Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memperkuat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar mampu berkembang menjadi BUMDesa kategori maju dan mandiri.

Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan langsung di lapangan, peningkatan kapasitas pengelola, hingga penguatan tata kelola usaha dan strategi pemasaran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, pengembangan BUMDesa menjadi salah satu langkah strategis memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, BUMDesa yang dikelola secara profesional mampu menjadi motor penggerak berbagai potensi ekonomi lokal, baik di sektor perdagangan, jasa, pertanian, maupun sektor produktif lainnya.

“Pembinaan yang dilakukan Dinas PMD tidak hanya berupa kunjungan dan pendampingan ke lapangan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDesa,” ungkapnya.

Pendampingan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan manajerial, tata kelola kelembagaan, hingga pengembangan unit usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pembinaan di lapangan, pihaknya masih menemukan sejumlah kendala yang dihadapi BUMDesa.

Di antaranya masih banyak pengelola yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun dengan baik serta belum mampu memasarkan produk maupun jasa secara optimal.

Sebagian besar BUMDesa masih menghadapi persoalan mendasar, terutama dalam penyusunan SOP dan strategi pemasaran.

‘Padahal kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting agar usaha desa dapat berjalan secara profesional, memiliki arah pengembangan yang jelas, dan mampu bersaing,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan webinar yang secara khusus membahas penyusunan SOP serta strategi pemasaran BUMDesa.

“Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengelola mengenai pentingnya sistem kerja yang terstruktur, sekaligus memperluas kemampuan mereka dalam memasarkan produk dan layanan yang dimiliki,” lanjutnya.

Selain penguatan kapasitas, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga tengah melaksanakan pemeringkatan BUMDesa di seluruh kabupaten dan kota.

Indah menjelaskan, pemeringkatan dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan masing – masing BUMDesa, mulai dari kategori dasar hingga BUMDesa yang telah berkembang menjadi maju dan mandiri.

Menurutnya, hasil pemeringkatan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing BUMDesa.

Dengan demikian, pendampingan yang diberikan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi, tantangan, dan potensi usaha yang dimiliki setiap desa.

Indah berharap berbagai langkah pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa di Kalimantan Selatan.

“Dengan tata kelola yang semakin baik, didukung SOP yang jelas, strategi pemasaran yang efektif, serta pendampingan berkesinambungan, BUMDesa diharapkan mampu naik kelas menjadi BUMDesa maju dan mandiri, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa,” tutup Indah. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dalam rangka memeringati Hari Pajak Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, serta unit Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan menyelenggarakan Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Ragam Objek, Satu Semangat untuk Negeri”.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antarunit Kementerian Keuangan, mengoptimalkan penerimaan negara, pengelolaan aset negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme lelang yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Pelaksanaan puncak LSHB 2026 berlangsung secara hybrid di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarbaru, serta disiarkan daring melalui Portal Lelang Indonesia dan Microsoft Teams.

Masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti lelang tanpa harus hadir secara langsung sehingga partisipasi publik diharapkan semakin luas.

Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, yang menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Lelang Serentak Harat Banar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas, baik bagi optimalisasi penerimaan negara maupun bagi masyarakat.

“Melalui semangat kolaborasi, kami berharap Lelang Serentak Harat Banar dapat terus berkembang menjadi sarana yang tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan aset negara, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Tetik.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, LSHB 2026 menghadirkan beragam objek lelang yang tidak hanya mencakup lelang eksekusi, tetapi juga inovasi yang memiliki nilai sosial.

Salah satunya adalah Lelang Batik Sasirangan hasil karya anak-anak spesial (down syndrome) Kalimantan Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas melalui apresiasi atas karya kreatif bernilai budaya.

Lelang Batik Sasirangan dilaksanakan secara langsung di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan dipimpin Tati Yulianti, Pejabat Lelang Kelas II Banjarmasin.

Sementara itu, berbagai objek lelang lainnya, seperti lelang eksekusi benda sitaan pajak, barang eks kepabeanan dan cukai, barang rampasan negara, objek hak tanggungan, Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), serta lelang sukarela produk UMKM dilaksanakan secara daring melalui Portal Lelang Indonesia.

