Penutupan Delapan Bandara Diperpanjang, Menhub Dudy: Keselamatan Jadi Prioritas Utama

Jakarta – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan, pengoperasian kembali bandara terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau akan dilakukan ketika keselamatan sudah dapat diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, melihat kondisi saat ini demi keselamatan penerbangan, maka penutupan delapan bandara terdampak kembali diperpanjang hingga 7 September 2026 pukul 18.00 WIB.

Penutupan dilakukan di Bandara Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.

“Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG. Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena cuaca terlalu dinamis. Tadi disampaikan BMKG bahwa setiap layer ketinggian arah anginnya cepat berubah, sehingga ini yang harus kita pastikan,” ujar Menhub Dudy, di Jakarta, Minggu (6/9) malam.

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan aktivitas dan penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu upayanya adalah melakukan paper test setiap 30 menit sekali di seluruh bandara, untuk mengetahui apakah penyebaran abu semakin melebar atau berkurang.

Jika kondisi sudah kembali normal dan bandara dapat kembali beroperasi, Menhub Dudy menegaskan, akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada pesawat yang akan digunakan.

“Biasanya semua airlines sudah menyiapkan. Kalau ada apa-apa, jika harus menginap, mereka akan tutup mesinnya. Itu pun nanti kalau misalnya (bandara) sudah buka, mereka harus melakukan pemeriksaan dulu sebelum beroperasi untuk memastikan tidak ada debu di mesin. Kita pastikan harus dicek dulu sebelum beroperasi untuk keselamatan penerbangan,” ujar Menhub Dudy. (Kememhub-RIW/EPS)

Peringati Harpelnas, Dirut BSI Sambut dan Layani Nasabah Dengan Sepenuh Hati

Jakarta – Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 yang mengusung tema “Think Customer”, jajaran Direksi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) turun langsung menyambut dan melayani nasabah di sejumlah kantor cabang, pada Jumat (4/9).

Kehadiran para direksi menjadi bentuk apresiasi sekaligus komitmen BSI untuk terus menghadirkan layanan sepenuh hati yang mengutamakan kebutuhan nasabah.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo secara langsung menyambut nasabah yang datang ke Kantor Cabang The Tower. Dengan senyum hangat, Ia turut mendampingi petugas frontliner melayani kebutuhan nasabah.

Pada kesempatan tersebut, Anggoro yang didampingi SEVP Operations, Ana Nurul Khayati, juga berdialog dengan nasabah untuk mendengarkan harapan serta masukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, sembari menyerahkan bingkisan apresiasi.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta menyambut nasabah di BSI Tower. Dalam kesempatan tersebut, Ia menjelaskan transformasi teknologi informasi yang telah dilakukan pada Mei 2026 sehingga layanan BSI kini semakin cepat, aman, dan andal.

Sementara itu, SEVP Funding & Transaction Ida Triana Widowati menyambut nasabah di Kantor Cabang BSI Jakarta Barat.

‘’Selamat datang dan terima kasih telah menjadi nasabah BSI,’’ sapa Dirut kepada setiap pengunjung cabang BSI The Tower yang datang.

Ia menyapa setiap pengunjung dan turut mendampingi petugas customer service maupun teller memberikan pelayanan. Di antara tamu yang hadir adalah Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widiasanti.

Anggoro mengatakan segenap jajaran direksi BSI mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia yang telah bertumbuh bersama BSI.

Mengusung tema “Terima Kasih Telah Tumbuh Bersama Kami: Kesetiaan Anda, Amanah yang Kami Jaga Sepenuh Hati”, Harpelnas tahun ini menjadi momentum bagi BSI menyampaikan apresiasi kepada lebih dari 24 juta nasabah yang telah tumbuh bersama perusahaan.

Kepercayaan nasabah merupakan motivasi utama bagi BSI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh kanal.

BSI berkomitmen menghadirkan pengalaman perbankan syariah yang aman, nyaman, mudah, dan andal bagi seluruh nasabah.

Dalam rangkaian Harpelnas 2026, BSI juga meluncurkan film pendek “Antara Ibu, Kopi, dan Mimpi” yang mengangkat kisah seorang pemuda yang berjuang melanjutkan pendidikan sambil merintis usaha kedai kopi.

“Harpelnas menjadi momentum bagi kami untuk menyapa kembali nasabah setia sekaligus menghadirkan berbagai promo dan program spesial sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BSI,” ujar Anggoro.

