Penulis: Erwin

Fasilitasi Kebutuhan Penumpang, Bandara Internasional Syamsudin Noor Terapkan 5 Jenis Penjemputan

Banjarbaru – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), menerapkan jenis penjemputan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Hal ini seiring dengan peningkatan atensi daerah hingga nasional kepada Kalimantan Selatan, dengan beragam program dan kegiatan berskala daerah maupun nasional yang digelar.

Manajemen InJourney Airports, menyiapkan layanan Premium Parking yang berlokasi tepat di seberang Pintu Exhibition Hall. Layanan ini dapat dimanfaatkan para pengguna jasa, yang memerlukan akses terdekat dan tercepat dari area kedatangan.

Premium Parking dapat dinikmati dengan menambahkan biaya layanan sebesar Rp 75.000/6 jam (ditambahkan dengan biaya parkir reguler).

Selanjutnya dari Pintu Exhibition Hall dapat menuju ke arah kiri hingga area Kedatangan. Di sisi sebelah kiri para pengguna jasa dapat menemui Reguler Pick Up, dan sisi sebelah kanan untuk Land Transportation dan Premium Pick Up.

Layanan Reguler Pick Up direkomendasikan untuk para pengguna jasa yang ingin langsung dijemput, dan melanjutkan perjalanan dengan waktu singgah maksimum 3 menit.

Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa hanya perlu mengeluarkan biaya parkir reguler, yaitu Rp 10.000/1 jam pertama dan Rp 4.000 untuk setiap jam berikutnya bagi kendaraan roda 4.

Jika para pengguna jasa memerlukan penjemputan dengan waktu singgah lebih dari 3 menit, maka disediakan layanan Premium Pick Up (Short Stay Parking). Layanan ini direkomendasikan kepada para pengguna jasa, yang memerlukan waktu menghentikan kendaraannya maksimum 30 atau 60 menit, ketika menjemput.

Fasilitas ini dapat dinikmati pengguna jasa dengan biaya sebesar Rp 50.000/30 menit (ditambahkan dengan biaya parkir reguler).

Opsi berikutnya adalah fasilitas penjemputan Land Transportation. Pengguna jasa dapat menggunakannya dengan pilihan kendaraan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan ketentuan masing-masing penyedia layanan.

Saat ini opsi Land Transportation resmi yang tersedia adalah Kojatas Taxi, Banjar Taxi, Grab, Maxim, dan bus Damri.

Pilihan kelima adalah Penjemputan Motor. Para pengguna jasa dapat menuju ke arah kanan setelah keluar dari Pintu Exhibition Hall melalui Lobby Keberangkatan yang nyaman dengan area indoor di sepanjang koridor.

Selanjutnya para pengguna jasa dapat melanjutkan perjalanan hingga ke area parkir motor.

“Kami memberikan atensi atas kebutuhan para pengguna jasa bandara yang beragam. Berbagai pilihan penjemputan yang kami sediakan di Bandara Internasional Syamsudin Noor, mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dari para pengguna jasa maupun kendaraan,” terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dalam keterangan persnya pada Jumat (23/1), Millyas juga mengatakan, bahwa perlu dilakukan penataan area seperti saat ini. Dimana berbagai layanan yang disediakan dapat digunakan sesuai dengan pilihan dan kebutuhan dari masing-masing pengguna jasa.

Berdasarkan data yang tercatat, terjadi tren peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas pesawat di Bandara Internasional Syamsudin Noor pasca Pandemi COVID-19.

Data menunjukkan terjadi 96% recovery rate aktivitas pesawat dari kondisi tahun 2019 dengan 28.843 movements, dibandingkan tahun 2025 dengan 27.221 movements.

Sementara jumlah penumpang mengalami kondisi recovery rate mencapai 94% dengan 3,2 juta penumpang di tahun 2019 dan 3,1 juta penumpang di tahun 2025. Kondisi ini diprediksi dapat terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah.

