BANJARBARU – Bertempat di Rindam VI/Mulawarman, telah dilaksanakan penutupan pelatihan bela negara, bagi resimen mahasiswa suryanata Kalsel tahun 2023. Penutupan tersebut juga dirangkai dengan kegiatan pembukaan pelatihan Kursus Kader Pelaksana Nasional (SUSKALAKNAS) Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, Selasa (28/11).
Resimen mahasiswa (Menwa) yang telah melaksanakan pelatihan bela negara diharapkan dapat mengamalkan ilmu ilmu yang didapat, untuk kesatuan Negara Indonesia.
Dalam sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang dibacakan Danrindam VI/Mulawarman, Kolonel Inf Robby Suryadi, disampaikan bahwa Kegiatan pelatihan bela negara bukan hanya sebagai momentum bagi mahasiswa, tetapi menjadi bukti nyata untuk memperkuat dan menjaga kedaulatan negara. Kegiatan pelatihan bela negara sangat penting sebagai sarana pengembangan kapasitas dan kesiapan anggota resimen mahasiswa, untuk membentuk karakter, disiplin, dan keterampilan yang akan menjadi modal berharga bagi para mahasiswa penerus bangsa.
“Mudah-mudahan menwa dapat mengamalkan pembentukan karakter di kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
Selaras dengan pelatihan bela negara, pelatihan Kursus Kader Pelaksana Nasional (SUSKALAKNAS), tahun 2023 yang baru saja dilaksanakan, diharapkan dapat membentuk kader kader resimen mahawiswa (MENWA) yang memiliki sikap disiplin, mental, pengetahuan dan keterampilan.
“Pelatihan SUSKALAKNAS bertujuan, untuk membentuk kader kader resimen mahawiswa (MENWA) yang memiliki sikap disiplin, mental, pengetahuan dan keterampilan,” lanjutnya.
Menwa tidak hanya dituntut untuk menambah pengetahuan, skill dan pengalaman. Namun juga untuk membentuk disiplin, keberanian, sikap dan mental. (MRF/RDM
BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalsel kembali menggelar pameran temporer untuk keempat kalinya tahun 2023. Tema yang diusung tentang pendidikan muatan lokal.
Pameran dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel melalui Kabid Kebudayaan Raudati Hildayati, pada Selasa (28/11). Hadir pada kegiatan ratusan pelajar SMK 3 Banjarmasjn sekaligus para guru pendamping.
“Kami menyambut baik upaya museum menampilkan muatan lokal dalam materi pameran pada hari ini. Semoga mendorong semangat peserta didik untuk terus mencintai dengan seruan ayo belajar muatan lokal di Museum Lambung Mangkurat Kalsel,” seru Hildayati
Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel Raudati Hildayati (tengah) saat memotong tali bunga tanda pembukaan pameran
Menurut Hildayati , museum didirikan untuk kepentingan pelestarian sejarah peradaban. Selain itu juga dalam rangka pembinaan serta sebagai sarana pendidikan dan kebudayaan.
“Museum juga merupakan salah satu tempat belajar,” kata Hildayati.
Museum yang erat kaitannya dengan pendidikan generasi muda saat ini adalah muatan lokal. Berdasarkan Permendikbud no 79 Tahun 2014 muatan lokal adalah kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan dan keunikan lokal.
“Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pengalamaannya terhadap keunggulan dan kearifan di tempat daerah dia tinggal,” ungkapnya.
Muatan Lokal di Kalsel, lanjut Hildayati, meliputi bahan kajian, bahasa dan sastra Banjar. Ragam kesenian budaya daerah Banjar bisa dilihat langsung melalui koleksi benda budaya yang dimiliki Museum Lambung Mangkurat Kalsel.
“Jadi museum ini bisa menjadi alternatif peraga dalam proses belajar mengajar di sekolah dalam mata pelajaran muatan lokal,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Muhammad Taufik Akbar, mengaku bersyukur bisa melaksanakan pameran temporer ke empat tahun 2023.
“Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan dalam pameran ini bisa menambah ilmu tentang budaya khususnya muatan lokal bagi pelajar yang datang,” harap Taufik.(SYA)
BANJARBARU – Potensi hujan dan cuaca ekstrem dalam masa peralihan musim kemarau ke hujan (pancaroba) seperti yang terjadi di wilayah Banjarbaru saat ini, kerap mendatangkan berbagai jenis penyakit. Mulai dari demam berdarah, batu pilek, hingga serangan asma.
Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru, dr. Danny Indrawardhana, memberikan tips untuk terhindar dari berbagai penyakit tersebut. Salah satu yang utama ialah menjaga daya tahan tubuh.
“Pada prinsipnya tentu harus menjaga daya tahan tubuh. Diimbangi juga dengan makanan yang sehat dan kalau perlu mengkonsumsi vitamin,” ucapnya, Selasa (28/11).
Selain itu masyarakat juga diimbau untuk menyediakan waktu istirahat yang cukup serta banyak meminum air putih. Sebab diterangkannya, apabila daya tahan tubuh menurun maka virus atau penyakit akan cepat masuk.
Diakui Danny, untuk di RSD Idaman Banjarbaru sendiri saat ini memang terjadi peningkatan pasien yang mengalami gangguan pernafasan pasca memasuki peralihan musim. Kendati demikian, ia memastikan situasi tersebut masih sangat terkontrol.
“Memang ada peningkatan terkait keluhan pernafasan di Instalasi Gawat Darurat. Namun ini masih terkontrol. Kami juga mengingatkan agar masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan segera gunakan masker,” ucapnya.
Lantas, apa yang harus dilakukan apabila sudah mengalami gejala penyakit? Dalam hal ini Danny menyarankan untuk lebih dulu melakukan pengecekan kesehatan di fasilitas Kesehatan terdekat, baik itu puskemas maupun klinik. Namun ia mengingatkan apabila gejala tersebut semakin parah dan tidak kunjung sembuh, ia menyarakankan untuk segera berobat di RSD Idaman Banjarbaru. Apalagi saat ini RSD Idaman digawangi oleh banyak dokter spesialis yang tentunya sangat kompenten dan profesional.
“Kalau gangguan pernafasan ini sudah semakin parah, tolong jangan dibiarkan. Karena akan berpotensi radang paru. Kami imbau untuk segera melakukan pengobatan,” tuntasnya. (RSDI.BJB-RDM)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi atas dilaksanakannya musyawarah wilayah ke-3, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kalimantan Selatan. Forum yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center Anang Jazuli Semman, pada Senin (27/11) ini, dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Setdaprov Kalsel Husnul Khatimah.
Husnul menyampaikan, Diniyah Takmiliyah memiliki peran penting, dalam membentuk karakter dan moral para penerus bangsa. pendidikan agama yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan dan kebenaran, adalah pondasi utama dalam membentuk generasi yang berkualitas.
“Dengan dilaksanakannya musyawarah ini, dapat semakin memperkokoh tekad dan semangat, dalam merumuskan langkah-langkah strategis, agar keberadaan DPW FKDT kalsel, semakin maju dan berkembang kedepannya,” ungkap Husnul.
Ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen terus mendukung dan memajukan pendidikan, diniyah takmiliyah yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Program-program pembinaan dan pemberdayaan guru-guru di berbagai lembaga pendidikan agama, harus terus di tingkatkan. Sebab, guru yang berkualitas, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mentransfer nilai-nilai agama kepada peserta didik. oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru Diniyah Takmiliyah, akan menjadi prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pengembangan kurikulum pendidikan Diniyah Takmiliyah menjadi perhatian serius bagi Provinsi Kalsel. kurikulum yang relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman akan memberikan daya tarik tersendiri bagi peserta didik,” tutup Husnul. (MRF/RDM/APR)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar apel kesiapsiagaan, dalam penanganan banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor (Batingsor) di lapangan Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Senin (27/11), yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Gubernur menyampaikan, kegiatan apel merupakan bagian penting dari langkah antisipatif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang kemungkinan terjadi saat ini. Melalui apel kesiapsiagaan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang baik, antar unsur Pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, hingga para relawan.
