Banjarbaru – Laman 5 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kunjungi Diskominfo, Mahasiswa Poliban Dalami Wawasan Keamanan Siber dan Informasi

Banjarbaru – Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika (TI) Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) mendapat wawasan tentang keamanan siber saat mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (30/9).

Kunjungan yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel tersebut dipimpin Koordinator Program Studi Teknik Informatika Poliban, Fuad Sholihin, dan disambut Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Sucilianita mengatakan, kunjungan tersebut menjadi ruang berbagi wawasan antara dunia pendidikan dan pemerintah, khususnya terkait keamanan siber serta pengelolaan informasi di era digital.

“Alhamdulillah, hari ini dosen dan mahasiswa dari Poliban berkunjung ke Diskominfo Kalsel. Ini menjadi ruang untuk berbagi wawasan antara dunia pendidikan dan pemerintah, khususnya terkait keamanan siber dan pengelolaan keamanan informasi,” ujarnya.

Menurutnya, keamanan siber saat ini menjadi tantangan yang perlu dipahami generasi muda, terutama mahasiswa yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

“Cyber security sekarang menjadi sebuah tantangan di era digital. Keamanan informasi harus terus kita gaungkan kepada anak muda, khususnya mahasiswa yang nantinya akan menjadi SDM dan mengisi kebutuhan di bidang teknologi informasi,” katanya.

Sucilianita menambahkan, mahasiswa Teknik Informatika memiliki peran penting dalam penerapan keamanan informasi ketika nantinya terjun ke dunia kerja, termasuk di lingkungan pemerintahan.

“Generasi seperti mereka inilah yang nantinya akan memberikan dan menerapkan keamanan informasi dalam mengelola data di era digital saat ini,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, Diskominfo Kalsel terbuka terhadap peluang kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

“Diskominfo Kalimantan Selatan terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan maupun pihak lainnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Program Studi Teknik Informatika Poliban, Fuad Sholihin mengatakan, kunjungan ke instansi merupakan bagian dari upaya memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di luar lingkungan kampus.

Menurut Fuad, setiap tahun Poliban melaksanakan kuliah umum maupun kunjungan ke berbagai instansi untuk memperluas wawasan mahasiswa sekaligus memberikan gambaran mengenai dunia kerja sesuai bidang keilmuan.

“Setiap tahunnya kami melaksanakan kuliah umum dan kunjungan ke instansi. Setiap instansi yang kami datangi memberikan pengalaman khusus kepada mahasiswa yang nantinya dapat diterapkan di kampus maupun setelah mereka lulus,” ungkapnya.

Ia menilai kunjungan ke Diskominfo Kalsel memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.

“Minimal mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana penerapan di lapangan. Apalagi hal ini sangat berkesinambungan dengan jurusan mereka, sehingga mereka mendapatkan bayangan setelah lulus, terutama di bidang teknologi dan informasi,” katanya.

Fuad berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat silaturahmi sekaligus membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan antara Poliban dan Diskominfo Kalsel.

“Kami berharap silaturahmi ini terus berjalan dan bisa berkembang menjadi kerja sama dengan Diskominfo. Mudah – mudahan mahasiswa mendapatkan bekal yang sangat bagus dari kegiatan ini,” pungkasnya.

Selain mendapatkan materi mengenai keamanan siber dan pengelolaan informasi, para mahasiswa juga berkesempatan melihat secara langsung fasilitas penyiaran di kabin siar LPPL Radio Abdi Persada FM. (BDR/RIW/EPS)

Terpapar Kabut Asap, SMA Banua Kalsel Lanjutkan PJJ

Banjarbaru – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti kawasan Gambut dan sekitarnya membuat SMA Banua Kalsel melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kebijakan tersebut diberlakukan sejak Jumat (25/9), setelah sekolah menemukan masih banyak titik kebakaran di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan sekitarnya.

Kepala SMA Banua Kalsel, Risa Lisdariani mengatakan, keputusan PJJ diambil untuk meminimalkan risiko paparan kabut asap terhadap siswa, mengingat sekolah menerapkan sistem boarding atau asrama.

“Mulai Jumat, 25 September 2026 kami mengadakan PJJ karena kondisi titik kebakaran banyak dijumpai di daerah Jalan Gubernur Syarkawi dan sekitarnya,” ujar Risa, Selasa (29/9).

