Erwin – Laman 8 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Siap-siap! Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta

Jakarta — Setelah sukses menyelenggarakan batch I, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2, dengan kuota 2.100 peserta dari seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka pada 6–12 April 2026.

Program ini dibuka saat kebutuhan perusahaan terhadap Ahli K3 terus meningkat. Di tengah risiko kecelakaan kerja, tuntutan kepatuhan, dan kebutuhan menjaga produktivitas, keberadaan Ahli K3 tidak lagi dapat dipandang sekadar pelengkap.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan, pembukaan batch kedua ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pekerja terhadap kompetensi K3 yang makin dibutuhkan dunia kerja.

“Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada pekerja dan masyarakat untuk menjadi Ahli K3 yang kompeten, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Yassierli dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (4/4).

Menurut Menaker, penguatan kompetensi K3 bukan hanya menyangkut pemenuhan aturan, melainkan juga perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Karena itu, akses terhadap pembinaan dan sertifikasi K3 harus makin terbuka dan menjangkau lebih banyak pekerja.

“Kami ingin semakin banyak pekerja memiliki kompetensi K3. Semakin kuat kompetensi itu, semakin besar pula peluang terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya.

Seperti pada batch pertama, program ini gratis untuk biaya pembinaan/pelatihan. Peserta hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023.

Rinciannya meliputi Rp150.000 untuk Sertifikat Pembinaan Pelatihan K3, Rp120.000 untuk Evaluasi SKP AK3, dan Rp150.000 untuk Penerbitan SKP.

Skema ini memberi ruang lebih luas bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi tanpa terbebani biaya pelatihan. Di sisi lain, perusahaan juga mendapat manfaat karena kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami keselamatan dan kesehatan kerja terus meningkat.

Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta. Calon peserta minimal lulusan D3 dan wajib melampirkan scan ijazah asli dalam format PDF, scan KTP dalam format PDF, pasfoto berlatar merah dalam format JPG, scan dokumen asli Surat Pernyataan Kesediaan Peserta Mengikuti Pembinaan yang telah ditandatangani di atas materai dalam format PDF, Curriculum Vitae dalam format PDF, serta scan dokumen asli Surat Keterangan Sehat dalam format PDF.

Peserta juga wajib menyiapkan handphone untuk absensi, komputer atau laptop/PC untuk mengikuti rangkaian pembinaan, serta mengikuti ujian yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 13 Mei 2026. Kemnaker mengimbau pekerja yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar melalui tautan https://s-link.kemnaker.go.id/AK3UGRATISBATCH2.

Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui media sosial resmi Kemnaker. (BiroHumasKemenaker-RIW/EPS)

Menaker: Hubungan Industrial Naik Kelas, Pekerja Tak Tertinggal AI

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengingatkan pekerja/buruh dan pengusaha, agar tidak berhenti pada hubungan industrial yang sekadar harmonis. Di tengah laju teknologi, otomasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengubah dunia kerja, hubungan industrial, kata dia, harus naik kelas menjadi transformatif agar pekerja tidak tertinggal dan perusahaan tetap mampu tumbuh.

Pesan itu disampaikan Yassierli saat membuka Musyawarah Nasional Tahun 2026, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES) KSPSI di Jakarta, Kamis (2/4/).

Menurutnya, hubungan industrial ke depan tidak cukup hanya menjaga stabilitas atau meredam konflik, tetapi harus menjadi fondasi kolaborasi antara pekerja dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.

“Hubungan industrial harus naik kelas. Tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif, di mana pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama,” ujar Yassierli.

Ia menilai perubahan itu mendesak, karena struktur pekerjaan terus bergeser seiring digitalisasi. Di sektor kesehatan dan farmasi sekalipun, perkembangan teknologi menuntut cara kerja yang lebih adaptif. Karena itu, inovasi tidak boleh berjalan sendiri tanpa perlindungan bagi pekerja.

“Ketika dunia berbicara tentang IT, otomasi, dan AI, kita harus memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. No one left behind. Inovasi dan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja,” katanya.

Yassierli menjelaskan, hubungan industrial yang matang tidak lahir secara instan. Tahap awal dimulai dari kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, lalu berkembang melalui komunikasi yang terbuka, konsultasi dalam pengambilan kebijakan, kerja sama dalam menyelesaikan persoalan, hingga akhirnya mencapai kolaborasi dan kemitraan strategis.

Pada tahap tertinggi itu, pekerja tidak lagi dipandang semata sebagai faktor produksi, melainkan aset strategis perusahaan. Dengan cara pandang tersebut, hubungan industrial tidak hanya berguna untuk mencegah perselisihan, tetapi juga menjadi jalan untuk memperkuat daya saing usaha dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan pekerja.