“Dalam menghadapi risiko bencana kita tidak boleh lengah, dan harus berada dalam keadaan waspada yang tinggi,” ungkap Sahbirin Noor.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, telah mengeluarkan surat edaran gubernur, terkait antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, tahun 2024. Berdasarkan proyeksi dari BMKG, puncak musim hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan, terjadi pada januari 2024 mendatang. Menghadapi periode peralihan musim ini, diperlukan adanya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang merayap, mulai dari hujan lebat hingga angin kencang atau puting beliung.
“Saya menekankan pentingnya partisipasi aktif, kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana di Kalimantan Selatan,” lanjut Sahbirin Noor.
Mengenai kesiapsiagaan dan upaya antisipasi menghadapi risiko bencana di penghujung tahun ini dan juga di awal tahun depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang dan terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota. Beberapa upaya tersebut seperti pemetaan wilayah yang dipandang rentan terhadap bencana, perumusan skenario kontijensi dan evakuasi, pembentukan tim siaga bencana, serta pengaktifan posko penanganan bencana.
“Dengan berbekal personil dan relawan yang terlatih, peralatan dan logistik yang memadai, serta koordinasi lintas sektoral yang kuat, saya yakin kita mampu meminimalkan dampak buruk dari bencana alam,” tutup Paman Birin (sapaan akrabnya)
Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Suria Fadliansyah menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi dari sisi petugas hingga peralatan untuk siaga menghadapi banjir, puting beliung dan tanah longsor.
“BPBD Kalssl telah membuat peta rawan bencana dan berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk kesiapsiagaan jika terjadi bencana, ” ungkapnya.
Ia melanjutkan, BPBD Kalsel sudah siap siaga dengan stake holder terkait sesuai arahan dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, jika terjadi bencana, bisa dengan cepat menangani dengan efektif dan efisien. (MRF/RDM/APR)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel kembali mengelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang ke – 7 KORPRI tingkat Provinsi. Pembukaan MTQ ini digelar di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (21/11).
Pada perhelatan MTQ KORPRI, Pemerintah Provinsi Kalsel bermaksud untuk mencari calon Kafilah dari Kalsel, untuk bertanding pada MTQ KORPRI tingkat Nasional, yang akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah.
Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Setdaprov Kalsel, Sulkan
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Setdaprov Kalsel, Sulkan, menyampaikan bahwa dengan digelarnya MTQ ke – 7 KORPRI tingkat Provinsi Kalsel, dapat terpilih keterwakilan ASN dari Provinsi Kalssl, yang mampu berprestasi dan mengharumkan nama banua Kalsel di MTQ KORPRI tingkat Nasional di Kalimantan Tengah.
“Kepada seluruh peserta MTQ KORPRI tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, kami ucapkan selamat bermusabaqah. Semoga dari arena MTQ KORPRI ini, kiranya terpilih keterwakilan ASN dari Provinsi Kalsel,” ungkap Sulkan, mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, usai membuka acara.
Sulkan menambahkan, MTQ KORPRI adalah event berjenjang bagi ASN dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. sebagai event besar, tentu harus mempersiapkan kafilah dari kalimantan selatan yang unggul, kompetitif dan siap bersaing dengan daerah lain.
“Kalsel adalah Provinsi yang terkenal religius dan mayoritas berpenduduk umat muslim, sehingga kemampuan lomba dibidang keagamaan, Provinsi kalsel sudah selayaknya unggul dan berprestasi,” lanjut Sulkan.
