Erwin – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

TPK Banjarmasin Operasikan TOS Nusantara,
Perkuat Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas (PTP) terus memperluas transformasi digital di lingkungan operasionalnya. Terbaru, Terminal Peti Kemas (TPK) Banjarmasin mulai mengoperasikan Terminal Operating System (TOS) Nusantara pada Minggu (1/11).

Penerapan sistem ini turut didukung digitalisasi tujuh layanan kepelabuhanan melalui aplikasi PARAMA untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan kepada pengguna jasa.

TOS Nusantara merupakan sistem yang mendukung pengelolaan kegiatan operasional terminal peti kemas secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pemantauan aktivitas operasional.

Penerapannya di TPK Banjarmasin diharapkan meningkatkan ketepatan informasi, memperkuat koordinasi operasional, serta mendukung kelancaran arus peti kemas.

Dari sisi pelayanan pelanggan, implementasi tersebut didukung aplikasi PARAMA yang pada tahap ini mencakup tujuh jenis layanan, yakni Receiving, Delivery, Perpanjangan Delivery, Behandle, Alih Kapal, Kurang Bayar, dan Batal Muat Delivery.

Melalui digitalisasi tersebut, proses administrasi pelayanan diharapkan menjadi lebih tertata dan mudah ditelusuri.

Pengguna jasa juga diharapkan memperoleh kejelasan proses layanan, sementara koordinasi antara pelanggan dan pengelola terminal dapat berlangsung lebih efektif.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, pengoperasian TOS Nusantara menjadi bagian penting dari upaya perusahaan memperkuat keandalan operasional dan kualitas pelayanan terminal peti kemas.

Go Live TOS Nusantara menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan transformasi TPK Banjarmasin. Proses implementasinya telah dipersiapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan SDM, infrastruktur, serta aspek operasional.

“Kami berharap sistem ini dapat semakin mengoptimalkan proses kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” ujar Sirin.

Persiapan penerapan sistem tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025, meliputi pelatihan sumber daya manusia, uji coba operasional, hingga penguatan infrastruktur fisik dan jaringan.

Seluruh tahapan dilakukan untuk mendukung kesiapan terminal dalam mengoperasikan sistem digital yang terintegrasi.

Sirin menambahkan, perusahaan akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan setelah sistem dioperasikan.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kemampuan seluruh pihak untuk beradaptasi dengan proses kerja yang baru.

Langkah digitalisasi tersebut mendapat tanggapan positif dari pengguna jasa. Kepala Cabang PT Tanto Banjarmasin, Rifqi Novega Dwi Putra, menilai penerapan sistem digital menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan terminal.

“Kami berharap sistem ini dapat mendorong proses pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi sehingga memberikan kemudahan serta kepastian layanan bagi pengguna jasa. Tentunya, sinergi dan koordinasi antara operator terminal dengan seluruh pengguna jasa sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi sistem ini,” ungkap Rifqi.

Penerapan TOS Nusantara dan PARAMA menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat standardisasi dan digitalisasi layanan terminal peti kemas.

Melalui pengelolaan operasional yang semakin terintegrasi, TPK Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas logistik dan distribusi barang di Kalimantan Selatan.
(Pelindo-RIW/EPS)

Kalsel Dorong Kabupaten/Kota Perkuat Produksi dan Serapan Anggaran Pertanian 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mendorong peningkatan kinerja pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.

Salah satunya melalui Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Banjarbaru, Rabu (4/11).

Kegiatan yang diikuti seluruh Dinas Pertanian 13 kabupaten/kota tersebut, dibuka Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Sekretaris Dinas, Saptono.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono

Dalam sambutannya, Saptono menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting mengukur capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pelaksanaan urusan pertanian dan pangan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian di tingkat daerah turut menentukan capaian kinerja Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

“Capaian kabupaten/kota turut menentukan kinerja Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Karena itu, peran aktif seluruh jajaran sangat diperlukan, termasuk dalam meningkatkan serapan anggaran APBN yang administrasi dan pelaksanaannya berada di kabupaten/kota,”; ujarnya.

