Penulis: Erwin

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memanggil Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, untuk bersama sama membicarakan tahap awal rencana pembangunan embung untuk ketersediaan cadangan air baku.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menjelaskan, untuk pembicaraan awal rencana tersebut, Gubernur Kalsel mengapresiasi rencana pembangunan embung, dengan melihat keadaan saat ini. Dimana Kota Banjarmasin mengalami kekurangan bahan baku pengolahan air bersih PAM Bandarmasih.

“Sebelum kejadian adanya penyaluran air bersih khusus MCK tersebut, kami diundang Gubernur Muhidin ke kediaman beliau, untuk membicarakan langkah kedepan apa yang akan diambil dalam mengatasi kekurangan bahan baku air di Kota Banjarmasin,” ungkap Yamin.

Pemko Banjarmasin bersyurkur dengan adanya perhatian dari Gubernur Muhidin ini. Dimana kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemko Banjarmasin, akan mempermudah rencana pembangunan embung. Yakni dengan meminta bantuan pemerintah pusat, mengingat anggaran yang diperlukan sebesar 200 miliar rupiah.

Sedangkan, lanjut Yamin, rencana dari lokasi pembangunan embung berada di lahan milik Pemerintah Kota Banjarmasin di kawasan Pematang Panjang, Kabupaten Banjar.

“PT PAM Banjarmasih sendiri sudah memiliki lahan yang cukup luas di daerah Pematang Panjang, hal ini sudah disampaikan ke Gubernur Kalsel, beliau sangat merespon untuk Kota Banjarmasin memiliki cadangan air baku melalui embung tersebut,” tutur Yamin lebih lanjut.

Sedangkan, untuk kelanjutan rencana pembangunan embung ini, akan dibicarakan lebih lanjut.

“Kami berharap dengan adanya embung di Kota Banjarmasin, apabila terjadi kemarau panjang seperti ini lagi, kejadian kekurangan bahan baku air bersih tidak terjadi lagi kedepannya,” ucap Yamin. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan dampak yang dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, saat memimpin rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalsel, baru-baru tadi.

Rais mengatakan, kondisi karhutla dan kabut asap di Kalsel saat ini sudah berdampak terhadap kehidupan masyarakat maupun petugas yang bekerja di lapangan.

Menurutnya, kualitas udara dan jarak pandang yang menurun mulai berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Bahkan, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA pada anak-anak turut menjadi perhatian.

Selain kesehatan, karhutla juga berdampak pada aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kondisi kabut asap.

“Saat ini sudah bukan bicara pencegahan lagi, tapi bagaimana penanganan dan dampaknya ke masyarakat. Bagaimana dua bulan ke depan, program apa dari BPBD,” tegas Rais.

Rais meminta BPBD Kalsel menyiapkan langkah konkret untuk menghadapi dampak karhutla dalam waktu dekat, termasuk mengantisipasi persoalan kesehatan akibat kabut asap dan kekeringan.

Dalam rapat tersebut, BPBD Kalsel juga menyampaikan adanya ancaman peningkatan kasus ISPA akibat kabut asap serta diare yang berkaitan dengan krisis air bersih di sejumlah permukiman.

Operasi penanganan karhutla terus dilakukan melalui operasi gabungan darat dan udara di sejumlah wilayah prioritas, di antaranya Barito Kuala, Banjarbaru hingga Tanah Laut.

“Selain dampak kesehatan, Komisi I turut menyoroti kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk mendukung operasional petugas di lapangan,” jelasnya.

Rais menilai dukungan operasional perlu dipastikan agar petugas dapat menjalankan penanganan karhutla secara optimal.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah payung hukum. BPBD menyampaikan terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kalsel tentang pengendalian karhutla yang perlu diperbarui.

Rais mengatakan, persoalan regulasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar petugas memiliki kepastian dan perlindungan hukum ketika melakukan penanganan karhutla, termasuk dalam kondisi darurat.

“Yang kita tekankan adalah bagaimana penanganan ini bisa berjalan, petugas terlindungi secara hukum, kebutuhan operasional terpenuhi, dan masyarakat tidak semakin terdampak,” ujar Rais.

