Banjarmasin – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (DPMPTSP), melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), bagi pelaku usaha, Senin (12/10). Bimtek dibuka Kepala DPMPTSP Banjarmasin Ari Yani, mewakili Wali Kota Banjarmasin
“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, secara berkala menyelenggarakan Bimtek terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal, serta Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online,” jelas Ari Yani.
Ket foto : Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Ari Yani
Bimtek ini, lanjutnya, bertujuan membimbing para pengusaha, melalui tata cara pengisian laporan LKPM.
“DPMPTSP Banjarmasin memberikan panduan praktis dan teknis kepada para pelaku usaha di kota ini, mengenai tata cara pengisian, perhitungan, sert pelaporan LKPM secara online,” tutur Ari Yani lebih lanjut.
Setelah mengikuti bimtek ini, para pengusaha diharapkan semakin memahami tata cara pelaporan.
“Dengan adanya Bimtek ini, memastikan para pemilik usaha memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal mereka secara berkala sesuai ketentuan Kementerian Investasi,” ucap Ari Yani.
Selain itu, Bimtek ini untuk peningkatan data investasi daerah, yang diharapkan membantu meningkatkan akurasi dan validasi data realisasi investasi yang masuk ke Kota Banjarmasin.
Dalam kesempatan tersebut, Ari Yani juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2026 ini menargetkan nilai investasi sebesar Rp3,8 T.
“Target yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, sudah tercapai 1,5 T hingga September 2026,” ungkap Ari Yani.
Ari optimis, target investasi ini dapat tercapai hingga akhir tahun nanti.
“Kami berharap, kedepan semakin banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di Kota Banjarmasin,” ucap Edi. (SRI/RIW/EPS)
Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembalikan tanah pada hampir 1.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Banjar dalam waktu satu pekan.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah pembakaran sisa tanaman yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, pembalikan tanah menjadi salah satu langkah mengelola sisa tanaman setelah panen sekaligus mencegah kebakaran. Melalui cara ini, residu tanaman dapat ditanam ke dalam tanah sehingga tidak perlu dibakar.
Suasana rapat koordinasi penanggulangan karhutla kawasan KSPEAN Kalsel
“Residu tanaman kita masukkan ke dalam tanah melalui pembalikan lahan, sehingga tidak perlu dibakar. Ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya karhutla,” ujar Hanif, usai memimpin Rakor Penanggulangan Karhutla pada kawasan KSPEAN Kalsel, di Banharbaru, Sabtu (10/10).
Menurut Hanif, pencegahan melalui pengolahan lahan perlu diperkuat untuk menekan munculnya sumber api dari aktivitas pertanian. Karena itu, keterlibatan petani dan dukungan berbagai pihak diperlukan agar upaya tersebut berjalan efektif.
Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, pihaknya menargetkan pembalikan tanah minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta dinas pertanian kabupaten dan kota.
Sejumlah alat pertanian, termasuk rotavator serta traktor roda dua dan roda empat, mulai dikerahkan untuk mempercepat pengolahan lahan.
“Kita targetkan minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari. Semua pihak sudah kita koordinasikan agar pembalikan tanah ini bisa segera dilakukan,” kata Syamsir.
Syamsir juga mengingatkan petani agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar sisa tanaman. Ia menyebut dugaan pembakaran oleh dua orang di Kabupaten Banjar telah terdeteksi dan menegaskan bahwa pelanggaran berulang dapat ditindak sesuai ketentuan.
“Petani jangan membakar lahan. Pembinaan pasti ada batasnya. Kalau pelanggaran terus berulang, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan pemetaan personel dan peralatan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Langkah ini bertujuan memastikan dukungan setiap pihak dapat dikerahkan secara optimal dalam penanganan karhutla di kawasan Blok Sambang Lihum atau Jalan Gubernur Syarkawi.
“Blok kita identifikasi bersama seluruh stakeholder dan SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pengerucutan, konsentrasi penanganan lebih diarahkan ke Blok Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi,” ujarnya.
Rahmat menjelaskan, kawasan yang menjadi fokus penanganan dibagi menjadi empat subblok berdasarkan sektor usaha, yakni perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor lainnya.
