Banjarbaru – Laman 26 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kenalkan Edukasi Kebencanaan Sejak Dini, BPBD Ajak Anak-Anak Belajar Sambil Bermain

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan edukatif dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain, dalam kegiatan belajar sambil bermain yang diselenggarakan di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/6).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, menanamkan pemahaman tentang kebencanaan sejak usia dini melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami anak-anak.

kegiatan belajar sambil bermain BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan edukatif tersebut sebagai sarana memperkenalkan pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak sejak dini.

“Pada hari ini kami menerima kunjungan dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain yang melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, BPBD memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta sosialisasi kebencanaan dengan pendekatan bermain yang disesuaikan dengan usia anak.

Menurutnya, BPBD Kalsel memiliki berbagai program dan fasilitas edukasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memahami dasar kebencanaan melalui media permainan edukatif.

“BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan sarana pembelajaran kebencanaan berbasis permainan. Anak-anak diajak bermain peran sebagai petugas penyelamat dan diperkenalkan dengan berbagai permainan edukatif yang telah kami siapkan, sehingga mereka dapat belajar sambil berinteraksi secara langsung,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi kebencanaan yang disampaikan secara interaktif melalui kegiatan bernyanyi, bercerita, serta berbagai aktivitas edukatif lainnya.

Materi yang dikenalkan meliputi pengetahuan dasar mengenai banjir, gempa bumi, kebakaran, serta langkah-langkah sederhana yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat.

Ariansyah menjelaskan, metode pembelajaran yang menyenangkan menjadi salah satu cara efektif, membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana pada anak-anak.

“Kami menyesuaikan penyampaian materi dengan usia anak-anak. Mereka belajar melalui bermain dan bernyanyi sehingga lebih mudah memahami informasi tentang bencana dan bagaimana cara melindungi diri ketika menghadapi situasi darurat,” jelasnya.

Sebagai penutup kegiatan, anak-anak diajak melihat secara langsung berbagai peralatan yang digunakan petugas BPBD, saat penanganan bencana.

Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi sederhana, termasuk mencoba peran sebagai petugas pemadam kebakaran.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pengalaman baru yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan anak-anak mengenai kebencanaan. Harapannya, sejak usia dini mereka sudah memiliki pemahaman dasar tentang kesiapsiagaan dan keselamatan,” pungkas Ariansyah.

Kegiatan edukasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini.

Dengan meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai potensi bencana dan langkah – langkah penyelamatan diri, diharapkan akan tercipta generasi yang lebih tangguh, waspada, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. (HUMASBPBDKALSEL-MRF/RIW/EPS)

Lomba Desa dan Kelurahan 2026, Dorong Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar paparan peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, sebagai bagian dari proses penilaian untuk menentukan perwakilan terbaik yang akan melaju ke tingkat nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMD Provinsi Kalimantan Selatan ini, dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

Sebanyak 5 desa dan 5 kelurahan terbaik hasil seleksi di tingkat kabupaten kota mengikuti tahapan paparan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, bahwa tahapan paparan merupakan bagian penting dalam proses penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi.

Menurutnya, setiap peserta diberikan kesempatan mempresentasikan berbagai capaian pembangunan, inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta potensi unggulan yang telah dikembangkan di wilayah masing-masing.

*Paparan Lomba Desa dan Kelurahan 2026, di Aula Dinas PMD Provinsi Kalsel*

“Paparan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat secara lebih mendalam berbagai inovasi, capaian pembangunan, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan desa maupun kelurahan peserta lomba,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tidak hanya bertujuan mencari pemenang semata, tetapi juga menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui ajang ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai praktik baik yang telah diterapkan di desa dan kelurahan, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis masyarakat,” lanjutnya.

Iwan menilai, inovasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting, untuk mewujudkan desa dan kelurahan maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Lomba ini bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, ini menjadi media pembelajaran bersama agar desa dan kelurahan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, melalui paparan tersebut, tim penilai juga dapat melihat berbagai potensi unggulan yang dimiliki masing-masing peserta, baik dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan, pelayanan administrasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil dari tahapan penilaian ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan desa dan kelurahan terbaik yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2026.

Iwan berharap, seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum ini untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengoptimalkan potensi wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas.