Meski pembelajaran dilakukan dari lokasi masing-masing, Risa memastikan kualitas dan beban pembelajaran tetap dipertahankan. Jadwal pelajaran tidak mengalami perubahan dan siswa tetap mengikuti proses belajar sesuai ketentuan sekolah.

“Paradigma pembelajaran jarak jauh harus tetap menempatkan kualitas pembelajaran di atas segalanya. Tidak ada waktu dan jadwal pelajaran yang berubah, bahkan belajar mandiri juga tetap dilaksanakan seperti biasa,” jelasnya.

Pelaksanaan PJJ juga mempertimbangkan kondisi siswa SMA Banua Kalsel yang berasal dari berbagai daerah. Sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel serta Pengawas Pembina agar kebijakan pembelajaran dapat menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.

Evaluasi dilakukan setiap pekan. Dengan demikian, keputusan untuk kembali menerapkan pembelajaran tatap muka akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan hasil evaluasi bersama.

“Kami meminta izin dengan Disdikbud untuk melaksanakan PJJ dengan evaluasi per minggu,” sebut Risa.

Selama PJJ, kegiatan akademik sekolah tetap berjalan. Sejumlah program pendidikan, termasuk Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi, tetap dilaksanakan bagi siswa maupun guru.

Risa menegaskan, PJJ tidak berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Sistem pembelajaran hanya dipindahkan dari lingkungan sekolah ke tempat masing-masing siswa sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi kabut asap. (SYA/RIW/EPS)

Respons Kekeringan, Pemko Banjarbaru Salurkan Air Bersih

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Penyaluran dilakukan di Jalan Kuranji, Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru, Selasa (29/9).

Penyaluran bantuan dipimpin langsung Wali Kota Erna Lisa Halaby. Kehadiran Wali Kota sekaligus untuk meninjau kondisi warga serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat di tengah musim kemarau tetap terpenuhi.

Penyaluran air bersih tersebut merupakan respons Pemko Banjarbaru terhadap aduan masyarakat mengenai kesulitan mendapatkan air bersih.

Wali Kota Erna Lisa Halaby mengatakan, di kawasan Jalan Kuranji terdapat sejumlah sumur warga yang mulai terdampak kekeringan. Namun, masih ada pula sumur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kawasan di Jalan Kuranji ini memang ada sebagian sumur warga yang terdampak kekeringan. Namun, Alhamdulillah sebagian sumur warga masih dapat digunakan. Hari ini kita ada lima tangki pendistribusian air bersih untuk masyarakat,” ujarnya.

Dengan penyaluran di Kelurahan Guntung Manggis, distribusi bantuan air bersih oleh Pemko Banjarbaru telah mencapai 54 titik.

Sebelumnya, bantuan telah disalurkan di 53 titik berdasarkan kebutuhan serta laporan dan aduan masyarakat.

“Ini sudah titik ke-54 untuk titik pendistribusian. Sebelumnya 53 titik dan ini bertambah lagi berdasarkan aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat,” katanya.

Selain mengandalkan sumber daya pemerintah daerah, penanganan kekeringan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri.

Sebelumnya, TNI Angkatan Udara turut membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak.

“Alhamdulillah kami juga berkolaborasi dan bersinergi dengan TNI-Polri. Kemarin TNI AU juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Tentunya kita harus bergotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini,” tuturnya.

Selain memastikan ketersediaan air bersih, Wali Kota bersama tim medis turut memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Pemantauan dilakukan dengan mengunjungi sejumlah warga, termasuk masyarakat yang mendapatkan layanan homecare.

Dari hasil pemantauan sementara, belum ditemukan warga yang mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi kekeringan.

Pemko Banjarbaru memastikan penyaluran air bersih dan pemantauan kesehatan akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah daerah juga akan terus merespons aduan masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan unsur terkait untuk menghadapi dampak kekeringan selama musim kemarau. (BDR/RIW/EPS)

Hadirkan Kenyamanan, Bandara Internasional Syamsudin Noor Siapkan Holding Area Jemaah Umrah

Banjarbaru – Bandara Internasional Syamsudin Noor menghadirkan alur baru dalam proses keberangkatan jemaah umrah dengan menyediakan Holding Area di Lobby Keberangkatan.

