Erwin – Laman 11 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Muhidin Jamin Kemudahan Perizinan dan Keamanan Investasi di Kalsel

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memastikan pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan, pelayanan cepat hingga keamanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Kalsel.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Kalsel memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan investasi strategis di Kalimantan, dengan potensi yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan.

“Kami menjamin proses perizinan yang mudah, layanan cepat, dan keamanan investasi di Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.

BEKANTAN merupakan salah satu platform resmi dari DPMPTSP Kalsel untuk kemudahan investasi

Menurutnya, Kalsel memiliki posisi strategis mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Kalimantan.

“Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai poros maritim yang dilintasi jalur pelayaran internasional,” katanya.

Selain kekayaan sumber daya alam, peluang investasi juga terus dikembangkan melalui diversifikasi ekonomi.

Sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata hingga logistik menjadi bagian dari potensi yang ditawarkan kepada investor.

Di sektor pertanian, misalnya, terdapat pengembangan Cabai Hiyung di Kabupaten Tapin serta kawasan produksi pangan di Kabupaten Banjar.

Potensi perikanan diperkuat komoditas Ikan Gabus, sementara sektor peternakan juga terus dikembangkan berbasis potensi daerah.

Kalsel turut memiliki kekuatan sektor pariwisata melalui Pegunungan Meratus, bamboo rafting Loksado hingga Pasar Terapung Lok Baintan.

Dari sisi konektivitas, Pelabuhan Trisakti menjadi salah satu simpul penting distribusi barang di Kalimantan.

Untuk mendukung masuknya investasi, DPMPTSP Kalsel terus memperkuat layanan berbasis digital.

Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri mengatakan, pelayanan investasi diarahkan agar semakin profesional, cepat dan terintegrasi.

“Melalui platform digital seperti OSS dan SIMAPAN, kami mempermudah proses perizinan, pelaporan, hingga pemantauan kegiatan investasi secara real-time,” ujarnya.

Kemudahan tersebut juga didukung Bekantan (Berinvestasi di Kalimantan Selatan). Platform resmi DPMPTSP Kalsel itu menyediakan peta peluang investasi, lokasi proyek unggulan, potensi per sektor, informasi perizinan, statistik ekonomi hingga layanan konsultasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri merasa aman, nyaman, dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi,” kata Endri.

Muhidin pun mengajak investor mengambil bagian pengembangan berbagai potensi tersebut sehingga investasi yang masuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mari berinvestasi di Kalimantan Selatan dan bersama-sama kita bangun masa depan Indonesia Emas. Bekerja bersama, merangkul semua,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Harjad ke-500 Kota Banjarmasin, Momentum GOW Lestarikan Kue Tradisional Banjar

Banjarmasin – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin menggelar Lomba Memasak Kue Tradisional Banjar, di halaman Pemko Banjarmasin, Rabu (16/9).

Ketua GOW Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan, lomba masak ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Saat ini digelar lomba masak kue Banjar,” ucapnya, kepada sejumlah wartawan.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan hasil diskusi dan hasil rapat GOW Banjarmasin.

“Rapat kerja tersebut disampaikan pada peringatan Hari Jadi Ke-500 Kota Banjarmasin, GOW akan melaksanakan kegiatan apa, dan dihasilkan kegiatan lomba masak ini,” ungkapnya.

Selain itu, lomba masak kue tradisional ini, untuk melestarikan budaya Banjar melalui kuliner.

“Alhamdulillah saat melihat hasil lomba dan bertanya kepada peserta, mereka mengatakan senang dengan adanya lomba ini,” tutur Ananda lebih lanjut.

Hal senada juga disampaikan Ketua TP PKK Banjarmasin, Neli Listriani.

“Sebagai Ketua TP PKK serta Penasehat GOW Kota Banjarmasin, saya memberikan apresiasi serta dukungan positif,” ungkap Neli.

Mengingat, lanjutnya, kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antar anggota GOW, serta pelestarian kue-kue tradisional Banjar.