Ia menambahkan, realisasi anggaran daerah juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan anggaran.

Saptono turut memaparkan capaian sektor pertanian Kalsel. Pada 2025, produksi padi mencapai 1.179.338 ton atau berkontribusi sebesar 45,71 persen terhadap total produksi padi regional Kalimantan.

“Capaian tersebut menempatkan Kalsel pada peringkat pertama di regional Kalimantan,” lanjutnya.

Tiga daerah dengan produksi padi terbesar pada 2025 yakni Kabupaten Barito Kuala sebesar 323.182,92 ton, Kabupaten Banjar 166.000,89 ton, dan Kabupaten Tanah Laut 113.212,30 ton.

Sementara itu, produksi jagung mencapai 159.092,75 ton yang menempatkan Kalsel pada posisi kedua di regional Kalimantan.

Namun, berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA), prediksi produksi padi Kalsel hingga November 2026 mencapai 1.168.020,98 ton.

“Penurunan produksi tersebut dipengaruhi kondisi kemarau yang berdampak terhadap luas tanam dan produktivitas padi,” sahut Saptono.

Kabupaten Barito Kuala menjadi penyumbang produksi tertinggi dengan prediksi 323.907,49 ton gabah kering giling (GKG), sedangkan produksi terendah berada di Kota Banjarbaru sebesar 3.019,48 ton GKG.

Adapun produksi sejumlah komoditas pertanian lainnya hingga September 2026 meliputi jagung 84.026,03 ton, kacang tanah 645,89 ton, cabai besar 10.963,15 ton, cabai rawit 12.545,08 ton, bawang merah 175,53 ton, serta jeruk 121.776,38 ton.

“Melalui rapat evaluasi tersebut, Saptono mengajak seluruh Dinas Pertanian kabupaten/kota untuk semakin memperkuat sinergi dan koordinasi, baik dalam meningkatkan produksi maupun memastikan program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berjalan sesuai target,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Dinsos Matangkan Persiapan Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026, di Aula Dinsos Kalsel, Banjarbaru, Rabu (4/11).

Rapat dipimpin Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Selamat Riadi, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait.

Selamat Riadi mengatakan, rapat koordinasi bertujuan memastikan kesiapan seluruh instansi yang terlibat, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun dukungan teknis di lapangan.

Koordinasi ini diperlukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang, berlangsung tertib dan lancar.

Rapat melibatkan berbagai unsur, di antaranya TNI Angkatan Laut, Kodim, Korem Antasari, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kementerian Agama, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum Setda Provinsi Kalsel.

Selamat menjelaskan, ada dua agenda utama peringatan Hari Pahlawan tahun ini, yakni upacara bendera dan Ziarah Nasional.

Upacara bendera akan dilaksanakan di lapangan upacara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Bumi Kencana, Landasan Ulin.

“Kedua agenda tersebut menjadi bagian penting mengenang sekaligus menghormati jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia,” ucap nya.

Ia menambahkan, persiapan pelaksanaan kedua kegiatan telah dikoordinasikan bersama seluruh instansi terkait, terlebih kegiatan tersebut direncanakan dihadiri oleh pimpinan daerah.

Ket : Suasana Rapat Koordinasi Persiapan Hari Pahlawan Nasional 2026

Lebih lanjut, Selamat menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintahan, tetapi juga momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan nasionalisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Untuk mendukung hal tersebut, Dinsos Kalsel akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, untuk melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK.

Pelibatan ini terutama menyasar sekolah – sekolah yang berada di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.

Ia berharap, keterlibatan para pelajar dalam peringatan Hari Pahlawan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme sejak dini.

“Melalui pelibatan peserta didik ini, kita berharap rasa kepahlawanan dan semangat nasionalisme semakin tumbuh dalam diri generasi muda. Perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk bangsa dan negara harus terus kita hargai dan teladani,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Optimalisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui koordinasi lintas sektor.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kota Banjarmasin Tahun 2026, Rabu (4/11).

