Banjarmasin – Proses evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan, mulai memasuki tahap pembahasan.
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel menggelar rapat bersama mitra kerja dengan fokus pada sektor ekonomi dan keuangan, Rabu (25/3) sore.
Sumber humas DPRD Kalsel
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, dimana masing-masing mitra kerja memaparkan program kerja, realisasi kegiatan, serta capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025.
Adapun mitra kerja yang turut hadir, meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, serta Bank Kalsel.
Yani Helmi menjelaskan, pembahasan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pengelolaan keuangan daerah hingga sektor pendukung perekonomian.
Dimana, secara umum pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja mitra kerja yang dinilai tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kita membicarakan banyak hal terkait persoalan ekonomi dan keuangan. Kami berkesimpulan bahwa seberapapun efisiensi yang diberlakukan, mitra kerja tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Menurut Yani Helmi, komitmen tersebut menjadi indikator penting, untuk menjaga stabilitas kinerja pemerintahan, khususnya menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah.
Rapat perdana Pansus II dalam rangka pembahasan LKPj Gubernur Kalsel akan dilakukan secara lebih mendalam dan terarah. Pansus II DPRD Kalsel, akan terus menggali data serta mengevaluasi capaian kinerja dari setiap mitra kerja, untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran.
“Ke depan akan kita dalami lagi, supaya rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut Yani Helmi menyampaikan, melalui pembahasan LKPj ini, DPRD Kalsel berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan.
“Ini nantinya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarnasin – Pasca libur lebaran, Pemerintah Kota Banjarmasin langsung menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Balaikota Banjarmasin, Rabu (25/03) sore.
Kegiatan tersebut di pimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Asisten ll Perekonomian Setdako Banjarmasin, Taufik Rivani, Kepala BKD Diklat, Totok Agus Daryanto, dan turut dihadiri seluruh Kepala SKPD serta jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selamat bertugas dan semoga sukses dalam menjalankan amanah untuk para pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkap Yamin.
Yamin menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kolaborasi dalam pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Yamin, pergeseran dan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta kesesuaian kompetensi masing – masing aparatur.
“Jabatan yang saudara emban adalah amanah, yang didalamnya ada tanggung jawab besar, tuntutan kinerja, dan harapan masyarakat yang harus dijawab dengan kerja nyata,” ucapnya.
Wali Kota Banjarmasin juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas dan loyalitas, serta mampu menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Yamin menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi ego sektoral di lingkup pemerintahan, sehingga seluruh elemen dapat bergerak dalam satu arah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.
“Semua harus bergerak dalam satu arah, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” tegasnya lagi.
Yamin berharap, seluruh jajarannya semakin bersemangat mewujudkan Banjarmasin yang maju dan sejahtera.
Berikut Tujuh pejabat yang dilantik :
Ikhsan Budiman jabatan Lama, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. Jabatan Sekarang, Staf Ahli Bidang Digitalisasi Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Muhammad Isa Ansari, Jabatan Lama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Jabatan Sekarang, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Sumber Daya Manusia.
Machli Riyadi, Jabatan Lama, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Jabatan Sekarang Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
Lukman Fadlun, Jabatan Lama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jabatan Sekarang Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Ahmad Muzaiyin, Jabatan Lama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan Sekarang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Alive Yoesfah Love, Jabatan Lama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan Sekarang Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
Ichrom Muftezar, Jabatan Lama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jabatan Sekarang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu, (25/3).
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, bahwa paripurna penyampaian LKPJ menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD, terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Sumber humas DPRD Kalsel
Menurutnya, melalui LKPJ tersebut DPRD melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran.
“Hasil pembahasan LKPJ dapat melahirkan berbagai rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan pidato gubernur mengenai LKPj akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.
Secara umum capaian pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dari berbagai indikator pembangunan makro.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel
Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan pada tahun 2025, mencapai angka 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19.
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan dari 4,11 persen pada tahun 2024 menjadi 3,84 persen pada tahun 2025.
Sementara itu, perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,06 persen.
“Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,06 persen, serta lebih tinggi dari rata-rata nasional yang tercatat berada di angka 5,11 persen.” pungkasnya.