“Kue tradisional Banjar yang dilombakan, diantaranya roti pisang, dan amparan tatak, yang sering disantap saat sarapan,” ucap Neli. (SRI/RIW/EPS)

Peringati Harjad ke-500 Kota Banjarmasin, Perumda PALD Gelar Donor Darah

Banjarmasin – Perumda Pengolahan Air Limbah Daerah (PALD) Banjarmasin, menggelar donor darah, di halaman kantornya, pada Rabu (16/9).

Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endani Kastien, didampingi Manajer Umum, Rossayu Inta Anggraini menyampaikan, donor darah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

Ket foto : Direktur Perumda PALD Banjarmasin Endani Kastien

“Saat ini kita laksanakan donor darah, dengan target 100 kantong,” ungkap Endani, kepada sejumlah wartawan.

Donor darah ini, dipantau langsung Direktur Perumda PALD, Endani Kastien.

“Kegiatan donor darah ini merupakan ikhtiar menjaga stok darah di Kota Banjarmasin,” ucapnya lebih lanjut.

Mengingat, keperluan darah di kota seribu sungai ini cukup tinggi, maka pasokan darah harus dimaksimalkan.

“Aksi sosial ini dilaksanakan Perumda PALD bekerjasama dengan PMI Kota Banjarmasin,” ucap Endani.

Kegiatan donor darah ini, bertujuan membantu masyarakat yang memerlukan darah.

Selain itu, donor darah juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Pada Peringatan Hari Jadi ke 500 Kota Banjarmasin ini, kami sebelumnya telah melaksanakan rangkaian kegiatan, seperti senam sehat serta jalan santai, tebus murah sembako, dan donor darah,” ujar Endani.

Secara keseluruhan peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan Hari Jadi Perumda PALD Banjarmasin ini mencapai ribuan orang. Termasuk masyarakat umum serta pegawai Perumda PALD Banjarmasin.

“Dalam satu pekan ini kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat,” ucap Endani. (SRI/RIW/EPS)

Banggar DPRD Koordinasi ke Kemendagri, Pastikan Penguatan APBD Kalsel 2027

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (14/9). Pertemuan ini membahas penguatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyesuaian regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Alpiya Rakhman, selaku pimpinan rapat menegaskan, bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang benar – benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rahman (kiri)

“APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alpiya menekankan bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana pendapatan direncanakan, belanja diprioritaskan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pihaknya
juga meminta masukan dalam memasuki pembahasan 2027, sebagaimana nanti penyusunannya di APBD. Karena ada informasi beredar terkait perubahan Permendagri, soal acuan penyusunan APBD.

“Bagi kami, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran. Namun yang jauh lebih penting adalah, Apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat”, tegasnya.

DPRD Kalsel ingin memperoleh perspektif dari Kemendagri terkait keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan.

Banggar DPRD Kalsel menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan SiLPA serta sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.

Terkait evaluasi Perubahan APBD 2026, Anggota Banggar menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitasnya.

Ia berharap diskusi ini menghasilkan masukan aplikatif, tidak hanya normatif, yang dapat diterapkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.

“Apa yang kita lakukan bersama bermuara pada satu tujuan, yaitu bagaimana setiap rupiah uang daerah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Alpiya. (ADV- NHF/RIW/EPS)

Pelindo Bantu Siapkan Posko Pencarian KM Virgo Transport 8

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan membantu menyiapkan posko pencarian KM Virgo Transport 8, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencarian kapal yang diketahui melakukan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Berdasarkan informasi yang diterima, kapal tersebut dijadwalkan tiba di Banjarmasin pada Minggu (13/9) sekitar pukul 07.00 WITA dan hingga saat ini proses pencarian masih berlangsung.

Dalam mendukung upaya tersebut, Pelindo membantu instansi terkait melalui penyediaan fasilitas posko pencarian yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung koordinasi dan kebutuhan operasional selama proses pencarian berlangsung.

Sejumlah fasilitas yang turut disiapkan antara lain kursi, meja, televisi, kipas angin, papan informasi, serta perangkat dan instalasi komputer.

Selain itu, Pelindo juga menyiapkan ruangan pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi dengan velbed untuk mendukung kebutuhan pemeriksaan kesehatan.

General Manager Pelabuhan Banjarmasin, Ari Sudarono menyampaikan, bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk kesiapan Pelindo membantu instansi terkait selama proses pencarian berlangsung.