Selain pelaksanaan lelang, kegiatan turut diisi penyerahan penghargaan kepada berbagai mitra strategis DJKN yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan lelang, di antaranya KPKNL, perbankan, Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II, serta balai lelang.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas sinergi dan dukungan para mitra meningkatkan kualitas layanan lelang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Melalui Lelang Serentak Harat Banar 2026, Kementerian Keuangan berharap masyarakat semakin mengenal lelang sebagai mekanisme yang modern, transparan, dan terpercaya.

Lebih dari sekadar sarana transaksi, lelang diharapkan mampu menjadi instrumen yang mendukung penerimaan negara, mengoptimalkan pemanfaatan aset, memberdayakan UMKM dan kelompok rentan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (KemenkeuSatuKalsel-RIW/A{R_

Banjarbaru – Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga September 2026, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat berbagai langkah kesiapsiagaan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan cepat dan terkoordinasi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial, Achmadi mengatakan, seluruh sumber daya telah dipersiapkan, mulai dari personel, logistik, hingga sarana pendukung lainnya sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana karhutla.

Menurut Achmadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla dan Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan.

“Sebagai tindak lanjut, kami telah mendirikan Posko Siaga Bencana di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Selain itu, kami memastikan ketersediaan logistik melalui kantong-kantong logistik di seluruh kabupaten dan kota, yang diperkuat dengan lumbung sosial di 50 kecamatan serta tiga Kawasan Siaga Bencana (KSB) agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat saat dibutuhkan,” ujar Achmadi, Jumat (17/7).

Ia menjelaskan, Dinas Sosial juga menyiapkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), kendaraan operasional, peralatan pendukung, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang siap diterjunkan kapan saja apabila terjadi keadaan darurat.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir personel Tagana bersama BPBD, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait telah terlibat dalam upaya pemadaman dan pembasahan lahan yang terbakar di kawasan Jalan Palam, Banjarbaru.

Selain penanganan di lapangan, Dinas Sosial juga mengikuti survei bersama BPBD, Manggala Agni, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, dan Tagana di sejumlah embung serta sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor, Golf Ujung, Sawitan, Sungai Tabuk hingga Pramuan Ujung.

Berdasarkan hasil pemantauan, debit air di sejumlah titik mengalami penurunan sekitar satu hingga satu setengah meter. Kondisi tersebut diperparah dengan mulai munculnya rekahan pada lahan gambut yang menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat apabila bencana asap semakin meluas, Dinas Sosial juga menyiapkan safe house atau rumah aman di Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Fasilitas tersebut akan dikelola bersama Dinas Kesehatan untuk melayani kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA dan asma.

Di lokasi tersebut nantinya juga akan disediakan dapur umum lapangan, layanan dukungan psikososial, serta ruang ramah anak sehingga kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian.

“Kami tentu berharap kondisi karhutla tahun ini tidak sebesar yang terjadi pada 2015 maupun 2019. Namun, kesiapsiagaan tidak boleh lengah. Seluruh personel Tagana bersama Pelopor Perdamaian kami siagakan selama 24 jam agar mampu merespons secara cepat apabila terjadi bencana, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” kata Achmadi.

Ia juga mengimbau seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk membentuk posko siaga dengan melibatkan unsur Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta relawan sosial lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

“Sinergi seluruh unsur sangat penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Dengan kesiapan personel, logistik, dan koordinasi yang baik, kami berharap pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan optimal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 hasil sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama TNI, resmi rampung.

Program tersebut menghadirkan berbagai pembangunan sarana dan prasarana perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin mengatakan, TMMD ke-128 dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026 dengan fokus meningkatkan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

“Di Desa Pantai Ulin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kegiatan meliputi rehabilitasi satu unit langgar, pembangunan satu unit MCK langgar, serta pembangunan satu unit pos kamling. Sementara di Kelurahan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, dilakukan rehabilitasi satu unit musala,” kata Frendy, baru baru ini.

Adapun di Desa Salam Babaris, Kabupaten Tapin, program mencakup rehabilitasi satu unit musala, pembangunan satu unit MCK musala, serta pembangunan satu unit fasilitas TNI Manunggal Air Bersih yang diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

Frendy menjelaskan seluruh hasil pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah desa setempat untuk dimanfaatkan dan dipelihara bersama masyarakat.