“Kami berharap para pengguna jasa dapat kooperatif dengan mengikuti kondisi pengaturan alur penjemputan terkini. Saat ini telah kami sediakan penunjuk arah dan marka yang dapat membantu para pengguna jasa menemukan opsi penjemputan yang sesuai dengan pilihannya,” tutup Millyas.

Apabila mendapatkan kendala atau memerlukan informasi lebih detail di lokasi, pengguna jasa diminta tidak ragu untuk menghubungi petugas. Dimana petugas akan dengan senang hati, membantu para pengguna jasa mendapatkan pengalaman customer journey terbaik di Bandara Internasional Syamsudin Noor. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Komitmen Kinerja DPKP Kalsel 2026, Dorong Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meneguhkan komitmen peningkatan kinerja dan pelayanan publik melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh pejabat struktural di lingkungan DPKP Kalsel, serta melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yakni Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh jajaran bekerja secara maksimal dan berkomitmen penuh pada target yang telah ditetapkan.

“Hari ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penandatanganan pakta integritas terkait dengan kinerja untuk tahun 2026,” ucap Syamsir.

Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian yang membanggakan. Produksi pertanian Kalimantan Selatan tercatat sebagai yang tertinggi di regional Kalimantan, serta meraih peringkat terbaik pertama secara nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan.

“Alhamdulillah, capaian tersebut merupakan hasil kerja maksimal seluruh jajaran, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Muhidin, Bapak Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, dan Bapak Sekda, M. Syarifuddin, yang terus memberikan arahan dan bimbingan,” lanjut Syamsir.

Syamsir menegaskan, bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia di lingkungan DPKP Kalsel, baik pejabat eselon III, eselon IV, maupun pejabat fungsional dan struktural.

Memasuki tahun 2026, Ia menekankan bahwa perjanjian kinerja yang ditandatangani bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan komitmen moral dan profesional.

“Apa yang ditandatangani ini harus menjadi komitmen. Bukan hanya tangan yang bekerja, tetapi hati juga harus ikut menandatangani. Semua potensi, baik pikiran, tenaga, maupun sumber daya lainnya, harus dikerahkan secara maksimal,” sahut Syamsir.

Menurutnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya para petani.

Ia berharap capaian kinerja yang telah diraih dapat minimal dipertahankan, bahkan ditingkatkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan ke depan.

“Dengan kondisi anggaran yang ada, saya berharap capaian ini bisa bertahan, bahkan meningkat. Ke depan, sektor pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan urusan perut masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/EPS)

Stabilitas Pertumbuhan Terjaga, Ekonomi Kalimantan Selatan Didorong Ekspor dan Belanja Negara

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat melampaui rata-rata nasional, didukung pengelolaan anggaran yang efektif serta penguatan sektor-sektor strategis seperti UMKM, sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi lokal dan global.

Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,19 persen (year-on-year), ditopang sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN telah mencapai 96,39 persen dari pagu, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun.

“Kinerja APBD juga mencatatkan surplus yang memberi ruang fiskal lebih luas untuk percepatan pembangunan daerah,” papar Catur Ariyanto Widodo, Kepala DJPb Provinsi Kalsel, usai press release dan publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan, pada Kamis (22/1) di Aula Barito Kantor DJP Kalselteng.

Catur menambahkan, komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar.

“Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Hingga Desember 2025, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta. Capaian tersebut mengalami kenaikan 4,72 persen (year-on-year) dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan nilai ekspor Desember yang tercatat US$1.229,17 juta dan impor sebesar US$124,06 juta.

Dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen (year-onyear) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,06, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

Secara bulanan, inflasi Kalsel mencapai 0,76 persen (monthto-month), juga melampaui inflasi nasional sebesar 0,64 persen.Tekanan inflasi terutama dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah dan cabai merah.

“Meski begitu, laju inflasi relatif tertahan kontribusi deflasi dari komoditas seperti tarif parkir, tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam,” urainya.

Secara makro, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,19 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen.

Sementara itu, kinerja belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34triliun (96,39% dari pagu Rp41,84 triliun). Realisasi tersebut terbagi kepada dua kran penyaluran.

