Erwin – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Optimalisasi Aset, Pansus I DPRD Kalsel Serap Strategi Peningkatan PAD Jateng

Jawa Tengah – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai strategi inovatif. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dinilai memiliki potensi besar, dengan cara melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, akhir pekan tadi.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menegaskan, kunjungan ini untuk memperkaya referensi kebijakan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga, menjadi langkah strategis DPRD Kalsel, menggali praktik terbaik (best practices) dari daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD secara signifikan, tanpa membebani masyarakat.

Foto : suasana pertemuan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tenga

“Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu kunci utama, dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, hasil diskusi dengan pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, membuka wawasan baru terkait pengelolaan aset yang lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi.

Pertemuan berlangsung produktif, dan banyak masukan strategis yang dapat diadopsi, terutama untuk memaksimalkan aset daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

“Aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah di Kalsel memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber PAD,” ungkapnya.

Yani Helmi mencontohkan, pemanfaatan fasilitas pendidikan seperti SMA dan SMK yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Menurutnya, aset tersebut dapat dimanfaatkan secara fleksibel untuk kegiatan masyarakat di luar jam operasional, seperti acara pernikahan, pelatihan, hingga kegiatan sosial lainnya.

Apabila dikelola dengan baik, aset sekolah ini dapat disewakan. Potensinya dinilai besar, bahkan mampu menghasilkan jutaan hingga puluhan juta rupiah dalam satu kegiatan.

“Dengan jumlah aset yang tersebar luas, termasuk di kawasan strategis dan jalan protokol, optimalisasi ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD jika dikelola secara sistematis dan berkelanjutan,” harapnya

Lebih lanjut, Yani Helmi menekankan, bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata harus dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Kebijakan yang diambil harus tetap memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Kita tidak ingin kebijakan yang justru membebani masyarakat. Pendapatan daerah harus ditingkatkan, tapi dengan cara yang bijak dan berkeadilan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Perkuat Silaturahmi dan Semangat Kerja, Disdikbud Kalsel Gelar Halalbihalal

Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kembali semangat kerja pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan Halalbihalal, Jumat (27/3).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Panggung Rampa, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin ini, diikuti jajaran pegawai Disdikbud, UPTD, dan insan pendidikan dari berbagai satuan pendidikan di Kalimantan Selatan, serta dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Kalsel.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, saat diwancara

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim menyampaikan, halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum penting untuk mempererat hubungan antarpegawai, sekaligus membangun kembali semangat kerja setelah libur panjang Idulfitri.

Disdikbud Kalsel optimis, semangat baru yang tumbuh pasca lebaran, dapat memperkokoh komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Melalui kegiatan ini, kita saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan antar insan pendidikan. Ini menjadi langkah awal untuk kembali fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Rahim menegaskan, solidaritas dan kerja sama menjadi kunci utama dalam mendukung kinerja organisasi. Oleh karena itu, seluruh jajaran, baik di tingkat dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maupun satuan pendidikan seperti SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan, agar terus menjaga kekompakan.

Foto : suasana Halalbihalal Disdikbud Kalsel

“Semangat kebersamaan yang terbangun melalui halalbihalal, diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja di seluruh lini pendidikan,” harapnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan tausiah keagamaan dari K.H. Muslimin. Dalam ceramahnya, Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momen Idulfitri sebagai sarana memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah, serta meningkatkan keikhlasan dalam bekerja.

“Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sepanjang kegiatan, mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan yang menjadi fondasi dalam dunia pendidikan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

177 ASN Banjarbaru Terima SK Kenaikan Pangkat, Tekankan Profesionalisme dan Kinerja

Banjarbaru – Sebanyak 177 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periode 1 April 2026. Penyerahan dilakukan pada kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Pemko Banjarbaru, pada Jumat (27/3).

SK kenaikan pangkat tersebut diserahkan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, kepada para ASN dari berbagai golongan.

Ket : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni saat menyampaikan sambutan

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa kenaikan pangkat tidak sekadar dimaknai sebagai perubahan jenjang jabatan, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan negara atas kinerja ASN.