Tak lupa ia menambahkan, MTQ KORPRI bukan hanya soal meraih kemenangan dan prestasi, tetapi juga menumbuh kembangkan ASN yang agamis dan pengembangan mental spritual. Karena dalam setiap mosabaqoh di MTQ KORPRI, selalu mengandung ekspresi dan aktualisasi keagamaan.
“Di MTQ KORPRI sebelumnya, Kalsel meraih prestasi yang membanggakan. kiranya prestasi ini bisa kita pertahankan,” tutup Sulkan.
PLT Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel Ahmad Solhan
Sementara itu, Plt Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel Ahmad Solhan menyampaikan, MTQ ke – 7 KORPRI tingkap Provinsi Kalsel akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai 21 – 23 November, bertempat di Perkantoran Setdaprov Kalsel, yakni di Gedung Idham Chalid, Ruang Rapat H Maksid, serta Ruang Rapat Aberani Sulaiman.
“Mudah – mudahan MTQ ke – 7 KORPRI tingkap Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan lancar,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)
BANJARBARU – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah melaksanakan pengecekan langsung ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Rabu (15/11) pagi. Pengecekan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan logistik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang.
Kedatangan Kapolres Banjarbaru ini didampingi oleh Wakapolres Banjarbaru Kompol Winda Adhiningrum, jajaran PJU dan disambut oleh Petugas Keamanan dari Polres Banjarbaru dan juga Anggota KPU.
Dalam pengecekan tersebut, Kapolres fokus untuk memastikan keamanan logistik yang akan dipergunakan dalam proses Pemilu.
“Kami sangat mengutamakan keamanan logistik Pemilu di wilayah kita. Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dan aman,” ujar AKBP Dody Harza Kusumah.
Dalam pengecekan tersebut, Kapolres Banjarbaru meninjau langsung kondisi gudang logistik. Kapolres juga melihat secara langsung berbagai macam logistik Pemilu 2024 yang sudah mulai masuk ke gudang, seperti bilik suara, segel plastik / kabel ties, segel pemilu, tinta, dan lain-lain.
“Saya ingin memastikan bahwa gudang logistik ini bebas dari potensi kerawanan keamanan. Kita harus bekerja sama untuk menjaga integritas dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu,” tambahnya.
Selama pengecekan, Kapolres juga berinteraksi langsung dengan petugas KPU yang bertanggung jawab atas gudang logistik. Dia memastikan bahwa prosedur keamanan dan penyimpanan logistik Pemilu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kapolres Banjarbaru pun mengapresiasi langkah KPU Kota Banjarbaru yang sudah mempersiapkan logistik Pemilu 2024 dengan baik. Kapolres juga berkomitmen untuk memberikan pengamanan secara maksimal terhadap logistik Pemilu 2024.
“Kami akan memberikan pengamanan secara maksimal terhadap logistik Pemilu 2024. Kami akan bersinergi dengan KPU Kota Banjarbaru untuk menjaga keamanan dan keutuhan logistik Pemilu 2024,” katanya.
Pengecekan gudang logistik ini juga dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi masalah yang dapat muncul selama proses distribusi logistik. Kapolres Banjarbaru menegaskan bahwa keamanan logistik menjadi prioritas utama demi terciptanya Pemilu yang aman, damai dan kondusif.
Dengan berakhirnya pengecekan gudang logistik KPU Banjarbaru, AKBP Dody Harza Kusumah menegaskan kesiapan pihak Kepolisian dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan tertib di wilayah hukumnya. Pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pihak terkait guna menjamin keberhasilan dan integritas Pemilu 2024 di Kota Banjarbaru. (POLRES.BJB-RDM/RH)
BANJARBARU – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Kalimantan Selatan resmi dilantik. Kegiatan yang digelar di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (11/10) siang, turut dihadiri pejabat teras dari kabupaten/kota.