“Mimpi saya, semua perusahaan maturitas hubungan industrialnya naik kelas. Yang dulunya tidak ada SP/SB jadi ada SP/SB. Yang tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jadi punya PKB. Yang sudah punya PKB tapi pasalnya masih kering, sudah ada win-win solution. Naik kelas lagi, mulai berkolaborasi, perusahaan dan pekerja menjadi mitra bersama, mereka juga concern peduli terhadap lingkungan sekitar,” jelasnya.

Menurut Yassierli, peningkatan kesejahteraan pekerja juga tidak bisa dilepaskan dari produktivitas. Karena itu, hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan semangat saling percaya, saling mendengar, dan saling mencari solusi, bukan semata mempertentangkan kepentingan pekerja dan perusahaan.

Ia pun mendorong agar aspirasi pekerja disampaikan secara konstruktif melalui dialog sosial yang mengedepankan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat. Dengan pendekatan itu, persoalan hubungan industrial diharapkan tidak berlarut-larut, tetapi bisa diselesaikan bersama secara adil dan berkelanjutan.

“Kita punya kekuatan budaya gotong royong dan musyawarah. Dengan semangat itu, persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan bersama,” ujar Yassierli.

Melalui momentum musyawarah nasional tersebut, Yassierli berharap serikat pekerja terus memperjuangkan pekerjaan yang adil dan layak, sekaligus ikut mendorong inovasi, produktivitas, dan cara kerja modern yang lebih adaptif dan efisien.

Menurut dia, hubungan industrial yang transformatif menjadi salah satu kunci untuk membawa dunia kerja Indonesia lebih siap menghadapi perubahan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas. (BiroHumasKemenaker-RIW/EPS)

Donor Darah HUT Damkar, Satpol PP dan Satlinmas Kalsel Targetkan 100 Kantong

Banjarbaru – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-107 Pemadam Kebakaran, dan ke-76 Satpol PP, serta HUT ke-64 Satlinmas, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan menggelar aksi sosial donor darah di Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4).

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian rutin, yang dilaksanakan setiap tahun, sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Damkar, Maulana Fatahillah, saat memberikan keterangan kepada wartawan

Kepala Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dany Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Maulana Fatahillah mengatakan, aksi donor darah ini menargetkan pengumpulan sekitar 90 hingga 100 kantong darah.

“Seperti tahun sebelumnya, kita menargetkan di angka 90 sampai 100 kantong. Ini diharapkan bisa membantu mengatasi kekurangan stok darah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan menjadi agenda rutin yang digelar hingga tiga kali dalam setahun.

“Donor darah ini merupakan bagian dari upaya kami membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah. Kegiatan ini rutin kami laksanakan tiga kali dalam setahun,” jelasnya.

Partisipasi dalam kegiatan ini tidak hanya datang dari jajaran Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas, tetapi juga melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Maulana, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam menjaga ketersediaan stok darah yang selama ini kerap mengalami kekurangan.

“Kami bersyukur antusiasme anggota dan karyawan cukup tinggi. Ini menjadi bukti bahwa semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga di lingkungan pemerintah,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Gelar Musrenbangtan, Dinas PKP Susun Arah Pembangunan Pertanian

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) se- Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai upaya menyusun arah kebijakan pembangunan sektor pertanian ke depan. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (6/4).

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Selatan, Dinansyah, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi kalsel syamsir rahman

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis, menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi penopang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Ia menambahkan, perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi kunci, menghadapi berbagai tantangan ke depan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga keterbatasan infrastruktur pertanian.

“Oleh karena itu, melalui Musrenbangtan ini diharapkan lahir program-program prioritas yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” sahut Dinansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menyampaikan, bahwa Musrenbangtan merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi dan daerah.

Ia menekankan, bahwa perencanaan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani.

“Melalui forum ini berbagai usulan dan permasalahan dari daerah dapat dibahas secara bersama, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya air, hingga tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks,” sahut Syamsir.

Dengan demikian, program yang dirumuskan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan sektor pertanian di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Syamsir Rahman juga mengimbau para petani di Kalimantan Selatan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, khususnya saat memasuki musim kemarau.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat kondisi cuaca kering.

“Berdasarkan pengalaman tahun – tahun sebelumnya, praktik pembakaran lahan untuk membuka area persawahan saat ini sudah mulai berkurang,” lanjut Syamsir.