Sekda Kalsel menegaskan, bahwa capaian pembangunan yang diraih merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, serta dihadiri para anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dengan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat bersama pelaku usaha transportasi sungai dan danau.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Ismail Abdullah ini, mengangkat isu strategis terkait rencana penerapan regulasi terbaru dari Kementerian Perhubungan, yakni Peraturan Nomor IM 3 Tahun 2025, tentang Perizinan Usaha Perkapalan Sungai, belum lama tadi.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dihadiri unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ditpolairud dan Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng.
Ketua Ikasuda Kalsel-Teng, Amir Mahmud menyampaikan sejumlah keberatan, terhadap substansi regulasi yang dinilai berpotensi menambah beban bagi pelaku usaha, khususnya sektor kecil dan menengah.
Dimana, aturan baru tersebut berpotensi memunculkan beban administratif yang lebih kompleks serta peningkatan biaya operasional. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha transportasi sungai yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas dan ekonomi masyarakat di kawasan daerah aliran sungai.
“Kami menilai implementasi regulasi tanpa penyesuaian terhadap kondisi lapangan dapat menghambat aktivitas distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya berimbas pada stabilitas ekonomi masyarakat Banua,” ungkapnya.
Suasana RDP DPRD Kalsel
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, bahwa DPRD Kalsel akan mengambil peran aktif dalam menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah pusat, guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada masyarakat.
“Kita sangat mengapresiasi masukan dari IKASUDA. Regulasi tentu penting sebagai instrumen penataan, namun harus tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai kebijakan justru membebani pelaku usaha kecil dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Supian HK mengatakan, DPRD Kalsel juga mendorong adanya evaluasi dan kajian ulang terhadap regulasi tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan memfasilitasi dan meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat agar ada ruang dialog dan penyempurnaan regulasi.
“Kebijakan yang lahir nantinya benar-benar solutif, adil, dan tidak menghambat aktivitas transportasi sungai yang menjadi ciri khas Kalimantan Selatan,” harapnya.
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, melalui RDP ini, DPRD Kalsel kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor transportasi sungai sebagai salah satu identitas sekaligus penggerak ekonomi daerah.
“Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, diharapkan regulasi yang akan diterapkan nantinya mampu menghadirkan keseimbangan antara aspek penataan, keselamatan, dan keberlangsungan usaha, agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Memasuki hari pertama kerja usai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifudin, melakukan kunjungan sekaligus sidak ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3).
Kunjungan tersebut dilakukan, untuk memastikan kesiapan pelayanan publik sekaligus mengecek tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Diskominfo Kalsel setelah libur panjang.
Ket : Sekda Kalsel, M. Syarifuddin didampingi Kepala Dinas Kominfo Kalsel, M. Muslim saat kunjungan di Diskominfo Kalsel
Dalam peninjauannya, Sekda menyampaikan rasa syukur serta apresiasi terhadap kedisiplinan para pegawai. Ia menilai kehadiran ASN sudah sangat baik, dengan hampir seluruh pegawai kembali bekerja tepat waktu.
“Alhamdulillah, karyawan di sini sudah hadir semuanya. Hal ini sesuai dengan kewajiban sebagai seorang ASN yang harus melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Syarifudin.
Selain memantau kehadiran pegawai, Sekda juga menegaskan pentingnya peran Diskominfo sebagai garda terdepan, dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Ia berharap Diskominfo dapat terus aktif dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah daerah.
Menurutnya, penyampaian informasi yang baik akan membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang telah disediakan pemerintah.
“Nantinya ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Kita harapkan Diskominfo memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja yang dilakukan pemerintah, supaya masyarakat tahu apa saja yang bisa didapatkan,” tambahnya.
Di akhir kunjungannya, Syarifudin turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Diskominfo Kalsel yang tetap menjaga komitmen dan profesionalisme dalam bekerja, meskipun baru saja menjalani masa libur Idul Fitri. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peningkatan jumlah pemudik, terutama pada pengguna angkutan laut, saat Idulfitri 1447 Hijriah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi mengakui, kenaikan pengguna angkutan umum saat mudik tahun ini, memang tidak signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Ket foto : Kadishub Kalsel Fitri Hernadi
Namun, lanjutnya, masyarakat tetap terpantau antusias melaksanakan mudik ke kampung halaman masing masing.
“Alhamdulillah, pada arus mudik tahun 2026 ini, dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik pada penggunaan angkutan umum, baik darat, udara, maupun laut, mengalami kenaikan meski tidak signifikan,” ungkap Fitri, kepada Abdi Persada FM, Rabu (25/3).
