Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah desa di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berperan aktif, mendukung pengembangan inovasi desa, untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa, Ahmad Zaky Maulana menjelaskan, peran aktif pemerintah desa menjadi faktor penting dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan, bahwa inovasi desa tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi desa.

“Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Zaki, Jum’at (27/3).

Pemerintah desa memiliki peran strategis, mendorong lahirnya inovasi. Tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan potensi desa.

Zaky menyebutkan, bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa akan mendorong tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini penting agar inovasi yang dikembangkan benar – benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan berbagai terobosan yang berdampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, maupun penguatan ketahanan ekonomi desa,” lanjut Zaki.

Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga perlu terus diperkuat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan program inovasi desa dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Menurut Zaky, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi program akan sangat membantu desa dalam mengembangkan inovasi yang berdaya saing.

“Dengan adanya kolaborasi yang baik serta peran aktif pemerintah desa, diharapkan inovasi desa di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh,” tutup Zaki. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru tengah mengkaji secara komprehensif, 3 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemerintah Kota Banjarbaru, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Adapun tiga raperda yang diusulkan beberapa waktu lalu meliputi Raperda tentang Tatanan Transportasi Lokal, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, serta Raperda tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menyampaikan, bahwa secara prinsip seluruh raperda yang diajukan pemerintah kota akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih mendalam bersama DPRD.

“Pada prinsipnya, tiga usulan raperda dari pemerintah kota akan kami tindak lanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus), sehingga pembahasannya dapat dilakukan bersama – sama dengan tim perda dari Pemkot,” ujarnya belum lama tadi.

Ia menjelaskan, saat ini proses pengajuan raperda telah memasuki tahap pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di tingkat panitia khusus bersama tim pemerintah kota.

Menurut Gusti Rizky, ketiga raperda tersebut memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Kota Banjarbaru.

“Harapan kami, melalui pembahasan di tingkat pansus, seluruh masukan dari fraksi serta aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi terdapat sejumlah catatan dan masukan, terutama karena dua dari tiga raperda yang diajukan merupakan perubahan atas peraturan daerah sebelumnya.

Rizky menilai, penyesuaian regulasi menjadi hal yang penting mengingat dinamika perkembangan zaman serta munculnya berbagai faktor baru yang perlu diakomodasi dalam kebijakan daerah.

“Kami memberikan catatan agar perubahan regulasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan jangka panjang dan menjadi landasan pembangunan daerah ke depan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya peningkatan loyalitas dan kinerja seluruh pegawai pasca libur panjang Hari Raya Idulfitri, sekaligus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk memastikan pelayanan publik berjalan normal.

Saat ditemui usai menghadiri Apel Pagi Pasca Libur Idulfitri, Rabu (25/3), Syarifuddin mengingatkan, bahwa sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, setiap aparatur sipil negara dituntut untuk menunjukkan dedikasi, disiplin, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Ia menilai, momentum pasca libur panjang harus dimanfaatkan untuk kembali fokus bekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Setelah libur panjang, kita harus kembali bekerja dengan semangat baru. Loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab harus terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujar Syarifuddin.

Selain itu, Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk memperkuat komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas, serta menjaga semangat kerja agar tetap produktif.

Menurutnya, kedisiplinan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan dapat bekerja secara profesional, tepat waktu, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Dengan peningkatan loyalitas dan kinerja pegawai, maka roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih maksimal,” lanjut Syarifuddin.

Tidak hanya memberikan arahan, Syarifuddin juga langsung melakukan sidak ke sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus memastikan kehadiran pegawai dan kelancaran pelayanan pasca libur Lebaran.

Sidak dilakukan di beberapa instansi strategis, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama sidak, Syarifuddin memantau langsung tingkat kehadiran pegawai serta kesiapan masing – masing instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas perkantoran telah kembali berjalan normal tanpa kendala berarti.

