Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai memasuki musim rawan.
Muhidin menegaskan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah kawasan Liang Anggang, mengingat dampak kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas vital.
Gubernur Kalsel imbau masyarakat bantu cegah karhutla.(foto : BPBD Kalsel)
“Liang Anggang ini harus kita jaga bersama. Kalau terjadi kebakaran dan menimbulkan asap, maka penerbangan di Bandara Syamsudin Noor bisa terganggu. Ini tentu berdampak pada pergerakan ekonomi,” ujarnya, di Banjarbaru, belum lama tadi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya pembangunan kanal dan resapan air di wilayah rawan karhutla.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelembaban lahan agar tidak mudah terbakar saat musim kemarau.
“Kita instruksikan pembuatan kanal resapan air, khususnya di Liang Anggang, supaya kondisi tanah tetap basah dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.
Selain langkah teknis, Gubernur juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah karhutla. Ia mengingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.
Muhidin juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi pembakaran hutan atau lahan secara ilegal di lingkungan sekitar.
“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati – hati, terutama saat musim panas. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar, karena api bisa merembet dan meluas. Selain merusak lingkungan, juga ada sanksi hukum,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)
Tabalong – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menegaskan pentingnya pengelolaan Penduduk Non Permanen (PNP) secara lebih terstruktur, adaptif, dan terintegrasi. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabalong, baru-baru tadi.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menilai, isu PNP menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan validitas data kependudukan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga potensi dinamika sosial di masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat
Maka upaya yang telah dilakukan Disdukcapil Tabalong patut diapresiasi, terutama melalui pendekatan jemput bola dan kolaborasi lintas sektor. Namun, di lapangan masih terdapat tantangan signifikan, khususnya dalam mendata PNP yang bekerja di sektor informal.
“Pendataan pekerja informal memang menjadi tantangan tersendiri karena mobilitasnya tinggi dan tidak terikat secara administratif seperti pekerja perusahaan. Di sinilah diperlukan strategi aktif dan inovatif agar mereka tetap terjangkau dalam sistem pendataan,” katanya.
Menurut Rais, keberadaan PNP yang tidak terdata secara optimal dapat memunculkan berbagai konsekuensi, mulai dari meningkatnya beban layanan kesehatan, pendidikan, hingga tekanan terhadap infrastruktur dasar.
Bahkan, jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Sebagai langkah antisipatif, DPRD Kalsel mendorong penguatan sistem pendataan berbasis integrasi data lintas instansi. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dinilai menjadi kunci utama, untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang akurat dan responsif.
Foto : suasana pertemuan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabalong
“Kita ingin memastikan bahwa keberadaan PNP tidak menjadi beban, tetapi justru memberikan kontribusi positif bagi daerah. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat lokal harus benar-benar dijaga,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tabalong, Wardhana Yudha menjelaskan, bahwa pihaknya terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan cakupan pendataan PNP.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Tenaga Kerja, sosialisasi kepada perusahaan, serta pendekatan langsung ke lapangan.
“Kami melakukan jemput bola, baik ke perusahaan maupun ke komunitas pekerja informal, agar proses pendataan bisa menjangkau seluruh lapisan,” jelasnya.
Selain itu, Disdukcapil Tabalong juga melibatkan peran aktif ketua RT dalam mendata penduduk non permanen yang tinggal di rumah kontrakan, kos, maupun asrama.
Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai efektif dalam mengidentifikasi keberadaan PNP secara lebih akurat.
Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Disdukcapil turut menghadirkan kemudahan akses melalui platform digital Pelanduk Online, yang memungkinkan masyarakat melakukan pendataan secara daring.
“Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), melaksanakan penanaman padi perdana, di kawasan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Rabu (8/4). Tanam padi dimulai Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Slamet Riyadi, serta Kepala DKP3 Banjarmasin Yuliansyah.
Yamin mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Di balik lumpur sawah yang diinjak, tersimpan kekhawatiran serius. Dari total sekitar 260 hektare lahan pertanian yang tersisa di wilayah tersebut, hanya sekitar 200 hektare yang masih dapat digarap. Bahkan hingga April ini, luas tanam baru menyentuh 1 hektare.
Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
“Ini jadi alarm bagi kita semua. Kalau tidak dijaga, lahan pertanian bisa habis tergeser pembangunan,” ujar Yamin.
Ia menegaskan, kondisi geografis Banjarmasin yang hanya seluas 98 kilometer persegi membuat ruang semakin terbatas.
Di satu sisi, kebutuhan perumahan meningkat, pun di sisi lain ketahanan pangan juga tak boleh diabaikan.
“Kita harus menjaga kawasan ini sebagai wilayah pertanian. Jangan sampai hilang. Ini soal masa depan pangan kita,” tegasnya.
Realitas potensi sebenarnya masih terbuka. Sungai Andai dinilai mampu menjadi penopang kebutuhan pangan lokal.
Apalagi, puncak musim tanam diperkirakan terjadi pada Mei 2026. Namun tantangan nyata mulai mengintai mulai dari ancaman banjir, kekeringan saat kemarau, hingga serangan hama.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan balai wilayah untuk pembangunan irigasi. Saat banjir, air jangan sampai merendam tanaman. Saat kemarau, harus ada sistem pompanisasi agar petani tetap bisa bertani,” jelas Yamin.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian pembangunan perumahan dengan karakter kota rawa.
“Rumah harus tetap berpanggung tinggi. Jangan abaikan kondisi alam Banjarmasin sebagai kota seribu sungai,” tambahnya.
Lebih jauh, pemerintah menjanjikan pendampingan dan kebijakan yang berpihak pada petani, sementara para petani tetap menunjukkan komitmen menjaga lahan yang ada. Namun, ancaman alih fungsi lahan dan keterbatasan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.
Sementara itu, kehadiran lintas sektor ini menjadi sinyal bahwa persoalan pangan bukan hanya urusan petani, melainkan tanggung jawab bersama. Jika konsistensi terjaga, kolaborasi diperkuat, dan solusi infrastruktur direalisasikan, bukan tidak mungkin Sungai Andai akan menjadi benteng terakhir ketahanan pangan di tengah laju urbanisasi Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, pemerintah menyiapkan langkah cepat agar kesempatan kerja di Indonesia tetap terbuka meski ketidakpastian geopolitik global mulai menekan industri. Langkah ini penting agar pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar.
Menaker Yassierli menyampaikan hal tersebut, saat membuka Forum Jejaring Kemitraan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri bersama Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber of Commerce in Indonesia/AmCham) dan Firma Hukum SSEK di Jakarta, Selasa (7/4).
Menaker menekankan bahwa penguatan ketenagakerjaan nasional hanya dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja.
“Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan,” ujar Yassierli.
Pada kesempatan ini, Yassierli juga menyoroti kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Menurutnya, banyak lowongan tersedia, tetapi informasi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum tersambung dengan pencari kerja.
Untuk itu, perusahaan diminta melaporkan kebutuhan tenaga kerja melalui platform KarirHub SIAPKerja, sehingga rekrutmen lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Ia mengajak AmCham terlibat langsung dalam pengembangan keterampilan bagi pekerja low-medium skill, agar lulusan pelatihan siap memasuki dunia kerja.
“Selain menyiapkan peluang kerja, kita juga mendorong akses setara bagi penyandang disabilitas. Dunia kerja yang sehat bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal kesempatan yang adil untuk semua,” tambah Yassierli.
Menaker mengingatkan, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), akan mengubah dunia kerja secara masif. Kemnaker siap memfasilitasi kebutuhan perusahaan terkait tenaga kerja agar pasar kerja lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab perubahan.
“Semua tantangan ini harus kita hadapi bersama demi stabilitas pasar kerja nasional,” tutupnya. (BiroHumasKemenaker-RIW/EPS)
Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi umat, dengan menyalurkan zakat perusahaan dan pegawai sebesar Rp289 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Dengan penyerahan dana zakat tersebut, BSI kembali menegaskan posisinya sebagai pembayar zakat korporasi terbesar di Indonesia.