“Harapannya, melalui lomba ini desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan semakin terdorong untuk berbenah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mampu menjadi contoh bagi daerah lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas PMD juga berkomitmen untuk membina desa dan kelurahan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal. (MRF/RIW/APR)

Dasar Pengembangan Karier dan Penempatan Jabatan, Pemkab Banjar Petakan Kompetensi ASN

Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui penilaian kompetensi yang digelar di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin, Selasa (9/6).

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Karena itu, pemerintah membutuhkan ASN yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas, kemampuan beradaptasi, dan kecakapan dalam menghadapi dinamika masyarakat yang beragam.

Foto bersama kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN Kabupaten Banjar.(foto : MC Kab Banjar)

“Untuk menghadapi berbagai permasalahan, tantangan, dan dinamika globalisasi, diperlukan ASN yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan perannya,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Menurutnya, tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin baik mengharuskan setiap ASN terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri.

Penilaian kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana potensi dan kemampuan yang dimiliki pegawai.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia.

“Penilaian kompetensi ini menjadi sarana untuk memetakan potensi, kemampuan, dan kapasitas ASN sebagai dasar pengembangan karier serta peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,” katanya.

Hasil penilaian nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karier, peningkatan kompetensi, hingga penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nor Azizah menjelaskan, sebanyak 90 ASN dijadwalkan mengikuti penilaian kompetensi. Namun, dua peserta berhalangan hadir karena alasan cuti dan sakit.

“Dari 90 peserta yang diundang, sebanyak 88 orang hadir mengikuti kegiatan,” ujarnya.

Peserta berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pelaksana yang diproyeksikan menjadi pejabat pengawas, pejabat pengawas menuju pejabat administrator, hingga pejabat fungsional ahli muda dan ahli madya.

Menurut Azizah, sebagian besar peserta merupakan ASN yang baru mendapatkan promosi jabatan atau mengalami perpindahan jenjang karier sehingga perlu dilakukan pemetaan kompetensi secara lebih mendalam.

Ia menambahkan, penilaian kompetensi merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yakni sistem yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengelolaan kepegawaian.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat terwujud ASN yang profesional, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Banjar serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Lepas 51 Lulusan, SLB-C Negeri Pembina Kalsel Dorong Siswa Kembangkan Potensi

Banjarbaru – Sekolah Luar Biasa (SLB)-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan menggelar acara perpisahan siswa tahun ajaran 2025/2026, bertempat di Aula SLB-C Negeri Pembina, Banjarbaru, Selasa (9/6).

Sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, meluluskan sebanyak 51 siswa dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA.

Ket : Suasana perpisahan siswa di SLB C Negeri Pembina Kalsel

Kepala SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, Salmah mengatakan, kelulusan para siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran, pembinaan, serta dukungan orang tua selama menempuh pendidikan di sekolah.

“Keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi. Kami berharap para lulusan terus mengembangkan potensi yang dimiliki serta melanjutkan pendidikan maupun keterampilan sesuai kemampuan masing – masing,” ujarnya.

Salmah menjelaskan, dari total 51 lulusan tersebut terdiri dari 16 siswa tingkat TK, 13 siswa tingkat SD, 18 siswa tingkat SMP, dan 4 siswa tingkat SMA.

Menurutnya, bagi siswa yang masih memiliki jenjang pendidikan lanjutan diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, sementara lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menerapkan keterampilan yang telah diperoleh selama bersekolah.

“Bagi anak-anak yang masih memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, kami harapkan terus belajar. Sedangkan yang sudah lulus, semoga dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat dan menjadi lebih mandiri,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, para siswa turut menampilkan berbagai pertunjukan hasil pembinaan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pencak silat, pembacaan puisi, serta berbagai keterampilan lainnya.

Salmah menuturkan, penampilan tersebut menjadi wadah siswa menunjukkan kemampuan dan bakat yang selama ini dikembangkan di sekolah.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi. Tidak ada anak yang gagal, karena di balik setiap keterbatasan pasti ada kelebihan yang bisa dikembangkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sekolah terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang siswa melalui berbagai program pembelajaran dan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

“Kami akan terus mendukung potensi siswa-siswi agar mereka memiliki rasa percaya diri, keterampilan, dan kemandirian untuk menghadapi kehidupan di masa depan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Awal Juni 2026, Inflasi Kalsel Masih Terkendali

Banjarbaru – Memasuki awal Juni 2026, kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam kondisi terkendali.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk memantau penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah-daerah yang mengalami kenaikan inflasi.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terkini, Kalimantan Selatan berada pada urutan keenam inflasi di tingkat nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif.

