Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Melalui Program Pelatihan Keterampilan Praktis (Tramtis), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong ASN yang akan memasuki masa purnatugas, siap menjalani kehidupan baru yang lebih mandiri dan sejahtera.

Program yang telah berjalan sejak 2007 dan telah memiliki alumni sebanyak 2.000 lebih peserta tersebut, terbukti memberikan manfaat nyata bagi para peserta.

Sejumlah alumni Tramtis kini berhasil mengembangkan usaha di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan hingga agribisnis, sehingga tetap produktif setelah tidak lagi aktif sebagai ASN.

Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Indera Malik mengatakan, Tramtis dirancang sebagai bekal bagi ASN menjelang masa pensiun agar memiliki keterampilan praktis sekaligus kesiapan mental menghadapi perubahan kehidupan setelah purnatugas.

“Melalui Tramtis, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung. Kami ingin menumbuhkan rasa percaya diri sehingga ASN yang memasuki masa pensiun tetap mampu berkarya, produktif, dan memiliki sumber penghasilan yang dapat menunjang kesejahteraan keluarga,” ujar Indera.

Menurutnya, pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang potensial di daerah.

“Peserta diberikan wawasan untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian, agribisnis, perikanan maupun peternakan.
Harapannya, mereka dapat melihat peluang yang ada dan mampu membangun usaha secara mandiri setelah memasuki masa purnatugas,” jelasnya.

Keberhasilan program ini terlihat dari sejumlah alumni yang kini mampu mengembangkan usaha dan menjadi pelaku ekonomi produktif di wilayahnya masing – masing.

BKD mencatat beberapa lulusan Tramtis sukses mengelola usaha pertanian hingga peternakan yang terus berkembang setelah pensiun.

“Kami bersyukur banyak alumni yang berhasil memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan. Ada yang mengembangkan usaha tanaman jahe dan ada pula yang berhasil mengelola usaha peternakan. Ini menunjukkan bahwa program Tramtis mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peserta,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen mempersiapkan ASN menghadapi masa pensiun, BKD Kalimantan Selatan kembali melaksanakan Tramtis pada Tahun Anggaran 2026.

Pelatihan digelar dalam tiga angkatan yang diperuntukkan bagi ASN yang akan memasuki masa purnatugas, khususnya dari kalangan staf dan guru sesuai usulan perangkat daerah.

Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 4 hari dengan kombinasi materi teori, praktik lapangan, serta kunjungan langsung ke UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati, Malang.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai akses permodalan usaha melalui kerja sama dengan Bank Kalsel.

“Melalui program ini, diharapkan para ASN yang memasuki masa pensiun tidak hanya siap menghadapi perubahan status kepegawaian, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperluas akses pendidikan inklusif di jenjang sekolah menengah. Hingga 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK telah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, sebagai upaya memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh hak pendidikan yang setara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK. Sementara itu, tercatat 304 peserta didik berkebutuhan khusus telah mengikuti layanan pendidikan di jenjang SMA/SMK.

“Perkembangan pendidikan inklusi di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang positif. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi semua,” kata Abdul Rahim di Banjarbaru, Rabu (17/6).

Menurutnya, pengembangan pendidikan inklusif merupakan implementasi visi Gubernur Kalimantan Selatan melalui semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.

Prinsip tersebut diterjemahkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi.

Untuk memperkuat layanan tersebut, Disdikbud Kalsel memfokuskan program pada tiga aspek utama, yakni memperluas akses pendidikan inklusif, meningkatkan mutu layanan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendidikan.

Program yang dijalankan meliputi pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, pemutakhiran data peserta didik berkebutuhan khusus, penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga pelatihan dan pendampingan bagi guru serta kepala sekolah.

“Kami ingin pendidikan inklusif tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar – benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik di sekolah – sekolah formal,” ujarnya.

Abdul Rahim menyebut salah satu capaian penting beberapa tahun terakhir ialah semakin luasnya jaringan sekolah inklusif, disertai peningkatan kapasitas guru dan penguatan kolaborasi antara sekolah reguler dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber layanan pendidikan inklusif.

Saat ini sekitar 500 guru telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan mengenai pendidikan inklusif. Program tersebut akan terus diperluas agar semakin banyak tenaga pendidik mampu memberikan layanan pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan peserta didik.

Selain peningkatan kompetensi guru, pemerintah juga secara bertahap memenuhi sarana dan prasarana ramah disabilitas sesuai kebutuhan masing – masing sekolah.

Fasilitas yang disiapkan tidak hanya berupa akses fisik seperti jalur mobilitas dan toilet ramah disabilitas, tetapi juga media pembelajaran dan teknologi pendukung.

