Erwin – Laman 9 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

April 2026, Kalsel Gelar Gowes Starling dan Banua Criterium

Banjarmasin – Pada April 2026 ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar, Gowes Starling dan Banua Criterium Pada April 2026.

Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah menjelaskan, memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sejumlah agenda olahraga dan kepemudaan. Salah satunya melalui pelaksanaan dua event olahraga yang akan digelar sepanjang April 2026.

Ket foto : Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah

“Sesuai arahan Kepala Dinas, kami mulai mempercepat pelaksanaan program, baik di bidang olahraga khusus di bidang pembudayaan,” ungkap Anugrah, Rabu (1/4).

Sehingga, lanjutnya, pada April 2026 pihaknya akan menggelar dua event olahraga utama. Pertama adalah Gowes Starling yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2026 di Kota Banjarmasin, dengan target sekitar 200 peserta.

“Kegiatan Gowes Starling ini terbuka untuk umum dan kami juga melibatkan komunitas sepeda di Kalimantan Selatan untuk berpartisipasi,” ucapnya.

Selain itu, Dispora Kalsel juga akan menggelar Banua Criterium Challenge 2026, yang merupakan ajang balap sepeda pada 17–18 April 2026 di kawasan Kantoran Gubernur Kalsel, di Banjarbaru.

Event ini akan mempertandingkan dua kategori utama, yakni Men Open dan Women Open, dengan sistem perlombaan kriterium di lintasan sepanjang kurang lebih 800 meter hingga 5 kilometer.

Ket foto : Gowes Sepeda yang dilaksanakan Dispora (Net)

Untuk jarak tempuh, panitia menyiapkan tiga kelas, yaitu kelas pemula dengan jarak 20–40 kilometer, kelas menengah 40–60 kilometer, serta kelas profesional dengan jarak 60 hingga lebih dari 100 kilometer.

“Untuk peserta sementara ini dibuka untuk umum, sehingga tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga atlet sepeda bisa ikut berpartisipasi. Kami memperkirakan event ini juga akan diikuti oleh atlet-atlet karena jaraknya cukup menantang,” jelasnya.

Ia menambahkan, kedua event ini turut melibatkan komunitas sepeda di Kalimantan Selatan sebagai bentuk kolaborasi, dalam rangka memasyarakatkan olahraga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Dispora Kalsel berharap dapat mendorong budaya hidup sehat, meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga, serta menjaring potensi atlet berbakat di daerah.

“Kami berharap event ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah silaturahmi dan pembinaan bagi komunitas serta atlet di Kalimantan Selatan,” ucap Anugrah. (SRI/RIW/EPS)

Bidik Predikat WBBM Tahun 2027, RSJ Sambang Lihum Perkuat Transparansi

Banjar – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum terus memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik, sekaligus membidik pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2027.

Direktur RSJ Sambang Lihum, dr. Yuddy Riswandhy Noora melalui Kepala Seksi Humas dan Informasi, Budi Harmanto menyampaikan, bahwa berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk mewujudkan target tersebut.

Menurut Budi, salah satu fokus utama pada tahun 2026 adalah mendorong peningkatan kualitas tata kelola birokrasi, sebagai tindak lanjut dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sebelumnya telah diraih.

“Program prioritas kami di tahun 2026 adalah mendorong pencapaian WBBM. Ini merupakan kelanjutan dari capaian WBK, dan kami menargetkan bisa terealisasi secara maksimal pada tahun 2027,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (1/4).

Ia menegaskan, peran pimpinan menjadi faktor kunci, untuk mendorong keberhasilan program tersebut. Direktur RSJ Sambang Lihum secara aktif terlibat dalam memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada seluruh jajaran pegawai terkait pentingnya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

“Komitmen pimpinan sangat kuat. Pak Direktur turun langsung menyosialisasikan pentingnya WBBM kepada seluruh pegawai, sehingga semangat reformasi birokrasi dapat terbangun secara menyeluruh,” jelasnya.

Di sisi lain, RSJ Sambang Lihum juga menunjukkan kinerja yang positif dalam aspek keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2024, instansi ini berhasil meraih peringkat pertama dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), dan pada tahun 2025 tetap mampu bertahan di posisi empat besar.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” tambah Budi.

Untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, RSJ Sambang Lihum juga akan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dijadwalkan pada 23 April 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Pihaknya berharap, kegiatan tersebut dapat dihadiri pimpinan daerah, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekretaris Daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Forum ini penting sebagai sarana sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, RSJ Sambang Lihum juga berhasil meraih peringkat kedua dalam kategori keterbukaan informasi publik tingkat SKPD se-Kalimantan Selatan.

Prestasi tersebut menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi yang cepat, terbuka, dan terpercaya.

Sejalan dengan visi Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, RSJ Sambang Lihum menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, RSJ Sambang Lihum optimis, mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih sekaligus mencapai target predikat WBBM pada 2027 sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

Berlaku Mulai April, Pemprov Kalsel Dukung Kebijakan WFH ASN

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh, terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan sistem Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diberlakukan setiap Jumat.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis, dalam upaya efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah dinamika kondisi global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi sektor energi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, baru-baru ini menyampaikan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan bagian dari upaya pemerintah, menjaga stabilitas energi nasional, sekaligus mengurangi konsumsi BBM, khususnya dari sektor transportasi pegawai.

Menurutnya, dengan berkurangnya mobilitas ASN ke kantor, diharapkan penggunaan bahan bakar dapat ditekan secara signifikan, tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara efisiensi energi dan tetap menjaga produktivitas kerja ASN,” ujar Ariadi.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal ini penting agar kualitas pelayanan publik tidak mengalami penurunan meskipun pola kerja mengalami penyesuaian.

Antrian Pengisian BBM Bersubsidi disalah satu SPBU

“Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan untuk mendukung sistem kerja jarak jauh. Dengan dukungan sistem digital yang memadai, ASN diharapkan tetap dapat menjalankan tugas secara efektif, efisien, dan terukur, meskipun bekerja dari rumah,” lanjut Ariadi.

Ariadi juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab ASN, dalam menjalankan sistem kerja WFH. Sehingga kinerja pemerintahan tetap terjaga. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga mendorong transformasi pola kerja yang lebih fleksibel dan modern di lingkungan birokrasi.

“Dengan penerapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis dapat berkontribusi dalam upaya penghematan energi nasional, sekaligus tetap menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Menaker : Industri Kreatif, Laboratorium Program Magang Nasional

Jawa Tengah – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyebut, industri kreatif dapat menjadi laboratorium bagi pengembangan Program Magang Nasional (MagangHub). Sektor ini dinilai memberi ruang pembelajaran kerja yang berbeda, sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja dari sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.

Hal itu disampaikan Menaker saat meninjau pelaksanaan program magang di PT Rasa Kreasi Karya (Tandhok Space), Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3).

Menaker mengatakan, peninjauan ke sektor industri kreatif dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana model pembelajaran kerja di sektor ini dapat memberi pengalaman, keterampilan, dan kesiapan kerja bagi peserta magang.

“Kami memilih lokasi ini karena melihat ada perusahan rintisan berbasis ekonomi kreatif yang unik. Sebelumnya kami telah meninjau pelaksanaan magang di perusahaan manufaktur, jasa, media, hingga perbankan. Kami ingin memastikan pelaksanaan magang nasional ini benar-benar memberikan pengalaman dan peningkatan kompetensi bagi peserta,” ujar Menaker.

Menurut Menaker, industri kreatif memiliki karakter yang khas karena menuntut adaptasi, kreativitas, kolaborasi, dan ketepatan eksekusi. Karena itu, sektor ini dapat menjadi ruang pembelajaran yang baik untuk menguji dan memperkaya model pelaksanaan magang nasional di luar sektor – sektor konvensional.

Menaker menilai, jika dikelola dengan baik, industri kreatif tidak hanya dapat menjadi tempat belajar kerja yang efektif, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan industri nasional.

“Kami melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Industri kreatif merupakan sektor yang perlu didukung karena dapat membuka lapangan kerja dan menumbuhkan industri di Indonesia,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Menaker juga berdialog langsung dengan peserta dan mentor maganghub untuk memastikan bahwa program berjalan tidak sekadar formalitas administratif.

Pemerintah, ujarnya, ingin program magang benar-benar memberi pengalaman kerja nyata, pendampingan, dan penguatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Menaker menjelaskan, program magang dirancang agar peserta memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan melalui pendampingan mentor, serta pencatatan aktivitas pembelajaran harian sebagai bagian dari evaluasi perkembangan kompetensi. Dengan pola tersebut, peserta diharapkan tidak hanya menjalani masa magang, tetapi juga mengalami peningkatan keterampilan yang terukur.