Fasilitas ini disiapkan sebagai area bagi jemaah untuk bertemu dan berpamitan dengan keluarga maupun para pengantar sebelum melanjutkan proses keberangkatan.

Selain itu, jemaah dapat menunggu dengan lebih nyaman selama proses check-in yang dilakukan pihak travel agent.

Holding Area juga dapat dimanfaatkan pihak travel agent untuk melaksanakan berbagai persiapan keberangkatan, seperti briefing, pembagian boarding pass, serta pembagian ID Card jemaah umrah sebelum jemaah melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Tidak hanya sebagai area tunggu, Holding Area juga dilengkapi dengan backdrop yang dapat dimanfaatkan sebagai spot foto bagi jemaah.

Fasilitas tersebut memberikan kesempatan bagi jemaah untuk mengabadikan momen bersama keluarga maupun sesama jemaah sebelum memulai perjalanan ibadah.

Selain itu, alur baru ini diterapkan untuk mendukung kelancaran operasional, baik bagi pengguna jasa umum maupun jemaah umrah, sehingga proses keberangkatan dapat berlangsung lebih tertib dan terarah.

“Fasilitas terbaru dari Bandara Internasional Syamsudin Noor sejalan dengan penerapan alur baru khusus untuk jemaah umrah. Kami mohon kepada seluruh jemaah umrah maupun para pengantar mengikuti tanda dan arahan petugas di area Lobby Keberangkatan agar lebih nyaman dalam persiapan menjelang ibadah,” ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Hadirnya Holding Area dan alur baru untuk jemaah umrah di Bandara Syamsudin Noor, menjadi langkah nyata upaya peningkatan pelayanan, khususnya dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan proses keberangkatan jemaah umrah.

Selepas dari Holding Room, para jemaah umrah akan mengikuti arahan petugas melanjutkan proses keberangkatan (boarding) melalui Pintu Kedatangan Domestik menuju Security Check Point.

“Agar perjalanan umrah dapat berkesan dan bermakna, maka dari itu kami ingin membantu para jemaah memulai perjalanan menuju tanah suci dengan nyaman. Semoga pembaruan ini dapat memberikan pengalaman keberangkatan yang lebih baik bagi seluruh jemaah umrah yang menggunakan Bandara Internasional Syamsudin Noor,” tutup Stephanus Millyas Wardana. (AP-RIW/EPS)

Permudah Layanan, Biro Kesra Kalsel Luncurkan SINAR

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi meluncurkan Sistem Informasi dan Aspirasi Rakyat (SINAR), sebuah inovasi digital yang digagas Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel.

Peluncuran aplikasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026, Kamis (24/9).

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Fahrurazi mengatakan, kehadiran SINAR merupakan bagian dari upaya Biro Kesra menghadirkan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Fahrurazi, SINAR tidak hanya dirancang untuk mengelola proposal, tetapi juga dikembangkan untuk mengintegrasikan data di lingkungan Biro Kesra dengan sejumlah pihak terkait.

“Pemanfaatan teknologi melalui SINAR diharapkan dapat mempermudah pengelolaan informasi dan pelayanan, sekaligus mendukung koordinasi antarperangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel,” ungkapnya.

Secara internal, sistem dalam SINAR akan menghubungkan tiga bagian di lingkungan Biro Kesra, yakni Bagian Bina Mental Spiritual, Bagian Kesra Pelayanan Dasar, serta Bagian Kesra Non-Pelayanan Dasar.

“Integrasi tersebut diharapkan membuat pengelolaan data dari masing-masing bagian menjadi lebih terkoordinasi dalam satu sistem. Dengan demikian, proses koordinasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif,” lanjutnya.

Fahrurazi menyampaikan, peluncuran SINAR yang bertepatan dengan Rakor Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026 menjadi momentum memperkuat pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

“Inovasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Gelar Rakor Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (24/9), hasil kerja sama antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, SP4N-LAPOR! menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk mengetahui berbagai persoalan, aspirasi, serta kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik.

“Pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Syarifuddin.

Ia menegaskan, setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat harus dikelola secara baik dan sistematis. Proses tersebut mencakup penerimaan laporan, verifikasi, tindak lanjut hingga penyelesaian pengaduan.

“Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah menjadi hal penting agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan sesuai dengan kewenangan masing – masing,” lanjutnya.

Syarifuddin berharap pengelolaan SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus diperkuat, sehingga laporan masyarakat tidak hanya diterima, tetapi juga mendapatkan tindak lanjut yang jelas.