Meski demikian, Abdul Rahim mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik khusus, belum meratanya sarana pendukung, hingga masih adanya stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat pendampingan melalui Unit Layanan Disabilitas, meningkatkan kualitas pendataan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, komunitas disabilitas, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kami optimis tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui kerja sama semua pihak. Pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Abdul Rahim juga mengajak masyarakat dan orang tua untuk membangun lingkungan belajar yang aman, ramah, dan bebas diskriminasi sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya.

“Pendidikan inklusif adalah wujud nyata kehadiran negara agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat memanfaatkan momentum perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menggelar dan mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) di ruang-ruang publik.

Selain menjadi sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Imbauan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 400.2.7/4657/SJ terkait pemanfaatan momentum Piala Dunia 2026 untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Rusma mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik arahan tersebut karena sejalan dengan upaya memperkuat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kegiatan nobar yang dilaksanakan di ruang publik, menciptakan perputaran ekonomi melalui meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar lokasi kegiatan.

“Momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang hiburan dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan nobar tentu akan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi,” ujarnya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Command Center Setdaprov Kalimantan Selatan, akhir pekan tadi.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah mendorong penyelenggaraan nobar yang tertib, aman, dan melibatkan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dunia sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil dan pelaku UMKM.

Menurut Rusma, ruang publik seperti taman kota, lapangan terbuka, kawasan wisata, maupun fasilitas umum lainnya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan nobar dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat.

“Selain memberikan manfaat ekonomi, kegiatan nobar juga mampu memperkuat interaksi sosial dan kebersamaan masyarakat. Momentum tersebut menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun suasana yang positif di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Rusma menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta berbagai pihak terkait, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan nobar yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan nobar Piala Dunia 2026 dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Pelaku UMKM mendapatkan peluang usaha yang lebih besar, sementara masyarakat dapat menikmati suasana kebersamaan dalam mendukung dan menyaksikan pertandingan sepak bola dunia,” tutup Rusma. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyusun arah kebijakan organisasi untuk 5 tahun ke depan melalui Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I Masa Khidmat 2026–2030 yang dirangkai dengan Dialog Kebangsaan di Banjarbaru, Senin (15/6).

Mukerda I MUI Kalimantan Selatan dibuka Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Marsudi Syuhud, dan turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, unsur pemerintah daerah, tokoh agama, serta sekitar 500 peserta dari berbagai unsur MUI se-Kalimantan Selatan.

Ketua Umum MUI Kalimantan Selatan, KH Ahmad Syairazi mengatakan, program yang dirumuskan dalam Mukerda harus mampu diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui forum ini kita melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus menetapkan agenda – agenda prioritas yang akan menjadi arah gerak organisasi pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Menurut Syairazi, sejak berdiri MUI memegang dua peran utama, yakni sebagai Khadimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah atau mitra pemerintah.

Di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah religius, peran tersebut dinilai semakin strategis karena ulama menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan kehidupan.

Karena itu, MUI tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan umat, mulai dari akidah, ibadah, pendidikan, ekonomi syariah, ketahanan keluarga, hingga persoalan sosial dan kebangsaan.

“Fatwa, tausiah, rekomendasi, dan berbagai program MUI harus menjadi instrumen yang menghadirkan kemaslahatan nyata bagi umat dan bangsa,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menaruh harapan besar agar hasil Mukerda mampu memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso menegaskan, MUI memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat toleransi, sekaligus menjadi rujukan masyarakat dalam kehidupan beragama.

Menurutnya, tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Arus informasi yang tidak terkendali di media sosial memunculkan berbagai persoalan seperti penyebaran fitnah, ujaran kebencian, hingga paham-paham yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Karena itu nilai-nilai kebangsaan harus terus diperkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI perlu diperluas kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap program kerja yang dihasilkan dalam Mukerda tidak hanya berorientasi pada pembinaan keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial di daerah.

Adi menyebut sejumlah isu yang memerlukan perhatian bersama antara lain peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting, pemberantasan narkotika, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, hingga pelestarian lingkungan hidup.

“Pemerintah dan ulama harus saling merangkul untuk memperkuat solidaritas kebangsaan. Kepatuhan umat kepada ulama diharapkan dapat dioptimalkan untuk mengajak masyarakat berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan daerah,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui penguatan mental dan spiritual. Salah satunya dengan menggelar ceramah agama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (15/6).