Setiap subblok kemudian dibagi lagi menjadi sejumlah sektor kerja untuk memperjelas wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Pemetaan tersebut juga mencakup pendataan jumlah personel, ketersediaan peralatan, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan setiap perusahaan. Bagi perusahaan yang belum memiliki tenaga operasional memadai, koordinasi dengan tim BPK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personel melalui kolaborasi.
“Kita sedang mengukur kekuatan untuk pelaksanaan besok, baik dari sisi peralatan maupun personel. Kita identifikasi masing – masing pihak, berapa tenaga yang bisa dihadirkan dan peralatan apa yang tersedia,” jelasnya.
Berdasarkan pemetaan awal, luas kawasan yang menjadi sasaran penanganan karhutla menurut DLH Kalsel mencapai sekitar 1.600 hektare.
Rahmat menargetkan kegiatan tersebut berlangsung selama satu pekan, dengan peluang penyelesaian lebih cepat apabila seluruh pihak bergerak bersama.
“Target kita satu minggu. Namun, melihat antusiasme teman-teman dan nantinya didukung BPBD, saya yakin bisa lebih cepat selesai, asalkan seluruh pihak benar-benar bergerak bersama,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjar – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, diperkuat melalui pengerahan sekitar 350 pelaku usaha.
Penanganan difokuskan pada lahan pertanian pascapanen dan kawasan gambut, dengan target pengerjaan selama satu pekan.
Upaya tersebut ditandai dengan apel pembagian tugas penanganan karhutla yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, Minggu (11/10).
Wamenko Pangan (dua kanan) memantau luasan lahan karhutla di Jalan Gubernur Syarkawi melalui pengamatan drone
Pemerintah melibatkan unsur terkait dan dunia usaha untuk mempercepat penanganan di kawasan yang menjadi salah satu prioritas tersebut.
Hanif mengatakan, keterlibatan dunia usaha diperlukan karena penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Sekitar 350 pelaku usaha dikerahkan untuk mendukung upaya di lapangan melalui penyediaan personel maupun peralatan.
“Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Karena itu, kita menggerakkan dunia usaha untuk bersama – sama melakukan penguatan penanggulangan karhutla,” ujarnya.
Penanganan dilakukan dengan dua pendekatan sesuai karakteristik lahan. Pada lahan pertanian yang menyisakan residu atau gagal panen, dilakukan pembalikan tanah agar sisa tanaman tertanam dan tidak dibakar.
Sementara di kawasan gambut seluas sekitar 1.650 hektare, upaya difokuskan pada pembasahan melalui penggenangan.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mengalirkan air dari Sungai Martapura, untuk mendukung pembasahan kawasan gambut.
Selain itu, sebanyak 15 unit mobil tangki air dari Korem 101/Antasari dan 30 unit dari pihak swasta disiapkan untuk mendukung penanganan. Hampir 50 unit alat pembalik tanah juga dikerahkan.
Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mengatakan, pemantauan titik api turut diperkuat menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Pemantauan ini terutama menyasar potensi kebakaran yang muncul pada malam hari.
“Dengan drone, kita bisa memantau titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk pada malam hari. Kawasan gambut juga menjadi perhatian karena pembasahan diperlukan untuk mengurangi asap,” katanya.
Menurut Ilham, asap karhutla telah berdampak pada aktivitas penerbangan. Karena itu, pembasahan gambut menjadi salah satu langkah penting untuk menekan potensi munculnya asap yang mengganggu jarak pandang.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyebut kawasan Jalan Gubernur Syarkawi menjadi prioritas penanganan saat ini.
Personel dan peralatan akan difokuskan terlebih dahulu di wilayah tersebut sebelum dialihkan ke titik lain.
“Untuk sementara, kita fokus di Jalan Syarkawi. Kalau dalam satu minggu penanganannya berjalan baik, personel dan peralatan bisa kita geser ke lokasi lain yang membutuhkan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjar – BPAM Banjarbakula mengoptimalkan intake darurat untuk menjaga pasokan air baku setelah pipa transmisi utama berdiameter 1.200 milimeter mengalami kebocoran di wilayah Sei Landas, Desa Mandikapau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
Perbaikan pipa diperkirakan membutuhkan waktu 5-10 hari, dengan mempertimbangkan tahapan teknis hingga sistem transmisi dinyatakan aman untuk kembali beroperasi.
Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, kebocoran diketahui pada Jumat (9/10) sekitar pukul 20.20 Wita.