Lebih lanjut, Syamsir menyebut, perubahan perilaku petani ini juga tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta aparat terkait yang terus melakukan pendampingan di lapangan.

“Kesadaran petani kini semakin meningkat, terutama terkait dampak negatif pembakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan, serta risiko kebakaran yang dapat meluas dan sulit dikendalikan,” ujarnya.

Ia berharap, tren positif ini dapat terus dipertahankan, sehingga praktik pembukaan lahan tanpa bakar dapat menjadi kebiasaan baru di kalangan petani.

“Pemerintah terus mendorong penggunaan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan aman, serta meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada petani agar pengelolaan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir.

Untuk diketahui, Musrenbangtan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, Kepala BPS Provinsi Kalsel, serta Kepala SKPD Dinas Pertanian kabupaten dan kota. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sinergi pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan semakin kuat dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Gubernur Muhidin Tegaskan, Tidak Terapkan WFH Jumat bagi ASN

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memastikan, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, tidak akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hal tersebut disampaikannya, menanggapi kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

ASN Pemprov Kalsel berswafoto bersama Gubernur Kalsel

Muhidin menegaskan, kondisi di Kalimantan Selatan dinilai masih terkendali, sehingga tidak ada urgensi untuk menerapkan sistem kerja dari rumah.

“Tidak ada WFH, karena di sini tidak ada kendala. Semua masih terkendali, baik itu mobilitas maupun hal lainnya,” ujarnya, di Banjarbaru, Senin (6/4).

Selain itu, Ia juga menyoroti potensi dampak negatif jika kebijakan tersebut diterapkan, terutama terkait disiplin kerja ASN.

Menurutnya, penerapan WFH berisiko disalahartikan sebagai hari libur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pekerjaan.

“Saya khawatir nanti dianggap seperti libur. Bisa saja ASN memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah, apalagi kalau pekerjaannya bisa dilakukan lewat ponsel atau perangkat lain,” jelasnya.

Muhidin juga mengingatkan, bahwa anggaran kegiatan pemerintah telah berjalan sesuai perencanaan. Jika WFH diterapkan, dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

“Kalau memang ingin WFH, berarti anggaran kita harus dikurangi, karena anggaran sudah berjalan,” tegasnya.

Meski tidak menerapkan WFH, Pemprov Kalsel tetap akan mengoptimalkan kegiatan produktif bagi ASN, khususnya pada Jumat. Salah satunya melalui pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kita akan isi dengan kegiatan seperti pelatihan manajemen risiko bersama BPKP, misalnya. Jadi tetap bekerja, sambil kita kontrol juga,” tutupnya.
(SYA/RIW/EPS)

Inflasi Mulai Terkendali, Kalsel Siapkan Operasi Pasar Tekan Harga Pangan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat tren inflasi yang mulai menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Hal ini terungkap usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/4).

Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, Eddy Elminysah Jaya mengatakan, secara month-to-month inflasi di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Kepala Biro Ekonomi Kalsel (kanan) didampingi Tim Satgas Pangan Polda Kalsel (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan

“Kalau kita lihat dari sisi month-to-month, inflasi Kalsel sudah lebih terkendali. Dari sebelumnya 0,86 persen, kini turun menjadi sekitar 0,5 persen. Posisi kita juga membaik dari lima besar menjadi peringkat 13 secara nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Eddy menjelaskan, secara year-on-year inflasi masih dipengaruhi beberapa faktor, terutama tarif dasar listrik dan harga emas perhiasan.

Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena adanya perbandingan dengan periode awal tahun 2025, dimana saat itu pemerintah memberikan diskon tarif listrik hingga 50 persen.

“Ketika dibandingkan dengan tahun lalu yang ada diskon, tentu terlihat ada kenaikan. Tapi untuk April ini tarif listrik sudah normal, sehingga kita harapkan tekanan inflasi bisa berkurang,” jelasnya.

Selain itu, harga emas perhiasan juga mulai menunjukkan tren penurunan secara bulanan, sehingga diharapkan tidak lagi menjadi faktor dominan pendorong inflasi ke depan.

Fokus pengendalian inflasi saat ini, lanjut Eddy, diarahkan pada sektor pangan yang dinilai masih berpotensi memicu kenaikan harga.

Untuk itu, Pemprov Kalsel bersama Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, serta instansi terkait, akan mengintensifkan langkah intervensi melalui operasi pasar dan pasar murah.