Ceramah agama kali ini, mengangkat tema “Rukun-Rukun Wudhu, Sunah-Sunah Wudhu, serta Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu” dengan menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Bidang Keagamaan, Muhammad Husein, sebagai penceramah.

Giat dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Sekretaris Dinas, Mashudi, beserta jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.

Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, mengatakan, pembinaan mental spiritual ini, merupakan implementasi arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, agar ASN senantiasa menyeimbangkan profesionalisme kerja dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan.

“Pembinaan mental spiritual ini merupakan arahan langsung dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan agar ASN tidak hanya memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bekerja, tetapi juga memiliki fondasi keagamaan yang kuat dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ujar Mashudi.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai spiritual sangat penting untuk mendukung terciptanya aparatur yang berintegritas, disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana bagi ASN untuk terus memperbaiki diri, baik dari sisi pengetahuan agama maupun dalam penerapan nilai-nilai keislaman di lingkungan kerja,” katanya.

Dalam ceramahnya, Muhammad Husein menjelaskan, bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sah ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam.

Karena itu, setiap muslim perlu memahami dengan benar rukun-rukun wudhu, sunah-sunah yang menyertainya, serta berbagai hal yang dapat membatalkan wudhu agar ibadah yang dilaksanakan menjadi sah dan sempurna.

Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kesucian diri tidak hanya menjadi kewajiban sebelum melaksanakan salat, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan dan kepatuhan seorang muslim terhadap ajaran agama.

“Wudhu bukan sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi juga menjadi sarana membersihkan diri lahir dan batin sebelum menghadap Allah SWT. Oleh karena itu, tata cara dan ketentuannya perlu dipahami dengan baik,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (15/6).

Rapat koordinasi diikuti Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, bersama jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan ini, bertujuan memantau perkembangan inflasi di daerah, mengevaluasi berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Usai mengikuti rakor, Rusma mengatakan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan pekan ini relatif masih terkendali dan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding awal Juni lalu.

“Untuk kondisi inflasi minggu ini kurang lebih masih sama seperti inflasi pada awal bulan tadi. Artinya, berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah masih berjalan dengan baik sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut Rusma, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas strategis yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.

Koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga di pasaran.

Ia menjelaskan, dalam rakor tersebut Kementerian Dalam Negeri juga memberikan sejumlah arahan terkait upaya pengendalian inflasi, termasuk pentingnya menjaga kelancaran distribusi pangan, memastikan ketersediaan stok bahan pokok, serta melaksanakan berbagai program intervensi seperti gerakan pangan murah dan operasi pasar.

Selain membahas perkembangan inflasi, Kemendagri juga menyoroti pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Rusma, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi perekonomian daerah.

“Dalam rakor tadi juga disampaikan arahan terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang nantinya akan dilaksanakan di setiap daerah. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang berbasis data,” katanya.

Rusma menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid serta berkualitas.

“Ketersediaan data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rusma. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat mematangkan rencana kerja sama strategis dengan Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN).

Langkah ini diwujudkan melalui rapat tindak lanjut pembahasan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar secara daring, Jumat (12/6).

Rapat yang dipimpin langsung Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, serta dimoderatori Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar ini, turut dihadiri Direktur PSSN, Laksamana Pertama TNI Arnoldus Triono, beserta jajaran.

Selain itu, juga hadir Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, seluruh kepala seksi, dan staf bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Dalam arahannya, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, mengapresiasi tinggi kontribusi nyata yang selama ini telah diberikan para Taruna PSSN di lingkungan Pemprov Kalsel. Ia berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan teknis yang legal dan kuat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat promosi institusi, memberikan alternatif bagi kabupaten/kota untuk berkecimpung di dunia teknologi, serta ke depannya dapat menjadi payung hukum yang lebih luas antara Kepala BSSN dan Gubernur,” ujar Muslim.

Muslim menegaskan, Diskominfo Kalsel siap menyinergikan PKS ini menjadi dokumen negara yang sah, yang nantinya akan dikawal ketat Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kalsel.

Gayung bersambut, Direktur PSSN, Laksamana Pertama TNI Arnoldus Triono, menyetujui bahwa kolaborasi ini harus berorientasi pada output yang konkret dan berdampak nyata (impactful) bagi kedua instansi.

Jika sebelumnya fokus hanya pada Praktik Kerja Lapangan (PKL), ke depan ruang lingkupnya akan diperluas.

“Ke depannya ruang lingkup diharapkan dapat diperluas ke ranah Pengabdian kepada Masyarakat dan sharing knowledge. Pimpinan BSSN sangat berkomitmen mendukung kegiatan ini,” jelas Arnoldus.

