Penulis: Erwin

Wamenaker Tegaskan Kewajiban Bayar Lembur di Hari Libur Nasional

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, memfasilitasi dialog antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan serikat pekerja (SPN dan SPMI), untuk menyelesaikan perselisihan terkait upah kerja di hari libur nasional. Dialog ini berlangsung di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (26/5).

Pertemuan yang turut dihadiri Direktur Operasional Indomaret, Andreas Djajaputra, dan Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan ini, menghasilkan kesepakatan krusial bagi masa depan 250.000 karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan, bahwa sesuai dengan regulasi dan undang – undang yang berlaku, karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Ia menegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya sistem penggantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional.

“Prinsipnya adalah mandatori undang – undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali,” ujar Afriansyah Noor.

Dialog ini juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dilakukan oknum kepala toko hingga manajer area. Sebelumnya, terdapat data yang menyebutkan 98% karyawan setuju dengan sistem ganti hari, namun serikat pekerja menduga adanya paksaan di balik angka tersebut.

Merespons hal ini, disepakati bahwa pendataan melalui kuesioner akan diulang kembali pada 28-30 Mei 2026 untuk memastikan pilihan karyawan bersifat netral dan sukarela.

Secara garis besar, terdapat lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

  1. Manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.
  2. Manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.
  3. Manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Keria Bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.
  4. Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.
  5. Manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bag pekerja yang bekerja pada 27 Mei 2026.

“Dengan adanya kesepakatan ini, kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Program Magang Nasional Batch 2 Resmi Ditutup, Menaker: Magang Jadi Bekal Masuk Dunia Kerja

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, resmi menutup Program Magang Nasional Batch 2 di Ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Selasa (26/5). Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan pentingnya penguatan kompetensi generasi muda agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja.

Menurutnya, program magang menjadi langkah strategis untuk mempertemukan lulusan baru dengan kebutuhan industri. Selain memberikan pengalaman praktik kerja, program tersebut juga membantu peserta memahami budaya kerja, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan profesional sebelum memasuki pasar kerja.

Pelaksanaan Program Magang Nasional Batch 1 dan Batch 2 telah diikuti sekitar 76 ribu peserta. Sebanyak 14 ribu peserta berasal dari batch pertama, sementara sekitar 62 ribu peserta lainnya mengikuti batch kedua.

Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat generasi muda memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan industri.

“Melalui kegiatan ini, peserta dapat mengenal sistem kerja di perusahaan sekaligus membangun kesiapan menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif,” ujar Yassierli.

Sebagai bagian dari penguatan kompetensi, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan sertifikasi kompetensi secara opsional bagi peserta. Proses asesmen dilakukan secara luring di balai pelatihan karena pengujian kemampuan harus dilaksanakan secara langsung sesuai standar yang berlaku.

Menurut Yassierli, sertifikasi tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi peserta setelah menyelesaikan masa magang. Dengan adanya pengakuan kompetensi, lulusan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar kerja.

“Pengalaman praktik dan sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus memperbesar peluang memperoleh pekerjaan,” katanya.

Hasil evaluasi batch pertama menunjukkan capaian positif. Sebanyak 85 persen peserta menyatakan puas dan sangat puas terhadap penyelenggaraan program, sementara sekitar 14 persen lainnya menyatakan cukup puas. Tingkat ketidakpuasan tercatat hanya sebesar 0,7 persen.

Penilaian positif juga datang dari perusahaan mitra. Dari sekitar 4 ribu perusahaan peserta batch pertama, sebanyak 81 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelaksanaan program magang, sementara tingkat penilaian negatif hanya mencapai 0,4 persen.

Yassierli menilai hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program magang memberikan manfaat bagi peserta maupun dunia usaha. Bahkan, sekitar 35 persen peserta batch pertama memperoleh tawaran bekerja di tempat mereka menjalani praktik kerja.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan magang dapat membuka akses lebih cepat bagi generasi muda untuk masuk ke dunia kerja,” ujar Yassierli.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah menargetkan perluasan pelaksanaan program magang pada 2026. Berdasarkan arahan Prabowo Subianto, jumlah peserta ditargetkan mencapai 150 ribu orang, meningkat dibanding target sebelumnya yang berada di angka 100 ribu peserta.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan berbagai tahapan bersama perusahaan mitra, mulai dari pembukaan lowongan, verifikasi, hingga proses seleksi administrasi dan seleksi daring sesuai mekanisme masing – masing perusahaan.