Total dana zakat yang disetorkan BSI pada tahun 2025 naik 7,77% (YoY), memperkuat tren peningkatan kontribusi zakat BSI yang konsisten sejalan dengan pertumbuhan kinerja bisnis perseroan. Secara kumulatif, sejak berdiri pada 2021 hingga 2025, total zakat yang telah disalurkan BSI mencapai Rp1,07 triliun.
Zakat BSI sejak berdirinya telah menjadi katalisator penggerak ekonomi umat terutama dari sisi penerima manfaat. Pada tahun 2025, dari dana zakat Perseroan tahun 2024 sebesar Rp268,6 miliar, BSI dapat menjangkau lebih dari 1,2 juta penerima manfaat melalui lebih dari 40 program di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.
Penyerahan secara resmi zakat yang terdiri atas Rp250,3 Miliar zakat Perseroan dan Rp39,5 miliar zakat pegawai, dilakukan Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo kepada Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid di Jakarta, Rabu (1/4 disaksikan pimpinan BAZNAS dan jajaran BSI.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menegaskan, bahwa zakat merupakan bagian dari strategi utama perusahaan dalam menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan kepada rakyat Indonesia.
“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Zakat kami posisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi umat dan mendorong pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Peran strategis ini semakin relevan mengingat potensi zakat nasional yang sangat besar dan terus berkembang, sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi inklusif berbasis syariah.
Untuk distribusi penguatan ekonomi, BSI berkolaborasi dengan BAZNAS RI dan BSI Maslahat melalui program pemberdayaan mustahik, menyalurkan diantaranya dalam bentuk program ekonomi (77 Desa BSI termasuk Sentra UMKM BSI di seluruh Indonesia) dan progam pendidikan (BSI Scholarship untuk pelajar dan mahasiswa dengan total penerima lebih dari 10 ribu pelajar dan mahasiwa), Progran Rumah Qur’an dan lainnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid dalam sambutannya mengatakan, sangat berterima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang sudah menjadi kontributor terbesar pembayar zakat.
“Kami siap mengembangkan dan mendistribusikan untuk program-program yang berdampak terhadap ekonomi umat dan BAZNAS siap melanjutkan pada program-program strategis lainnya”, ujarnya.
Lebih lanjut, Anggoro juga mengungkap, bahwa sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual, BSI menyediakan kemudahan pembayaran ZISWAF bagi masyarakat melalui kanal offline (cabang BSI yang berjumlah 1.130) serta e-channel melalui ATM, QRIS, BYOND by BSI, BSI Mobile dan Fitur Transaksi Terjadwal, maupun yang dilakukan melalui jalur pindah buku dari bank lain.
Terdapat juga program khusus seperti wakaf untuk rumah sakit, sekolah yang dapat diakses nasabah BSI melalui aplikasi BYOND by BSI di mana program tersebut kerjasama dengan nazhir terpercaya.
Jumlah penghimpunan donasi melalui berbagai channel pembayaran BSI tahun 2025 menembus Rp236 miliar dengan total transaksi 10,5 juta transaksi.
“Kami lihat tren 2026 angka pengumpulan ZISWAF per bulannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dan sebagai bank kami cukup bangga”, tambahnya.
Selain kontribusi sosial, BSI juga terus memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pembiayaan sektor riil dan UMKM, dukungan terhadap program prioritas pemerintah, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif.
Kinerja bisnis yang solid turut menopang kontribusi tersebut, dengan laba perusahaan mencapai Rp7,57 triliun pada 2025 (tumbuh 8,02% YoY) dan basis nasabah yang telah mencapai 23 juta.
Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI. Melalui fitur “Berbagi”, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan donasi yang saat ini telah terintegrasi dengan 49 Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi di Indonesia. (RIW/EPS)
Banjarmasin – Sinergi antara TNI Kodim 1007 Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin, kembali diwujudkan melalui aksi nyata pembangunan infrastruktur. Yaitu berupa pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Basirih, Senin (6/4). Pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama Jembatan Garuda, yang menjadi bagian dari program pembangunan serentak di wilayah Kodam Tambun Bungai.
Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat.
“Dimana kendala geografis, selama ini menjadi penghambat utama mobilitas warga di wilayah terpencil,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.
“TNI memastikan akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan distribusi logistik menjadi lebih efisien demi meningkatkan taraf hidup warga secara signifikan, dengan adanya jembatan Garuda,” ujar Yunus.
Secara keseluruhan, di wilayah Korem 101/Antasari, pembangunan ini dilakukan serentak di 16 titik, yang tersebar di berbagai Kodim di Banua, salah satunya di Kota Banjarmasin.
“Proyek tersebut terdiri dari 8 jembatan gantung dan 8 jembatan beton, yang difokuskan pada daerah daerah sulit terjangkau,” jelas Danrem.
Untuk wilayah Banjarmasin, lokasi pembangunan dipilih di kawasan Basirih berdasarkan aspirasi masyarakat, melalui perangkat RT dan Kelurahan setempat.
“Kondisi jembatan lama yang sudah sangat memprihatinkan menjadi alasan utama urgensi pembangunan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Dandim 1007/Banjarmasin, Kolonel CZI Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa jembatan ini merupakan akses vital bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah.
Mengingat kondisi tanah di lokasi merupakan area rawa, pihaknya memberikan perhatian khusus pada konstruksi jembatan.
Dirinya menargetkan, waktu pengerjaan ini kurang lebih 3 bulan, diusahakan lebih cepat. Jika di tanah darat ditargetkan 45 hari, namun karena kondisi rawa, waktu pengerjaan disesuaikan agar hasil lebih maksimal dan kokoh.
“Kondisi sebelumnya memang sangat memprihatinkan dan ini akses yang sangat diperlukan. Kami menargetkan dalam 3 bulan selesai, mudah – mudahan bisa lebih cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkas Kolonel CZI Slamet Riyadi.
Dengan dimulainya pembangunan jembatan dengan panjang 74 meter dan lebar 2 meter ini, diharapkan keterbatasan akses yang selama ini dirasakan warga Basirih segera berakhir, membawa harapan baru bagi kemajuan ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut. (SRI/RIW/EPS)
Jakarta – Tidak sekadar menjadi penyalur aspirasi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil langkah progresif, dengan mengantarkan langsung suara mahasiswa ke tingkat pusat.
Dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, rombongan legislatif daerah bertemu dengan anggota DPR RI dari Komisi III di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), Kamis (2/4).
Foto : Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen DPRD Kalsel, untuk memastikan aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel, tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan naik menjadi perhatian nasional.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan, mencerminkan keresahan sekaligus harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
Aspirasi yang disuarakan meliputi, evaluasi menyeluruh sistem penegakan hukum agar lebih adil dan merata, penguatan peran Kompolnas dalam mengawasi kinerja kepolisian, perbaikan regulasi perizinan pelaut di wilayah pesisir seperti Kotabaru dan penindakan tegas terhadap tambang ilegal dan mafia tanah.
“Dorongan lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, pihaknya di Senayan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya strategis memperjuangkan aspirasi daerah,” katanya.
Foto : suasana pertemuan sumber Humas DPRD Kalsel
Supian HK berharap, DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rapat bersama mitra kerja terkait, terutama menyangkut isu-isu krusial seperti penegakan hukum, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan langkah ini, DPRD Kalsel menegaskan perannya bukan hanya sebagai lembaga representatif.
Sinergi antara mahasiswa, legislatif daerah, dan legislatif pusat ini dapat menjadi momentum penting dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat luas.
“Kami juga sebagai penggerak perubahan yang menjembatani suara rakyat hingga ke pusat pengambilan kebijakan,” tutupnya.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPR RI, di antaranya Rikwanto, Mahfud Arifin, dan Endang Agustina. Mereka menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke pembahasan tingkat nasional. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademi (TKA) untuk tingkat SMP, serta Try Out TKA untuk tingkat SD. Sekolah yang ditinjau yaitu SMP Negeri 20 Banjarmasin, serta SD Negeri Basirih 1 Banjarmasin, Senin (6/4).