“Pangkat bukan hanya simbol kedudukan, melainkan cerminan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan negara. Karena itu, kenaikan pangkat harus diiringi dengan peningkatan kinerja, kompetensi, integritas, dan profesionalisme. ASN juga dituntut untuk terus belajar serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, dinamika pelayanan publik yang terus berkembang menuntut ASN untuk lebih inovatif, responsif, dan solutif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan bahwa setiap kenaikan pangkat harus sejalan dengan peningkatan tanggung jawab, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan produktivitas ASN yang telah memenuhi persyaratan.

“Kenaikan pangkat adalah bentuk reward atau penghargaan. Artinya, tidak bersifat otomatis. ASN yang belum memenuhi kriteria kinerja tidak wajib naik pangkat. Pangkat diberikan kepada mereka yang menunjukkan kinerja baik dan produktivitas optimal,” jelasnya.

Melalui kebijakan kenaikan pangkat berbasis kinerja ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. ASN diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional kepada masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Tingkatkan Layanan, Dispora Perbaiki Fasilitas Kolam Renang GOR Hasanuddin HM

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan perbaikan fasilitas kolam renang Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM Banjarmasin.

Kepala Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel, Zulhaidir menjelaskan, perbaikan yang dilakukan, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Ket foto : Kepala Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel Zulhaidir

“Perbaikan fasilitas kolam renang ini, untuk memastikan pelayanan terbaik bagi pengunjung serta atlet atlet renang,” ungkap Zulhaidir, kepada sejumlah wartawan, Jumat (27/3).

Mengingat, lanjutnya, kolam renang di GOR Hasanuddin HM tersebut, tidak hanya untuk latihan para atlet renang Kalsel, tetapi juga digunakan masyarakat umum.

Fasilitas yang diperbaiki tersebut, berada di bagian samping kolam renang, agar terlihat lebih rapi serta nyaman bagi pengunjung.

“Yang kami perbaikan bagian samping, sehingga tidak menganggu bagian utama kolam renang, pengunjung serta latihan atlet tetap berjalan seperti biasanya, ” jelas Zulhaidir.

Pihaknya berharap, pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap tahunnya. Namun, disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin di kawasan kolam renang GOR Hasanuddin HM Banjarmasin ini, seperti air kolam, wc, sedangkan untuk perbaikan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucap Zulhaidir.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhaidir juga menyampaikan secara keseluruhan perbaikan pemeliharaan di kawasan GOR Hasanuddin HM. Seperti perbaikan kantor sekretariat cabang olahraga panahan, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan di area kolam renang. (SRI/RIW/EPS)

Pemerintah Desa Kalsel, Diminta Aktif Dukung Pengembangan Inovasi Desa

Banjarbaru – Pemerintah desa di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berperan aktif, mendukung pengembangan inovasi desa, untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa, Ahmad Zaky Maulana menjelaskan, peran aktif pemerintah desa menjadi faktor penting dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan, bahwa inovasi desa tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi desa.

“Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Zaki, Jum’at (27/3).

Pemerintah desa memiliki peran strategis, mendorong lahirnya inovasi. Tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan potensi desa.

Zaky menyebutkan, bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa akan mendorong tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini penting agar inovasi yang dikembangkan benar – benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan berbagai terobosan yang berdampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, maupun penguatan ketahanan ekonomi desa,” lanjut Zaki.

Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga perlu terus diperkuat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan program inovasi desa dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Menurut Zaky, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi program akan sangat membantu desa dalam mengembangkan inovasi yang berdaya saing.

“Dengan adanya kolaborasi yang baik serta peran aktif pemerintah desa, diharapkan inovasi desa di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh,” tutup Zaki. (MRF/RIW/EPS)

Dorong Kerja ke Luar Negeri, Disdikbud Kalsel Siapkan Strategi Tingkatkan Serapan Lulusan SMK

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas dan serapan kerja lulusan SMK pada tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada perluasan peluang kerja, termasuk ke luar negeri, serta penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (Dudika).

Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Firna Arsika mengatakan, pihaknya tengah memfasilitasi seluruh SMK negeri dan swasta untuk terlibat pada program penempatan kerja luar negeri yang diinisiasi pemerintah pusat.