Pertama, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 % dari pagu sebesar Rp11,27 triliun. Dan yang kedua Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 % dari pagu sebesar Rp30,57 triliun.

Dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06%. Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp16,11 triliun atau 73,28% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun.

Di sisi lain, menurut Catur, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp44,11 triliun (105,14% dari target).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,04% (yoy). Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau mencapai 81,4% dari pagu Rp50,89 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp30,13 Triliun (98,56%)Menutup tahun anggaran 2025, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan capaian yang sangat optimal.

Hingga 31 Desember 2025, total realisasi TKD tercatat mencapai Rp30,13 triliun atau 98,56% dari total pagu sebesar Rp30,57 triliun.

Secara umum terjadi banyak dinamika penyaluran di tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi melalui pencadangan TKD, adanya penyaluran Kurang Bayar DBH, penghentian penyaluran Dana Desa Non Earmark, hingga pemberian Insentif Fiskal atas kinerja unggul Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data kinerja penyaluran TKD kepada 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 99,42%.

Di sisi lain, Kabupaten Balangan mencatat realisasi terendah sebesar 96,91%. Penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 didominasi dua instrumen utama, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 56,62% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,34%. (RIW/EPS)

Perkuat Layanan Unggulan 2026, RSUD Moch. Ansari Saleh Fokus Kembangkan Stroke Center

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada tahun 2026.

Salah satu fokus utama yang dikembangkan adalah layanan unggulan, khususnya penanganan penyakit saraf melalui penguatan Stroke Center yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Pelayanan, dr. M. Syarif Hidayat mengatakan, bahwa pada prinsipnya seluruh pasien yang berobat ke RSUD Ansari Saleh mendapatkan pelayanan yang sama dan optimal. Namun demikian, terdapat layanan prioritas yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Untuk pelayanan, semua pasien yang berobat ke Ansari Saleh kita layani dengan baik. Namun memang ada prioritas dari kementerian yang dikenal dengan KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke atau saraf, serta uronefro,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan dan visi rumah sakit, RSUD Ansari Saleh menetapkan dua layanan unggulan utama, yakni penanganan penyakit infeksi dan penyakit saraf.

Untuk penyakit saraf, rumah sakit ini telah memiliki Stroke Center atau unit pelayanan stroke terpadu yang beroperasi sejak dua hingga tiga tahun terakhir.

“Untuk penyakit saraf ini, kami sudah cukup lama mengembangkan Stroke Center. Di sana sudah tersedia pelayanan yang cukup mumpuni,” katanya.

Saat ini, Stroke Center RSUD Ansari Saleh memiliki 10 tempat tidur yang dilengkapi dengan peralatan penunjang medis yang lengkap. Mulai dari monitor pasien hingga alat-alat pendukung lainnya. Setiap pasien mendapatkan fasilitas tempat tidur yang representatif sesuai standar pelayanan.

“Posisi Stroke Center ini berada di atas ruang IGD, sehingga memudahkan alur pelayanan pasien gawat darurat,” jelas dr. Syarif.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa stroke memiliki dua penyebab utama, yaitu akibat perdarahan dan akibat sumbatan atau yang dikenal dengan stroke infark. Untuk kasus stroke perdarahan, RSUD Ansari Saleh telah menyiapkan kamar operasi serta tenaga dokter bedah saraf yang kompeten.

“Kalau stroke karena perdarahan, langsung kita lakukan tindakan operasi karena dokter bedah saraf dan kamar operasinya sudah siap,” terangnya.

Sementara itu, untuk stroke akibat sumbatan, pasien akan ditangani dokter saraf di Stroke Center. Sebelum penanganan lebih lanjut, pasien terlebih dahulu menjalani pemeriksaan CT scan untuk memastikan jenis stroke yang dialami.

Dengan penguatan layanan unggulan tersebut, RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas, khususnya bagi pasien stroke di Kalimantan Selatan.

