Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Selatan diprediksi datang lebih lambat dari kondisi normal. Namun, ketika hujan mulai turun, intensitasnya berpotensi langsung tinggi sehingga masyarakat dan pemerintah daerah diminta mewaspadai banjir, banjir bandang hingga tanah longsor.

Hal itu disampaikan dalam Press Conference Prediksi Musim Hujan 2026/2027 yang digelar secara virtual dari Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (7/10)

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi El Nino yang masih aktif. Karena itu, awal musim hujan di Indonesia secara umum diprediksi lebih mundur dibandingkan kondisi normal.

“Ketika musim hujan datang, kemungkinan akan langsung dengan intensitas yang tinggi. Ini perlu menjadi kewaspadaan terhadap potensi banjir, banjir bandang, dan longsor,” jelasnya.

Ketua Tim Kerja Diseminasi Informasi Iklim Staklim Kalsel, Yosef Lucky Dwi Prasetya menyebut, sebagian besar wilayah Kalsel saat ini masih berada pada periode musim kemarau.

BMKG memprediksi 49,3 persen wilayah Kalsel mulai memasuki musim hujan pada November 2026, sedangkan 50,7 persen lainnya pada Desember 2026. Seluruh wilayah Kalsel diperkirakan mengalami awal musim hujan lebih lambat dibandingkan kondisi normal.

Puncak musim hujan sebagian besar wilayah Kalsel diprediksi terjadi pada Januari 2027. Namun, sejumlah wilayah bagian barat diperkirakan mengalami puncak lebih awal, yakni pada Desember 2026.

Kepala BMKG Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik, meminta prediksi tersebut tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, sumber daya air, infrastruktur, transportasi, kesehatan hingga lingkungan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, informasi prediksi musim hujan menjadi penting untuk memperkuat mitigasi bencana di daerah.

Menurutnya, Kalsel saat ini masih menghadapi dampak musim kemarau dan El Nino. Di sisi lain, pemerintah perlu mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi ketika musim hujan tiba.

“Kita khawatir begitu datang musim hujan itu mungkin sifatnya ada istilah La Nina ekstrem. Ini musim hujan yang tinggi dan kita punya potensi kebanjiran dan kemudian tanah longsor,” kata Ariadi.

Ia meminta BPBD provinsi dan kabupaten/kota, Forkopimda, TNI-Polri, masyarakat hingga media turut memperkuat penyebaran informasi cuaca dan iklim agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra mengatakan, hujan sangat dibutuhkan saat ini, terutama untuk membantu penanganan karhutla sekaligus menambah debit air di Kalsel.

Berdasarkan informasi awal yang diterima BPBD, hujan diperkirakan mulai masuk pada dasarian pertama November.

“Yang pertama untuk memadamkan karhutla yang terjadi, yang kedua untuk menambah debit air yang ada di Kalimantan Selatan,” ujar Ronny.

Ronny juga menyebut pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam tiga tahap telah menghasilkan hujan di sejumlah wilayah Kalsel.

Hujan tersebut membantu menambah debit air dan memadamkan api di beberapa titik karhutla. Namun, sebaran awan hujan masih terbatas sehingga pelaksanaan OMC untuk sementara dihentikan.

“Memang sangat membantu bagi kita, namun saat ini sebaran awan hujannya masih sangat terbatas sehingga OMC sementara dihentikan,” jelasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Diskon pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 diprioritaskan bagi kendaraan yang melakukan mutasi dari luar daerah.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi Pemprov Kalsel untuk mendorong kendaraan milik masyarakat yang telah berdomisili di Kalimantan Selatan agar melakukan proses mutasi dan terdaftar secara resmi di daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil mengatakan, pemberian insentif tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi pemilik kendaraan dari luar daerah untuk melakukan mutasi kendaraan ke Kalsel.

Menurutnya, pemerintah memberikan diskon yang lebih besar bagi wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan dari luar daerah. Besaran diskon yang diberikan bahkan mencapai 50 persen.