Tahap pertama pelaksanaan tahun 2026 direncanakan dimulai pada Juli mendatang dengan target awal sekitar 50 ribu peserta. Program selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.

“Kami mendorong para fresh graduate dan lulusan baru memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan, dan memperluas akses kerja,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Tebar Manfaat di Hari Raya Iduladha, Terminal Petikemas Banjarmasin Salurkan Bantuan Program Pelindo Berbagi Kurban

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas Banjarmasin, menyerahkan bantuan hewan kurban dalam rangka Program Pelindo Berbagi Kurban 1447 H/2026 M, sebagai bagian dari komitmen perusahaan, berbagi manfaat kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional.

Pada program tahun ini, Terminal Petikemas Banjarmasin menyalurkan empat ekor sapi kurban kepada DPW ALFI/ILFA Kalimantan Selatan, Koperasi TKBM Samudera Nusantara Banjarmasin, Masjid Al Mukhlisun, dan Masjid Al Muqabis, dengan masing-masing penerima memperoleh satu ekor sapi kurban. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara simbolis pada Selasa (26/5).

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo menyampaikan, bahwa Program Pelindo Berbagi Kurban merupakan wujud kepedulian perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan semangat berbagi yang terkandung dalam perayaan Hari Raya Iduladha.

“Melalui Program Pelindo Berbagi Kurban 1447 H/2026 M, kami berharap bantuan yang diberikan memberikan manfaat bagi masyarakat dan para stakeholder yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran ekosistem kepelabuhanan. Momentum Iduladha menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang secara berkelanjutan dijalankan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan.

Ketua Koperasi TKBM Samudera Nusantara Banjarmasin, Muhammad Noor, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas Banjarmasin, yang kembali menyalurkan bantuan hewan kurban pada momentum Iduladha tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan melalui Program Pelindo Berbagi Kurban 1447 H/2026 M. Bantuan ini sangat berarti dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta anggota koperasi. Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam mendukung kegiatan operasional pelabuhan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,” kata Muhammad Noor.

Melalui Program Pelindo Berbagi Kurban 1447 H/2026 M, Terminal Petikemas Banjarmasin berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta memperkuat hubungan harmonis dengan seluruh stakeholder.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat sejalan dengan komitmen Pelindo untuk tumbuh dan berkembang bersama lingkungan sekitar. (Pelindo-RIW/EPS)

TPK Banjarmasin Perkuat Operasional dengan 4 E-RTG Baru, ALFI Optimis Dukung Kelancaran Logistik

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas (TPK) Banjarmasin, memperkuat kapasitas operasional dan kualitas layanan dengan mendatangkan 4 unit Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG) baru.

Empat unit E-RTG yang akan memperkuat operasional TPK Banjarmasin ini, merupakan peralatan bongkar muat berbasis tenaga listrik yang dirancang meningkatkan produktivitas penanganan peti kemas di lapangan penumpukan (container yard).

Penambahan peralatan bongkar muat modern tersebut merupakan bagian dari program investasi PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), untuk meningkatkan kapasitas terminal, produktivitas layanan, serta kesiapan infrastruktur mendukung kelancaran arus logistik di Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya.

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, investasi peralatan menjadi bagian dari strategi perusahaan, meningkatkan keandalan operasional terminal sekaligus mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas yang terus berkembang.

“Penambahan empat unit E-RTG ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas terminal. Dengan dukungan peralatan yang lebih modern, kami optimistis dapat memberikan layanan yang semakin cepat, andal, dan efisien kepada seluruh pengguna jasa,” ujar Sirin.

Menurutnya, modernisasi peralatan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas layanan kepelabuhanan serta memperkuat posisi TPK Banjarmasin sebagai salah satu simpul logistik utama di Kalimantan Selatan.

“Selain meningkatkan kapasitas operasional, penggunaan E-RTG juga mendukung implementasi pelabuhan yang lebih ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih efisien. Hal ini sejalan dengan komitmen Pelindo dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan,” tambahnya.

Perwakilan Pengurus ALFI/ILFA Banjarmasin dan JPT, Tujan Noor, menyambut positif investasi peralatan yang dilakukan Pelindo Terminal Petikemas di TPK Banjarmasin.

