Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Angka inflasi Kalsel hingga April 2026 tercatat mengalami penurunan menjadi 3,67 % setelah sebelumnya berada di angka 3,84 % pada Maret lalu.

Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, Idris mengatakan, capaian tersebut menunjukkan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama berbagai pihak berjalan cukup efektif.

“Alhamdulillah, inflasi kita sampai April berada di angka 3,67 persen. Sebelumnya kita sempat berada di urutan kedua nasional, sekarang turun ke peringkat enam. Artinya usaha dan kolaborasi seluruh SKPD terkait cukup berhasil,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (18/5).

Menurut Idris, pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, hingga instansi vertikal lainnya yang turut mendukung stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di daerah.

Tak hanya inflasi, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif. Idris menyebut pertumbuhan ekonomi Kalsel saat ini berada di atas rata-rata nasional.

“Pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,61 persen, sementara Kalsel mencapai 5,67 persen. Ini tentu menjadi capaian yang cukup baik,” katanya.

Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap mewaspadai potensi kenaikan inflasi menjelang Iduladha. Peningkatan konsumsi masyarakat saat momentum keagamaan dinilai menjadi salah satu faktor utama yang dapat memicu kenaikan harga.

Selain itu, potensi gangguan produksi pangan akibat pengaruh cuaca seperti El Nino di sejumlah daerah penghasil juga menjadi perhatian pemerintah.

“Kalau ada perayaan keagamaan tentu permintaan masyarakat meningkat. Itu biasanya berdampak pada inflasi. Ditambah lagi kemungkinan produksi berkurang di beberapa daerah, sehingga perlu kita antisipasi bersama,” jelasnya.

Idris juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan menyesuaikan konsumsi dengan kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Karena pola konsumsi masyarakat juga sangat mempengaruhi stabilitas harga di pasaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, memperkuat pengawasan peredaran Obat- Obatan Tertentu (OOT) dengan menggandeng Bea Cukai, menyisir jalur distribusi ilegal yang berpotensi menjadi pintu masuk peredaran obat berbahaya di Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut disampaikan Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih, usai pencanangan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat- Obatan Tertentu di Aula Balai Besar BBPOM di Banjarbaru, Senin (18/5).

Ary menjelaskan, pengawasan lintas instansi menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya obat-obatan tertentu melalui jalur ilegal yang dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, peredaran obat-obatan tertentu yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi memicu penyalahgunaan, terutama di kalangan generasi muda.

“Kerja sama dengan Bea Cukai dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi ilegal. Pengawasan lintas sektor sangat penting agar peredaran obat – obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, BBPOM bersama Bea Cukai akan terus meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam melakukan pengawasan di berbagai jalur distribusi obat – obatan tertentu.

“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu maupun peredaran obat ilegal yang tidak memiliki izin resmi,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ary juga mengungkapkan bahwa saat ini 23 daerah di Indonesia terindikasi peredaran obat-obatan tertentu, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena penyalahgunaan obat – obatan tertentu dapat berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial masyarakat.

“Pengawasan dan penindakan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan obat tidak semakin meluas di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan.

Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar masyarakat memahami risiko dan dampak penyalahgunaan obat – obatan tertentu, khususnya di kalangan remaja dan usia produktif.

“Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor tersebut, kami berharap peredaran obat-obatan tertentu yang disalahgunakan dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan terlindungi dari bahaya obat ilegal,” tutup Ary. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengajak generasi muda untuk terus mengingat dan meneladani perjuangan para pahlawan Kalimantan, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ajakan itu disampaikan Hasnuryadi usai memimpin upacara ziarah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Tahun 2026, di Taman Makam Pahlawan Hasan Basri, Liang Anggang Banjarbaru, pada Minggu (17/5)

Peringatan Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan diperingati setiap 17 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan rakyat Kalimantan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingatinya melalui kegiatan ziarah.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi menegaskan, bahwa pelaksanaan ziarah menjadi wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara.

“Sebagai penghormatan kepada arwah Brigjen Hasan Basri beserta seluruh pejuang ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, kita semua mendoakan agar beliau-beliau diberikan tempat terbaik dan paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan demi kemajuan Banua dan Indonesia.

“Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kehidupan bisa melanjutkan cinta dan pengabdian kepada Banua yang tercinta serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Kepada generasi muda, Hasnuryadi mengingatkan pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa sebagaimana pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tentang “Jas Merah” atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Menurutnya, para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan besar, termasuk darah dan nyawa mereka demi tegaknya NKRI.

“Kita harus memahami bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan seluruh pengorbanan yang mereka miliki,” tuturnya.

Ia menambahkan, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan, menjunjung tinggi persatuan, cinta tanah air, dan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemko Banjarbaru berkomitmen memperkuat kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Demi memastikan aspirasi masyarakat tertangani dengan cepat dan tepat, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, secara khusus menginstruksikan jajaran Camat dan Lurah, untuk aktif memfasilitasi aduan warga terkait kondisi jalan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan komunikasi publik Pemko Banjarbaru bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang saat ini gencar memperbaiki infrastruktur di berbagai titik.

Wali Kota Banjarbaru menegaskan, bahwa Camat dan Lurah memiliki posisi sangat strategis sebagai garda terdepan sekaligus jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya meminta Camat dan Lurah aktif membantu memfasilitasi aduan masyarakat terkait kondisi jalan. Pemerintah Kota ingin memastikan setiap aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik dan ditangani sesuai mekanisme serta skala prioritas pembangunan daerah,” tegas Erna Lisa Halaby.

Merespons tingginya atensi masyarakat yang sering disampaikan melalui media sosial, Wali Kota mengimbau agar aparatur di kewilayahan meresponsnya dengan pola komunikasi yang terbuka dan edukatif.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa proses perbaikan jalan dilakukan secara bertahap. Hal ini mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi penanganan, dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, usulan pembangunan jalan berasal dari berbagai pintu, mulai dari Musrenbang, pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD, hingga aspirasi langsung ke pemerintah daerah.

“Penanganan jalan bukan hanya tanggung jawab teknis Dinas PUPR, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah sampai tingkat kecamatan dan kelurahan,” tambahnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Adi Maulana, menyatakan kesiapannya untuk menyajikan data teknis serta progres penanganan secara transparan kepada publik.

“Kami terus melakukan pemeliharaan rutin jalan melalui metode tambal sulam (patching) menggunakan campuran aspal panas. Progres pekerjaan juga akan terus kami sampaikan secara berkala kepada masyarakat,” jelas Adi.

Dinas PUPR juga mengoptimalkan kanal informasi resmi untuk menyosialisasikan data eksisting, jenis penanganan, hingga dokumentasi before-after pengerjaan jalan.

Berikut adalah progres penanganan sejumlah ruas jalan prioritas di Kota Banjarbaru saat ini:

• Selesai 100%: Jalan Karang So, Jalan Komet, dan Jalan Panglima Batur.
• Tahap Pengerjaan 80%: Jalan Caraka.
• Tahap Pengerjaan 50%: Jalan Guntung Manggis.

Selain itu, Pemko Banjarbaru juga telah memasukkan beberapa ruas prioritas lainnya ke dalam rencana tindak lanjut penanganan, di antaranya: Jalan Guntung Harapan, Jalan Purnawirawan, Terusan Jalan Alkah Mahabbah, dan Jalan Caraka Jaya.

Penguatan peran lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan jalan kota ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 54.

Melalui kolaborasi informasi dan penanganan teknis yang terukur ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap masyarakat semakin memahami tahapan pembangunan yang sedang berjalan.

Dengan dukungan dan partisipasi aktif warga, pembangunan infrastruktur yang berbasis prioritas ini diharapkan mampu mengakselerasi visi terwujudnya Banjarbaru Emas (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera). (PemkoBanjarbaru-RIW/EPS)

Banjarbaru – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman beserta jajaran, memantau ke lapangan, dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 di Embarkasi Banjarmasin, Selasa, (12/5).

Pada kunjungan tersebut tim Ombudsman Kalsel diterima dan didampingi langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairani beserta para kabid dan staf.

Keduanya berdialog langsung dengan para jemaah untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan di Asrama Haji benar – benar dirasakan manfaatnya, oleh para tamu Allah SWT, khususnya jemaah lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.