“Pelindo membantu menyiapkan posko pencarian KM Virgo Transport 8 sebagai bentuk dukungan bagi upaya pencarian. Kami juga siap berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Ari.

Dukungan Pelindo difokuskan pada penyediaan fasilitas dan kebutuhan pendukung di area pelabuhan agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan dengan baik.

Keberadaan posko pencarian dan ruangan pemeriksaan kesehatan tersebut diharapkan dapat membantu mendukung kebutuhan instansi terkait selama pelaksanaan upaya pencarian KM Virgo Transport 8.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berharap seluruh rangkaian upaya pencarian KM Virgo Transport 8 berjalan lancar dan segera memperoleh hasil yang diharapkan.

Pelindo akan terus memberikan dukungan yang diperlukan serta menjaga koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung aspek keselamatan dan kemanusiaan. (Pelindo-RIW/EPS)

Sambut Harjad ke-500 Kota Banjarmasin, Perumda PALD Gelar Senam Sehat dan Jalan Santai

Banjarmasin – Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin, menggelar Senam Sehat dan Jalan Santai, di halaman Perumda PALD Banjarmasin, Jumat (11/9).

Direktur Perumda PALD Banjarmasin Endani Kastien menyampaikan, kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, dan juga sebagai bentuk kepedulian, untuk
turut serta menyehatkan masyarakat dengan berolahraga.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin, di tempat kami,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Pada Peringatan Harjad Kota, Perumda PAL Banjarmasin melaksanakan tiga kegiatan, yakni, senam sehat dan jalan santai, kemudian donor darah serta tebus murah sembako.

“Untuk kegiatan sosial dilaksanakan pada 15 sampai 16 September mendatang,” ucapnya.

Dijelaskan Endani, jalan santai melintasi rute sekitar jalan Kantor Perumda PAL Banjarmasin.

“Sedangkan pada senam sehat kami bekerjasama dengan komunitas, karena kegiatan ini untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat,” tuturnya labih lanjut.

Pada kesempatan tersebut, Endani juga menyampaikan, target pelaksanaan donor darah sebanyak 100 kantong darah.

“Kegiatan donor darah nanti, terbuka untuk masyarakat umum,” ucapnya.

Sedangkan, tebus murah sembako diperuntukkan bagi pelanggan Perumda PALD Kota Banjarmasin.

“Karena kami memberikan subsidi langsung maka tebus murah sembako diberikan kepada pelanggan,” ucapnya. (SRI/RIW/EPS)

Kunjungi SRT 9 Banjarbaru, Wapres Gibran Tekankan Kesehatan Siswa di Tengah Kabut Asap

Banjarbaru – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Perhatian tersebut disampaikan saat Wapres Gibran mengunjungi SRT 9 Banjarbaru, Kamis (10/9). Dalam kunjungan itu, pihak sekolah melaporkan empat siswa mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kondisi udara yang terdampak kabut asap.

Kepala SRT 9 Banjarbaru, Rifki Hakim mengatakan, kondisi kesehatan siswa menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Wapres dalam kunjungannya.

“Memang ada beberapa siswa kami yang terdampak. Ada empat anak yang memang kena ISPA, tapi dalam perawatannya hanya rawat jalan. Jadi tadi itu menjadi konsen beliau,” ujar Rifki.

Dari empat siswa tersebut, satu merupakan siswa SMP dan tiga lainnya siswa SMA. Salah seorang siswa juga memiliki riwayat asma sehingga lebih sensitif terhadap paparan asap karhutla.

“Kalau memang yang empat orang, satu orang itu memang sudah punya riwayat asma. Jadi dengan pemicu sedikit saja akan langsung efeknya terasa. Kami bersama tim memang memberikan perhatian yang lebih terhadap yang bersangkutan,” jelasnya.

Meski kondisi kabut asap masih terjadi, proses pembelajaran di SRT 9 Banjarbaru tetap berjalan. Pihak sekolah melakukan sejumlah upaya dan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Wapres Gibran. Rifki mengatakan, Wapres meminta sekolah mempertahankan keberlangsungan pembelajaran dan terus meningkatkan kegiatan positif bagi siswa.