“Untuk tahun 2026 ini kita prioritaskan kepada yang mutasi dari luar. Diskon pajaknya kita tinggikan menjadi 50 persen,” ujar Subhan.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan keringanan kepada masyarakat, tetapi juga mendorong agar kendaraan yang secara faktual digunakan dan berdomisili di Kalimantan Selatan dapat tercatat dan memenuhi kewajiban perpajakannya di daerah.

Dengan semakin banyak kendaraan yang melakukan mutasi dan terdaftar di Kalsel, pemerintah berharap basis data kendaraan bermotor dapat semakin tertib.

“Kondisi tersebut juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” lanjutnya.

Selain memberikan insentif khusus bagi kendaraan yang melakukan mutasi dari luar daerah, Pemprov Kalsel juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Subhan mengatakan, wajib pajak yang taat juga mendapatkan diskon sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Untuk kendaraan roda empat, wajib pajak yang memenuhi kriteria mendapatkan diskon sebesar 10 persen. Sementara untuk kendaraan roda dua, diskon yang diberikan mencapai 20 persen,” sahutnya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sekaligus mendorong semakin banyak wajib pajak untuk mempertahankan kepatuhan pembayaran pajaknya.

Menurut Subhan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan daerah.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin optimal pula potensi penerimaan yang dapat dihimpun pemerintah daerah.

Insentif berupa diskon juga diharapkan menjadi stimulus bagi masyarakat yang masih memiliki kewajiban pajak kendaraan untuk segera melakukan pembayaran.

“Dengan demikian, masyarakat mendapatkan keringanan, sementara pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis wajib pajak,” lanjutnya.

Dengan adanya kebijakan diskon hingga 50 persen untuk kendaraan mutasi dari luar daerah serta apresiasi bagi wajib pajak yang taat, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat. (MRF/RIWEPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi yang digelar di Aula H Maksid Setdaprov Kalsel, Selasa (6/10).

Mewakili Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan pertemuan kedua yang dilaksanakan untuk membahas perkembangan pengawasan BBM dan LPG bersubsidi di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, dalam rapat kali ini pihaknya telah memperoleh sejumlah hal konkret dari anggota satgas terkait berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

“Rapat kali ini kita membahas permasalahan BBM bersubsidi, terutama terkait disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax, kemudian Dexlite dan Biosolar,” ujar Eddy,

Ia menjelaskan, perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan distribusi.

“Kondisi ini perlu diantisipasi agar BBM bersubsidi tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak semestinya,” lanjut Eddy.

Selain persoalan disparitas harga, Pemprov Kalsel juga menekankan pentingnya penguatan integrasi data dalam pengawasan BBM dan LPG bersubsidi.

Menurut Eddy, ketersediaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan distribusi secara lebih akurat, sekaligus memudahkan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan.

“Karena itu, Pemprov Kalsel meminta dukungan PT Pertamina Patra Niaga agar pemerintah daerah dapat memperoleh akses terhadap data yang dibutuhkan untuk kepentingan pengawasan,” sahut Eddy.

Eddy berharap data dari berbagai pihak dapat terintegrasi dalam satu sistem sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menjadi bagian dari penguatan satu data di daerah.

“Jadi, kita menekankan bahwa saat ini perlu ada integrasi data. Kita meminta kepada Pertamina Patra Niaga agar kita bisa mengakses data sehingga dapat terintegrasi menjadi satu data,” jelasnya.

Ia menambahkan, integrasi data tidak hanya penting untuk mengetahui kondisi penyaluran BBM bersubsidi, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kebijakan dan menentukan langkah pengawasan selanjutnya.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Kalsel juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kejaksaan, serta pihak terkait lainnya yang telah melakukan penertiban terhadap dugaan penimbunan BBM.

Menurut Eddy, langkah penindakan terhadap praktik penimbunan menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pemprov Kalsel berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina Patra Niaga, dan seluruh anggota satgas dapat terus diperkuat.

“Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi dan dukungan data yang memadai, distribusi BBM dan LPG bersubsidi diharapkan semakin tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi,” tutup Eddy. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Launching Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 di Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan contoh kepatuhan kepada masyarakat, memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru, Senin (5/10).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil mengatakan, Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bentuk keteladanan pemerintah dalam menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengajak masyarakat agar taat membayar pajak, tetapi juga perlu memberikan contoh secara langsung dengan memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pajak kendaraan bermotor.