Menurutnya, sidak ini penting untuk menjaga ritme kerja pemerintahan agar tetap stabil setelah masa libur panjang, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar tetap disiplin dan profesional dalam bekerja.

“Dengan adanya sidak ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang maksimal,” kata Syarifuddin.

Melalui langkah penguatan disiplin dan pengawasan langsung tersebut, Pemprov Kalsel berharap kinerja aparatur semakin meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik serta mendukung kelancaran pembangunan daerah ke depan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Memasuki hari pertama kerja usai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifudin, melakukan kunjungan sekaligus sidak ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3).

Kunjungan tersebut dilakukan, untuk memastikan kesiapan pelayanan publik sekaligus mengecek tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Diskominfo Kalsel setelah libur panjang.

Dalam peninjauannya, Sekda menyampaikan rasa syukur serta apresiasi terhadap kedisiplinan para pegawai. Ia menilai kehadiran ASN sudah sangat baik, dengan hampir seluruh pegawai kembali bekerja tepat waktu.

“Alhamdulillah, karyawan di sini sudah hadir semuanya. Hal ini sesuai dengan kewajiban sebagai seorang ASN yang harus melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Syarifudin.

Selain memantau kehadiran pegawai, Sekda juga menegaskan pentingnya peran Diskominfo sebagai garda terdepan, dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Ia berharap Diskominfo dapat terus aktif dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Menurutnya, penyampaian informasi yang baik akan membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang telah disediakan pemerintah.

“Nantinya ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Kita harapkan Diskominfo memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja yang dilakukan pemerintah, supaya masyarakat tahu apa saja yang bisa didapatkan,” tambahnya.

Di akhir kunjungannya, Syarifudin turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Diskominfo Kalsel yang tetap menjaga komitmen dan profesionalisme dalam bekerja, meskipun baru saja menjalani masa libur Idul Fitri. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang jatuh tempo selama masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk keringanan sekaligus upaya menjaga kepatuhan masyarakat, memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Indra Surya Saputra menjelaskan, bahwa kebijakan pembebasan denda ini diberlakukan karena pelayanan Samsat sempat diliburkan selama periode cuti bersama Lebaran.

Dengan demikian, masyarakat yang masa jatuh tempo pajaknya bertepatan dengan libur tersebut, tidak dikenakan sanksi keterlambatan.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.

“Ini bentuk keringanan bagi masyarakat, karena pada masa libur pelayanan tidak berjalan. Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa terbantu dan tidak terbebani denda,” ujar Indra, baru – baru ini.

Ia menambahkan, setelah masa libur berakhir, masyarakat diharapkan segera melakukan pembayaran pajak kendaraan agar tidak menimbulkan tunggakan di kemudian hari.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan layanan pembayaran digital yang telah disediakan guna mempercepat dan mempermudah proses pembayaran.

Seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama Lebaran, Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak.

Hal ini dilakukan mengingat biasanya terjadi peningkatan signifikan jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak setelah libur panjang.

Indra mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah titik layanan unggulan di beberapa kantor Samsat.

Penambahan layanan ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi antrean panjang.

Selain itu, Bapenda Kalsel juga mengerahkan armada Samsat keliling ke berbagai lokasi publik, seperti pusat keramaian dan kawasan strategis lainnya.

Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat.

Menurut Indra, kombinasi antara penambahan titik layanan dan optimalisasi Samsat keliling, menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelayanan di tengah lonjakan wajib pajak pasca Lebaran.

“Kami ingin memastikan pelayanan tetap optimal meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak. Dengan tambahan layanan dan Samsat keliling, diharapkan antrean bisa terurai dan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” lanjut Indra.

Ia kembali menekankan pentingnya pemanfaatan layanan digital pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem digital, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan tanpa harus mengantre.