“Posisi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan mampu menjaga stabilitas harga di daerah. Namun demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan agar inflasi tetap terkendali,” ujarnya, usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Ruang Rapat Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (8/6).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta distributor pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di masyarakat tetap aman.

“Berbagai program pengendalian inflasi juga terus digencarkan, seperti pelaksanaan gerakan pangan murah, pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional maupun modern, serta penguatan distribusi pangan guna menekan potensi kenaikan harga komoditas strategis,” lanjutnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga akan memberikan perhatian khusus terhadap penyaluran beras SPHP di wilayah yang mengalami peningkatan inflasi maupun kenaikan harga beras.

Eddy menuturkan, pemantauan penyaluran beras SPHP dilakukan untuk memastikan bantuan intervensi pasar tersebut tepat sasaran dan benar-benar dapat membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

“Intervensi melalui beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Karena itu, penyalurannya akan terus dipantau agar tepat sasaran dan efektif menekan gejolak harga,” katanya.

Menurut Eddy, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan instansi terkait untuk memastikan stok beras SPHP serta kelancaran distribusinya, terutama di daerah yang menjadi penyumbang inflasi.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus mengoptimalkan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik.

“Dengan pengendalian inflasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, sementara kondisi perekonomian daerah tetap kondusif dan berdaya tahan menghadapi berbagai tantangan,” tutup Eddy. (MRF/RIW/EPS)

Antisipasi Tekanan APBD 2027, Pemprov Kalsel Dorong Relaksasi Aturan Belanja Pegawai,

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah kebijakan fiskal yang dinilai berdampak terhadap kemampuan daerah dalam mengelola anggaran, terutama terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, bersama Komisi II DPR RI yang diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemprov Kalsel, dari Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/6).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, forum tersebut menjadi wadah bagi daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul akibat kebijakan fiskal nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurutnya, salah satu isu yang banyak disoroti daerah adalah ketentuan belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Sementara pada saat yang sama sejumlah daerah mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ada banyak daerah yang dalam rapat tadi menyampaikan belanja pegawainya sudah mencapai lebih dari 50 persen. Padahal ketentuannya maksimal 30 persen dan itu tentu menjadi perhatian karena harus dievaluasi,” katanya.

Ia menyebut beberapa kepala daerah bahkan menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengurangan tenaga kerja, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu maupun tenaga non-ASN, jika kondisi fiskal terus mengalami tekanan.

Meski demikian, Tantri memastikan kondisi tersebut belum terjadi di Kalimantan Selatan. Saat ini, porsi belanja pegawai Pemprov Kalsel masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

Namun, Ia mengingatkan bahwa risiko serupa tetap perlu diantisipasi, terutama jika pendapatan daerah kembali mengalami penurunan pada tahun anggaran 2027.

“Posisi Kalimantan Selatan masih di bawah 30 persen. Tetapi kalau tidak dijaga dan pendapatan daerah turun sementara jumlah pegawai terus bertambah, ada kemungkinan belanja pegawai ikut meningkat melewati batas yang ditentukan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah rekomendasi turut disampaikan kepada Komisi II DPR RI. Salah satunya adalah meminta sinkronisasi yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk percepatan penyaluran dana transfer yang menjadi hak daerah.

Menurut Tantri, stabilitas APBD sangat bergantung pada kepastian pendapatan daerah, sehingga keterlambatan atau penurunan dana transfer akan berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong adanya relaksasi terhadap kebijakan batas belanja pegawai agar daerah memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi fiskal yang berbeda – beda.

“Kami berharap ada diskresi atau kebijakan yang dapat mengakomodasi kondisi daerah. Tujuannya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Di tingkat daerah, Pemprov Kalsel berencana melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan, serta struktur belanja penyusunan APBD 2027.

Langkah tersebut diambil, untuk memastikan anggaran benar-benar difokuskan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tantri menambahkan, pemerintah daerah juga akan menelaah kembali kebutuhan sumber daya manusia dan efektivitas belanja pegawai agar tetap sejalan dengan target pembangunan daerah.

