. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar audensi bersama perwakilan masyarakat petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Makati Makmur Bersama, dengan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel pada Rabu (12/11), dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi. Audensi ini juga di hadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, drh. Suparmi.
‎
‎Audensi tersebut bertujuan untuk mencari solusi, atas permasalahan kerja sama kemitraan antara petani dan pihak PTPN yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Masyarakat petani yang diwakili Jenul Urifin, Ketua KUD Makati Makmur Bersama, menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi terkait pelaksanaan kemitraan, yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang adil, bagi para petani di wilayah mereka.
‎
‎Adapun para petani yang tergabung dalam KUD Makati Makmur Bersama berasal dari Desa Besuang, Desa Sekalimun dan Desa Mulyadi di Kabupaten Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan bahwa sejak awal kerja sama, para petani berharap kemitraan dengan PTPN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan.

Namun, menurut mereka, sejumlah kendala muncul dalam pelaksanaan teknis dan pembagian hasil yang dianggap tidak transparan serta tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
‎
‎Sementara itu, pihak PTPN yang diwakili Erwan menjelaskan, bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjalankan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Ia juga menegaskan bahwa PTPN siap membuka ruang dialog lebih lanjut, untuk meninjau kembali mekanisme kerja sama, dengan tujuan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban, antara pihak perusahaan dan para petani mitra.
‎
‎Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi, dalam arahannya menekankan pentingnya duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan berkeadilan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II berkomitmen untuk menjadi mediator yang objektif dalam mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap ke depan, pola kemitraan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan investasi di daerah,” ujarnya.
‎
‎Muhamad Yani Helmi juga menambahkan, bahwa Komisi II akan menindaklanjuti hasil audensi dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar proses penyelesaian permasalahan dapat berjalan efektif dan terukur.
‎
‎Dalam suasana yang kondusif dan penuh keterbukaan, audensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat petani, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah.

“Komisi II berharap hasil pertemuan ini menjadi awal dari penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan kemitraan yang telah berlangsung lama tersebut,” tutupnya (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025–2045 yang resmi ditetapkan menjadi Perda, mendapat pandangan positif Gubernur Kalsel, Muhidin. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Muhidin, usai Rapat Paripurna Rabu (12/11).

Muhidin mengatakan, bahwa pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Mencakup aspek kuantitas, kualitas dan juga tak kalah penting, adalah mobilitas penduduknya.

“Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), memaparkan gambaran umum tentang isi raperda dan proses panjang di balik penyusunan bersama pansus dan tenaga ahli.

“Melalui kesamaan gagasan antar eksekutif dan legislatif ini, kolaborasi akan terus berjalan dengan baik, sehingga terwujud pembangunan Kalsel yang berkualitas,” tutup Gubernur.

Untuk diketahui, DPRD Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD dalam rangka perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD bulan November 2025, Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Propemperda Tahun 2026, Pengambilan Keputusan DPRD Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Tahun 2025-2045, dan Pendapat Akhir Gubernur Terhadap Pengambilan Keputusan DPRD atas persetujuan bersama Raperda tentang Grand Design Kependudukan Kalsel Menjadi Perda.

Rapat paripurna bertempat di Ruang Rapat Paripurna Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi, dan dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Alpiya Rahman dan Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.

Hadir langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, beserta kalangan legislatif dan eksekutif, unsur Forkopimda Kalsel, serta Tim Ahli Gubernur. (ADV-NHF/RIW/APR)