Kantor Disdikbud Kalsel di Banjarbaru.(foto : net)

“Untuk tahun 2026, kami mendukung program pusat terkait keberkerjaan di luar negeri. Seluruh SMK sudah kami fasilitasi untuk menyampaikan usulan melalui Takola,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Selain membuka peluang kerja ke luar negeri, Disdikbud Kalsel juga melakukan evaluasi terhadap kerja sama antara sekolah dengan pihak industri. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami mencoba memperbaiki pola kerja sama dengan Dudika. Selama ini kami melihat dari sisi bargaining masih belum optimal untuk mendorong keberkerjaan lulusan,” jelas Firna.

Untuk itu, Disdikbud menggandeng Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda), untuk memfasilitasi penyusunan kerja sama yang lebih kuat antara sekolah dan dunia usaha.

Upaya lain yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan Bappeda Kalsel dalam penyusunan Peraturan Daerah, tentang Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial Perusahaan (TJLSP).

Menurut Firna, regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang dapat membuka peluang dukungan perusahaan terhadap dunia pendidikan, khususnya SMK.

“Perda TJLSP ini nantinya menjadi jembatan bagi kami untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan, termasuk dalam mendorong peningkatan kualitas dan peluang kerja bagi lulusan SMK,” katanya.

Meski berbagai program telah disiapkan, Disdikbud Kalsel mengakui masih ada tantangan yang perlu dibenahi, terutama terkait sikap dan mentalitas kerja lulusan SMK.

“Masukan dari Dudika, yang masih belum optimal itu adalah sikap keberkerjaan, seperti kedisiplinan dan budaya kerja yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan,” ungkap Firna.

Sebagai langkah tindak lanjut, Disdikbud akan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan pembekalan kepada siswa terkait kesiapan menghadapi dunia kerja.

“Kami rencanakan sosialisasi peningkatan kapasitas ini dilaksanakan pada triwulan kedua tahun 2026,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Matangkan Tiga Raperda Usulan Pemko Banjarbaru

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru tengah mengkaji secara komprehensif, 3 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemerintah Kota Banjarbaru, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Adapun tiga raperda yang diusulkan beberapa waktu lalu meliputi Raperda tentang Tatanan Transportasi Lokal, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, serta Raperda tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ket : Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera

Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menyampaikan, bahwa secara prinsip seluruh raperda yang diajukan pemerintah kota akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih mendalam bersama DPRD.

“Pada prinsipnya, tiga usulan raperda dari pemerintah kota akan kami tindak lanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus), sehingga pembahasannya dapat dilakukan bersama – sama dengan tim perda dari Pemkot,” ujarnya belum lama tadi.

Ia menjelaskan, saat ini proses pengajuan raperda telah memasuki tahap pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di tingkat panitia khusus bersama tim pemerintah kota.

Menurut Gusti Rizky, ketiga raperda tersebut memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Kota Banjarbaru.

“Harapan kami, melalui pembahasan di tingkat pansus, seluruh masukan dari fraksi serta aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi terdapat sejumlah catatan dan masukan, terutama karena dua dari tiga raperda yang diajukan merupakan perubahan atas peraturan daerah sebelumnya.

Rizky menilai, penyesuaian regulasi menjadi hal yang penting mengingat dinamika perkembangan zaman serta munculnya berbagai faktor baru yang perlu diakomodasi dalam kebijakan daerah.

“Kami memberikan catatan agar perubahan regulasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan jangka panjang dan menjadi landasan pembangunan daerah ke depan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Hadiri Haul ke-220 Datu Kalampayan, Wagub Kalsel Ajak Teladani Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari

Banjar – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, mengajak masyarakat untuk meneladani ajaran dan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Haul ke-220 Datu Kalampayan di Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kamis (26/3).

Hasnuryadi mengatakan, Kalimantan Selatan merupakan daerah yang dianugerahi banyak alim ulama dan habaib yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam, baik di dalam negeri maupun hingga ke mancanegara.

“Kita dianugerahi banyak alim ulama dan habaib di Kalimantan Selatan yang lahir di sini dan menyebarkan agama Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Dan pemimpin dari itu semua adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” ujarnya.

Ia menuturkan, sosok Syekh Arsyad Al-Banjari memiliki kontribusi besar dalam perkembangan keilmuan Islam, salah satunya melalui karya monumental Kitab Sabilal Muhtadin yang hingga kini masih menjadi rujukan umat Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara.

“Karya beliau Sabilal Muhtadin sangat dihormati dan menjadi rujukan Islam di mancanegara,” katanya.