Peningkatan tertinggi terjadi pada pengguna angkutan laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, hingga sebesar 15 persen. Disusul angkutan udara sebesar 3 persen, serta pengguna angkutan darat naik sebesar 1 persen.
“Kami melihat terjadi peningkatan tajam pada pengguna angkutan laut,” ucapnya.
Sedangkan, untuk pengguna angkutan pribadi yang berlebaran di kawasan Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya, tidak terjadi peningkatan pengguna jalan.
“Pantauan kami untuk pengguna kendaraan pribadi yang berlebaran di Banjarbakula, terpantau tidak mengalami peningkatan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fitri mengucapkan apresiasi kepada para pemudik, dari arah Hulu Sungai dan sekitarnya, Kotabaru, Kota Banjarmasin serta Banjarbaru, atas lancarnya pelaksanaan arus mudik tahun ini.
“Bagi para pemudik yang masih dalam perjalanan, tetap jaga keselamatan, tetap waspada, karena tujuan kita untuk lebaran, mudik, dan kembali dengan selamat. Sehingga dapat kembali beraktivitas seperti semula, ke sekolah untuk anak anak, serta bekerja untuk para orangtua,” tutup Fitri. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang jatuh tempo selama masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk keringanan sekaligus upaya menjaga kepatuhan masyarakat, memenuhi kewajiban perpajakan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Indra Surya Saputra menjelaskan, bahwa kebijakan pembebasan denda ini diberlakukan karena pelayanan Samsat sempat diliburkan selama periode cuti bersama Lebaran.
Dengan demikian, masyarakat yang masa jatuh tempo pajaknya bertepatan dengan libur tersebut, tidak dikenakan sanksi keterlambatan.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.
“Ini bentuk keringanan bagi masyarakat, karena pada masa libur pelayanan tidak berjalan. Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa terbantu dan tidak terbebani denda,” ujar Indra, baru – baru ini.
Ia menambahkan, setelah masa libur berakhir, masyarakat diharapkan segera melakukan pembayaran pajak kendaraan agar tidak menimbulkan tunggakan di kemudian hari.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan layanan pembayaran digital yang telah disediakan guna mempercepat dan mempermudah proses pembayaran.
Seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama Lebaran, Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak.
Hal ini dilakukan mengingat biasanya terjadi peningkatan signifikan jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak setelah libur panjang.
Indra mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah titik layanan unggulan di beberapa kantor Samsat.
Penambahan layanan ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi antrean panjang.
Selain itu, Bapenda Kalsel juga mengerahkan armada Samsat keliling ke berbagai lokasi publik, seperti pusat keramaian dan kawasan strategis lainnya.
Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat.
Menurut Indra, kombinasi antara penambahan titik layanan dan optimalisasi Samsat keliling, menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelayanan di tengah lonjakan wajib pajak pasca Lebaran.
“Kami ingin memastikan pelayanan tetap optimal meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak. Dengan tambahan layanan dan Samsat keliling, diharapkan antrean bisa terurai dan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” lanjut Indra.
Ia kembali menekankan pentingnya pemanfaatan layanan digital pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem digital, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan tanpa harus mengantre.
“Melalui kebijakan pembebasan denda dan berbagai strategi pelayanan yang disiapkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dapat terus meningkat,” tutup Indra. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Tim Futsal Kalimantan Selatan, Fafage Banua, siap memenangkan Pro Futsal League (PFL) Tahun 2026. Kesiapan tersebut disampaikan Pelatih Fafage Banua, Deny Handoyo, saat tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru, untuk bertanding pada lanjutan PFL 2025/2026 yang digelar 28–29 Maret 2026 di GOR Babussalam, Banjarbaru, Selasa (24/3).
Deny Handoyo mengatakan, kedatangan mereka pada lanjutan pertandingan ini, dengan kekuatan19 pemain untuk menghadapi dua pertandingan penting, dengan didampingi 3 ofisial tim.
Ket foto : Pelatih Fafage Banua Deny Handoyo
Karena itu, lanjutnya, dipastikan secara umum kondisi tim dalam keadaan baik meski terdapat beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan.
