Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Pemprov Kalsel Dukung Akad Massal KUR dan Peluncuran KPP Serentak Nasional
Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, diwakili Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 8.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (21/10).
Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, dan turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.
Program nasional ini merupakan langkah konkret pemerintah, memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri.
Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, diharapkan KUR dan KPP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.
“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang kita luncurkan hari ini, merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri,” ungkap Ariadi.
Ia menambahkan, KUR telah terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Ariadi menegaskan, bahwa Kalimantan Selatan siap menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat kecil dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya saing.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Di Kalimantan Selatan, sektor ini menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan melalui program KUR dan KPP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan,” sahut Ariadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengungkapkan, pihaknya menyambut baik peluncuran program KUR dan KPP ini, karena diyakini dapat memberikan dorongan besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.
“Kami berharap pelaku UMKM dapat semakin terbantu dengan adanya program KUR ini. Akses pembiayaan yang lebih mudah akan membantu mereka memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru,” ucap Rifai.
Rifai menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yang telah menyatakan komitmennya untuk turut membantu pelaku UMKM melalui subsidi bunga KUR.
Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman, sementara bunganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah di Kalsel tidak hanya mendorong kemandirian UMKM, tetapi juga memberikan dukungan langsung agar mereka bisa tumbuh dan bertahan di tengah tantangan ekonomi,” tutup Rifai. (MRF/RIW/APR)