Saat ini seluruh kanal layanan BSI telah terintegrasi sehingga menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin seamless bagi nasabah.

Untuk layanan tatap muka, BSI didukung oleh 1.030 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara bagi nasabah yang mengutamakan kemudahan digital, tersedia aplikasi BYOND by BSI, internet banking, 5.999 ATM/CRM (Cash Recycling Machine), layanan BSI Call 14040, serta portal resmi BSI www.bankbsi.co.id.

Anggoro menambahkan, pertumbuhan jumlah nasabah yang konsisten setiap tahun tidak terlepas dari transformasi menyeluruh yang terus dijalankan BSI.

Upaya tersebut semakin diperkuat melalui dukungan strategis dari Danantara Indonesia. Hasil transformasi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah nasabah BSI yang kini mencapai 24,3 juta, dengan pengguna aplikasi BYOND by BSI yang telah menembus 7,2 juta pengguna.

Komitmen BSI untuk “Melayani Sepenuh Hati” juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Mulai dari partisipasi aktif dalam Program Magang Nasional, penyelenggaraan BSI Scholarship, pengembangan Desa BSI, hingga penyaluran bantuan sosial kemanusiaan dan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BSI berharap dapat terus tumbuh bersama masyarakat serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi negeri. (RIW/EPS)

BWS Hidupkan Kembali Sungai Pekapuran

Banjarmasin – Setelah sekitar dua dekade tidak tersentuh pengerukan, Sungai Pekapuran, yang dikenal masyarakat sebagai Sungai Guring, di Kota Banjarmasin kini kembali ditangani.

Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III memperkuat penanganan sungai tersebut sebagai upaya mengembalikan fungsi aliran, memperkuat sistem tata air, serta mendukung pengendalian banjir di Kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat melakukan peninjauan

Sejak Agustus 2026, BWS Kalimantan III bersama Pemerintah Kota Banjarmasin kembali melakukan pengerukan di kawasan Pekapuran Raya hingga Sungai Baru.

Pekerjaan dilakukan menggunakan excavator amphibi, yang memungkinkan penanganan endapan pada bagian alur sungai yang sulit dijangkau dengan peralatan konvensional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan kapasitas aliran Sungai Pekapuran yang selama bertahun-tahun mengalami pendangkalan dan penyempitan.

Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin, Sandi Erryanto, bersama jajaran teknis secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.

Monitoring mencakup perkembangan pekerjaan, kondisi fisik di lapangan, kualitas pekerjaan, aspek keselamatan kerja, hingga berbagai kendala teknis selama pelaksanaan.

Penanganan Sungai Pekapuran menjadi penting karena merupakan salah satu bagian dari sistem tata air di kawasan Banjarmasin.

Pendangkalan dan penyempitan alur yang berlangsung dalam waktu panjang turut mengurangi kapasitas sungai mengalirkan air.

Sebelum penanganan diperkuat melalui dukungan BWS Kalimantan III, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan sejumlah langkah awal.

Di antaranya pembersihan sungai, pembongkaran bangunan yang berada di atas badan sungai, serta pengerukan pada sejumlah bagian alur yang terhubung dengan sistem Sungai Pekapuran.

Kini, langkah tersebut diperkuat melalui penanganan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Setelah sekitar 20 tahun, pengerukan kembali dilakukan. Endapan yang selama bertahun-tahun memenuhi alur sungai mulai ditangani, membuka kembali ruang aliran Sungai Pekapuran agar fungsi tata airnya dapat dipulihkan secara bertahap.

Sandi Erryanto mengatakan, monitoring dan evaluasi lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan serta setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.

“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan untuk melihat langsung perkembangan pekerjaan di lapangan, termasuk kondisi fisik, kualitas pekerjaan, serta kendala yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur. Keberlanjutan fungsi sungai juga membutuhkan pemeliharaan secara berkelanjutan serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR menegaskan, bahwa penanganan sungai membutuhkan kolaborasi lintas kewenangan.

“Penanganan sungai tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pemerintah kota melakukan apa yang menjadi kewenangannya, sementara dukungan pemerintah pusat melalui BWS Kalimantan III sangat penting untuk memastikan penanganan sungai berjalan secara lebih terintegrasi,” kata Yamin.