Ia menegaskan, tujuan utama program pemagangan bukan semata-mata menjadikan peserta langsung direkrut sebagai pekerja tetap, melainkan menyiapkan mereka agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

“Sasaran utama magang adalah penyiapan tenaga kerja agar siap bekerja. Sebelum magang, banyak peserta merupakan fresh graduate tanpa pengalaman. Setelah enam bulan, mereka memiliki pengalaman kerja dan sertifikat magang sehingga kompetensinya meningkat,” ujar Menaker.

Meski demikian, Menaker mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya merekrut peserta magang setelah melihat kemampuan dan kontribusi mereka selama program berlangsung. Menurutnya, hal tersebut menjadi dampak positif dari program pemagangan, meskipun bukan tujuan utamanya.

“Di beberapa tempat, perusahaan akhirnya merekrut peserta karena sudah enam bulan bekerja bersama dan dinilai siap. Itu memang bukan tujuan utama, tetapi menjadi dampak positif dari program ini,” pungkasnya.

Adapun mitra penyelenggara pemagangan nasional di Jawa Tengah sebanyak 700 mitra penyelenggara, dengan peserta magang mencapai 8.518 orang.

Sedangkan di Kota Semarang, jumlah mitra penyelenggara pemagangan sebanyak 153 mitra dengan peserta magang mencapai 1.687 orang. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Musrenbang RKPD 2027, Wali Kota Banjarbaru Tekankan Pembangunan Berbasis SDM dan Penataan Kota

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, dengan mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi”, di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Senin (30/3).

Suasana Musrenbang RKPD Tahun 2027 kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, Musrenbang bukan sekadar tahapan formal dalam perencanaan, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini bukan hanya tahapan formal perencanaan, tetapi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder untuk memastikan arah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sehingga perencanaan yang disusun tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata.

“Dokumen perencanaan yang kita susun harus tepat sasaran, realistis, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Lisa Halaby juga menyoroti dinamika perkembangan Kota Banjarbaru, sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada 2022. Status tersebut mendorong peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan akibat urbanisasi dan migrasi.

“Kondisi ini menghadirkan tantangan dalam pemerataan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, kinerja pembangunan Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 6,49 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor unggulan, seperti transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta perdagangan jasa.

“Ke depan, kita ingin sektor riil semakin ditingkatkan, terutama pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarbaru,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga berkomitmen untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, termasuk memerhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.

“Dengan sinergi tersebut, diharapkan pembangunan Kota Banjarbaru ke depan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta mampu menjawab tantangan sebagai ibu kota provinsi yang terus berkembang,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Gelar Forum Perangkat Daerah, Diskominfo Matangkan RKPD 2027 Berbasis Transformasi Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (30/3).

Forum tersebut secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim.

Ket : Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin saat menyampaikan sambutan

Turut hadir Tenaga Ahli Gubernur Ibnu Sina, perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Dalam forum ini, Diskominfo Kalsel mulai merumuskan kebutuhan pelayanan lima tahun ke depan, yang mencakup penguatan komunikasi publik, peningkatan infrastruktur digital, serta optimalisasi pengelolaan data dan informasi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin menegaskan, bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan tahun 2027 benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat serta memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan.

“Forum ini bertujuan memastikan, bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, serta memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah, agar perencanaan pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi.

Ket : Suasana Forum Perangkat Daerah Diskominfo Kalsel

Menurutnya, sektor komunikasi dan informatika memiliki peran vital sebagai corong utama pemerintah dalam menyampaikan informasi publik terkait arah dan capaian pembangunan daerah.

“Dengan koordinasi yang kuat, penyebarluasan informasi pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Syarifuddin menyoroti capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini berada pada kategori Baik.

Meski demikian, Ia mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan, seperti banyaknya aplikasi yang berjalan secara terpisah (silo), keterbatasan interoperabilitas data, serta belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, khususnya jaringan intra pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Ia menginstruksikan Diskominfo untuk fokus pada enam isu strategis, di antaranya integrasi SPBE, penguatan Satu Data Kalimantan Selatan, peningkatan keamanan siber, serta percepatan transformasi layanan digital.