“Beliau sangat mengapresiasi dan memang harus ditingkatkan. Yang seperti ini harapan beliau untuk dipertahankan,” katanya.

Selain kesehatan dan pembelajaran, Wapres Gibran juga menaruh perhatian terhadap kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kegiatan tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan prestasi siswa.

Rifki menuturkan, pesan Wapres kepada pihak sekolah adalah menjaga kesehatan siswa sekaligus terus mengarahkan mereka mengembangkan prestasi yang telah dimiliki.

“Beliau hanya menitipkan anak-anak, tolong dijaga kesehatannya, terus diarahkan untuk prestasi-prestasi yang memang sudah ada untuk diteruskan,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga mengetahui adanya seorang siswa yang rumahnya terdampak kebakaran. Wapres meminta pihak sekolah menyiapkan data siswa tersebut agar dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti timnya.

“Beliau tadi minta data untuk segera ditelusuri. Kemudian sarana prasarana di sini juga mendapatkan perhatian dari beliau untuk nanti Insyaallah akan diberikan,” tutur Rifki.

Pihak sekolah selanjutnya akan menyampaikan data tersebut kepada tim Wapres untuk ditindaklanjuti. Rifki berharap perhatian tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa yang terdampak bencana.

Kunjungan Wapres Gibran menjadi dorongan bagi SRT 9 Banjarbaru untuk terus menjaga kualitas pendidikan di tengah kondisi karhutla. Sekolah berkomitmen memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa, sekaligus mendorong pengembangan potensi serta prestasi mereka. (BDR/RIW/EPS)

Lindungi Warga Dari Paparan Asap, Pemko Banjarmasin Sediakan Kawasan Khusus Merokok

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen melindungi warga dari paparan asap rokok di lingkungan perkantoran. Melalui Bagian Umum Setdako Banjarmasin, maka smoking area atau kawasan khusus merokok pun disediakan.

Fasilitas tersebut berada di belakang bangunan E-Lapor atau call center di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Veru Rahadian mengatakan, kawasan khusus merokok disediakan, agar aktivitas merokok tidak mengganggu masyarakat maupun pegawai perokok pasif.

“Untuk melindungi warga dari asap rokok, kita menyediakan smoking area. Jadi, bagi yang ingin merokok sudah disediakan tempat khusus di belakang bangunan call center,” ujar Veru, Kamis (10/9).

Veru menyebut, langkah tersebut juga sejalan dengan semangat penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banjarmasin.

Pengaturan kawasan merokok diperlukan untuk menjaga ruang bersama tetap terbebas dari paparan asap rokok.

Menurutnya, penempatan kawasan merokok di lokasi khusus, diharapkan membuat lingkungan perkantoran menjadi lebih tertib. Perokok tetap diberikan ruang untuk menjalankan aktivitasnya, namun harus mengikuti batas kawasan yang telah ditentukan.

“Jadi bukan melarang orang untuk merokok, tetapi kita mengatur tempatnya. Bagi yang ingin merokok silakan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, sehingga asap rokok tidak menyebar ke ruang pelayanan atau area yang digunakan bersama,” katanya.

Veru menambahkan, keberadaan smoking area juga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan sehat.

Terlebih, kawasan Balai Kota tidak hanya digunakan ASN, tetapi juga masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan.

“Kita ingin menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan justru terganggu atau terpapar asap rokok dari orang lain,” katanya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Banggar Pastikan Catatan Kemendagri Tuntas, Jadi Bahan Benahi APBD Kalsel

Banjarmasin — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bergerak memastikan seluruh catatan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025, dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

Pembahasan dilakukan dalam rapat Banggar bersama TAPD, sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025.

Tidak sekadar menyelesaikan kewajiban administratif, pembahasan tersebut juga diarahkan menjadi momentum untuk melihat kembali pengelolaan keuangan daerah, terutama dari sisi pendapatan dan belanja, agar pelaksanaan APBD ke depan semakin tertib, transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menjelaskan, rapat Banggar secara khusus membahas hasil evaluasi yang telah disampaikan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, seluruh catatan hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti dalam batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kartoyo menyebut, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setelah hasil evaluasi diterima, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki waktu tujuh hari kerja untuk melakukan penyempurnaan.