“Pengelolaan pengaduan yang baik diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai aspek pelayanan publik serta meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/EPS)

Perkuat Demokrasi, Kesbangpol Kalsel Sosialisasikan Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Banjarbaru – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengelolaan bantuan keuangan partai politik dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik yang digelar Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Kalsel di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (24/9).

Mengusung tema Transparansi, Akuntabilitas dan Kepatuhan terhadap Regulasi, kegiatan ini diikuti para pimpinan dan pengurus partai politik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pihak terkait untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan, pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel, Ferdi Yospi Libia Erwinda mengatakan, partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Selain menjadi sarana rekrutmen politik dan artikulasi kepentingan masyarakat, partai politik juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik secara berkelanjutan.

Menurutnya, untuk mendukung fungsi tersebut, pemerintah mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalsel tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan demokrasi di daerah.

Karena itu, Ferdi menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Mulai dari proses pengajuan dan verifikasi administrasi pencairan, penggunaan dana, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban, seluruhnya harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.

Melalui sosialisasi tersebut, Kesbangpol Kalsel juga memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik mengenai batasan dan proporsi penggunaan bantuan keuangan, termasuk pemanfaatannya untuk kegiatan pendidikan politik.

Selain itu, peserta diarahkan agar mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara rapi dan akurat, sehingga dapat memenuhi ketentuan pemeriksaan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami berharap, melalui paparan materi dari para narasumber yang kompeten hari ini, kita dapat meminimalisir kendala – kendala administratif serta menghindari potensi temuan pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK di masa yang akan datang,” ujar Ferdi.

Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang diskusi dan konsultasi, terutama untuk membahas berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam proses pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Ferdi berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap tata kelola bantuan keuangan, tetapi juga mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan partai politik yang tertib dan akuntabel serta memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Karhutla Kalsel Masih Terkendali, Penanganan Diperkuat Antisipasi Kabut Asap

Banjarbaru – Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan masih dalam penanganan dan secara umum dinilai terkendali.

Sejumlah titik api masih ditemukan, namun petugas terus melakukan penanganan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan dampak asap.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, kondisi karhutla di wilayah Kalsel masih dapat dikendalikan. Hal itu disampaikannya saat ditemui di VIP Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Senin (21/9), bertepatan dengan kedatangan Kepala BNPB dan Menteri Kehutanan.

Menurutnya, rombongan pemerintah pusat semula dijadwalkan menuju Kalimantan Tengah. Namun, kondisi kabut asap menyebabkan bandara di wilayah tersebut tidak dapat digunakan sehingga perjalanan dialihkan melalui Kalsel.

*Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin saat diwawancara*

“Memang sementara ini kasus cukup terkendali. Ada beberapa titik, tetapi yang jelas masih bisa kita kendalikan,” ujar Muhammad Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra menyebut, kondisi Bandara Internasional Syamsudin Noor relatif aman dibandingkan sejumlah bandara lain di wilayah Kalimantan yang terdampak kabut asap.

Ronny mengatakan, sempat terjadi keterlambatan penerbangan pada Senin (21/9) pagi. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung setiap hari sehingga secara umum aktivitas penerbangan dari dan menuju Kalsel masih berjalan normal.

“Secara umum masih bisa kami kendalikan. Semua titik api masih tertangani dengan baik, walaupun tidak sepenuhnya langsung padam karena kondisi lahan gambut,” jelasnya.

Menurut Ronny, beberapa titik api yang masih aktif memang menghasilkan asap. Namun, seluruhnya masih dalam penanganan petugas di lapangan dengan mengoptimalkan upaya pembasahan dan pengairan.

Penanganan pada lahan gambut menjadi perhatian karena api dapat bertahan di bawah permukaan dan tidak selalu langsung terlihat.

Karena itu, proses pemadaman dilakukan secara bertahap dengan memastikan area yang terbakar benar-benar basah untuk mencegah api kembali muncul.

Selain penanganan di lapangan, BPBD Kalsel juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, pelaksanaan OMC hingga saat ini belum dapat dilakukan karena kondisi atmosfer belum mendukung.

Koordinasi dengan BMKG tetap dilakukan untuk menentukan waktu yang memungkinkan apabila kondisi cuaca memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, penanganan karhutla juga mulai diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah.