Kegiatan dihadiri sekaligus dibuka langsung Wali Kota, Muhammad Yamin HR, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, bersama jajaran terkait.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Dalam arahannya, Wali Kota, Muhammad Yamin menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar sektor, termasuk jajaran dinas kesehatan, dalam menangani berbagai permasalahan penyakit di Kota Banjarmasin.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengoordinasikan dan menjaga sinergi, terutama kepala dinas kesehatan serta lintas sektor, agar koordinasi ini bisa menyamakan, menyelaraskan, dan saling berkoordinasi dalam mewujudkan ego sektoral yang positif,” ujar Yamin.

Ia juga menyoroti pentingnya penanganan masalah kesehatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti tingginya angka kasus hipertensi.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama puskesmas sebagai garda terdepan harus memberikan perhatian serius melalui advokasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.

“Kita harus benar-benar serius memberikan advokasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pola-pola hidup sehat dan sebagainya. Kepala puskesmas adalah salah satu garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan ini,” tambahnya.

Melalui Rapat Koordinasi P2P ini, Pemko Banjarmasin berharap program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lancar, sukses, serta mampu meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

DPRD Kawal Proyek Strategis 2027, Jembatan Pulau Laut Hingga Stadion Jadi Prioritas

Banjarmasin – Keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mematangkan program pembangunan tahun anggaran 2027.

Komisi III menekankan pentingnya perencanaan matang, pengalokasian anggaran tepat, serta penentuan skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan optimal, melalui rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel beserta jajaran UPTD, Selasa (3/11).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pembahasan difokuskan pada keberlanjutan sejumlah proyek strategis daerah yang membutuhkan perhatian khusus, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.

“Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kotabaru, pembangunan rumah jabatan gubernur, serta kelanjutan renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin,” ucapnya.

Menurut Mustaqimah, pemerintah daerah perlu mengatur alokasi anggaran secara cermat agar program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat dapat tetap terlaksana.

Mustaqimah
berharap seluruh perencanaan yang disusun Dinas PUPR dapat dilakukan terukur dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan pengawasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan diharapkan tidak sekadar mengejar penyelesaian proyek, tetapi juga mampu meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Anggaran itulah yang perlu kita bagi. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan. Itu yang kita bicarakan dalam rapat hari ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Pulau Laut tetap menjadi salah satu prioritas utama pada 2027.

Proyek penghubung Tanah Bumbu dan Kotabaru tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp750 miliar per tahun.

Namun, anggaran yang saat ini tersedia baru sekitar Rp580 miliar. Karena itu, pihaknya masih mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target melalui pembahasan bersama pihak terkait.

Selain jembatan, renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin juga menjadi perhatian untuk memenuhi standar verifikasi Liga 2.

Sejumlah pembenahan fasilitas, termasuk penambahan lampu dan perbaikan pagar pengaman, menjadi bagian dari rencana penyelesaian.

“Program pembangunan rumah jabatan Gubernur dan infrastruktur Kodam Tambun Bungai turut masuk dalam pembahasan prioritas pembangunan tahun mendatang,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Gelar Munas X, Tatyana Sentani Sutara Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua DPP IWAPI

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) resmi miliki ketua baru. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) X IWAPI, 1-3 November 2026, Tatyana Sentani Sutara, terpilih secara aklamasi sebagai ketua periode 2026-2031.

Penetapan berlangsung setelah 21 DPD IWAPI dari seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan persetujuan secara bulat dalam forum Munas. Termasuk DPD IWAPI Kalsel, yang dipimpin langsung Ketua, Shinta Laksmi Dewi.

Rombongan DPD IWAPI Kalsel diperkuat 41 pengurus dan anggota. Yakni 31 pengurus dan anggota DPD Kalsel dan DPC Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Sisanya 8 orang dari IWAPI Kencana, yang dipimpin langsung Ketua, Titien Sumarni.