Komisi I DPRD Kalsel selanjutnya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah penanganan karhutla, termasuk mendorong pembaruan regulasi, dukungan operasional bagi petugas serta kesiapan menghadapi dampak kesehatan dan kekeringan.

Rais berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, kembali memperkuat gotong royong dalam menghadapi karhutla.

“Penanganan arhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama untuk menjaga lingkungan dan mencegah meluasnya kebakaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman dan jajaran berkunjung ke Kantor PT. Air Minum (PAM) Bandarmasih (Perseroda) dalam rangka koordinasi dan pemantauan layanan PAM Bandarmasih pada Selasa (22/9)

Kunjungan tersebut langsung diterima Direktur Utama Zulbadi dan jajaran manajemen PAM Bandarmasih.

Zulbadi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ombudsman Kalsel dan meminta masukan terhadap layanan yang diberikan PAM Bandarmasih.

Zulbadi juga menyampaikan bahwa kondisi PAM Bandarmasih saat ini sedang mengalami defisit air baku, karena adanya intrusi air laut dan berdampak pada distribusi air kepada pelanggan.

Untuk mengatasi krisis air bersih ini, PAM Bandarmasih melakukan audiensi kepada warga terdampak di Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah, serta melalui media sosial.

“Dari hasil audiensi, 70% masyarakat menginginkan adanya air bersih darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya MCK (Mandi, Cuci, Kakus), sehingga mulai hari ini air bersih darurat tersebut mulai didistribusikan” jelas Zulbadi.

Hadi Rahman menyampaikan, bahwa pelayanan PAM Bandarmasih kepada masyarakat mencakup tiga faktor kunci yang harus terus dijaga, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Dalam pengawasan dan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Kalsel, tidak pernah lepas dari tiga hal dimaksud, sehingga patut mendapat atensi serius dari jajaran manajemen PAM Bandarmasih dan bahkan harapannya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perusahaan.

“Ini misalnya terkait peningkatan cakupan pelanggan kepada warga Kota Banjarmasin, sehingga akses layanan air bersih dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ujar Hadi.

Ombudsman Kalsel kemudian bersama Tim PAM Bandarmasih melakukan pemantauan lapangan untuk melihat langsung proses pengolahan air PAM Bandarmasih.

Dimulai dengan memeriksa kadar garam (klorida) pada air baku yang diolah PAM Bandarmasih di IPA (Instalasi Pengolahan Air) 1 A. Yani dengan sumber Intake Sungai Bilu.

Berdasarkan pemeriksaan, petugas PAM Bandarmasih menyampaikan bahwa kadar garam sekitar 7.300 mg/L, dan dipantau setiap jam.

“Dalam catatan kami sepanjang 24 jam terakhir kadar garam selalu di atas 1.000 mg/L”, ujarnya.

Artinya kondisi air yang seperti ini berisiko dan berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat karena berada jauh di atas kadar yang diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023, yaitu 300 mg/L.

Sementara wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tidak terdampak mengingat air baku yang diolah berasal dari sumber yang berbeda.

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air layak konsumsi untuk kebutuhan minum dan memasak di tiga wilayah terdampak di atas, PAM Bandarmasih mengoperasionalkan mobil tangki, menyediakan tandon serta bekerjasama dengan masjid dan musala untuk tempat penampungan air.

Salah satu wilayah yang disediakan tandon oleh PAM Bandarmasih adalah di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Menurut Gusti Akhmad Rollyan Noor, Manajer Pelayanan PAM Bandarmasih, ada 20 tandon yang ditempatkan di ujung jaringan distribusi dan penempatannya berkoordinasi dengan RW dan RT setempat.

“Tandon-tandon itu nantinya diisi setiap dua hari sekali,” jelasnya.

Ombudsman Kalsel selanjutnya mengingatkan pihak PAM Bandarmasih untuk menyampaikan informasi mengenai keberadaan air layak konsumsi melalui mobil tangki dan tandon tersebut seluas-luasnya dan sejelasnya-jelasnya dalam berbagai media komunikasi perusahaan.

Termasuk pengambilan air yang tidak dipungut biaya apapun alias gratis, titik lokasi penempatan tandon dan jalur penyaluran mobil tangki serta pengaturan di lapangan agar tetap kondusif.