“Ke depan kami akan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas utama pembangunan. Dengan kondisi pendapatan yang diproyeksikan menurun hampir di seluruh daerah, pengelolaan anggaran harus semakin terukur dan tepat sasaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Buka Ruang Dialog, Sengketa Lahan Warga Sidomulyo Jadi Perhatian Serius

Banjarbaru – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya, merespons aspirasi masyarakat dengan turun langsung menemui massa aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, akhir pekan tadi.

Mewakili Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ahmad Syarwani, hadir di tengah massa untuk mendengarkan langsung berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan warga.

Aksi tersebut tidak hanya menyuarakan isu-isu sosial kemasyarakatan, tetapi juga membawa persoalan sengketa lahan yang tengah dihadapi warga Jalan Sidomulyo 1, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Puluhan warga yang turut hadir menyampaikan keresahan mereka terkait konflik lahan seluas 3,6 hektare dengan Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 8/GM.

Lahan tersebut diketahui telah ditempati dan menjadi tempat tinggal warga selama puluhan tahun.

Dalam orasinya, warga mengungkapkan bahwa sengketa yang berlangsung cukup lama itu telah menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar yang adil.

Menanggapi hal tersebut, Sarwani menegaskan bahwa DPRD Kalsel tidak akan menutup mata terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Menurutnya, suara mahasiswa maupun warga merupakan bagian penting dalam proses pengawasan dan pembangunan daerah.

“Berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa hari ini menjadi masukan penting bagi kami. Terutama terkait persoalan sengketa lahan yang dialami masyarakat di Sidomulyo, Landasan Ulin. DPRD tentu akan mencermati dan menindaklanjuti persoalan ini sesuai kewenangan yang dimiliki,” katanya.

Disampaikan Syarwani, Komisi III DPRD Kalsel menegaskan, bahwa DPRD siap mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan.

Langkah tersebut dinilai penting agar penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui dialog yang konstruktif dan berkeadilan.

“Kami siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Harapannya, persoalan ini dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi semua pihak,” tutupnya.

Kehadiran DPRD Kalsel dalam aksi tersebut menjadi bentuk nyata keterbukaan lembaga legislatif terhadap aspirasi publik. Selain mendengarkan tuntutan yang disampaikan, DPRD juga berkomitmen mengawal setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat agar memperoleh perhatian dan solusi yang tepat.

Aksi mahasiswa dan warga tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Kalsel Dukung Penuh Program Cetak Sawah Nasional 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026, yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produksi pangan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, saat membuka sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 Wilayah Kalimantan, di Banjarbaru, akhir pekan lalu.

Ariadi Noor mengatakan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung seluruh program strategis nasional di sektor pertanian, khususnya program cetak sawah yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan.

Menurutnya, program cetak sawah merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperluas lahan pertanian produktif untuk meningkatkan produksi beras nasional, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung program cetak sawah tahun 2026. Program ini memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur untuk pengembangan lahan pertanian, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani maupun masyarakat secara luas,” ujarnya.

Ariadi menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan di lapangan agar berjalan sesuai target pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Ariadi juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan menunjukkan progres yang cukup menggembirakan dalam pelaksanaan program cetak sawah.

“Berdasarkan data Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724,70 hektar,” lanjutnya.

Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu yang terbaik di wilayah Kalimantan, dan menunjukkan kesiapan daerah, mendukung percepatan pengembangan lahan pertanian baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Progres ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan keseriusan seluruh pihak dalam mendukung program strategis pemerintah pusat di bidang pertanian,” katanya.

Keberhasilan tersebut semakin diperkuat dengan capaian sektor pertanian Kalimantan Selatan yang mampu mempertahankan surplus beras sekitar 1,2 juta ton sepanjang tahun 2025.

Capaian itu menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penyangga pangan utama di Pulau Kalimantan.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan produksi beras hingga mencapai 1,3 juta ton. Target tersebut akan didorong melalui optimalisasi program cetak sawah, peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta pengembangan berbagai komoditas pangan strategis lainnya.

“Selain memperkuat produksi pangan, program cetak sawah juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan utama di wilayah Kalimantan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Langit Banua Bergemuruh, Supian HK Apresiasi The Jupiters Hadirkan Inspirasi Bagi Generasi Muda

Banjarbaru – Langit Kalimantan Selatan dipenuhi semangat kebangsaan dan kebanggaan dirgantara saat Jupiter Aerobatic Team (The Jupiters) singgah di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor, Banjarbaru. Kehadiran tim aerobatik kebanggaan TNI AU tersebut mendapat apresiasi langsung dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK.