Kepada Abdi Persada FM, Ketua DPD IWAPI Kalsel, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, pihaknya mendukung penuh Tatyana Sentani Sutara menjalankan tugasnya sebagai ketua baru DPP IWAPI.

“Kami juga berharap program ke depan yang dirancang ketua dan pengurus baru, bermanfaat untuk kemandirian perempuan,” ujarnya.

Sementara itu, saat membuka Munas X IWAPI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan, bahwa tingkat angkatan kerja perempuan hanya 56% dibandingkan Tingkat Angkatan Kerja laki-laki yang mencapai 82%.

“Oleh karena itu peningkatan kesempatan kerja perempuan, menjadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi perempuan. Di sinilah IWAPI berperan,” katanya.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga hadir saat pembukaan Munas X IWAPI, berharap, program-program IWAPI berikutnya bersifat pemberdayaan yang memberi kesempatan pertumbuhan ekonomi perempuan dan berujung pada kesejahteraan.

Pada Munas X IWAPI di Jakarta, DPD IWAPI Kalsel juga membawa produk UMKM andalan, kue Kelemben Jadul, yang langsung habis terjual di hari pertama Expo Munas X. (RIW/EPS)

Forum Diskusi IKM, Pemkot Banjarmasin Petakan Kebutuhan Pelaku Usaha

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar Forum Diskusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2026, Senin (2/11).

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar tersebut, turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Neli Listriani, Ketua DWP Banjarmasin, Farida Rachmawati, sejumlah kepala SKPD serta pelaku IKM.

Tezar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota memahami berbagai tantangan yang dihadapi pelaku IKM, mulai dari sektor kerajinan, sasirangan hingga industri pengolahan pangan.

“Melalui diskusi ini, kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan para pelaku IKM, baik dari sektor sasirangan, kerajinan maupun pengolahan pangan. Dari aspirasi tersebut, kita bisa mengetahui dukungan apa yang dapat diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin agar usaha mereka semakin berkembang,” ucap Tezar.

Menurutnya, meskipun Disperdagin telah beberapa kali melaksanakan pelatihan dengan tema dan peserta yang berbeda, forum diskusi kali ini lebih diarahkan untuk menyerap aspirasi langsung agar program pembinaan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Melalui diskusi ini, kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan para pelaku IKM dan apa yang bisa diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung pengembangan usaha mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Bea Cukai, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, serta Dekranasda.

Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, khususnya dalam memberikan pemahaman terkait pengembangan usaha, akses pembiayaan, hingga peluang memperluas pasar.

Sementara itu, Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignasius P. Salan menyampaikan, bahwa forum diskusi bertajuk IKM Banjarmasin Mendunia tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku usaha agar mampu berkembang lebih kompetitif.

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah materi penting yang dibahas, mulai dari strategi pembangunan usaha, literasi keuangan dan akses pembiayaan, prosedur ekspor dan fasilitas kepabeanan, hingga program pembinaan, peningkatan kualitas, standardisasi serta promosi produk unggulan daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pelaku IKM memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global,” ungkapnya.

Forum diikuti sebanyak 100 pelaku IKM yang diundang sebagai peserta. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan IKM serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan pelaku industri kecil dan menengah yang mandiri, inovatif, berdaya saing, serta mampu menembus pasar global. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Tak Sekadar Penjagaan, Sekretariat DPRD Kalsel Bangun Sistem Keamanan Berbasis Penilaian Risiko

Banjarmasin – Dalam rangka menciptakan lingkungan perkantoran yang aman dan kondusif tidak cukup hanya mengandalkan petugas keamanan. Diperlukan sistem pengamanan terencana, terukur, serta mampu mendeteksi berbagai potensi kerawanan sejak dini.

Komitmen tersebut diwujudkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sosialisasi Risk Assessment atau Penilaian Risiko, yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Gedung B DPRD Kalsel, Senin (2/11).

Sekretaris DPRD Kalsel, didampingi Kasubditwaster Ditpamobvit Polda Kalsel (ki-ka)

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis memperkuat manajemen pengamanan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh aparatur terhadap pentingnya keamanan di lingkungan kerja.