“Hari ini kami meninjau pelaksanaan TKA di SMPN 20 Banjarmasin,” ungkap Wali Kota Yamin, kepada sejumlah wartawan.
Yamin mengatakan, pelaksanaan TKA ini tidak memengaruhi nilai kelulusan mendatang, tetapi untuk evaluasi kemampuan para siswa.
“Meski TKA ini tidak memengaruhi nilai kelulusan, tetapi nilainya menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.
Dimana, kedatangan dirinya melakukan peninjauan ini, menurut Yamin, adalah untuk memberikan motivasi dan semangat belajar kepada para siswa yang sedang mengikuti TKA.
“Kami berharap para siswa yang mengikuti TKA, dapat terus semangat belajar,” tutur Yamin.
Pelaksanaan TKA ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan, sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan untuk kesuksesan pelaksanaannya di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama mengatakan, sebanyak 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Banjarmasin, mengikuti Tes Kemampuan Akademi (TKA).
“Seluruh SMP di Kota Banjarmasin melaksanakan Tes Kemampuan Akademi, meskipun Kementerian Pendidikan tidak mewajibkan,” ungkap Rian.
Tetapi, lanjutnya, Kota Banjarmasin tetap mengikuti program ini, karena hasil TKA, akan menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
“Selain itu, hasil TKA ini juga dapat menjadi komponen nilai tambahan untuk jalur Akademi ke jenjang sekolah selanjutnya. Sehingga pelaksanaan TKA ini diwajibkan di Kota Banjarmasin,” ucap Rian.
Pada pelaksanaan TKA ini, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin membagi menjadi 3 gelombang.
“Untuk gelombang pertama ini diikuti sebanyak 25 sekolah, sedangkan sisanya pada gelombang kedua serta ketiga,” jelas Rian.
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menilai, pada pelaksanaan TKA di gelombang pertama ini, tidak menemukan adanya kendala yang berarti.
“Secara keseluruhan pelaksanaan TKA di hari pertama ini lancar, hanya ditemukan adanya sedikit kendala pada saat logging, yang sedikit error, terjadi pada satu, dua peserta,” ucapnya.
Sedangkan, untuk antisipasi kendala di server, pemerintah pusat telah menyiapkan segalanya. Termasuk adanya satgas.
“Sehingga apabila terjadi kendala pada server, cepat teratasi,” tutup Rian. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan keseriusannya membenahi persoalan sampah, dengan menyiapkan arah baru pengelolaan yang dimulai dari sumbernya.
Komitmen ini diperkuat melalui kunjungan studi tiru ke Kelurahan Rorotan pada Sabtu (4/4), dengan meninjau langsung berbagai model pengelolaan sampah modern yang terintegrasi.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Banjarbaru untuk mempelajari secara komprehensif sistem pemilahan sampah organik dan anorganik yang terbukti efektif, bahkan di wilayah padat penduduk.
Agenda diawali dengan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, rombongan menerima pemaparan strategis terkait roadmap pengelolaan sampah yang dirancang secara sistematis, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengolahan di fasilitas antara, hingga proses akhir yang memiliki nilai ekonomi.
Paparan tersebut menegaskan, bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
Selanjutnya, rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota, Erna Lisa Halaby ini, mengunjungi Pusat Edukasi KIE RBU (Recycle Business Unit), yang berfungsi sebagai pusat edukasi lingkungan sekaligus fasilitas pengolahan sampah kering dan daur ulang terintegrasi.
Di lokasi ini, para camat dan lurah se-Kota Banjarbaru bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari gerakan edukasi masyarakat, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai.
Perjalanan berlanjut ke kawasan ProKlim RW 01 Tugu Utara, sebuah kampung iklim yang menjadi contoh nyata upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas.
Di kawasan tersebut, rombongan mempelajari berbagai inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti produksi pellet dari SOD, budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai pengurai sampah organik, hingga penggunaan sistem drop point bambu untuk fermentasi sampah.
