Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ajakan tersebut disampaikan melalui apel pagi dalam rangka memeringati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42, yang digelar di Halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (23/7).

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

“Pesan untuk peringatan Hari Anak Nasional hari ini, mudah-mudahan kita semua, baik ASN maupun masyarakat, dapat menjaga anak – anak kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga untuk mendukung kemampuan anak-anak menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Mashudi.

Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan, tetapi juga mencakup perlindungan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Mashudi menjelaskan, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus diimbangi dengan pengawasan, pendampingan, dan edukasi dari orang tua maupun lingkungan sekitar agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak.

Ia menegaskan, Diskominfo Kalsel sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika terus berkomitmen meningkatkan literasi digital melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, maupun anak-anak.

“Ruang digital semakin berkembang. Diskominfo sebagai leading sector berkomitmen untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat, orang tua, dan anak – anak agar dapat memanfaatkan ruang digital dengan baik. Artinya, perlu ada pembatasan terhadap konten atau hal-hal yang tidak sesuai dengan usia anak,” jelasnya.

Mashudi menambahkan, edukasi dan pendampingan yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.

Dengan dukungan seluruh pihak, anak-anak diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

Ia berharap semangat Hari Anak Nasional ke-42 semakin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memeringati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (23/7).

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada anak.

Kegiatan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, jajaran Forkopimda, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta Forum Anak Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

“Mudah-mudahan peringatan Hari Anak ini semakin meneguhkan komitmen kita untuk melindungi, menyayangi, dan memenuhi hak-hak anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,” ujar Muhidin.

Menurutnya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak, Indonesia sedang mempersiapkan generasi masa depan yang beriman, cerdas, sehat, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan global.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai ancaman, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perkawinan anak, hingga dampak negatif penggunaan media sosial dan perkembangan teknologi informasi.

Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”, Muhidin menegaskan Pemprov Kalimantan Selatan terus memperkuat berbagai program yang berpihak kepada anak.

Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, hingga penguatan sistem perlindungan anak.

Ia turut mengajak para orang tua untuk terus menjadi teladan bagi anak-anak dengan meluangkan waktu mendengarkan, membimbing dengan kasih sayang, serta mendampingi penggunaan teknologi secara bijaksana.

“Keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam membentuk karakter anak,” katanya.

Kepada para guru dan tenaga pendidik, Muhidin berharap agar terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan sehingga setiap anak dapat berkembang sesuai potensi terbaiknya.

Sementara itu, kepada anak-anak Kalimantan Selatan, Gubernur berpesan agar terus belajar dengan tekun, menghormati orang tua dan guru, menjauhi perilaku negatif, serta berani bermimpi dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang cerdas, kreatif, sehat, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

“Marilah kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin bersama Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah juga meresmikan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Nurul Muhibbin yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Rangkaian peringatan HAN 2026 turut diisi dengan pemotongan tumpeng bersama serta penandatanganan Komitmen Dukungan Provinsi Layak Anak sebagai wujud penguatan sinergi dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Banua. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan pada 2027, meski alokasi anggaran mengalami penurunan.

Penyesuaian dilakukan seiring proyeksi berkurangnya postur APBD Kalimantan Selatan pada tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, usai menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Tahun 2027 bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, baru-baru tadi.

Astuti mengatakan, dalam rapat tersebut DPRD menanyakan kesiapan Bappeda menjalankan program kerja dengan anggaran yang lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau kita bicara ideal tentu semua merasa masih kurang. Namun karena harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah, Bappeda sebagai instansi perencana harus memberi contoh bahwa dengan anggaran yang terbatas kita tetap harus kreatif agar seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan pembahasan sementara, anggaran Bappeda Kalsel pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp47 miliar, turun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp53 miliar.

Menurut Astuti, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp8,2 triliun.

Ia menjelaskan, struktur APBD Kalimantan Selatan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dipengaruhi besaran transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan mengalami penurunan.

“Kami tentu mengapresiasi capaian PAD yang bisa terpenuhi. Namun kita juga harus melihat bahwa transfer pusat ke daerah berkurang. Karena itu APBD Kalsel tahun 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp8,2 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2026,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan perencanaan belanja tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program prioritas.

Astuti menegaskan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk penganggaran program – program prioritas yang menjadi komitmen kepala daerah.

“Dengan postur anggaran sebesar Rp8,2 triliun, semua SKPD harus siap melakukan efisiensi belanja. Namun kami memastikan belanja-belanja wajib tetap menjadi prioritas dan dialokasikan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers dari media cetak, online, dan elektronik sebagai upaya mempererat kemitraan serta memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Banjarbaru pada Kamis (23/7) tersebut juga menjadi momentum perkenalan Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan yang baru, Kombes Pol Nur Khamid, kepada para wartawan yang selama ini menjadi mitra kerja Polda Kalimantan Selatan.

Selain menjadi ajang memperkenalkan diri, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara Polda Kalimantan Selatan dengan insan media sebagai mitra strategis menyampaikan informasi akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Nur Khamid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dengan Polda Kalimantan Selatan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

“Media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, sehingga hubungan yang harmonis perlu terus dipelihara,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa Bid Humas Polda Kalsel akan selalu terbuka menerima masukan, kritik membangun, maupun koordinasi dengan para wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Dengan ini diharapkan informasi mengenai tugas, fungsi, serta pelayanan kepolisian dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Nur Khamid juga berharap sinergi antara Polda Kalimantan Selatan dan insan pers semakin erat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta akan memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Melalui kegiatan ini, Bid Humas Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh insan pers,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun aspirasi para pejabat purna tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (22/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pensiunan ASN atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi dan kerja keras para ASN yang kini telah memasuki masa purna tugas.

“Saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Keberhasilan pembangunan daerah Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian pada masa aktif bertugas,” ujar Dinansyah.

Ia menegaskan, memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran para pensiunan ASN dalam pembangunan daerah.

Sebaliknya, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan yang dimiliki masih sangat dibutuhkan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran Bapak dan Ibu dalam membangun Kalimantan Selatan. Para pensiunan ASN tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki pengalaman berharga yang dapat menjadi inspirasi sekaligus masukan dalam pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi mengatakan, FGD menjadi wadah menyerap berbagai gagasan, pengalaman, serta masukan konstruktif dari para pensiunan ASN yang dinilai masih memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Banua.

“Hari ini kami melaksanakan FGD bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), yang merupakan organisasi para pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini kami berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PWRI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Noryadi menjelaskan, seluruh masukan yang dihimpun dalam FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian dan pengembangan birokrasi.

“Seluruh masukan yang bersifat positif akan kami himpun dan laporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” jelasnya.

Melalui FGD tersebut, BKD Kalsel berharap dapat membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan para purna tugas ASN, sekaligus memanfaatkan pengalaman panjang mereka di bidang birokrasi sebagai kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dua pelajar asal Kalimantan Selatan resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional dalam rangka persiapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Kedua pelajar tersebut adalah I Nyoman Harya dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura, Kabupaten Banjar.

Keduanya menjadi wakil Kalimantan Selatan setelah melalui rangkaian seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Ihda Wardati mengatakan, kedua pelajar tersebut telah diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sejak 14 Juli hingga 22 Agustus 2026.

“Mereka akan mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan sebelum bertugas pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional,” ujar Ihda, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan, proses seleksi Paskibraka di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara berjenjang, transparan, dan objektif. Setiap kabupaten/kota mengirimkan tiga peserta putra dan tiga peserta putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.

Sebanyak 88 peserta yang terdiri dari 45 putra dan 43 putri dari 13 kabupaten/kota mengikuti seleksi tingkat provinsi selama empat hari.

Dari proses tersebut dipilih tiga putra dan tiga putri terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta.

“Materi seleksi meliputi verifikasi administrasi, tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum, observasi psikologi, pemeriksaan kesehatan, parade dan peraturan baris-berbaris, hingga penilaian kepribadian, komunikasi, minat, dan bakat. Dari seluruh tahapan tersebut akhirnya terpilih satu putra dan satu putri sebagai wakil Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” jelasnya.

Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kesbangpol memberikan pembinaan intensif kepada para calon peserta.

Pembinaan meliputi penguatan fisik dan kesehatan, pembekalan mental dan karakter, serta penanaman nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika.

“Kami membekali mereka dengan penguatan fisik, menjaga kebugaran, pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan mental agar memiliki rasa percaya diri dan mampu bersaing di tingkat nasional. Selain itu, kami juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika sebagai bekal selama mengikuti pemusatan pelatihan,” kata Ihda.

Menurutnya, keberhasilan dua pelajar tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang komprehensif. Selain kemampuan baris-berbaris, peserta juga dinilai dari aspek administrasi, kesehatan, psikotes, postur tubuh, ketahanan jasmani, hingga karakter dan jiwa kepemimpinan.

Ihda berharap kedua wakil Kalimantan Selatan dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan baik serta mampu mengemban tugas sebagai Paskibraka Nasional di Istana Negara.

“Kami berharap keduanya selalu menjaga kesehatan, kedisiplinan, serta membawa nama baik Kalimantan Selatan. Jadilah duta daerah yang mampu memperkenalkan budaya Banua di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan melalui prestasi yang membanggakan,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh generasi muda Kalimantan Selatan untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, memperluas wawasan kebangsaan, serta menjaga disiplin dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Generasi muda merupakan modal utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, karakter yang kuat, integritas, semangat kebangsaan, dan kecintaan terhadap tanah air harus terus ditanamkan sejak dini,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (21/7).

Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, dan diikuti perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Selain asistensi, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Sosialisasi menghadirkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Rijani, serta Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, sebagai narasumber.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas pengelola layanan informasi publik melalui penyelenggaraan asistensi sekaligus sosialisasi regulasi terbaru.

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri hadir di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi undangan pemerintah daerah. Kami mengapresiasi Diskominfo Kalsel yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi PPID, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan PPID kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik,” ujar Benni.

Ia menjelaskan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah perluasan cakupan pengelolaan layanan informasi publik hingga ke tingkat pemerintahan desa yang juga memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat.

“Pada regulasi sebelumnya, pengaturan mengenai pemerintah desa belum diakomodasi secara khusus. Padahal, pemerintah desa merupakan badan publik yang menyelenggarakan berbagai program dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, prinsip keterbukaan informasi publik juga harus diterapkan secara optimal hingga ke tingkat desa,” jelasnya.

Benni menambahkan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 juga memperkuat kelembagaan PPID, di antaranya melalui perubahan nomenklatur dari PPID Utama menjadi PPID dan PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana.

Selain itu, regulasi tersebut menghadirkan bab khusus mengenai perencanaan layanan informasi publik sebagai landasan dalam penyelenggaraan layanan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

“Salah satu pembaruan yang paling mendasar dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 adalah pengaturan mengenai perencanaan layanan informasi publik. Dengan adanya perencanaan yang baik, penyelenggaraan layanan informasi publik akan menjadi lebih terarah, terukur, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim berharap, asistensi dan sosialisasi ini dapat menjadi bekal bagi seluruh PPID kabupaten/kota meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Menurutnya, kehadiran langsung Kapuspen Kemendagri menjadi kesempatan berharga bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

“Kami berharap seluruh materi yang disampaikan dapat menjadi pedoman bagi PPID di kabupaten dan kota dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh akses informasi publik yang semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)