Dalam sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang dibacakan Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, mengungkapkan, poin penting keberadaan dari lembaga itu tentu agar keterbukaan informasi mampu berjalan selaras. Sebagaimana tugas dan fungsinya dengan tujuan mencerdaskan masyarakat.
“Maka pentingnya sinergi antara pemerintah daerah (pemda), organisasi masyarakat dan media massa agar menjaga stabilitas dari radikal di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Acara pelantikan dihadiri pejabat teras dilingkup Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota
Selaku dipercaya mewakili orang nomor di Kalsel itu, dia menekankan, jelang pemilu 2024 tugas penting yang harus dijalankan kedua lembaga independen tersebut adalah menangkal maraknya hoax.
“Saat ini kita juga menghadapi tantangan besar yakni pemilu serentak yang akan datang. Terkait hal itu media massa sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi dengan jujur dan objektif. Menghindari penyebaran hoax dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang damai dan aman,” ungkap Suparmi juga menjabat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel tersebut.
Menanggapi itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Kalsel, Nawang Wijayanti, menuturkan, akan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga. Termasuk media massa agar terciptanya keterbukaan informasi.
“Yang jelas kami akan menjalin kerjasama antar lembaga. Apalagi, diakui keterlibatan media luar biasa juga untuk membantu menyebarluaskan keterbukaan informasi. Yang jelas, keterbukaan saat ini sangat diperlukan masyarakat dalam menjembatani arah kebijakan informasi dari media itu sendiri,” paparnya.
Dari pemetaan sendiri, kata dia, pihaknya turut terbuka apabila ada aduan dari masyarakat terkait informasi yang dianggap menyimpang. Secara tegas, juga bakal melakukan tindakan apabila terbukti menyalahi aturan.
“Kami dari Komisi Informasi (KI) sendiri turut menerima aduan apapun dari masyarakat apabila ada permasalahan yang tentu harus diselesaikan,” pungkasnya.
Dalam rangkaiannya itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Suparmi, ikut melantik dan membacakan ikrar atau sumpah setelah dibacakannya Surat Keputusan (SK) yang sah dikeluarkan.
Adapu nama-nama anggota yang dilantik dalam susunan bagan struktur Penganti Antar Waktu (PAW) KPID Kalsel di antaranya Marliyana, Muhammad Syaukani dan Daddy Fahmanadie.
Dihadiri Direktur LPPL Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji (tengah) dan Dewan Pengawas, Novita Tyasti (kanan) bersama Diskominfo Kalsel
Sedangkan, dari bagan struktur keanggotaan Komisi Informasi (KI) Kalsel dinahkodai Nawang Wijayanti (ketua), Decky C Kananto (Wakil Ketua), AH Rijani (Koordinator Bidang Kelembagaan), Riduannor (Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi) serta Yati Norhayati sebagai Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa.
Acara ini juga turut dihadiri sejumlah kepala SKPD ditingkat provinsi Kalsel antaranya BKKBN, Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM hingga Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur LPPL Abdi Persada FM serta tak lupa dari sejumlah perwakilan jajaran aparat TNI dan kepolisian daerah. (RHS/RDM/APR)
BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru di era kepemimpinan Wali Kota, M. Aditya Mufti Ariffin telah memulai debut pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Program ini menjadi yang pertama berhasil terlaksana di Provinsi Kalimantan Selatan.
ABK sendiri adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Kondisi tersebut membuat ABK memerlukan pelayanan dan penanganan pendidikan khusus dibandingkan dengan anak normal pada umumnya.
Menurut Wali Kota Banjarbaru, program layanan ini menjadi langkah awal dalam mengubah budaya proses belajar mengajar di fasilitas pendidikan. Sehingga diharapkannya hambatan ABK dalam belajar dapat dihilangkan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.
“Sekarang semua sekolah di Banjarbaru kita upayakan untuk menerima anak inklusi dan kita ciptakan iklim yang baik di sekolah untuk penanganan anak inklusi,” ucapnya.