Menurutnya, penambahan empat unit E-RTG akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas terminal dan kelancaran arus logistik di Kalimantan Selatan.

“Kami mengapresiasi langkah Pelindo Terminal Petikemas melakukan investasi peralatan modern di TPK Banjarmasin. Penambahan empat unit E-RTG ini tentunya akan meningkatkan kapasitas penanganan peti kemas dan mendukung kelancaran arus barang yang menjadi kebutuhan utama para pengguna jasa,” kata Tujan.

Ia menilai keberadaan E-RTG berbasis listrik menunjukkan komitmen Pelindo dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin modern, efisien, dan berkelanjutan.

“Dari sisi pengguna jasa, yang paling kami harapkan adalah peningkatan produktivitas terminal, percepatan pelayanan, serta berkurangnya potensi antrean ketika volume peti kemas meningkat. Dengan dukungan peralatan yang lebih andal, tentu akan berdampak positif terhadap efisiensi biaya logistik dan daya saing dunia usaha di daerah,” ujarnya.

Tujan menambahkan, bahwa TPK Banjarmasin memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik utama Kalimantan Selatan sehingga penguatan infrastruktur dan peralatan terminal perlu terus dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan aktivitas perdagangan dan industri.

“Kami optimis kehadiran E-RTG baru ini akan semakin meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap layanan TPK Banjarmasin serta mendukung kelancaran distribusi barang, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor-impor,” tutupnya. (Pelindo-RIW/EPS)

FGD Transformasi APIP, Gubernur Muhidin: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berdampak yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5).

Ket : Gubernur Kalsel Muhidin, saat memberikan sambutan

FGD tersebut dibuka langsung Gubernur Kalsel, Muhidin dan turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Mahendra Jaya, serta kepala SKPD Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menegaskan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota terkait pengawasan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.

Menurutnya, pemahaman yang sama terhadap regulasi dan kebijakan terbaru sangat diperlukan agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan optimal serta terhindar dari kesalahan administrasi.

“Melalui FGD ini, kami berharap pelaksanaan pemerintahan di seluruh perangkat daerah semakin baik, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan,” ujar Muhidin.

Ia menambahkan, penguatan pengawasan tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi juga akan dilanjutkan melalui pendampingan langsung ke kantor maupun dinas-dinas di lingkungan pemerintah daerah.

“Pendampingan akan terus dilakukan agar seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas sesuai aturan dan meminimalisasi potensi kesalahan dalam tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Muhidin juga berharap penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mampu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Ket : Suasana pembukaan FGD Transformasi APIP

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Mahendra Jaya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah yang menginisiasi FGD transformasi pengawasan APIP tersebut.

Menurutnya, peran APIP saat ini telah berkembang menjadi mitra strategis kepala daerah dan organisasi perangkat daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini, bukan lagi sekadar aparat pemeriksa.

“APIP bukan untuk ditakuti. APIP hadir untuk membantu kepala daerah dan OPD dalam mendeteksi persoalan, memberikan peringatan, serta bersama-sama mencari solusi agar masalah yang sama tidak kembali terjadi,” katanya.

Ia menilai transformasi pengawasan menjadi kebutuhan penting agar tata kelola pemerintahan semakin kuat dan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan agar seluruh program dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Pangdam XXII/Tambun Bungai Lepas 314 Prajurit Muda, Perkuat Ketahanan dan Pembangunan Wilayah Kalimantan

Banjarbaru – Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI Angkatan Darat Gelombang I Tahun Anggaran 2026, menjadi momen bersejarah bagi penguatan pertahanan negara. Sebanyak 17.000 mantan siswa dari seluruh Indonesia resmi dilantik menjadi Prajurit Dua (Prada) usai menempuh pendidikan militer dasar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 314 orang merupakan lulusan terbaik yang dididik di Markas Komando Resimen Induk Kodam (Mako Rindam) XXII/Tambun Bungai, dan kini siap bertugas memperkuat keamanan serta pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jum’at (22/5).

Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan, bahwa kelulusan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis menyiapkan ribuan prajurit muda yang tangguh.

Menurutnya, keberadaan personel tambahan ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan geografis wilayah Kalimantan yang luas, berkarakteristik hutan lebat, aliran sungai, dan daerah pedalaman yang membutuhkan kehadiran negara.