Pembelajaran semakin lengkap saat rombongan meninjau fasilitas pengolahan sampah modern RDF Plant Rorotan. Fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mampu mengolah sekitar 2.500 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF).
Teknologi yang digunakan melibatkan proses mekanis, mulai dari pemilahan, pencacahan, hingga pengeringan sampah non-organik untuk menghasilkan bahan bakar berukuran 2 hingga 10 sentimeter dengan kadar air di bawah 25 persen, serta memiliki nilai kalor setara batu bara muda.
Di lokasi tersebut, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby bersama rombongan, tampak serius menyimak setiap tahapan proses pengolahan sampah hingga menjadi energi alternatif.
“Ini menjadi pengalaman, wawasan, dan ilmu yang sangat berharga bagi kami. Harapannya, hasil kunjungan ini dapat segera diimplementasikan di Banjarbaru dengan menyesuaikan karakteristik wilayah serta terus berinovasi dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru harus dimulai dari sumbernya, melalui kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
“Ini harus kita dorong bersama. Tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi membutuhkan peran aktif lurah dan camat untuk memberdayakan masyarakat. Kita harus mengubah perilaku agar pemilahan sampah bisa diselesaikan dari sumbernya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Shanty Eka Septiani menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera menyusun strategi konkret pengelolaan sampah di tingkat kelurahan setelah kembali ke Banjarbaru.
“Setiap kelurahan akan memetakan jumlah penduduk hingga tingkat RW, termasuk estimasi sampah organik dan anorganik. Kami akan memulai dari beberapa rumah terlebih dahulu untuk penerapan pemilahan sampah, dengan target setiap bulan minimal bertambah 10 rumah yang menerapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola pengelolaan sampah di Banjarbaru saat ini masih didominasi sistem kumpul – angkut – buang, sehingga perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan utama ke depan.
“Melalui studi tiru ini, kami berharap dapat mengubah pola tersebut. Sampah tidak lagi sekadar dikumpulkan dan dibuang, tetapi harus diselesaikan dari sumbernya,” katanya.
Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan ke RPTRA Rorotan Indah I. Di lokasi ini, rombongan melihat berbagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti rumah pilah, bioreaktor kompos untuk sampah taman, serta sistem pengolahan sampah yang mampu menangani berbagai jenis material seperti plastik, kaca, dan kaleng.
Selain itu, rombongan juga meninjau aktivitas di TPS 3R Rorotan yang mengedepankan pengelolaan sampah komunal berbasis partisipasi masyarakat dalam memilah sampah organik.
Fasilitas tersebut terbukti mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sejak dari sumbernya, sekaligus menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dengan berbagai pembelajaran dari Rorotan, rombongan Pemkot Banjarbaru tidak hanya membawa catatan teknis, tetapi juga semangat baru untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Studi tiru ini diharapkan menjadi titik awal perubahan besar, di mana pengelolaan sampah di Banjarbaru tidak lagi berakhir di tempat pembuangan, melainkan dimulai dari kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolahnya sejak dari rumah. (PEMKOBJB-BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan April Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/4).
Ket : Penyerahan penilaian maladministrasi dan opini Ombudsman oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni itu, turut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.
Penghargaan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, RSD Idaman Banjarbaru, serta SMP Negeri 5 Banjarbaru. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pencegahan kanker leher rahim (kanker serviks).
Dalam arahannya, Sirajoni menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan berjalan optimal tanpa hambatan, dengan mengedepankan sikap yang humanis.
Penerapan budaya 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) menjadi salah satu langkah konkret yang ditekankan untuk menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.
“Selain itu, keberadaan petugas di unit layanan publik juga harus selalu siap dan responsif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Tak hanya itu, upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli) juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, baik secara internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ini penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda kegiatan.
Di sisi lain, Sirajoni menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas bersama seluruh perangkat daerah.
“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga mendukung penerapan sistem Work From Home (WFH) sebagai bagian dari strategi efisiensi, khususnya dalam penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.
“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama,” ungkapnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)