Wali Kota Banjarbaru mendorong terselenggarannya pelayanan pendidikan bagi ABK dengan menujuk Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sebagai pelaksananya. Keseriusan itu juga dibuktikan dengan tersedianya dana khusus melalui APBD Pemko Banjarbaru untuk pelaksanaan evaluasi pendidikan (assessment) bagi ABK.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, mengatakan assessment tersebut ditujukan untuk mengetahui apa kekurangan seorang anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, pihaknya bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
“Sumbernya dari APBD Pemko Banjarbaru. Assessment ini agar kita mengetahui anak tersebut mengalami gangguan belajar seperti apa. Nah yang melakukan assessment itu pihak ULM dari prodi Pendidikan Khusus. Kami sudah menekan MoU kerjasama,” katanya, Rabu (11/10).
Pentingnya assessment terhadap ABK, lanjut Dedy, agar Guru Pembimbing Khusus (GPK) di masing-masing sekolah dapat menyesuaikan metode mengajar yang efisien. Terlebih lagi pihaknya juga telah menyiapkan fasilitas ruang khusus di masing-masing sekolah bagi ABK yang disebut Pojok Inklusi.
“Karena ada berbagai macam jenis anak inklusi. Kita haru tau dulu, jenisnya dan apa hambatannya dalam belajar. Jika sudah tau, maka GPK di sekolah bisa menyesuaikan metode mengajarnya sesuai rekomendasi dari hasil assessement tersebut dan sudah disiapkan ruangan khusus untuk proses belajar mengajarnya di Pojok Inklusi,” terangnya.
Layanan pendidikan iklusif di Kota Banjarbaru telah terlaksana di 181 sekolah negeri di Banjarbaru, dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari jumlah sekolah tersebut, Dinas Pendidikan telah mendata ada sebanyak 668 ABK, dengan rincian 320 pelajar PAUD, 263 pelajar SD dan 85 pelajar SMP.
Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru hingga saat ini memiliki GPK di masing-masing sekolah dengan jumlah mencapai 117 orang. Meskipun tak sebanding dengan jumlah ABK yang dilayani, namun program ini telah berhasil telaksana dengan baik. (MC.BJB-RDM/APR)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Banua.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Dinansyah, baru – baru tadi.
Dinansyah menyampaikan, IP ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk tahun 2023 terbilang baik, dimana pada triwulan ke tiga tahun 2023 IP ASN Pemprov Kalsel yang terverifikasi oleh Kementerian PAN-RB tercatat sebesar 70 poin per Selasa (10/10).
“Alhamdulillah IP ASN kita pada triwulan ke tiga sampai dengan hari ini sudah 70 poin, dan kita optimis nilai tersebut masih bisa meningkat,” ucap Dinansyah.
Ia menambahkan, untuk 2023 ini pihaknya menargetkan IP ASN Pemprov Kalsel melebihi tahun 2022 lalu, dimana pada tahun tersebut IP ASN Pemprov Kalsel tercatat sebesar 75 poin. Untuk itu, pihaknya pun telah melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan webinar dan seminar kepada ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, yang mana ini bisa dikonversi menjadi nilai bagi ASN.
“Dalam pelaksanaan hal tersebut kita juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti BPSDM Kalsel, dan lembaga uji kompetensi lainnya. Kami juga rutin mengadakan sosialisasi minimal satu bulan sekali baik secara langsung maupun daring,” lanjut Dinansyah.
Agar target IP ASN 2023 ini tercapai, Dinansyah juga memohon dukungan kepada seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk rutin melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kalsel.
“Untuk sementara ini masih ada sejumlah ASN yang sering tidak ingat melakukan update data uji kompetensinya di aplikasi SIMPEG Kalsel, hal ini menjadi salah satu kendala kita dalam menghitung IP ASN. Untuk itu, saya mendorong seluruh ASN untuk rutin mengupdate data uji kompetensi yang diikutinya pada aplikasi SIMPEG Kalsel,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)