Supian HK menghadiri kegiatan Open Base Jupiter Aerobatic Team yang digelar di Apron Lanud Sjamsudin Noor, Kamis (4/6) siang. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda Remain Over Night (RON) sekaligus atraksi udara yang berlangsung selama 4 – 5 Juni 2026.

Menurut Supian HK, kehadiran The Jupiters bukan hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan inspirasi yang mampu menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan. Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kita bisa menyaksikan langsung kemampuan para penerbang terbaik TNI AU sekaligus mengenal lebih dekat dunia dirgantara yang selama ini mungkin hanya dilihat melalui layar televisi atau media sosial,” ungkapnya.

Supian HK menilai, Lanud Sjamsudin Noor telah mengambil peran penting mengenalkan dan mengembangkan wawasan kedirgantaraan di Banua.

Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung profesionalisme prajurit TNI AU serta teknologi penerbangan yang dimiliki Indonesia.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda yang semakin dekat dengan masyarakat. Selain mempererat hubungan antara TNI AU dan warga, juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Banua untuk bermimpi lebih tinggi dan berkontribusi bagi Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Supian HK menambahkan, bahwa atraksi yang ditampilkan Jupiter Aerobatic Team juga membawa pesan tentang kedisiplinan, kerja sama tim, ketelitian, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sinergi antara unsur pemerintah daerah, TNI AU, dan masyarakat perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi daerah. DPRD Kalimantan Selatan, siap mendukung berbagai program yang mendorong kemajuan daerah, termasuk kegiatan edukasi, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kecintaan generasi muda terhadap dunia penerbangan dan kebangsaan.

“Di balik manuver memukau, ada nilai-nilai yang patut menjadi teladan bagi generasi muda. Mulai dari disiplin, keberanian, hingga kemampuan bekerja dalam tim. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Jupiter Aerobatic Team menggunakan pesawat KT-1 Woongbee dan dikenal sebagai tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara yang kerap tampil dalam berbagai ajang nasional maupun internasional.

Formasi dan manuver presisi yang ditampilkan selalu berhasil memukau masyarakat serta menunjukkan kemampuan terbaik penerbang Indonesia di kancah dunia. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Gelar Rakor Audit TIK SPBE, Diskominfo Kalsel Susun Langkah Penguatan Tata Kelola Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (4/6).

Rapat yang dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy tersebut, turut dihadiri Tim Auditor TIK SPBE dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ket : Kabid Aptika Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy saat menyampaikan sambutan

Rapat koordinasi ini, membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim Audit TIK SPBE, penyusunan rencana kerja, serta persiapan pelaksanaan audit TIK SPBE.

Hasnan Ash Shiddieqy mengatakan, pertemuan perdana tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun tim yang solid dan mampu menghasilkan rekomendasi audit yang berkualitas, mendukung peningkatan penerapan SPBE di Kalimantan Selatan.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk membentuk tim yang solid sehingga mampu menghasilkan output audit yang maksimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan SPBE,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Hasnan juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya.

Salah satunya adalah rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penyusunan dokumen desain pengembangan aplikasi, infrastruktur, serta tata kelola teknologi informasi yang hingga kini belum dapat direalisasikan secara optimal.

Menurutnya, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian rekomendasi tersebut.

Meskipun usulan anggaran telah diajukan beberapa kali, namun hingga saat ini belum memperoleh persetujuan.

“Karena keterbatasan SDM dan anggaran, kami belum mampu menyusun dokumen desain tersebut secara mandiri. Padahal usulan anggarannya sudah beberapa kali diajukan, namun belum disetujui,” jelasnya.

Akibat kendala tersebut, tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan masih tertunda selama empat tahun terakhir.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam hasil audit SPBE yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Hasnan menekankan pentingnya perhatian dan dukungan bersama terhadap berbagai kendala teknis yang dihadapi, khususnya terkait kebutuhan SDM dan pendanaan, agar proses tindak lanjut hasil audit dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Hal-hal inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama dalam menyusun langkah tindak lanjut yang realistis dan sesuai dengan kondisi sekarang,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)