“Momen ini sangat penting. Kita baru saja melepas 314 putra terbaik asuhan Rindam XXII/Tambun Bungai, bagian dari 17.000 prajurit baru se-Indonesia. Mereka disiapkan memiliki kesiapan fisik, mental, dan kemampuan teritorial yang mumpuni. Wilayah Kalimantan menuntut prajurit yang tidak hanya kuat bertempur, tetapi juga adaptif dan memahami betul karakter sosial budaya masyarakat setempat,” ujar Mayjen TNI Zainul Arifin.

Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan menjadi fokus utama penempatan para lulusan ini. Langkah ini merupakan wujud nyata kebijakan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat peran TNI AD, di mana prajurit tidak hanya bertugas menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan di daerah terpencil, perbatasan, dan kawasan rawan bencana.

Pangdam XXII/Tambun Bungai menekankan, 314 Tamtama remaja lulusan Rindam XXII/Tambun Bungai ini, telah dibekali materi lebih dari sekadar kemampuan tempur dasar. Mereka secara khusus ditempa dan disiapkan menjadi penguat satuan teritorial dengan peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

“Mereka akan bersinergi penuh dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur fisik, sekaligus memperkokoh ketahanan wilayah dan semangat juang masyarakat. Inilah definisi sesungguhnya: prajurit pembangun sekaligus pelindung rakyat,” ungkap Mayjen TNI Zainul Arifin.

Peran ini dinilai sangat krusial karena menjembatani keberadaan militer dengan kebutuhan nyata warga, terutama di wilayah yang akses pembangunannya belum merata.

Kehadiran 314 prajurit baru ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta memperkuat rasa aman masyarakat di seluruh penjuru Kalimantan.

Kepada seluruh prajurit lulusan Rindam XXII/Tambun Bungai yang akan segera ditempatkan, Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan pesan mendalam dan arahan yang tegas.

Para prajurit diingatkan untuk senantiasa menjaga kehormatan seragam, memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman utama dalam bertindak.

“Kalian adalah wajah TNI di mata masyarakat. Saat terjun ke Batalyon Teritorial Pembangunan, jadilah solusi atas setiap kesulitan yang dihadapi rakyat di tempat tugas masing-masing,” tegasnya.

Pangdam juga mengimbau agar para prajurit memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, serta harus cepat beradaptasi dengan kearifan lokal dan senantiasa menghargai budaya setempat.

“Buktikan bahwa TNI AD selalu hadir bersama rakyat, berakar di bumi pertiwi, dan berjuang demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Mayjen TNI Zainul Arifin.

Kelulusan 17.000 prajurit baru secara nasional dan penempatan khusus 314 orang di wilayah Kodam XXII/Tambun Bungai, menjadi bukti nyata transformasi TNI Angkatan Darat yang modern.

Kini, TNI hadir tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan yang tangguh, tetapi juga mitra setia masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan wilayah Kalimantan. (Penrem-RIW/EPS)

Hadiri HUT ke-108 Azerbaijan, Menaker Tekankan Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerja sama ketenagakerjaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Azerbaijan, khususnya melalui penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Komitmen tersebut disampaikan Menaker, saat menghadiri perayaan HUT ke-108 Republik Azerbaijan di Jakarta, Kamis (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan rakyat Azerbaijan sekaligus mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang sejak terjalin pada 1992.

“Selama lebih dari tiga dekade, hubungan Indonesia dan Azerbaijan terus tumbuh positif di berbagai sektor strategis, didorong semangat kerja sama untuk pembangunan dan kemakmuran bersama,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menilai, bahwa penguatan hubungan kedua negara perlu terus diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seiring dinamika ekonomi global dan perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Dalam konteks tersebut, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Azerbaijan dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi di bidang pengembangan keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan talenta muda, hingga penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Indonesia menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih erat dengan Azerbaijan, khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda,” kata Yassierli.

Selain kerja sama bilateral, Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi kedua negara di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi inklusif bersama Azerbaijan melalui forum Developing Eight (D-8) yang saat ini dipimpin Indonesia.

“Kami berharap hubungan persahabatan ini terus diperkuat melalui kerja sama nyata, pertukaran keahlian, dan kolaborasi antarlembaga yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Magang Nasional Perkuat Kesiapan Kerja Generasi Muda

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menegaskan Program Magang Nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kesiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja melalui penguatan pengalaman praktis dan peningkatan kompetensi.