Kepala BPAM Banjarbakula (kanan), saat memberikan keterangan kepada wartawan
Petugas kemudian mematikan pompa Intake Mandikapau dan menutup sejumlah katup yang terhubung dengan jalur pipa untuk menghentikan aliran menuju titik kebocoran.
Penanganan dilanjutkan melalui pemeriksaan lapangan serta persiapan alat berat dan material perbaikan. BPAM masih menunggu kedatangan ekskavator, sementara suku cadang, termasuk ripper clamp untuk menangani kebocoran, telah disiapkan.
“Untuk material dan suku cadang perbaikan, Alhamdulillah sudah tersedia. Kami tinggal menunggu alat berat berupa ekskavator tiba di lokasi,” jelas Wahyu, di lokasi kebocoran, Pada Sabtu (10/10).
Selama perbaikan berlangsung, BPAM mengoperasikan intake darurat dengan kapasitas sekitar 120 liter per detik.
Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga pasokan air baku meski kemampuan pengaliran belum sepenuhnya menggantikan jalur utama yang mengalami gangguan.
“Kami berupaya agar pengoperasian tetap berjalan melalui intake darurat. Memang ada gangguan karena kebocoran terjadi pada pipa utama, tetapi kami terus mengoptimalkan sistem yang tersedia,” ujarnya.
Setelah perbaikan selesai, pemulihan aliran dari pipa utama akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan keamanan sistem.
Untuk jangka panjang, BPAM Banjarbakula telah mengusulkan revitalisasi pipa air baku kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Usulan tersebut diharapkan terealisasi pada 2027 guna mengurangi risiko kebocoran berulang pada jalur transmisi yang sama.
BPAM Banjarbakula juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi dan memastikan upaya penanganan terus dilakukan agar operasional dapat kembali normal secepatnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan pentingnya mempertahankan program prioritas pengembangan pariwisata daerah di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan anggaran Tahun 2027.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, keterbatasan anggaran tidak boleh menyurutkan optimisme pemerintah daerah mengembangkan sektor pariwisata yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady
“Kita harus tetap optimis. Program – program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” ucapnya.
Yani Helmi menjelaskan, penyesuaian kemampuan fiskal daerah berdampak pada alokasi anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta lebih cermat menentukan skala prioritas agar program strategis tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
Yani Helmi menekankan, pentingnya inovasi dalam pengembangan pariwisata. Menurutnya, potensi destinasi wisata di Kalimantan Selatan perlu dikelola secara optimal agar tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Salah satu upaya yang didorong Komisi II adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi pariwisata daerah sekaligus membuka peluang peningkatan PAD,” ungkapnya.
Sumber humas DPRD Kalsel
Lebih lanjut Yani Helmi menilai, pengembangan sektor pariwisata membutuhkan perencanaan yang matang dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, serta masyarakat.
Dengan kolaborasi tersebut, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menghambat upaya meningkatkan daya saing pariwisata Kalimantan Selatan.
Melalui pembahasan anggaran Tahun 2027, Komisi II DPRD Kalsel berupaya memastikan program-program yang benar-benar prioritas tetap mendapat perhatian.
“Ke depan sektor pariwisata dapat terus berkembang melalui inovasi, pengelolaan potensi yang lebih optimal, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran demi mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin– DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan arahan pemerintah pusat.
Usai rapat pembahasan evaluasi perubahan APBD 2026, Sabtu (10/10) Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah melalui fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Sementara itu, perbaikan terhadap sejumlah catatan hasil evaluasi menjadi tanggung jawab pihak eksekutif atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Setelah evaluasi dari kementerian, pihaknya tidak bisa menggeser atau mengubah keputusan hasil evaluasi tersebut. Namun, temuan – temuan yang ada harus diperbaiki, dan itu menjadi ranah eksekutif.
“Legislatif hanya mengingatkan agar semuanya berjalan sesuai koridor yang telah disampaikan, termasuk item-item yang perlu diperbaiki maupun disesuaikan. Intinya, dewan memberikan rekomendasi kepada eksekutif,” katanya.
Menurut Supian, hasil evaluasi Kemendagri telah dipaparkan oleh pihak eksekutif kepada DPRD. Dokumen evaluasi tersebut juga telah diterima untuk menjadi bahan pembahasan bersama dalam menentukan langkah tindak lanjut.