Pemerintah pusat berencana meminta dukungan Kalsel untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Pulang Pisau yang masih terdampak kabut asap.

Ronny menyampaikan, helikopter water bombing direncanakan dikerahkan ke Pulang Pisau dengan home base di Kalimantan Selatan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan secara terpadu.

“Dengan dukungan lintas daerah, penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap terhadap masyarakat serta aktivitas transportasi udara,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Jaga Geosite Meratus, Aksi Sapta Pesona Sasar Kampung Purun

Banjarbaru – Upaya menjaga kebersihan dan kelestarian situs UNESCO Global Geopark (UGG) Meratus terus diperluas. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Aksi Sapta Pesona Youth Geopark Meratus, kali ini di Geosite Kampung Purun, Banjarbaru, Senin (21/9).

Setelah sebelumnya dilaksanakan di Barito Kuala, kegiatan menyasar Kampung Purun dengan melibatkan generasi muda, di antaranya Youth Geopark Meratus dan Putra – Putri Pariwisata, bersama unsur pemerintah serta masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan aksi tersebut difokuskan pada unsur kebersihan sebagai bagian dari Sapta Pesona sekaligus membangun kepedulian terhadap geosite Meratus.

*Kepala Dinas Pariwisata Kalsel membersihkan sampah di Geosite Kampung Purun*

“Kenapa aksinya mengambil Sapta Pesona yang ketiga, bersih-bersih? Karena destinasi wisata kita, titik-titik yang 54 itu memang perlu peran semua, terutama generasi muda,” ujar Iwan.

UGG Meratus memiliki 54 situs yang tersebar di enam kabupaten/kota, yakni Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Barito Kuala, Banjar, Tapin dan Hulu Sungai Selatan.

Aksi Sapta Pesona belum dapat menjangkau seluruh situs tersebut. Dispar Kalsel memilih sejumlah lokasi secara bertahap dan menargetkan kegiatan serupa dapat berlanjut ke titik lainnya.

*Kepala Dinas Pariwisata Kalsel memimpin aksi Sapta Pesona Youth Geopark Meratus di Geosite Kampung Purun Banjarbaru*

“Mudah-mudahan ke depannya titik-titik yang lain juga akan kita laksanakan,” katanya.

Iwan menegaskan kegiatan tersebut tidak diharapkan berhenti sebagai aksi seremonial. Generasi muda dilibatkan sebagai penggerak agar kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian geosite dapat ditularkan kepada masyarakat sekitar.

“Harapannya generasi muda bisa menjadi percontohan untuk yang lain, bisa ditularkan ke masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menurut Iwan, gerakan tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga warisan bumi Meratus yang telah memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO.

Selain pelestarian, keberadaan geosite juga diharapkan memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat lokal.

“Kita bersama-sama memelihara dan menjaga warisan bumi tersebut. Yang kedua, harapannya situs di mana lokasi itu berada bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Harga Beras Naik di HSS, Pasokan Pangan Kalsel Masih Aman

Banjarbaru – Harga beras di Hulu Sungai Selatan mengalami kenaikan di tengah musim kemarau yang cukup panjang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin mengatakan, kenaikan harga beras menjadi salah satu komoditas yang terus dipantau pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Rusma usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (21/9).

Menurut Rusma, musim kemarau turut memengaruhi aktivitas pertanian yang kemudian dapat berdampak terhadap produksi, ketersediaan, hingga harga sejumlah komoditas pangan.

“Kondisi ini terutama menjadi perhatian di wilayah Banua Enam,” ungkapnya.

Meski demikian, Rusma memastikan pasokan komoditas pangan secara umum di Kalimantan Selatan masih terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Pasokan pangan kita masih aman,” kata Rusma.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan berbagai komoditas pangan di sejumlah wilayah.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi komoditas yang produksinya berpotensi terdampak kondisi cuaca dan musim kemarau.

“Kelancaran distribusi pangan juga diperhatikan agar pasokan tetap dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah,” lanjutnya.

Rusma menambahkan, kondisi harga beras dan komoditas pangan lainnya akan terus dipantau sebagai bagian dari langkah pengendalian inflasi.

“Apabila terjadi gangguan pasokan maupun perubahan harga yang signifikan, pemerintah dapat segera mengambil langkah penanganan,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)