“Kita punya CT scan untuk memastikan apakah stroke tersebut karena perdarahan atau infark. Kalau infark, dirawat oleh dokter saraf di Stroke Center. Tapi kalau perdarahan, langsung tindakan bedah saraf,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Safari Gemarikan, Dislutkan Kalsel Edukasi Warga Korban Banjir

Banjar – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa Paku Alam, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, sesuai arahan Gubernur Muhidin, melaksanakan Kegiatan Safari Gemarikan, di wilayah terdampak banjir,” ungkap Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono, belum lama tadi.

Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono

Rusdi menyampaikan, tujuan kegiatan Gemarikan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang berkualitas, untuk mendukung kesehatan keluarga serta pertumbuhan anak. Khususnya di tengah kondisi pasca musibah banjir.

“Selama Gemarikan berlangsung, masyarakat setempat diberi edukasi singkat mengenai manfaat makan ikan, bagi daya tahan tubuh dan pemenuhan gizi seimbang,” ujarnya.

Melalui Gemarikan ini, lanjut Rusdi, diharapkan pola konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat serta turut mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh.

Dalam kesempatan tersebut, Dislutkan Kalsel juga menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di desa tersebut.

“Penyaluran bantuan ini, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap masyarakat terdampak banjir,” ucapnya.

Bantuan yang disalurkan berupa ikan kembung segar, ikan lele, ikan nila berbumbu, produk olahan berbasis ikan, serta paket sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selama masa pemulihan pasca musibah banjir.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat, untuk bangkit dan kembali beraktivitas secara bertahap,” ucap Rusdi. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW

DPRD Kalsel Dorong Solusi Terpadu Tangani Banjir di Banua

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.

Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, persoalan banjir tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi lintas sektor pemerintahan.

Suasana rapat sumber humas DPRD Kalsel

“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.

Disampaikan Supian HK, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas, baik terhadap permukiman, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah nyata dan terukur.

“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

Supian HK juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana banjir di daerah ini.

Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Pertama, normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.

“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.

Pertemuan lanjutan tersebut akan difokuskan pada evaluasi progres penanganan banjir sekaligus memastikan setiap rekomendasi rapat benar-benar diimplementasikan.
DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.

“Skema kolaborasi lintas sektor pun disiapkan, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif, sehingga masyarakat Banua dapat merasakan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan dari ancaman bencana banjir di masa mendatang. (ADV-NHF/RIW/

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.

Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).

Suasana rapat sumber humas DPRD Kalsel

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, persoalan banjir tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi lintas sektor pemerintahan.

“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.

Disampaikan Supian HK, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas, baik terhadap permukiman, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah nyata dan terukur.

“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

Supian HK juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana banjir di daerah ini.

Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Pertama, normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.

“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.

Pertemuan lanjutan tersebut akan difokuskan pada evaluasi progres penanganan banjir sekaligus memastikan setiap rekomendasi rapat benar-benar diimplementasikan.
DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.

“Skema kolaborasi lintas sektor pun disiapkan, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif, sehingga masyarakat Banua dapat merasakan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan dari ancaman bencana banjir di masa mendatang. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Siapkan Diklat Kepemimpinan 2026, BPSDMD Kalsel Targetkan Akreditasi A

Banjarbaru – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah program pendidikan dan pelatihan strategis pada tahun 2026, khususnya di bidang pengembangan kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Sekretaris, Shahrizal Fauzan mengatakan, pada 2026 pihaknya merencanakan pelaksanaan beberapa program Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim), mulai dari tingkat nasional hingga pengawas.

“Untuk tahun 2026, rencana Diklat Pim terdiri dari satu angkatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), dua angkatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan dua angkatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP),” ujar Shahrizal Fauzan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/1).

Selain diklat kepemimpinan, BPSDMD Kalsel juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis guna meningkatkan kompetensi ASN. Pelatihan tersebut di antaranya mencakup bidang kearsipan hingga pelatihan berbasis sertifikasi.

“Untuk pelatihan teknis, ada pelatihan kearsipan dan juga pelatihan sertifikasi, seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Khusus sertifikasi ini nanti pelaksanaannya melalui UPT yang sudah kami miliki,” jelasnya.