Arnoldus menambahkan, program PKL taruna direncanakan berlangsung selama 4 bulan dan diharapkan kerjasama ini dapat berkelanjutan ke depannya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengungkapkan, bahwa rencana pelaksanaan kerja sama ini sudah dikoordinasikan dengan pihak internal Pemprov.

Pelaksanaan PKS ini pun telah disetujui untuk dimasukkan ke dalam Usulan Draft Kerja Sama Tahun 2027–2029. Skema ini nantinya akan mencakup tiga poin utama yaitu pelaksanaan PKL, penelitian bersama, serta sharing knowledge terkait persandian dan keamanan informasi.

Rencana pelaksanaan kerja sama dengan PSSN telah disampaikan kepada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda) Setda Provinsi Kalsel pada kegiatan rapat pemetaan kerja sama daerah di Biro Pemerintahan dan Otda Setda Kalsel, beberapa waktu lalu.

“Pelaksanaan PKS disetujui untuk dimasukkan ke dalam Usulan Draft Kerja Sama Tahun 2027–2029,” jelasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil reviu pasal demi pasal draf PKS, Diskominfo Kalsel segera menyusun spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para taruna selama bertugas di Banua.

Selain itu, tim Diskominfo Kalsel juga dijadwalkan melakukan konsultasi intensif ke sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat untuk membahas pemenuhan fasilitas para taruna selama masa PKL berlangsung. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Distribusi air bersih ke wilayah Banjarbaru yang sempat mengalami gangguan akibat pekerjaan perbaikan jaringan kini telah kembali normal. BPAM Banjarbakula memastikan penggantian gate valve dan flowmeter pada pipa distribusi air curah menuju PTAM Intan Banjar, telah rampung sesuai jadwal.

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, Jumat (12/6), mengatakan, pekerjaan berlangsung selama dua hari, mulai 10 hingga 11 Juni 2026, di jaringan pipa berdiameter 400 milimeter di kawasan Guntung Manggis, Banjarbaru.

“Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai rencana. Setelah dilakukan pengujian, seluruh peralatan berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan kebocoran pada sambungan perpipaan,” katanya.

Ia menjelaskan, perbaikan dilakukan karena gate valve yang terpasang sebelumnya mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme buka-tutup katup tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga perlu segera diganti untuk menjaga keandalan distribusi air curah.

Selain itu, BPAM Banjarbakula juga mengganti flowmeter ultrasonic dengan electromagnetic flowmeter yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dalam mengukur debit dan volume air curah.

Penggantian alat ukur tersebut merupakan hasil evaluasi teknis sekaligus tindak lanjut atas kebutuhan PTAM Intan Banjar terhadap sistem pengukuran distribusi air yang lebih akurat dan andal.

Dengan selesainya pekerjaan itu, sistem distribusi air curah menuju PTAM Intan Banjar kini kembali beroperasi secara optimal.

BPAM Banjarbakula juga memastikan proses pengendalian aliran air telah kembali normal sehingga mendukung kelancaran operasional jaringan distribusi.

Menurut Wahyu, peningkatan keandalan infrastruktur ini diharapkan dapat meminimalkan potensi gangguan distribusi di masa mendatang, sekaligus menghasilkan data pengukuran debit air yang lebih akurat sebagai dasar pencatatan distribusi air curah.

“Perbaikan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga kontinuitas pasokan air curah kepada PTAM Intan Banjar sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih andal,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), menggelar Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden, disalah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (11/6).

Kegiatan yang dibuka Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda tersebut dihadiri sejumlah perwakilan kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Plh Sekretaris Daerah, Subhan Noor Yaumil.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, keberhasilan program prioritas Presiden membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah karena implementasinya berlangsung langsung di lapangan.

“Keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus terus diperkuat agar seluruh program dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah pusat untuk menyerap masukan dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam menjalankan program prioritas Presiden.

“Melalui forum ini, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi daerah. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, memaparkan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan.

Mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan perumahan, hingga program kesehatan dan pendidikan.

Menurut Subhan, forum ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang dihadapi dalam implementasi program – program strategis nasional.

“Hari ini kami menyampaikan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan. Secara umum program-program tersebut terus berjalan dan menjadi fokus bersama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung penuh seluruh agenda prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan seluruh program prioritas Presiden. Kami terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap program dapat terlaksana dengan baik serta mencapai target yang diharapkan,” tegasnya.

Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Namun berbagai upaya penyelesaian terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lainnya.

“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Melalui forum ini, kami dapat saling berbagi pengalaman dan solusi sehingga berbagai kendala yang ada dapat diselesaikan bersama demi keberhasilan program nasional,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)