Ia menjelaskan, kesepakatan Banggar merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tetap berjalan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, seluruh catatan evaluasi perlu dicermati dan ditindaklanjuti secara tepat oleh perangkat daerah terkait.
“Sudah dipaparkan eksekutif kepada dewan dan suratnya juga sudah kami terima. Dari pembahasan tadi, pada prinsipnya sudah sesuai. Kami setuju agar penggunaan anggaran Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada,” tegasnya.
Supian HK menekankan, kepatuhan terhadap hasil evaluasi pemerintah pusat menjadi hal penting agar pelaksanaan anggaran daerah memiliki landasan yang jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing.
Di sisi lain, pihak eksekutif diharapkan segera menyelesaikan perbaikan terhadap catatan evaluasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD Kalsel bersama Pemprov Kalsel berupaya memastikan pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga mendukung kelancaran program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Koordinasi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga sehingga seluruh tindak lanjut evaluasi dapat diselesaikan secara tepat, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Bunda PAUD Kota Banjarmasin Neli Listriani didampingi Wali Kota Muhammad Yamin, menyerahkan bantuan pendidikan untuk Hilyah, anak guru honorer yang meninggal dunia akibat dampak kabut asap. Bantuan diserahkan, Jumat (9/10).
Bunda PAUD, Neli menyampaikan, bantuan pendidikan diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah dan Bunda PAUD Kota Banjarmasin.
Ket foto : Bunda PAUD Kota Banjarmasin Neli Listriani saat menyerahkan bantuan
“Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap keluarga salah satu guru kita yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kami ingin memastikan bahwa anak almarhumah tetap mendapatkan perhatian, terutama terkait keberlanjutan pendidikannya,” ujar Neli.
Selain bersilaturahmi dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, rombongan juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak almarhumah yang saat ini berusia lima tahun dan masih menempuh pendidikan pada jenjang PAUD.
“Pemerintah sangat peduli dengan kelangsungan pendidikan Hilyah, dan berharap bantuan benar benar digunakan untuk kelanjutan pendidikan hingga Perguruan Tinggi,” ucap Neli.
Pada kesempatan tersebut, Bunda PUAD Banjarmasin yang ditemani Wali Kota Yamin dan didukung Bank Kalsel serta Dinas Pendidikan, menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah serta tabungan pendidikan sebesar Rp5 juta. Bantuan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak almarhumah.
“Kami juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah dan tabungan pendidikan melalui Bank Kalsel sebesar Rp5 juta. Harapannya, bantuan ini dapat bermanfaat untuk masa depan pendidikan anak almarhumah, sehingga Ia tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya,” tambah Neli.
Sementara itu, keluarga guru honorer Lisna, berterima kasih atas bantuan Bunda PAUD Kota Banjarmasin. Lisna diduga meninggal dunia, setelah asmanya kambuh akibat kabut asap, dan meninggalkan anak usia 5 tahun.
“Alhamdulillah kami menerima bantuan yang diberikan Bunda PAUD Kota Banjarmasin,” ungkap Marhamah, ibu almarhumah.
Marhamah juga meminta doa, agar mampu menjalankan amanah merawat Hilyah hingga menempuh pendidikan ke perguruan tinggi.
“Terima kasih banyak kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dan semua pihak yang sudah peduli kepada keluarga kami, khususnya kepada cucu saya. Semoga bantuan ini menjadi amal ibadah dan cucu saya bisa terus bersekolah dengan lancar,” ucap Marhamah. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terus mengembangkan layanan kesehatan umum yang dapat diakses masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit memperluas cakupan pelayanan sekaligus memperkenalkan berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia di luar layanan kesehatan jiwa.
Direktur RSJ Sambang Lihum
Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora menjelaskan, pengembangan layanan kesehatan umum tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai keberadaan dan fungsi RSJ Sambang Lihum.
Menurutnya, selama ini masyarakat menganggap bahwa RSJ Sambang Lihum hanya melayani pasien dengan gangguan jiwa.
Padahal, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut, juga terus mengembangkan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
“Jadi kami ingin mengubah stigma bahwa Sambang Lihum bukan hanya pelayanan jiwa, tetapi juga ada pelayanan lainnya,” ujar Yuddy.