Sekretaris BPSDMD Kalsel, Shahrizal Fauzan

Shahrizal menambahkan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) menjadi salah satu fokus utama Kepala BPSDMD Kalsel pada tahun 2026. Selain meningkatkan kualitas kepemimpinan ASN, target besar lainnya adalah peningkatan nilai akreditasi lembaga.

“Sebenarnya ada dua target utama Pak Kepala Badan. Pertama, memastikan pelaksanaan PKN berjalan optimal. Kedua, meningkatkan nilai akreditasi BPSDMD,” ungkapnya.

Saat ini, BPSDMD Kalsel telah mengantongi akreditasi B, yang menurut Shahrizal sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pelatihan dari jenjang PKN hingga PKA. Namun demikian, pihaknya ingin meningkatkan capaian tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan akreditasi tersebut akan dibahas lebih lanjut secara internal, dengan melibatkan seluruh bidang di lingkungan BPSDMD Kalsel, agar kualitas pengembangan sumber daya manusia aparatur di Banua semakin optimal dan berdaya saing.

“Target kami ke depan adalah menaikkan akreditasi dari B menjadi A. Untuk itu, tentu perlu pembenahan di semua aspek, baik di bidang pelaksanaan pelatihan maupun sarana dan prasarana,” pungkasnya.(SYA/RIW/EPS)

BBPOM Gandeng KORPRI dan DWP Kalsel, Gelar Sejuta Vaksin HPV

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalsel, akan menggelar program sejuta vaksin Human Papillomavirus (HPV) atau vaksin kanker serviks, bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Pelaksanaan vaksinasi ini dijadwalkan berlangsung pekan depan, atau pada Kamis (29/1).

Program sejuta vaksin HPV ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), HUT ke-54 KORPRI, serta HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi lintas lembaga dalam mendukung upaya pencegahan penyakit, khususnya kanker serviks, melalui langkah promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Plt. Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, bahwa program vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta perlindungan kesehatan bagi perempuan, baik di kalangan ASN maupun masyarakat luas.

Plt. Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih

“Melalui program sejuta vaksin HPV ini, kami ingin mendorong upaya pencegahan kanker serviks sejak dini. Vaksinasi merupakan salah satu langkah paling efektif untuk menurunkan risiko kanker serviks, sehingga kami mengajak ASN dan masyarakat untuk memanfaatkan program ini,” ujar Ary, Kamis (22/1).

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi BBPOM Banjarbaru dalam mendukung program nasional peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain memberikan layanan vaksinasi, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksin HPV sebagai upaya perlindungan jangka panjang.

Ary menambahkan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan dengan memerhatikan standar pelayanan kesehatan serta prosedur keamanan yang berlaku.

BBPOM Banjarbaru bersama KORPRI dan DWP telah menyiapkan koordinasi teknis agar kegiatan berjalan lancar dan menjangkau sasaran secara optimal.

“Momentum peringatan HUT BPOM, KORPRI, dan DWP ini kami jadikan sebagai penguat komitmen bersama untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit,” lanjut Ary.

Dengan adanya program sejuta vaksin HPV ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi semakin meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan terlindungi dari ancaman kanker serviks. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Optimis Pertahankan Peringkat 5 Nasional Indeks Desa 2026

Rapat koordinasi Indeks Desa Di Aula Dinas PMD Provinsi Kalsel

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen mempertahankan capaian Indeks Desa peringkat 5 nasional, pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan dimensi ekonomi desa, khususnya pada sub-dimensi yang dinilai masih memiliki kekurangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, usai rapat pembahasan Indeks Desa yang digelar di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Muhammad Agus Fariady mengatakan, Kalimantan Selatan selama ini telah menunjukkan prestasi yang membanggakan pada dimensi ekonomi desa dengan masuk lima besar nasional. Namun demikian, pihaknya tidak ingin berpuas diri dan terus mendorong perbaikan pada aspek-aspek yang masih lemah.

“Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup berprestasi, khususnya pada dimensi ekonomi yang masuk lima besar se-Indonesia. Tahun 2026 ini kita akan lebih meningkatkan sub-dimensi yang masih ada kekurangan,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memiliki peran yang sangat besar dengan bobot mencapai 25 persen. Dimensi ini terbagi dalam dua sub-dimensi utama, yakni produksi desa dan fasilitasi pendukung.