“Melalui kebijakan pembebasan denda dan berbagai strategi pelayanan yang disiapkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dapat terus meningkat,” tutup Indra. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Tim Futsal Kalimantan Selatan, Fafage Banua, siap memenangkan Pro Futsal League (PFL) Tahun 2026. Kesiapan tersebut disampaikan Pelatih Fafage Banua, Deny Handoyo, saat tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru, untuk bertanding pada lanjutan PFL 2025/2026 yang digelar 28–29 Maret 2026 di GOR Babussalam, Banjarbaru, Selasa (24/3).

Deny Handoyo mengatakan, kedatangan mereka pada lanjutan pertandingan ini, dengan kekuatan19 pemain untuk menghadapi dua pertandingan penting, dengan didampingi 3 ofisial tim.

Karena itu, lanjutnya, dipastikan secara umum kondisi tim dalam keadaan baik meski terdapat beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan.

“Alhamdulillah kondisi pemain secara keseluruhan baik. Hanya Rian yang baru pulih dari operasi, namun sudah mulai kembali berlatih. Selain itu, pemain asing kami asal Brasil, Caio Almeida sedang mengalami sedikit kendala pada lutut, tapi kami berharap tetap bisa tampil di pertandingan nanti,” ungkapnya.

Deny menjelaskan, bahwa tim sempat mendapatkan waktu libur selama sepekan saat momentum Lebaran, namun tetap menjaga kebugaran melalui program latihan mandiri dan daring.

“Kami tetap menggelar latihan secara online melalui Zoom agar kondisi pemain tidak turun drastis. Harapannya, saat kembali berkumpul, performa tim tetap terjaga,” ucapnya.

Pada putaran kedua ini, Fafage Banua dijadwalkan menghadapi tim Mongcongbulo asal Makassar serta Asahan Allstars dari Samarinda.

Meski pada pertemuan sebelumnya berhasil meraih kemenangan, Deny tetap mewaspadai kekuatan kedua tim tersebut.

“Kedua tim ini merupakan kuda hitam yang patut diperhitungkan. Kami sudah pernah bertemu di putaran pertama, tapi mereka tetap berpotensi memberikan kejutan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pemain Fafage Banua, Andri Chaniago, mengaku antusias kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.

Ia menilai dukungan suporter akan menjadi faktor penting, untuk meningkatkan motivasi tim di lapangan.

“Kami sangat senang bisa kembali bermain di sini. Antusiasme penonton di Kalimantan Selatan sangat luar biasa. Dukungan mereka tentu sangat berarti untuk menambah semangat kami sebagai tuan rumah,” katanya.

Deny juga memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur, dan bertekad memberikan performa terbaik demi mengamankan posisi di puncak klasemen.

“Kondisi pemain 100 persen fit dan siap bertanding. Kami ingin meraih enam poin dari dua pertandingan ini agar bisa semakin kokoh di puncak klasemen hingga akhir musim,” tegasnya.

Sebagai tuan rumah putaran kedua PFL 2025/2026, Fafage Banua diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hiburan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang akan memadati GOR Babussalam.

Pro Futsal League 2025-2026, merupakan Kompetisi Futsal Putra dengan kasta tertinggi untuk musim terbaru, yang berlangsung sejak 4 Oktober 2025 hingga 14 Juni 2026.

Pada musim 2025-2026 ini, liga masih diikuti 12 tim sebagai peserta, yakni 10 klub yang bertahan dari musim lalu dan dua promosi dari Nusantara Futsal League 2025.

Pro Futsal League 2025-2026 terbagi dalam dua fase yaitu, Regular Series (Klasemen, putaran pertama- kedua), serta Playoffs Series (Knock-Out, Final four-Perebutan Juara). Dan, Tim Futsal Fafage Banua saat ini tercatat menduduki peringkat pertama. (SRI/RIW/EPS)

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat sinergi riset dan inovasi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, berbasis data, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, penguatan ekosistem riset dan inovasi dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Sinergi antar perangkat daerah menjadi langkah penting agar hasil penelitian dan inovasi tidak hanya berhenti pada kajian akademis, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam berbagai program pembangunan,” ungkapnya, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, penguatan ekosistem riset dan inovasi di Kalimantan Selatan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan serta solusi inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.