Sosialisasi dihadiri langsung Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Kalsel, Kompol Bety Nilasari Br. Sitanggang, selaku Kasubditwaster Ditpamobvit Polda Kalsel.

Dalam pemaparannya, Kompol Bety menjelaskan, penilaian risiko merupakan bagian penting dari manajemen pengamanan untuk mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas organisasi.

Aspek yang perlu mendapat perhatian tidak hanya menyangkut keamanan manusia dan barang, tetapi juga perlindungan tempat, dokumen, hingga seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan perkantoran.

Menurutnya, pengamanan modern harus dilakukan menyeluruh. Tidak hanya melalui penjagaan fisik, tetapi juga pemantauan, pengawasan, serta kemampuan mendeteksi potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.

“Pengamanan tidak hanya berbicara tentang penjagaan secara langsung, tetapi juga bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, dan mendeteksi potensi kerawanan sejak dini,” ucapnya.

Bety menegaskan, keberhasilan sistem pengamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas keamanan. Seluruh pegawai dan pengelola lingkungan kerja memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar keamanan.

Keterlibatan setiap unsur organisasi diperlukan agar potensi risiko dapat dikenali lebih cepat, tanggung jawab pengamanan menjadi lebih jelas, serta langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat.

“Langkah ini diperlukan sistem manajemen pengamanan yang terencana dengan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi,” jelas Bety.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Menurutnya, pemahaman mengenai penilaian risiko menjadi bekal penting bagi aparatur dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan tertib.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kalsel diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menerapkan sistem pengamanan terpadu.

Dengan demikian, keamanan tidak lagi sekadar menjadi tugas petugas penjagaan, melainkan menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama.

“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kalsel dalam menghadirkan lingkungan perkantoran yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tingkatkan Kualitas LAKIP, Pemko Banjarmasin Manfaatkan AI sebagai Asisten Penyusunan Laporan Kinerja

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Workshop Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2026, Senin (2/11).

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, serta dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Mouna Rahmawati, seluruh Kasubbag Perencanaan dan staf administrasi penyusunan laporan kinerja dari 32 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Ket foto : Sekdako Banjarmasin Ichroom Muftezar

Workshop ini dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan kemampuan perangkat daerah, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berkualitas, akurat, berbasis data, dan tepat waktu.

Usai membuka kegiatan, Sekdako Banjarmasin, Ichrom Muftezar menyampaikan, bahwa penyusunan laporan kinerja tahun ini akan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu mempercepat dan meningkatkan kualitas proses penyusunan laporan.

“Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, dalam penyusunan laporan kinerja ini kita akan menggunakan alat bantu Artificial Intelligence. Ini sangat membantu mempercepat proses, tetapi bukan sebagai pengambil keputusan,” ujarnya.

Ia berharap, pemanfaatan AI membantu para penyusun laporan melakukan analisis dan penyempurnaan dokumen, tanpa mengesampingkan peran serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

Untuk itu, Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan serta narasumber internal, untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara penyusunan LAKIP, memanfaatkan teknologi AI.

“Kita ingin AI ini digunakan sebagai asisten atau pembantu, bukan sebagai pengambil keputusan. Harapan kami, dengan terselenggaranya workshop ini, nilai LAKIP Pemerintah Kota Banjarmasin bisa terus meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Mouna Rahmawati menjelaskan, bahwa pihaknya berperan mengoordinasikan, membina, dan memfasilitasi seluruh perangkat daerah dalam proses penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, di antaranya kualitas penyampaian informasi dalam laporan kinerja, kedalaman analisis terhadap kendala dan faktor keberhasilan pencapaian kinerja, serta ketepatan waktu penyampaian laporan.

“Karena itu, workshop ini kami selenggarakan agar penyusunan laporan kinerja dapat dipersiapkan sejak dini dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan,” jelas Mouna.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh perangkat daerah akan memanfaatkan aplikasi Kayuh Baimbai sebagai sarana penginputan laporan kinerja.