“Kami bersama Satgas Pangan sudah berdiskusi untuk melakukan operasi pasar. Dinas Perdagangan juga akan menggelar pasar murah secara masif agar harga pangan tetap terkendali,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Pimpin Apel Gabungan, Sekda Kalsel Tegaskan Disiplin ASN dan Evaluasi SKPD

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel gabungan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, di halaman Kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin (6/4). Apel dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Dalam arahannya, Sekdaprov menekankan pentingnya penegakan disiplin bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik dari sisi kehadiran maupun kinerja secara menyeluruh.

Apel Gabungan SKPD Pemprov Kalsel di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru

Ia bahkan menyoroti masih adanya laporan rendahnya tingkat kehadiran pegawai di sejumlah instansi saat apel pagi.

“Apel hari ini harus menjadi tonggak untuk memulai disiplin 100 persen, bukan hanya kehadiran, tetapi juga dalam seluruh aktivitas pemerintahan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila tingkat kedisiplinan masih rendah, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap SKPD terkait dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat.

“Kalau masih rendah, saya minta BKD, Inspektorat, dan kepala SKPD melakukan evaluasi. Disiplin ini sangat menentukan kualitas birokrasi dan daya saing daerah,” ujarnya.

Selain soal disiplin, Sekda juga menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada seluruh ASN. Diantaranya terkait penghematan energi, mengingat kondisi global yang menuntut efisiensi penggunaan energi.

Ia mengimbau pegawai untuk bijak menggunakan fasilitas, termasuk kendaraan dinas, serta memaksimalkan penggunaan angkutan bersama bagi karyawan.

“Kalau tidak terlalu penting, tidak usah menggunakan kendaraan. Maksimalkan angkutan karyawan agar lebih efisien,” katanya.

Selanjutnya, Syarifuddin juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang yang diprakirakan BMKG, khususnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tak hanya itu, Ia juga mengajak seluruh pegawai menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor sebagai bagian dari budaya kerja yang baik.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Sekda Syarifuddin meminta seluruh kepala SKPD, aktif memantau realisasi fisik dan serapan anggaran, serta memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.

Menutup arahannya, Syarifuddin mengingatkan bahwa setiap amanah sebagai aparatur pemerintah tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat.

“Kita bisa saja menyembunyikan dari pimpinan, tapi tidak dari catatan amal. Semua akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Resmi Dilantik, APSI Kalsel 2025–2030 Perkuat Peran Pengawas Hadapi Tantangan Pendidikan Modern

Banjarmasin – Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2030, resmi dilantik Ketua Umum APSI Pusat, Agus Sukoco, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (1/4).

Pelantikan ini turut disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah.

Pengukuhan Pengurus APSI Kalsel di Banjarmasin dihadiri seluruh anggota APSI Kalsel

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Dinansyah, pengawas sekolah ditegaskan harus memiliki posisi strategis, menjaga mutu pendidikan.

Mereka berperan sebagai pengendali kualitas, memastikan standar pendidikan berjalan optimal, sekaligus menjaga akuntabilitas di setiap satuan pendidikan.

Di tengah berbagai tantangan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, peningkatan kompetensi guru, hingga dinamika pembelajaran berbasis teknologi, pengawasan yang sistematis, transparan, dan berkeadilan dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Penguatan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter peserta didik harus terus menjadi perhatian utama. Pengawas sekolah diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang solutif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk tetap mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam proses pembelajaran.

Ketua Umum APSI Pusat, Agus Sukoco, mengapresiasi langkah cepat APSI Kalsel yang menjadi salah satu provinsi pertama melaksanakan pelantikan di awal tahun 2026. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemicu bagi daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, APSI ke depan harus mampu mencetak pengawas sekolah yang profesional, kompeten, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.

Agus juga menyoroti tantangan besar dunia pendidikan saat ini, khususnya dampak penggunaan media sosial terhadap kondisi mental peserta didik. Ia menyebut, tanpa literasi digital yang baik, penggunaan media sosial berpotensi memicu penurunan kualitas kesehatan mental anak.

“Sekolah harus membekali siswa dengan kemampuan literasi yang kuat agar bisa menyaring informasi secara kritis. Peran pengawas sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan dan dampak negatif bisa dicegah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua APSI Kalsel, Zuhairi Noor Afzan, menyatakan komitmennya untuk menjalankan organisasi secara profesional dengan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi satuan pendidikan.

Ia menyebutkan, APSI Kalsel saat ini memiliki sekitar 451 anggota yang tersebar di seluruh wilayah. Ke depan, pihaknya akan fokus pada penguatan kapasitas pengawas, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

“Kami ingin memastikan pengawasan pendidikan di Kalsel mampu beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam hal digitalisasi. Ini menjadi salah satu prioritas program kami,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Sampaikan 1.774 Usulan Pokir RKPD 2027

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda penyampaian gambaran umum Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu (1/4).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rahman. Dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, mitra kerja, serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, sambutan pimpinan DPRD Kalsel dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman, yang menekankan pentingnya pokok-pokok pikiran sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.

Penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kepada masyarakat.

Sehingga, pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disusun berdasarkan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan seluruh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.

“Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud, akan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menambahkan, berdasarkan data ada sebanyak 1.774 usulan pokok pikiran yang akan diajukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, yang merupakan akumulasi dari berbagai aspirasi masyarakat.

Suasana Rapat Paripurna Internal, sumber humas DPRD Kalsel

Seluruh usulan tersebut telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan perencanaan yang transparan dan akuntabel.

“Jumlah tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung oleh anggota dewan, saat kegiatan reses di daerah pemilihan masing – masing,” katanya.

Kartoyo menambahkan, seluruh pokir yang diusulkan merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus diperjuangkan untuk direalisasikan.

Namun demikian, tidak semua usulan dapat langsung diakomodir, karena harus melalui proses penyaringan sesuai kewenangan, baik pemerintah kabupaten/kota provinsi, maupun pemerintah pusat.

Penyesuaian juga dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pemerintah, untuk pokir yang belum terakomodir pada tahun sebelumnya, disebutkan jumlahnya masih cukup banyak, bahkan mencapai ratusan usulan.

“Menindaklanjuti hal tersebut DPRD Kalsel berencana membuka ruang pembahasan melalui rapat kerja bersama mitra kerja pemerintah daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jelang POPDA 2026, Cabor Bola Voli Banjarmasin Gelar Seleksi Peserta

Banjarmasin – Cabang Olahraga Bola Voli Kota Banjarmasin, melaksanakan seleksi peserta atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahun 2026, di Gedung Bola Voli Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mulawarman, Rabu (1/4).

Pelatih Bola Voli Putri Kota Banjarmasin, Yusi Ari Sandi menyampaikan, peserta yang mengikuti seleksi berasal dari perwakilan sekolah yang ada di Kota Banjarmasin.

Ket foto : Pelatih Bola Voli Putri Banjarmasin Yusi Ari Sandi

“Seleksi Cabang Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalsel, untuk bola voli Kota Banjarmasin melakukan seleksi,” ungkap Yusi, kepada sejumlah wartawan.

Peserta seleksi, lanjutnya, merupakan pelajar SMP serta SMA yang ada di Kota Banjarmasin.

“Pada seleksi ini hadir peserta putra sebanyak 42 atlet, sedang putri sebanyak 19 atlet,” ujarnya.

Nantinya, akan dipilih 12 atlet pelajar putri serta 12 atlet pelajar putra, yang akan memperkuat Kontingen Kota Banjarmasin pada ajang POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026 di Kota Banjarmasin.

Yusi berharap, melalui seleksi ini, akan terpilih atlet bola voli pelajar yang memiliki bakat serta kemampuan, dan dapat memberikan prestasi terbaiknya, pada ajang POPDA mendatang.

“Kami berharap, semoga dengan seleksi ini kita mendapatkan atlet putra dan putri yang terbaik untuk Tim POPDA Tahun 2026 Kota Banjarmasin,” ucap Yusi.

Karena, lanjutnya, Kota Banjarmasin merupakan tuan rumah pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026, maka pihaknya menginginkan yang terbaik. Dengan mendapatkan atlet yang terbaik pula.

“Sehingga kami para panitia serta pelatih bola voli Kota Banjarmasin berharap para peserta dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, pada seleksi ini,” tuturnya.

Materi seleksi yang diberikan kepada para peserta, meliputi kemampuan atau skill yang dimiliki, serta fisik peserta.

“Peserta yang memiliki kemampuan melebihi yang lain, maka itulah yang kami pilih untuk memperkuat Tim Bola Voli POPDA 2026 Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Cabor Bola Voli Kota Banjarmasin juga ditarget mampu meraih medali emas pada POPDA Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

“Karena Kota Banjarmasin sebagai tuan rumah pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Kalsel, maka wajar apabila tim bola voli Banjarmasin ditarget medali emas,” ungkapnya lagi.

Dengan target tersebut, lanjut Yusi, maka seleksi tim bola voli pelajar dilakukan untuk mendapatkan atlet yang handal, serta melakukan latihan yang optimal kepada atlet yang terpilih nantinya.

“Kami optimis, mampu mencapai target medali emas yang telah diberikan tersebut,” tutup Yusi. (SRI/RIW/EPS)