Pengembangan layanan kesehatan umum tersebut juga menjadi bagian dari upaya RSJ Sambang Lihum dalam memberikan pelayanan yang lebih komprehensif.
“Dengan semakin beragamnya layanan yang tersedia, rumah sakit diharapkan dapat menjangkau kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih luas,” ungkapnya.
Yuddy mengatakan, penguatan layanan tidak hanya dilakukan melalui penambahan jenis pelayanan, tetapi juga dengan meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya tanpa harus memiliki kekhawatiran atau stigma ketika datang ke RSJ Sambang Lihum.
“Pengembangan layanan umum juga diharapkan dapat memperkuat peran RSJ Sambang Lihum sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan yang mampu memberikan pelayanan secara lebih menyeluruh,” sahutnya.
Yuddy berharap, semakin dikenalnya berbagai layanan kesehatan yang tersedia di RSJ Sambang Lihum dapat membuat masyarakat tidak lagi ragu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.
“Dengan semakin dikenalnya berbagai layanan tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa Sambang Lihum tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan jiwa, tetapi juga terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, sehat, dan nyaman, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan gotong royong dan bersih – bersih lingkungan kantor, Jumat (9/10).
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Efrin Riyadi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja.
“Alhamdulillah, seluruh pegawai dapat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong ini. Kebersihan kantor merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga perlu dijaga melalui kesadaran dan kepedulian setiap pegawai,” ujar Efrin.
Ia menambahkan, kegiatan gotong royong ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu membangun kebiasaan positif dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor setiap hari.
“Lingkungan kerja kita merupakan rumah kedua bagi kita. Sudah sewajarnya kita menjaga kebersihannya, mulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kerapian area kerja. Jangan hanya menjaga kebersihan saat kegiatan gotong royong, tetapi jadikan sebagai kebiasaan sehari-hari,” ungkapnya.
Efrin berharap, melalui kegiatan ini, seluruh pegawai semakin meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja, sehingga tercipta suasana kantor yang sehat dan mendukung produktivitas.
Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan kantor. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, salam mematangkan anggaran tahun 2027.
Pengalokasian anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kemudahan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifah
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, menekankan pentingnya pembahasan anggaran yang memperhatikan kebutuhan riil fasilitas kesehatan.
Mulai dari dukungan pelayanan rumah sakit, ketersediaan peralatan medis, hingga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, seluruhnya perlu menjadi bagian dari perencanaan yang matang.
Menurut Jihan, pembahasan anggaran merupakan momentum penting untuk memastikan program yang direncanakan benar-benar menjawab persoalan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan.
Karena itu, Komisi IV mendorong agar kebutuhan masing – masing rumah sakit dan perangkat daerah terkait dicermati secara menyeluruh.
Dengan demikian, alokasi anggaran dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan urgensi pelayanan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian salah dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang mengalami kendala mengakses layanan kesehatan.
“Keberadaan dana pendampingan di rumah sakit pemerintah, misalnya, dapat membantu pasien yang membutuhkan penanganan medis tetapi menghadapi persoalan administrasi atau kepesertaan jaminan kesehatan,” ungkapnya.
Jihan menilai, selain dukungan pembiayaan, kesiapan sarana dan prasarana medis juga menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu pelayanan.
Peralatan kesehatan yang memadai akan menunjang proses pemeriksaan, diagnosis, hingga penanganan pasien secara lebih optimal.
Komisi IV DPRD Kalsel sebelumnya juga menyoroti kebutuhan peremajaan peralatan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.
Dalam rapat kerja pada Maret 2026, Jihan menilai dukungan anggaran untuk pembaruan peralatan perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Bagi Komisi IV, penyusunan anggaran kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada besaran dana yang tersedia. Ketepatan sasaran, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat yang dirasakan pasien juga harus menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut Jihan menambahkan, melalui pematangan anggaran tahun 2027, Komisi IV DPRD Kalsel berharap berbagai kebutuhan prioritas sektor kesehatan dapat terakomodasi secara proporsional.
Koordinasi antara DPRD, pemerintah provinsi, dinas terkait, dan pengelola rumah sakit pun perlu terus diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan selaras.
“Dengan penganggaran yang terarah dan pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan diharapkan semakin dirasakan masyarakat, baik melalui fasilitas yang lebih memadai maupun akses pelayanan yang lebih mudah dan berkualitas,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