“Pemerintah harus memberikan contoh kepada masyarakat. Jangan sampai hanya mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak, sementara dari lingkungan pemerintah sendiri belum memberikan keteladanan,” ujar Subhan.

Ia menjelaskan, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan daerah.

“Pajak yang dibayarkan menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah,” lanjutnya.

Karena itu, melalui Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, Pemprov Kalsel ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.

Subhan berharap, kegiatan tersebut dapat mendorong seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk semakin meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

“Keteladanan dari pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat. Ketika kepatuhan ditunjukkan secara bersama-sama, masyarakat akan semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu,” sahut Subhan.

Selain mendorong kepatuhan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa penerimaan pajak daerah memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semakin optimalnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penerimaan daerah diharapkan dapat terus meningkat dan memberikan dukungan terhadap pembiayaan program – program pemerintah di berbagai sektor.

Subhan menegaskan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

“Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan keteladanan, sosialisasi, serta pelayanan perpajakan yang semakin mudah dan dapat dijangkau masyarakat,” lanjutnya.

Melalui Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, diharapkan budaya taat pajak semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Kepatuhan tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan ketika ada program atau momentum tertentu, tetapi menjadi kesadaran bersama dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

“Dengan demikian, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat dapat terus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2026, Pemprov Kalsel kembali menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, seusai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10).

Muhidin mengatakan, besaran kenaikan bervariasi antara 26 persen hingga 98 persen pada sejumlah jabatan hingga guru, kenaikan TPP dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan penghasilan ASN. Sebelumnya, Pemprov Kalsel juga telah memberikan peningkatan TPP pada 2025.

“Pada tahun 2025 kita sudah menaikkan TPP ini, dan pada tahun 2026 kembali ada kenaikan TPP,” ujar Muhidin.

Menurut Muhidin, penyesuaian TPP tersebut merupakan hasil pengajuan Pemprov Kalsel kepada Menteri Dalam Negeri. Persetujuan kenaikan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menjelaskan, pengelolaan APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai baik turut menjadi pertimbangan dalam proses persetujuan peningkatan TPP bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel.

Muhidin menegaskan, peluang peningkatan TPP pada tahun-tahun berikutnya tetap terbuka. Namun, kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

“Tidak menutup kemungkinan, pada tahun-tahun yang akan datang TPP akan kembali kita naikkan apabila kondisi keuangan memungkinkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muhidin berharap peningkatan TPP tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan ASN, tetapi juga menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan, peningkatan penghasilan harus diikuti dengan peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan semangat kerja seluruh ASN.

“Dengan kenaikan ini, saya mengimbau kepada seluruh ASN yang mendapatkan TPP jangan sampai justru mengurangi semangat bekerja. Mudah-mudahan kita semakin rajin dan semakin baik dalam melaksanakan tugas. Kalau kita melaksanakan tugas dengan lebih baik, mudah-mudahan Tambahan Penghasilan Pegawai ini menjadi berkah bagi kita semua,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Serapan realisasi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai lebih dari 72 persen. Capaian tersebut tercatat lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun 2025.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengatakan, capaian realisasi belanja tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemprov Kalsel berjalan cukup baik.

Peningkatan serapan dibandingkan tahun sebelumnya juga menjadi bagian yang perlu dipertahankan hingga akhir tahun anggaran.

“Setiap SKPD perlu terus didorong untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” ungkap Muhidin, saat Rapat Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, (1/10).

Pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu penting agar anggaran yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Muhidin menekankan, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan terutama terhadap anggaran yang masih belum terealisasi.

“Masing-masing SKPD harus memperhatikan target pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi menjelang akhir tahun,” lanjutnya.

Selain mengejar peningkatan serapan anggaran, pelaksanaan program juga diharapkan tetap memperhatikan ketentuan serta tata kelola anggaran.

“Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” lanjutnya.

Muhidin berharap realisasi belanja Pemprov Kalsel terus meningkat hingga akhir tahun.

Optimalisasi anggaran diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, di Halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10).

Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti para kepala SKPD serta jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk terus memperkuat persatuan dan kebersamaan, khususnya di lingkungan pemerintahan.

“Pancasila mampu mempersatukan bangsa. Dengan ideologi Pancasila, bangsa kita tetap berdaulat dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman,” ujar Syarifuddin.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila penting untuk terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Ia mengingatkan agar perbedaan tidak menjadi penghalang dalam membangun kebersamaan dan kolaborasi.

“Diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan perbedaan di antara kita justru merenggangkan persatuan,” katanya.

Syarifuddin juga menekankan pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada seluruh ASN, saya meminta Pancasila diwujudkan dalam pelayanan yang adil, cepat, dan tanpa membedakan siapa yang dilayani,” tegasnya.

Ia berharap semangat persatuan dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dapat semakin memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah dalam menjalankan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel setiap hari Jumat. Kebijakan tersebut mulai dihentikan pada 1 Oktober 2026.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, saat Rapat Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, (1/10) mengatakan, kebijakan WFH yang sebelumnya diterapkan setiap Jumat tidak lagi diperlukan seiring kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai terkendali.

“Selain pertimbangan kondisi karhutla, penghentian WFH juga mempertimbangkan efisiensi operasional pemerintah daerah,” ungkap nya.

Menurut Muhidin, pengeluaran operasional tetap berjalan meskipun ASN bekerja dari rumah.

Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan operasional seperti bus listrik yang tetap membutuhkan biaya, baik ketika WFH diberlakukan maupun saat ASN bekerja dari kantor.

“Dengan pertimbangan ini, Pemprov Kalsel kembali mendorong ASN untuk melaksanakan pekerjaan dari kantor sehingga pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” lanjutnya.

Selain menghentikan WFH setiap Jumat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembalikan jam masuk kerja ASN dari sebelumnya pukul 09.00 Wita menjadi pukul 08.00 Wita

Penyesuaian jam kerja tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah menyesuaikan aktivitas perkantoran dengan kondisi kabut asap akibat karhutla.

“Seiring kondisi karhutla yang mulai terkendali, jam masuk kerja ASN kembali seperti sebelumnya, yakni pukul 08.00 pagi,” ucap nya.

Meski demikian, tetap diberikan masa toleransi hingga pukul 09.00 Wita. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengembalikan pola kerja ASN sekaligus meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penghentian WFH dan kembalinya jam masuk kerja pukul 08.00 Wita,, Pemprov Kalsel mendorong seluruh SKPD kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal dengan tetap memperhatikan kondisi dan ketentuan yang berlaku. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pelayanan air bersih di wilayah Banjarbakula tetap berjalan meski Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula melakukan pemeliharaan fasilitas pengolahan air berkapasitas 250 liter per detik (LPS) dan 500 LPS.

Pemeliharaan tersebut dilakukan berkala sebagai langkah preventif untuk memastikan fasilitas pengolahan air tetap andal sekaligus menjaga kualitas air hasil produksi.

Kepala BPAM Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan, Siddiq Wahyu Pamungkas, Kamis (1/10), mengatakan pemeliharaan merupakan bagian dari upaya menjaga seluruh sistem tetap berfungsi optimal dan mencegah potensi gangguan yang lebih besar di kemudian hari.

“Pemeliharaan ini merupakan bagian penting dari upaya preventif untuk menjaga keandalan sistem operasional yang saat ini berjalan,” ujarnya.

Selama proses pemeliharaan, BPAM Banjarbakula melakukan penyesuaian operasional. Kondisi tersebut berdampak pada sedikit pengurangan debit air dari kapasitas normal.

Siddiq menyebut pengurangan debit diperkirakan sekitar 10 hingga 15 liter per detik. Penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi petugas melaksanakan pekerjaan pemeliharaan sekaligus memastikan keamanan fasilitas yang sedang ditangani.

“Memang akan ada sedikit penurunan debit air dari kapasitas normal, yaitu sekitar 10 sampai 15 liter per detik,” jelasnya.

Menurut Siddiq, kondisi tersebut merupakan bagian dari prosedur operasional selama pekerjaan berlangsung. Karena itu, masyarakat di wilayah layanan Banjarbakula diminta tidak khawatir apabila merasakan adanya perubahan debit air.

Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan peralatan dan fasilitas pengolahan tetap berada dalam kondisi baik, sehingga mampu mendukung proses produksi dan pelayanan air bersih secara berkelanjutan.

BPAM Banjarbakula juga meminta pelanggan memahami adanya penyesuaian selama pekerjaan berlangsung. Setelah pemeliharaan selesai, fasilitas diharapkan dapat kembali beroperasi secara optimal dengan tingkat keandalan yang terjaga.

“Pada prinsipnya, seluruh upaya ini kami lakukan semata-mata untuk menjaga keamanan, keandalan, dan keberlangsungan pelayanan air bersih bagi seluruh pelanggan di wilayah layanan Banjarbakula, baik saat ini maupun untuk jangka panjang,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika (TI) Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) mendapat wawasan tentang keamanan siber saat mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (30/9).

Kunjungan yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel tersebut dipimpin Koordinator Program Studi Teknik Informatika Poliban, Fuad Sholihin, dan disambut Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Sucilianita mengatakan, kunjungan tersebut menjadi ruang berbagi wawasan antara dunia pendidikan dan pemerintah, khususnya terkait keamanan siber serta pengelolaan informasi di era digital.

“Alhamdulillah, hari ini dosen dan mahasiswa dari Poliban berkunjung ke Diskominfo Kalsel. Ini menjadi ruang untuk berbagi wawasan antara dunia pendidikan dan pemerintah, khususnya terkait keamanan siber dan pengelolaan keamanan informasi,” ujarnya.

Menurutnya, keamanan siber saat ini menjadi tantangan yang perlu dipahami generasi muda, terutama mahasiswa yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

“Cyber security sekarang menjadi sebuah tantangan di era digital. Keamanan informasi harus terus kita gaungkan kepada anak muda, khususnya mahasiswa yang nantinya akan menjadi SDM dan mengisi kebutuhan di bidang teknologi informasi,” katanya.

Sucilianita menambahkan, mahasiswa Teknik Informatika memiliki peran penting dalam penerapan keamanan informasi ketika nantinya terjun ke dunia kerja, termasuk di lingkungan pemerintahan.

“Generasi seperti mereka inilah yang nantinya akan memberikan dan menerapkan keamanan informasi dalam mengelola data di era digital saat ini,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, Diskominfo Kalsel terbuka terhadap peluang kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

“Diskominfo Kalimantan Selatan terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan maupun pihak lainnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Program Studi Teknik Informatika Poliban, Fuad Sholihin mengatakan, kunjungan ke instansi merupakan bagian dari upaya memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di luar lingkungan kampus.

Menurut Fuad, setiap tahun Poliban melaksanakan kuliah umum maupun kunjungan ke berbagai instansi untuk memperluas wawasan mahasiswa sekaligus memberikan gambaran mengenai dunia kerja sesuai bidang keilmuan.

“Setiap tahunnya kami melaksanakan kuliah umum dan kunjungan ke instansi. Setiap instansi yang kami datangi memberikan pengalaman khusus kepada mahasiswa yang nantinya dapat diterapkan di kampus maupun setelah mereka lulus,” ungkapnya.

Ia menilai kunjungan ke Diskominfo Kalsel memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.

“Minimal mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana penerapan di lapangan. Apalagi hal ini sangat berkesinambungan dengan jurusan mereka, sehingga mereka mendapatkan bayangan setelah lulus, terutama di bidang teknologi dan informasi,” katanya.

Fuad berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat silaturahmi sekaligus membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan antara Poliban dan Diskominfo Kalsel.

“Kami berharap silaturahmi ini terus berjalan dan bisa berkembang menjadi kerja sama dengan Diskominfo. Mudah – mudahan mahasiswa mendapatkan bekal yang sangat bagus dari kegiatan ini,” pungkasnya.

Selain mendapatkan materi mengenai keamanan siber dan pengelolaan informasi, para mahasiswa juga berkesempatan melihat secara langsung fasilitas penyiaran di kabin siar LPPL Radio Abdi Persada FM. (BDR/RIW/EPS)