Thaufik menilai, saat ini pembangunan daerah tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan data yang akurat serta hasil riset yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan pendekatan berbasis data dan riset tersebut, berbagai program yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pendekatan pembangunan yang berbasis data dan riset akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan,” jelas Thaufik.

Selain itu, penguatan ekosistem inovasi juga menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Melalui inovasi yang terus berkembang, berbagai sektor pembangunan dapat berjalan lebih adaptif terhadap perubahan serta mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah.

Ia menambahkan, bahwa riset dan inovasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong terciptanya iklim inovasi yang kondusif melalui berbagai program dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ke depan, BRIDA Kalsel akan terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah serta lembaga riset lainnya agar inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara lebih luas dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melalui penguatan sinergi riset dan inovasi, kita berharap pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pelayanan Samsat di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan akan diliburkan selama periode Hari Raya Idul Fitri 2026. Meski demikian, masyarakat tetap dapat mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan secara daring, melalui platform digital yang disediakan pemerintah.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Surya Saputra mengatakan, penutupan sementara pelayanan Samsat ini mengikuti jadwal libur nasional dan cuti bersama Lebaran.

“Selama libur Lebaran, pelayanan Samsat di seluruh kabupaten kota tidak beroperasi. Namun masyarakat tetap bisa memanfaatkan layanan e-Signal dan e-Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan,” ujarnya, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, kedua layanan digital tersebut aktif selama masa libur, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Menurut Indra, keberadaan layanan berbasis digital ini menjadi solusi praktis, terutama di momen libur panjang seperti Lebaran, di mana mobilitas masyarakat cenderung meningkat.

Pelayanan Samsat di Kalimantan Selatan dijadwalkan akan kembali beroperasi secara normal pada 25 Maret 2026.

Indra juga mengimbau masyarakat, agar dapat memanfaatkan layanan online yang tersedia untuk menghindari antrean saat pelayanan kembali dibuka.

“Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan digital selama masa libur, sehingga kewajiban tetap dapat dipenuhi dengan mudah, cepat, dan aman,” tambahnya.

Dengan adanya layanan e-Signal dan e-Samsat, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tetap terjaga meski di tengah libur panjang Hari Raya Idul Fitri. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, khususnya bagi kelompok rentan.

Kepala DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah menegaskan, bahwa perempuan dan anak merupakan fondasi penting dalam pembangunan. Menurutnya, lingkungan yang aman, setara, dan suportif akan berpengaruh besar terhadap kualitas generasi di masa mendatang.

“Ketika perempuan terlindungi dan anak – anak tumbuh dalam ruang yang aman serta mendukung, maka kualitas pembangunan juga akan meningkat. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi daerah,” ujarnya.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, eksploitasi hingga pelecehan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat 515 kasus kekerasan di Kalimantan Selatan dengan total 544 korban.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 korban merupakan perempuan, sementara 331 lainnya adalah anak-anak. Adapun bentuk kekerasan yang paling dominan meliputi kekerasan psikis, seksual, dan fisik.

Husnul menyebut angka tersebut ibarat “puncak gunung es”, karena masih banyak kasus yang belum terlaporkan. Oleh karena itu, penguatan upaya pencegahan menjadi hal yang krusial dan harus dilakukan secara menyeluruh.

“Pencegahan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyediaan layanan perlindungan yang terintegrasi,” jelasnya.

Ia juga menekankan, bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, pendidik, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, peningkatan kesadaran publik dinilai penting agar masyarakat tidak hanya memahami bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga berani melaporkan setiap kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Perubahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas, dengan menanamkan nilai kesetaraan dan saling menghargai,” tambahnya.

DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan pun terus mendorong terbangunnya gerakan bersama dalam menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan tercipta generasi yang lebih terlindungi, perempuan yang berdaya, serta keluarga yang semakin sejahtera,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)