“Kami berharap aparatur desa bersama masyarakat dapat menjaga, mengelola, dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang,” ujarnya.

Usai menyelesaikan TMMD ke-128, Dinas PMD Kalsel bersama TNI kembali melanjutkan kolaborasi melalui TMMD ke-129 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026.

Program berikutnya akan dilaksanakan di tiga daerah, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Kabupaten Barito Kuala.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sasaran kegiatan meliputi rehabilitasi satu unit musala, pembangunan dua unit MCK musala, serta pembangunan satu unit fasilitas TNI Manunggal Air Bersih. Sementara di Kabupaten Kotabaru akan dilakukan rehabilitasi satu unit musala.

Sedangkan di Kabupaten Barito Kuala, kegiatan difokuskan pada pembangunan dua unit MCK, rehabilitasi satu unit Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta pembangunan satu unit pos kamling.

“Melalui program TMMD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama TNI terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Frendy. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Asistensi Penyusunan dan Penyelarasan SOP Terintegrasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/7).

Peserta terdiri atas kepala maupun perwakilan OPD teknis yang terintegrasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Endri mengatakan, penyusunan SOP yang terintegrasi menjadi bagian penting mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar setiap tahapan pelayanan, khususnya perizinan dan nonperizinan, memiliki alur kerja yang jelas, terukur, serta mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.

“Penyusunan SOP yang terintegrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan agar setiap proses pelayanan memiliki alur kerja yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Endri berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh OPD teknis dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus menyusun SOP yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebutuhan pelayanan saat ini.

“Dengan demikian, implementasi pelayanan terpadu dapat berjalan lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Dalam forum asistensi tersebut, seluruh OPD teknis juga menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat integrasi pelayanan. Salah satunya adalah melakukan penyelarasan batas waktu pelayanan (Service Level Agreement/SLA) dengan meninjau kembali waktu maksimal verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis di masing-masing instansi, untuk mendukung ketepatan proses pelayanan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan.

Selain itu, setiap OPD diberikan waktu untuk menyelesaikan finalisasi draf SOP internal yang telah terintegrasi dengan DPMPTSP. Dokumen tersebut selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh Biro Organisasi sebelum diterapkan secara menyeluruh. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mengaktifkan Posko Penanggulangan Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026.

Selain mengaktifkan posko, BPBD juga menetapkan tiga kawasan prioritas penanganan karhutla untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan terpadu.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, dengan diaktifkannya posko tersebut, seluruh personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla akan menjalankan tugas sesuai fungsi masing – masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.

Menurut Ronny, keberadaan posko menjadi pusat koordinasi, memantau perkembangan situasi di lapangan, menerima laporan dari daerah, serta mempercepat pengambilan keputusan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan sejak tahap pencegahan hingga pemadaman,” ungkapnya.

Ronny menjelaskan, untuk memaksimalkan penanganan karhutla, BPBD Kalimantan Selatan menetapkan tiga kawasan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kepentingan strategis wilayah.

Kawasan prioritas pertama berada di sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor yang meliputi Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Barito Kuala, dan sebagian Tanah Laut.

“Kawasan ini menjadi perhatian utama karena keberadaan bandara merupakan objek vital nasional yang harus terlindungi dari dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” lanjutnya.

Sementara itu, kawasan prioritas kedua mencakup sebagian wilayah Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, hingga Kabupaten Tabalong.

Adapun kawasan prioritas ketiga meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru yang juga memiliki potensi kerawanan kebakaran saat musim kemarau.

Ronny menegaskan, pembagian kawasan prioritas tersebut bertujuan agar pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya lebih efektif sesuai tingkat kerawanan di masing – masing wilayah.

“Dengan strategi tersebut, setiap potensi kebakaran dapat direspons lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” sahutnya.

Ia menambahkan, seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Karhutla akan terus memperkuat sinergi melalui patroli rutin, pemantauan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor selama musim kemarau berlangsung.

BPBD juga mengajak pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.