Dokumen yang masuk selanjutnya akan dibantu proses verifikasinya menggunakan AI untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan.

“Semua laporan masuk ke aplikasi Kayuh Baimbai, kemudian akan diverifikasi oleh AI. Hasilnya berupa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh SKPD untuk memperbaiki laporan masing – masing,” terangnya.

Ia berharap, rekomendasi tersebut membantu perangkat daerah meningkatkan kualitas laporan, terutama dalam hal kesesuaian dengan pedoman penyusunan serta kedalaman analisis terhadap capaian kinerja.

Melalui workshop ini, Pemko Banjarmasin berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun LAKIP secara sistematis, akuntabel, dan menggambarkan hasil pelaksanaan program beserta manfaat serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi AI melalui aplikasi Kayuh Baimbai juga diharapkan menjadi langkah inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Sukses, Turnamen Biliar Antarwartawan Jilid II 2026 Perebutkan Hadiah Rp25 Juta

Banjarmasin – Turnamen Biliar Antarwartawan Jilid II Tahun 2026 digelar di Banjarmasin, Minggu (1/11). Kegiatan ini diikuti 32 peserta, termasuk wartawan Kalimantan Tengah, sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus menjaring atlet biliar menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Lampung, April 2027 mendatang.

Turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yakni nomor tunggal (single) yang diikuti 16 peserta dan nomor ganda (double) bola delapan yang diikuti 16 pasangan.

Pada penyelenggaraan tahun ini, total hadiah yang diperebutkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp25 juta.

Ket foto : Staf Ahli Gubernur Kalsel Rusma Khazairin saat menyampaikan sambutan

Penanggung jawab kegiatan, Irwansyah, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel atas dukungan penyelenggaraan turnamen.

Menurutnya, hasil pertandingan bukan satu-satunya hal yang menjadi tujuan kegiatan. Lebih dari itu, turnamen ini diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan antarwartawan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalsel, khususnya Dispora Kalsel. Hasil akhir memang penting, tetapi silaturahmi harus tetap terjalin,” ujar Irwansyah.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, Zainal Helmi mengatakan, turnamen ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Porwanas di Lampung, April 2027 mendatang.

Menurutnya, persiapan perlu dilakukan maksimal agar kontingen Kalsel mampu mempertahankan prestasi sebagai juara umum. Ia juga berharap kegiatan olahraga bagi wartawan tidak hanya diselenggarakan PWI Kalsel, tetapi turut melibatkan komunitas wartawan lainnya.

“Untuk mendukung Porwanas di Lampung pada April nanti, persiapan harus benar – benar matang. Saya berharap kegiatan olahraga di Kalsel tidak hanya dilaksanakan PWI Kalsel, tetapi juga melibatkan teman – teman dari organisasi wartawan lainnya. Biliar menjadi salah satu cabang andalan kita,” katanya.

Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya memperkuat persaudaraan antarwartawan, tetapi juga menumbuhkan semangat sportivitas sekaligus mendukung pengembangan atlet biliar Porwanas.

Ia berharap turnamen ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan mendukung pembangunan Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, serta berdaya saing.

“Memperkuat persaudaraan dan membangun semangat sportivitas, kita mengapresiasi pembangunan atlet biliar dari wartawan untuk persiapan Porwanas Lampung, kita jadikan momentum ini untuk membangun Kalsel yang maju sejahtera dan berdaya saing,” harap Rusma.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Anugrah. Ia menilai kejuaraan biliar antarwartawan ini memiliki peran penting menjaring atlet potensial yang dipersiapkan mengikuti Porwanas mendatang.

“Kami sangat mengapresiasi kejuaraan biliar antar wartawan ini, ini untuk menjaring atlet untuk Porwanas nanti,” ujar Anugrah.

Melalui turnamen ini, diharapkan muncul atlet-atlet biliar dari kalangan wartawan yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi kontingen Kalimantan Selatan pada ajang olahraga wartawan tingkat nasional tersebut. (Rilis-SRI/RIW/EPS)