Selain itu, Sekda juga menegaskan tiga arah kebijakan utama sebagai pedoman. Pertama, perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, penghentian duplikasi aplikasi yang tidak terintegrasi karena dinilai menghambat pelayanan publik. Ketiga, mendorong penggunaan platform bersama guna meningkatkan efisiensi anggaran.

“Kelebihan kita ke depan akan diukur dari sejauh mana kita mampu mewujudkan integrasi, efisiensi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dan keberanian untuk melakukan perubahan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Pererat Kebersamaan, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Gelar Halalbihalal

Banjarmasin – UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, melaksanakan halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah, di Aula Pertemuan Nelayan Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Senin (30/3).

Ket foto : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki mengatakan, halalbihalal ini dalam rangka mempererat kebersamaan setelah Lebaran.

“Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan kegiatan halalbihalal di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ungkapnya.

Dimana, lanjut Jaki, kegiatan dilaksanakan bersama dengan perwakilan masyarakat setempat, unsur Pemerintah Kota Banjarmasin melalu Kecamatan setempat, serta aparat kepolisian.

“Tujuan dari halal bihalal ini untuk saling memafkan, selain itu mempererat hubungan silaturahmi,” ucapnya.

Halalbihalal juga bertujuan, agar moto Bekerja Bersama Merangkul Semua, berdasarkan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, dapat berjalan di UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Pelaku usaha perikanan juga turut hadir dalam kegiatan silaturahmi ini,” ujarnya lagi.

Jaki berharap, kedepannya, saat menjalankan tugas, seluruhnya dapat berjalan dengan baik, serta saling dukung.

“Sehingga dengan begitu, kami berharap agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih dioptimalkan,” tutur Jaki.

Halalbihalal diisi ceramah agama yang disampaikan Ustadz Fadliyani, mengenai indahnya jalinan silaturahmi, yang diharapkan terus terjaga di masyarakat. (SRI/RIW/EPS)

Perkuat Pertahanan dan Keamanan Maritim Kalsel, DPR RI Dorong Peningkatan Status Lanal Banjarmasin

Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat pertahanan wilayah dan menjaga keamanan perairan, maka wacana peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin menjadi tipe A, terua digaungkan. Wacana ini juga seiring dengan peran strategis Kalimantan Selatan, sebagai daerah penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan, Anggota DPR RI, Bambang Heri Purnama, disela-sela halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1447 H, di kediamannya kawasan Teluk Tiram Banjarmasin.

Bambang menjelaskan, wacana strategis peningkatan status Lanal Banjarmasin dari tipe B menjadi tipe A, dinilai penting, mengingat posisi Kalimantan Selatan yang semakin strategis dalam konteks nasional.

Saat ini, Lanal Banjarmasin masih berstatus tipe B yang dipimpin perwira berpangkat kolonel. Namun, dengan berbagai pertimbangan strategis, peningkatan status dinilai sudah layak untuk direalisasikan.

Beberapa faktor menjadi dasar kuat usulan tersebut. Pertama, Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kedua, daerah ini dikenal sebagai “Seribu Sungai” yang memiliki karakteristik wilayah perairan yang luas dan kompleks. Ketiga, jumlah penduduk yang besar menjadikan mobilitas dan aktivitas ekonomi semakin tinggi.

“Kalimantan Selatan ini memiliki nilai historis kuat dalam dunia kemaritiman, salah satunya melalui sosok pahlawan nasional dari TNI AL, Hasan Basri, yang namanya kini juga diabadikan pada kapal perang Republik Indonesia,” jelas Bambang.

Bambang menilai, penguatan Lanal Banjarmasin menjadi tipe A, tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan.

Dimana, jika melihat posisi dan peran Kalimantan Selatan saat ini, sudah sangat layak Lanal Banjarmasin ditingkatkan menjadi tipe A, apalagi usia Lanal Banjarmasin yang telah mencapai lebih dari tiga dekade, menjadi salah satu indikator bahwa penguatan kelembagaan perlu segera dilakukan.

“Peningkatan status ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan pengamanan wilayah perairan, terutama menghadapi berbagai potensi ancaman seperti penyelundupan dan pencurian sumber daya,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Danlanal Banjarmasin, Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra menambahkan, langkah ini krusial untuk mendukung peran strategis daerah sebagai penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus menjaga keamanan wilayah perairan.