“Melalui penguatan koordinasi, aktivasi posko kedaruratan, serta penetapan kawasan prioritas penanganan, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla pada musim kemarau tahun ini dapat berjalan lebih optimal,” tutup Ronny. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel memperkuat sistem keamanan siber sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya ancaman serangan digital.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Rapat Koordinasi Proof of Concept (POC) bersama PT LS Ware Teknologi Indonesia untuk pengembangan Security Operations Center (SOC), di Banjarbaru, Selasa (14/7).

Rapat koordinasi dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dan dihadiri pejabat struktural Diskominfo Kalsel, perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta narasumber dari Korea Selatan yang memaparkan standar keamanan siber internasional dan berbagai solusi penguatan sistem keamanan informasi.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pengembangan SOC merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pertahanan siber yang lebih terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan sistem keamanan siber melalui pengembangan Security Operations Center. Dalam pertemuan ini, kami mendapatkan berbagai masukan, rekomendasi, serta gambaran mengenai penerapan sistem keamanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Ia berharap, kehadiran SOC mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah mendeteksi, memantau, dan merespons potensi ancaman siber secara lebih cepat dan efektif.

“Ke depan kami ingin memiliki sistem yang tidak hanya mampu mencegah serangan siber, tetapi juga dapat mendeteksi lebih dini serta melakukan penanganan secara cepat apabila terjadi gangguan terhadap sistem informasi pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT LS Ware Teknologi Indonesia, Kim Mansung, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di bidang teknologi keamanan siber.

“Kami merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi keamanan siber. Melalui kolaborasi bersama PT LS Ware Teknologi Indonesia, ASKOMPSI, dan SCOPINDO, kami berharap dapat terus berbagi pengalaman, teknologi, serta memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun sistem keamanan siber yang andal,” ujar Kim Mansung.

Selain pengembangan teknologi, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan siber, pendampingan teknis, serta dukungan terhadap penguatan sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kolaborasi ini, Diskominfo Kalsel berharap pengembangan Security Operations Center dapat menjadi fondasi dalam membangun ekosistem keamanan siber yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman dan terpercaya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menangani ruas Jalan Veteran Banjarmasin yang amblas pada Selasa (14/7).

Selain memasang rambu pengaman, pemerintah juga menyiapkan perbaikan darurat sekaligus mempertimbangkan penutupan sementara ruas jalan demi kelancaran proses pekerjaan.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib mengatakan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengamankan lokasi agar pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintas.

“Kami langsung memerintahkan jajaran Bina Marga untuk memasang rambu – rambu pengaman di lokasi agar masyarakat lebih waspada. Selanjutnya kami menurunkan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jalan,” ujarnya, Rabu (15/7).

Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan dipicu gerusan tanah di bawah badan jalan yang kembali terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan badan jalan mengalami penurunan hingga memunculkan retakan.

Menurut Yasin, penanganan awal akan dilakukan melalui pekerjaan rutin dengan membongkar bagian jalan yang rusak sebelum dilakukan perkuatan struktur.

Perbaikan akan menggunakan cerucuk galam sebagai pondasi, dilanjutkan pemasangan geotextile, kemudian badan jalan akan ditimbun dan dipadatkan kembali. Setelah dipastikan stabil dan tidak lagi mengalami penurunan, barulah dilakukan pengaspalan.

“Kami akan membongkar bagian yang rusak, memasang cerucuk galam, kemudian geotextile, setelah itu dilakukan perkerasan. Pengaspalan baru dilakukan setelah kondisi tanah benar – benar stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas PUPR Kalsel juga tengah berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas terkait kemungkinan penutupan sementara ruas Jalan Veteran selama proses perbaikan berlangsung.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat arus kendaraan di kawasan tersebut cukup padat. Penutupan sementara diharapkan dapat mempercepat pekerjaan sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan pengguna jalan maupun petugas di lapangan.

Ia menambahkan, masyarakat tetap memiliki alternatif jalur lain melalui Jalan Rahayu sehingga penutupan sementara dinilai tidak akan terlalu mengganggu mobilitas kendaraan apabila nantinya diterapkan.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas. Kalau memungkinkan, jalan ditutup sementara agar pekerjaan bisa dilakukan maksimal dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan,” kata Yasin. (SYA/RIW/APR)