Pembahasan antara Banggar dan TAPD sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.

Terlebih, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sudah menyepakati. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setelah menerima hasil evaluasi dari Mendagri, memiliki jangka waktu tujuh hari kerja. Sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September,” katanya Kamis (10/9).

Kartoyo menegaskan, secara prinsip hasil evaluasi Kemendagri telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Karena itu, pembahasan Banggar lebih diarahkan untuk memastikan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar telah sesuai dengan catatan evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dari pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan semata-mata sebagai tahapan yang harus diselesaikan.

Penyempurnaan pertanggungjawaban APBD 2025 ini, DPRD Kalsel berharap tata kelola keuangan daerah semakin kuat, mulai dari perencanaan pendapatan, pengalokasian belanja hingga pertanggungjawaban anggaran.

Dengan tindak lanjut yang tepat atas evaluasi Kemendagri, setiap catatan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pengelolaan APBD.

“Jadi kita menerima dan membahas hasil evaluasinya saja dan memang itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ini juga untuk perbaikan – perbaikan tahun ke depannya,” jelasnya.

Lanjut Kartoyo, di sisi lain, Banggar tidak hanya melihat penyelesaian catatan evaluasi dari aspek formal. Sejumlah masukan dari anggota Banggar tetap menjadi perhatian, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah.

Hal ini dinilai penting agar setiap komponen dalam APBD memiliki kejelasan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.

Dengan demikian, catatan yang muncul dalam evaluasi dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun serta melaksanakan APBD pada tahun berikutnya.

Langkah tersebut diharapkan turut memperkuat akuntabilitas, efisiensi dan transparansi keuangan daerah, sehingga APBD Kalsel ke depan semakin mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Dari kawan-kawan ada hal-hal lain, misalkan ada pendapatan, ada belanja, itu tetap dikejar supaya menjadi jelas. Intinya, pembahasan ini memang hasil evaluasi,” tutup Kartoyo. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pasukan Darat Dimaksimalkan Tangani Karhutla di Kalsel

Banjarbaru — Pemerintah terus memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dengan memperkuat pengerahan pasukan darat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian karhutla, sembari menunggu kondisi cuaca yang mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, kebijakan untuk memaksimalkan pasukan darat telah dilaporkan kepada Wakil Presiden RI dan disepakati sebagai salah satu strategi penanganan karhutla di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan.

Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Banjarbaru, Kamis (10/9).

Menurut Suharyanto, pengerahan pasukan darat menjadi langkah penting, karena penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut, tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan.

“Selain pasukan darat, BNPB juga menyiagakan empat helikopter water bombing untuk membantu melakukan pemadaman dari udara. Setelah api di permukaan berhasil ditekan, pasukan darat kemudian melakukan penanganan lanjutan terhadap bara yang masih berada di dalam tanah,” ungkapnya.

Pasukan darat melakukan penyuntikan cairan khusus ke dalam tanah gambut untuk membantu memadamkan bara yang sulit terlihat dari permukaan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah api kembali muncul dan meluas.

Sementara itu, pelaksanaan OMC akan dilakukan apabila kondisi atmosfer dan keberadaan awan hujan mendukung.

“Penyemaian awan membutuhkan keberadaan awan potensial yang cukup sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan,” lanjutnya.

Suharyanto juga menyebut Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari enam provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan karhutla.

Meski masuk dalam wilayah prioritas, kondisi pengendalian karhutla di Kalsel dinilai relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

“Kndisi ini terlihat dari luasan titik api maupun lokasi kebakaran yang terjadi di Kalsel. Luasan kebakaran di provinsi ini tidak sebesar yang terjadi di dua provinsi tetangga tersebut,” ungkapnya.

Bahkan, kondisi karhutla di Kalsel saat ini disebut tidak sebesar kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng dan Kalbar, pengendalian karhutla di wilayah Kalsel lebih baik,” ujar Suharyanto.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah mengurangi kewaspadaan.

“Penanganan tetap dilakukan secara maksimal karena perkembangan titik api dapat berubah seiring kondisi cuaca dan tingkat kekeringan lahan,” tutup Suharyanto. (MRF/RIW/EPSS)