“Masih ada beberapa yang perlu kita perkuat, terutama terkait merek dagang atau merek produk unggulan desa, kemudian fasilitasi seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya,” lanjut Agus.

Kabid Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, (kiri), bersama Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, (kanan).

Lebih lanjut, Ia menuturkan, bahwa Dinas PMD Kalsel telah menyepakati fokus pembinaan pada desa – desa yang berada pada transisi status, yakni dari desa berkembang menuju desa maju, serta dari desa maju menuju desa mandiri.

“Tadi sudah ditetapkan beberapa desa yang akan menjadi fokus kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 target yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik,” sahut Agus.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait arah pembangunan desa di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan desa di Kalimantan Selatan leading sectornya adalah DPMD. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa, yang menjadi tolok ukur apakah desa itu berkembang, maju, atau mandiri,” ucap Mugiharto.

Menurut Mugiharto, dari berbagai dimensi dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memegang peranan penting karena memiliki bobot sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan yang terarah untuk meningkatkan capaian desa-desa pada aspek ekonomi.

“Ini yang menjadi alasan kami hadir bersama Pak Agus selaku penanggung jawab dimensi ekonomi di DPMD. Ke depan akan ada kerja sama dengan SKPD terkait, baik dari sisi kebijakan maupun bentuk intervensi, agar desa-desa yang potensial bisa lebih maju secara ekonomi,” tutup Mugiharto. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Optimis Pertahankan Peringkat 5 Nasional Indeks Desa 2026

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen mempertahankan capaian Indeks Desa peringkat 5 nasional, pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan dimensi ekonomi desa, khususnya pada sub-dimensi yang dinilai masih memiliki kekurangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, usai rapat pembahasan Indeks Desa yang digelar di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Muhammad Agus Fariady mengatakan, Kalimantan Selatan selama ini telah menunjukkan prestasi yang membanggakan pada dimensi ekonomi desa dengan masuk lima besar nasional. Namun demikian, pihaknya tidak ingin berpuas diri dan terus mendorong perbaikan pada aspek-aspek yang masih lemah.

“Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup berprestasi, khususnya pada dimensi ekonomi yang masuk lima besar se-Indonesia. Tahun 2026 ini kita akan lebih meningkatkan sub-dimensi yang masih ada kekurangan,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memiliki peran yang sangat besar dengan bobot mencapai 25 persen. Dimensi ini terbagi dalam dua sub-dimensi utama, yakni produksi desa dan fasilitasi pendukung.

“Masih ada beberapa yang perlu kita perkuat, terutama terkait merek dagang atau merek produk unggulan desa, kemudian fasilitasi seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya,” lanjut Agus.

Kabid Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, (kiri), bersama Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, (kanan).

Lebih lanjut, Ia menuturkan, bahwa Dinas PMD Kalsel telah menyepakati fokus pembinaan pada desa – desa yang berada pada transisi status, yakni dari desa berkembang menuju desa maju, serta dari desa maju menuju desa mandiri.

“Tadi sudah ditetapkan beberapa desa yang akan menjadi fokus kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 target yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik,” sahut Agus.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait arah pembangunan desa di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan desa di Kalimantan Selatan leading sectornya adalah DPMD. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa, yang menjadi tolok ukur apakah desa itu berkembang, maju, atau mandiri,” ucap Mugiharto.

Menurut Mugiharto, dari berbagai dimensi dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memegang peranan penting karena memiliki bobot sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan yang terarah untuk meningkatkan capaian desa-desa pada aspek ekonomi.

“Ini yang menjadi alasan kami hadir bersama Pak Agus selaku penanggung jawab dimensi ekonomi di DPMD. Ke depan akan ada kerja sama dengan SKPD terkait, baik dari sisi kebijakan maupun bentuk intervensi, agar desa-desa yang potensial bisa lebih maju secara ekonomi,” tutup Mugiharto. (MRF/RIW/EPS)

Exit mobile version