“Alhamdulillah kondisi pemain secara keseluruhan baik. Hanya Rian yang baru pulih dari operasi, namun sudah mulai kembali berlatih. Selain itu, pemain asing kami asal Brasil, Caio Almeida sedang mengalami sedikit kendala pada lutut, tapi kami berharap tetap bisa tampil di pertandingan nanti,” ungkapnya.
Deny menjelaskan, bahwa tim sempat mendapatkan waktu libur selama sepekan saat momentum Lebaran, namun tetap menjaga kebugaran melalui program latihan mandiri dan daring.
“Kami tetap menggelar latihan secara online melalui Zoom agar kondisi pemain tidak turun drastis. Harapannya, saat kembali berkumpul, performa tim tetap terjaga,” ucapnya.
Pada putaran kedua ini, Fafage Banua dijadwalkan menghadapi tim Mongcongbulo asal Makassar serta Asahan Allstars dari Samarinda.
Meski pada pertemuan sebelumnya berhasil meraih kemenangan, Deny tetap mewaspadai kekuatan kedua tim tersebut.
“Kedua tim ini merupakan kuda hitam yang patut diperhitungkan. Kami sudah pernah bertemu di putaran pertama, tapi mereka tetap berpotensi memberikan kejutan,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pemain Fafage Banua, Andri Chaniago, mengaku antusias kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.
Ia menilai dukungan suporter akan menjadi faktor penting, untuk meningkatkan motivasi tim di lapangan.
“Kami sangat senang bisa kembali bermain di sini. Antusiasme penonton di Kalimantan Selatan sangat luar biasa. Dukungan mereka tentu sangat berarti untuk menambah semangat kami sebagai tuan rumah,” katanya.
Deny juga memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur, dan bertekad memberikan performa terbaik demi mengamankan posisi di puncak klasemen.
“Kondisi pemain 100 persen fit dan siap bertanding. Kami ingin meraih enam poin dari dua pertandingan ini agar bisa semakin kokoh di puncak klasemen hingga akhir musim,” tegasnya.
Sebagai tuan rumah putaran kedua PFL 2025/2026, Fafage Banua diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hiburan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang akan memadati GOR Babussalam.
Pro Futsal League 2025-2026, merupakan Kompetisi Futsal Putra dengan kasta tertinggi untuk musim terbaru, yang berlangsung sejak 4 Oktober 2025 hingga 14 Juni 2026.
Pada musim 2025-2026 ini, liga masih diikuti 12 tim sebagai peserta, yakni 10 klub yang bertahan dari musim lalu dan dua promosi dari Nusantara Futsal League 2025.
Pro Futsal League 2025-2026 terbagi dalam dua fase yaitu, Regular Series (Klasemen, putaran pertama- kedua), serta Playoffs Series (Knock-Out, Final four-Perebutan Juara). Dan, Tim Futsal Fafage Banua saat ini tercatat menduduki peringkat pertama. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam pengamanan informasi serta meningkatkan ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/3).
Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintahan.
Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo Kalsel, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.
“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu aplikasi dan website milik pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu sekadar uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut perlu kita waspadai bersama,” ujarnya.
Ket : Suasana kegiatan Forum Komunikasi Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel
Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Artinya jaringan respon cepat terhadap insiden siber sudah terbentuk di seluruh daerah. Namun masih banyak hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga optimalisasi sistem keamanan yang ada,” jelasnya.
Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.
Melalui forum ini, Diskominfo Kalsel mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan sistem informasi di daerah.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing instansi. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal atau brainstorming dalam merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf awal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan.
Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di Kalimantan Selatan.
“Harapannya nanti dapat terbentuk tim terpadu dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga memungkinkan untuk disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.
Pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.
“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ancaman ke depan akan berkurang. Potensi lonjakan serangan tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.
Sucilianita menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Untuk itu, Diskominfo Kalsel secara rutin melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.
“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi terkait langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3) sore.
Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.
Ket : Gubernur Kalsel, Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.
Muhidin menjelaskan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang memperoleh pengembangan karier.
Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.
“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.
Terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel, Muhidin mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kekosongan tersebut terjadi karena belum ada kandidat internal yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt),” tutupnya.
Adapun enam pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu, Galuh Tantri Narindra, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, kini menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Abdul Rahim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel. Miftahul Chair, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian Kalsel.
Rahmaddin, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.
Rusma Khazairin, sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Dewi Fuziarti, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel. (BDR/RIW/EPS)