Oleh karena itu, kebutuhan akan pangkalan dengan tipe yang lebih tinggi menjadi sangat relevan, seiring perkembangan wilayah serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas di kawasan perairan.

“Memang kita membutuhkan Lanal dengan tipe yang lebih tinggi untuk mendukung seluruh kegiatan operasional, terlebih posisi Kalimantan Selatan sangat strategis,” ucapnya.

Galih Nurna Putra menambahkan, saat ini, Lanal Banjarmasin masih berstatus tipe B dengan pimpinan berpangkat kolonel. Namun, dengan adanya rencana peningkatan menjadi tipe A, diharapkan kapasitas kelembagaan, personel, hingga sarana prasarana dapat semakin diperkuat.

Langkah ini juga sejalan dengan keberadaan berbagai institusi strategis di daerah, seperti Komando Daerah Militer (Kodam) dan Kepolisian Daerah (Polda), yang telah lebih dulu memiliki struktur organisasi lebih besar.

Dorongan tersebut juga telah dikomunikasikan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan mendapat respons positif. Bahkan, terdapat optimisme, bahwa peningkatan status ini dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Selain itu, penguatan Lanal Banjarmasin dipandang penting, mendukung peran Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN.

Dengan posisi geografis yang dikenal sebagai wilayah “seribu sungai”, pengamanan jalur perairan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

“Ekonomi kita banyak bertumpu pada jalur sungai dan laut. Jadi penguatan pengamanan di sektor ini menjadi sangat penting,” tutupnya.(NHF/RIW/EPS)

Siapkan Pelatihan, Upaya Kalsel Tingkatkan Kompetensi Brigade Pangan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang menyiapkan program pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi brigade pangan, mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Hotni Elfrida Silalahi menjelaskan, pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, khususnya brigade pangan, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang terus berkembang.

Menurutnya, pengelolaan lahan secara modern menjadi kunci utama, meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil pertanian.

Dengan penerapan teknologi yang tepat, proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghasilkan output yang lebih optimal.

“Pelatihan ini penting agar brigade pangan memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi teknis maupun manajerial dalam mengelola lahan pertanian,” ujar Hotni, baru – baru ini.

Ia menambahkan, setiap pelatihan nantinya akan diikuti sebanyak 50 brigade pangan yang berasal dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Dengan melibatkan perwakilan dari seluruh daerah, diharapkan pemerataan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dapat tercapai.

“Melalui pelatihan tersebut para brigade pangan diharapkan memiliki keterampilan yang lebih komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern,” sahut Hotni.

Selain itu, pendekatan profesional juga menjadi perhatian utama dalam pelatihan ini. Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis pengetahuan, sektor pertanian diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan keterbatasan lahan.

Program ini juga diharapkan dapat mendorong brigade pangan menjadi garda terdepan, mendukung peningkatan produksi pangan daerah.

Tidak hanya itu, keberadaan brigade pangan yang kompeten juga dapat membantu petani mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan kualitas hasil panen.

“Dengan peningkatan kompetensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis sektor pertanian akan semakin maju, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan petani,” tutup Hotni. (MRF/RIW/EPS)

Gelar Raker Teknis 2026, DPMPTSP Dorong Realisasi Penanaman Modal

Banjarbaru – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Kerja Teknis dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagai upaya memperkuat koordinasi serta mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru pada Senin (30/3) ini, dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri, serta perwakilan DPMPTSP kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program kerja, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun investor. Dengan pelayanan yang semakin baik, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kalimantan Selatan,” ungkap Endri.

Ditambahkan Endri, melalui rapat kerja teknis ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis, meningkatkan realisasi investasi di daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi juga menjadi fokus utama, untuk mendukung kemudahan berusaha.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendorong manifestasi penanaman modal, agar investasi yang masuk tidak hanya sebatas komitmen, tetapi benar – benar terealisasi dalam bentuk kegiatan usaha di lapangan.

Menurutnya, realisasi investasi memiliki peran penting menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan setiap rencana investasi dapat berjalan sesuai target.

“Yang kita dorong bukan hanya masuknya investasi, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ariadi Noor.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga terus diperkuat guna mendukung kelancaran investasi di daerah.

“Melalui sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis mampu meningkatkan realisasi penanaman modal secara signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)