“Kami sarankan jumlah tandon yang disediakan PAM Bandarmasih ditambah dan frekuensi pengisian dimungkinkan setiap hari, sehingga memudahkan masyarakat dan tidak perlu lama menunggu”, tekan Hadi.

Terakhir, Ombudsman Kalsel menilai bahwa solusi yang diupayakan PAM Bandarmasih dimaksud bersifat jangka pendek.

Dalam jangka menengah dan panjang, perlu disiapkan langkah – langkah strategis agar krisis air baku seperti ini tidak berulang.

Antara lain rencana PAM Bandarmasih untuk memasang pipa transmisi 1.200 mm dari Pematang ke IPA 2 Pramuka serta membangun embung dan bak prasedimentasi sebagai cadangan air baku.

Selain itu, rehabilitasi pipa PAM Bandarmasih yang cukup sering mengalami kebocoran dan menyebabkan layanan terhenti total kepada pelanggan.

“Hal-hal strategis seperti itu kami harapkan bisa diatensi dan didukung oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga menjadi aksi nyata yang berdampak positif pada peningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat”, pungkas Hadi. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial terus memperkuat tata kelola data sosial dengan menyosialisasikan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Banua (DATU SOBAN).

Rancangan regulasi tersebut disiapkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan data sosial agar lebih terpadu, akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketepatan program pelayanan serta intervensi pemerintah bagi masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, mengatakan, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian setiap tahapan pengelolaan DATU SOBAN, mulai dari pengumpulan, verifikasi dan validasi, pemutakhiran hingga pemanfaatan data.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada November 2021, DATU SOBAN telah menjadi salah satu wadah data kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan yang mencakup 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan 12 jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari 13 kabupaten/kota.

“Sejak diluncurkan, DATU SOBAN sudah banyak dimanfaatkan, tidak hanya oleh Dinas Sosial, tetapi juga oleh perangkat daerah lainnya. Karena itu, diperlukan penguatan dari sisi regulasi agar pengelolaannya lebih tertib, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar M. Farhanie, Kamis (24/9).

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, diantaranya perbedaan data antarinstansi, pembagian peran yang belum seragam, serta pemutakhiran data yang belum dilakukan secara berkala.

Menurut Farhanie, kondisi tersebut perlu dibenahi agar data yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

Penguatan tata kelola data daerah juga semakin penting seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menempatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama dalam berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.

“Pengelolaan data sosial di daerah tentunya harus selaras dan terhubung dengan DTSEN. DATU SOBAN kita perkuat agar mampu mendukung kebutuhan data di daerah sekaligus mengikuti kebijakan nasional,” jelasnya.

Farhanie menegaskan, data sosial tidak hanya berupa kumpulan angka dan nama, tetapi berkaitan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan intervensi pemerintah. Karena itu, akurasi, kemutakhiran, serta keamanan data menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Pengelolaan DATU SOBAN juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hal ini penting agar pemanfaatan dan berbagi pakai data antarperangkat daerah dapat dilakukan secara bertanggung jawab serta tetap memperhatikan perlindungan data masyarakat.

Penguatan DATU SOBAN juga dinilai relevan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang diawali melalui uji coba di Kota Banjarmasin.

“Ketepatan data akan sangat menentukan ketepatan sasaran program. Kalau datanya akurat dan mutakhir, maka kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah juga diharapkan semakin tepat sasaran,” katanya.

Melalui sosialisasi tersebut, Dinas Sosial Kalsel turut membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi sebelum ditetapkan.

Farhanie meminta jajaran Dinas Sosial kabupaten/kota aktif menyampaikan berbagai kendala dan kebutuhan yang ditemui dalam pengelolaan data di lapangan.

Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan regulasi agar dapat diterapkan sesuai kondisi di masing – masing daerah.

“Dinas Sosial kabupaten/kota adalah ujung tombak pengelolaan data di lapangan. Jangan hanya hadir secara administratif, tetapi sampaikan kendala dan usulan yang ada. Dari pengalaman nyata di daerah itulah aturan ini bisa kita sempurnakan agar benar-benar dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)