Dalam peninjauan tersebut, Hadi Rahman memberikan apresiasi atas berbagai upaya peningkatan layanan yang semakin humanis dan ramah bagi jemaah prioritas.

Menurutnya, keberadaan gedung baru yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan pelayanan khusus menjadi langkah nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan embarkasi.

Selain itu, Hadi memberikan beberapa masukan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Ibadah Haji di Asrama Haji. Antara lain, publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan, dan penyediaan tombol darurat (panic button) di toilet-toilet jemaah, khususnya toilet bagi kelompok rentan.

Hadi mengatakan, gedung baru ini sangat membantu para jemaah mengakses berbagai layanan di Asrama Haji. Mulai dari akses kamar, layanan kesehatan, konsumsi hingga pendampingan petugas semuanya terlihat lebih tertata dan memudahkan para jemaah.

“Kami melihat kamar – kamar yang disiapkan cukup representatif, aksesnya mudah, kebersihannya terjaga dan fasilitas pendukung juga tersedia dengan baik. Ini tentu menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji,” ujar Hadi.

Sementara itu, Eddy Khairani menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan tim Ombudsman Kalsel dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penyelenggaraan layanan di Embarkasi Banjarmasin.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia,” ujarnya.

Kehadiran dan masukan yang diberikan Ombudsman, menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan semakin baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam pelayanan ibadah haji. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)

Banjarbaru – UPTD Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong transformasi museum yang lebih inklusif melalui kegiatan Belajar Bersama 1 Tahun 2026, bertema “Bahasa Isyarat sebagai Jembatan Mengenal Koleksi Museum Lambung Mangkurat”, di Banjarbaru, Rabu (13/5).

Sebagai institusi pelestarian sejarah dan budaya, Museum Lambung Mangkurat dinilai tidak hanya berfungsi menyimpan koleksi bersejarah, tetapi juga memiliki tanggung jawab memperluas akses edukasi budaya kepada masyarakat secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara.

Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal menghadirkan museum yang lebih terbuka dan berpihak pada seluruh komunitas budaya maupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

“Banyak kegiatan yang mengacu kepada kegiatan inklusif. Ini sangat bagus dan mudah-mudahan bisa tercapai bagaimana Museum Lambung Mangkurat ini ke depan menjadi ruang bersama bagi masyarakat,” ujarnya.

Ady yang baru dilantik sebagai Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat pada 8 Mei lalu itu berharap, museum dapat menjadi pusat aktivitas kebudayaan di Banjarbaru, sekaligus ruang kolaborasi bagi para pegiat seni dan budaya.

Menurutnya, Museum Lambung Mangkurat ingin menghadirkan konsep museum yang tidak hanya berorientasi pada koleksi, tetapi juga menjadi ruang interaksi, edukasi, dan kreativitas masyarakat.

“Kami ingin Museum Lambung Mangkurat ini menjadi basecamp bagi para pegiat kebudayaan, termasuk untuk kegiatan – kegiatan inklusif seperti ini,” katanya.

Ia juga menegaskan kegiatan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang mengusung slogan “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Edy Suwarto menilai, museum saat ini harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, museum modern tidak lagi sekadar tempat penyimpanan benda bersejarah, melainkan juga pusat edukasi dan penguatan karakter generasi muda.

“Museum ke depan harus lebih kolaboratif dan inklusif, menjadi ruang edukasi yang mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan warisan sejarah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Kalimantan Selatan saat ini mengalami penurunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), khususnya pada aspek ekspresi budaya dan pendidikan. Karena itu, kegiatan berbasis edukasi budaya dinilai penting untuk memperkuat pembangunan kebudayaan daerah.

Edy juga mendorong Museum Lambung Mangkurat menghadirkan inovasi baru dan tidak terjebak pada pola kegiatan yang monoton.

Ia optimis, dengan semangat baru yang dimiliki pengelola, Museum Lambung Mangkurat dapat berkembang menjadi museum yang lebih modern, inovatif, dan mampu memperluas jejaring pendanaan maupun kolaborasi hingga tingkat nasional.

“Jangan business as usual. Museum harus out of the box, menghadirkan inovasi, kreativitas, dan kegiatan yang lebih berpihak kepada inklusivitas masyarakat,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)