Menurut Hasnuryadi, momentum haul ini tidak hanya menjadi ajang mengenang, tetapi juga sebagai pengingat untuk mengamalkan ajaran para ulama dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Mudah – mudahan kita tidak hanya bersyukur, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dan kehidupan dengan baik,” ucapnya.

Dalam peringatan yang bertepatan dengan bulan Syawal tersebut, Hasnuryadi juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

Ia berharap nilai-nilai ibadah yang dijalankan selama Ramadan, dapat terus dipertahankan dalam kehidupan sehari – hari.

“Mudah-mudahan apa yang kita jalani selama Ramadan tidak hanya dilakukan saat Ramadan saja, tetapi bisa kita jalankan secara istiqamah sepanjang hidup kita,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Dorong Legalisasi Galian C, dan Optimalisasi Aset Daerah

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penataan sektor pertambangan rakyat, khususnya galian C, agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian, Rabu (25/3).

Jahrian mengatakan, pada pembahasan yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah pihaknya ingin seluruh aktivitas galian seharusnya dapat dilegalkan melalui skema yang telah diatur pemerintah. Seperti perizinan usaha pertambangan rakyat, koperasi, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian, saat diwancara

Menurutnya, banyaknya aktivitas galian ilegal menyebabkan potensi pendapatan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, terbuang begitu saja.

“Jika dikelola secara legal dan terstruktur, sektor tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan,” ucapnya.

Disampaikan Jahrian, usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan dewan dan mendapat respon positif.

DPRD Kalsel bahkan mendorong pembentukan panitia khusus atau pansus yang fokus pada persoalan pertambangan dan tata kelola lahan, serta pembentukan satuan tugas untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Selain sektor pertambangan, DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Aset-aset yang mangkrak diharapkan dapat dihidupkan kembali melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau pengelolaan berbasis kelembagaan seperti yayasan,” jelasnya.

Jahrian menambahkan, DPRD Kalsel juga berencana mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar aset milik negara yang tidak produktif di daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah provinsi.

Usulan tersebut nantinya akan diperjuangkan melalui jalur legislatif dengan melibatkan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.

Meski diakui prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang, DPRD Kalsel menegaskan akan terus memperjuangkan hal tersebut demi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Sidak SKPD Pasca Lebaran, Sekdaprov Kalsel Tekankan Loyalitas Pegawai dan Pastikan Pelayanan Normal

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya peningkatan loyalitas dan kinerja seluruh pegawai pasca libur panjang Hari Raya Idulfitri, sekaligus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk memastikan pelayanan publik berjalan normal.

Saat ditemui usai menghadiri Apel Pagi Pasca Libur Idulfitri, Rabu (25/3), Syarifuddin mengingatkan, bahwa sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, setiap aparatur sipil negara dituntut untuk menunjukkan dedikasi, disiplin, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Ia menilai, momentum pasca libur panjang harus dimanfaatkan untuk kembali fokus bekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Setelah libur panjang, kita harus kembali bekerja dengan semangat baru. Loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab harus terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujar Syarifuddin.

Selain itu, Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk memperkuat komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas, serta menjaga semangat kerja agar tetap produktif.

Menurutnya, kedisiplinan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan dapat bekerja secara profesional, tepat waktu, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Dengan peningkatan loyalitas dan kinerja pegawai, maka roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih maksimal,” lanjut Syarifuddin.

Tidak hanya memberikan arahan, Syarifuddin juga langsung melakukan sidak ke sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus memastikan kehadiran pegawai dan kelancaran pelayanan pasca libur Lebaran.

Sidak dilakukan di beberapa instansi strategis, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama sidak, Syarifuddin memantau langsung tingkat kehadiran pegawai serta kesiapan masing – masing instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas perkantoran telah kembali berjalan normal tanpa kendala berarti.

Menurutnya, sidak ini penting untuk menjaga ritme kerja pemerintahan agar tetap stabil setelah masa libur panjang, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar tetap disiplin dan profesional dalam bekerja.

“Dengan adanya sidak ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang maksimal,” kata Syarifuddin.

Melalui langkah penguatan disiplin dan pengawasan langsung tersebut, Pemprov Kalsel berharap kinerja aparatur semakin meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik serta mendukung kelancaran pembangunan daerah ke depan. (MRF/RIW/EPS)