Menurut Yassierli, dunia kerja saat ini menuntut lebih dari sekadar pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman kerja, pemahaman budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan profesional.

“Persaingan dunia kerja ke depan akan semakin penuh tantangan. Karena itu, Program Magang Nasional menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan diri,” ujar Yassierli, saat pelepasan 1.105 peserta Magang Nasional Batch II di Lingkungan Kemnaker, Kamis (21/5).

Ia menjelaskan, Program Magang Nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga pembelajaran mengenai tata kelola, produktivitas, dan budaya kerja di lingkungan profesional. Peserta didorong aktif menggali pengalaman selama mengikuti program.

Selain itu, peserta memperoleh peningkatan kompetensi teknis maupun nonteknis, termasuk komunikasi, disiplin, dan profesionalisme yang dibutuhkan di dunia kerja.

Kemnaker juga menyediakan fasilitas sertifikasi kompetensi bagi peserta magang sebagai nilai tambah saat memasuki pasar kerja.

Dalam program ini tersedia sekitar 15 hingga 30 workshop sertifikasi yang dapat dipilih sesuai bidang masing-masing peserta.

“Silakan dimanfaatkan sertifikasi kompetensi sebagai bonus di akhir program. Pilih yang paling relevan dengan bidang yang dikerjakan selama magang,” kata Yassierli.

Yassierli menegaskan, Kemnaker akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan Program Magang Nasional agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, program pemagangan merupakan langkah strategis pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja.

Ia menambahkan, program ini juga mendorong pengembangan kemampuan nonteknis seperti komunikasi, disiplin, dan profesionalisme sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sebagai informasi, pelepasan peserta Magang Nasional Batch II secara nasional rencananya dilaksanakan 26 Mei 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: BPJS Ketenagakerjaan Harus Jadi Motor Penggerak K3

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mengambil peran lebih sentral sebagai motor penggerak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan fokus utama pada upaya pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia.

Menaker Yassierli menilai, upaya pencegahan perlu diperkuat agar perlindungan pekerja berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.

“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujar Yassierli, saat menjadi pemateri dalam acara bertema Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri di Jakarta, Kamis (21/5).

Menaker juga menyoroti data Penyakit Akibat Kerja (PAK), yang tercatat sebanyak 158 kasus. Angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih terdapat tantangan dalam pelaporan kasus.

Selain itu, data global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan, bahwa sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan,” kata Menaker.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemnaker menetapkan tiga Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Pertama, Memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.

Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif lewat pelatihan berbasis wilayah dan ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur.

Merespons arahan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan kesiapannya, menyusun pembahasan teknis mendalam. Langkah cepat yang akan diambil meliputi mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga desain program pencegahan yang lebih efektif.

“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Regulasi Pengelolaan Limbah dan Sampah, Jadi Prioritas DPRD Banjarmasin Tahun Ini

Banjarmasin – DPRD Kota Banjarmasin mendorong Perda prioritas 2026, untuk memperkuat sistem sanitasi dan pengelolaan sampah di Kota Seribu Sungai. Kedua aturan tersebut dinilai penting, agar penanganan lingkungan di Banjarmasin memiliki dasar hukum yang jelas dan terintegrasi.

Anggota Badan Musyawarah DPRD Banjarmasin, Hendra menjelaskan, selama ini pengelolaan limbah domestik maupun persampahan belum berjalan maksimal, karena tidak adanya regulasi kuat yang mengatur kerja sama lintas instansi.

Menurutnya, perda pertama yang menjadi prioritas adalah Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah, menjalankan sistem sanitasi yang lebih terstruktur dan legal.

“Pengelolaan air limbah domestik dimaksudkan penanganan sanitasi, lebih terstruktur dan legal,” ujarnya kepada wartawan baru-baru tadi.

Hendra menjelaskan, penanganan limbah domestik membutuhkan kolaborasi sejumlah dinas terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

Dengan adanya perda tersebut, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami juga memprioritaskan Perda Pengelolaan Persampahan. Regulasi ini harus mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah di Banjarmasin, agar tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan semata,” jelasnya.

Hendra menilai, sampah seharusnya dapat dikelola menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan memberi manfaat bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, pengelolaan sampah yang baik dapat membuka peluang tambahan pemasukan bagi warga.

“Kedua Perda tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah kota, meningkatkan kualitas sanitasi serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version