Penanganan Sungai Pekapuran juga tidak berhenti pada pengerukan. Upaya tersebut diarahkan untuk mengembalikan kapasitas aliran sungai dan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang lebih luas, termasuk pengelolaan muka air serta dukungan infrastruktur pengendalian banjir.

Bagi Banjarmasin, sungai bukan sekadar bagian dari lanskap kota. Sungai merupakan bagian penting dari sistem tata air sekaligus ruang hidup masyarakat.

Karena itu, kembalinya pengerukan Sungai Pekapuran setelah sekitar dua dekade menjadi momentum penting. Bukan sekadar mengangkat endapan dari dasar sungai, tetapi juga membuka kembali ruang bagi sungai untuk menjalankan fungsinya.

Setelah 20 tahun, Sungai Pekapuran kembali ditata. Sungai yang lama mengalami pendangkalan kini perlahan kembali mendapatkan ruang untuk mengalir dan menjadi bagian dari upaya Banjarmasin memperkuat sistem tata air dan pengendalian banjir. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Antasan Banjar 2026 “Re-connecting” Pertemukan MusikTradisi dan Ekosistem Kebudayaan Banua

Banjarmasin – Antasan Banjar 2026 “Re-Connecting”  kembali hadir sebagai Festival Pertunjukan Musik Etnik Kontemporer/World Music yang berbasis pada pengetahuan tradisi Kalimantan Selatan, pada 4-6 September 2026 di Kawasan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan.

Festival ini menjadi ruang pertemuan antara musik tradisi, penciptaan kontemporer, talenta, maestro, komunitas, lembaga pendidikan, pemerintah, serta masyarakat dalam satu ekosistem kebudayaan.

Penyelenggaraan Antasan Banjar 2026 terlaksana melalui kerja sama Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, serta  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, sebagai mitra utama.

Festival ini juga didukung sejumlah mitra strategis, yaitu Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP ULM, Kesultanan Banjar, Indonesia World Music Series (IWMS), dan DPW GEKRAFS Kalimantan Selatan.

Kolaborasi lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan musik tradisi membutuhkan ekosistem yang mempertemukan pemerintah, pendidikan, komunitas, pelaku seni, dan sektor ekonomi kreatif.

Antasan Banjar pertama kali hadir sebagai bagian dari Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2025 di Kalimantan Selatan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi titik tumbuh bagi Antasan Banjar untuk berkembang sebagai festival dengan identitas dan perjalanan programnya sendiri.

Antasan Banjar dibangun dari kegelisahan untuk menghadirkan ruang yang memungkinkan musik tradisi tidak hanya ditempatkan sebagai warisan yang dipertunjukkan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang dapat terus dibaca, dikembangkan, dan dihubungkan dengan praktik musik hari ini.

Melalui perjalanan tersebut, Antasan Banjar berkembang menjadi festival yang mempertemukan musik tradisi, musik etnik kontemporer, dan world music dengan pengetahuan kebudayaan Kalimantan Selatan, sebagai salah satu pijakannya.

Salah satu program utama Antasan Banjar 2026 adalah Panggung Saka 15 Kelompok Musik, yang mempertemukan kelompok-kelompok musik dari berbagai wilayah. Sebanyak 13 kelompok berasal dari Kalimantan Selatan, sementara dua kelompok lainnya berasal dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Kelompok yang terlibat dari Kalimantan Selatan, adalah Sanggar Campala Riza (Hulu Sungai Tengah), Sanggar Bima Cili (Hulu Sungai Tengah), Sanggar Karamunting (Hulu Sungai Selatan), Posko La Bastari (Hulu Sungai Selatan), Serangkai Mata (Tabalong), Sanggar Kemilau Intan (Kabupaten Banjar), AHMA Project (Kabupaten Banjar), Balahidang Etnika (Banjarmasin), Kuartal (Banjarmasin), dan Samudera Etnik Ansambel (Banjarmasin).

Sementara itu, keterlibatan kelompok dari luar Kalimantan Selatan diwakili Pucuk Pakis dari Kalimantan Barat dan Petala Borneo dari Kalimantan Timur, serta kelompok lain dalam rangkaian showcase yang memperluas perjumpaan musikal lintas wilayah.

Program Panggung Saka menjadi ruang apresiasi sekaligus pertemuan antarkelompok, memperlihatkan beragam pendekatan mengolah pengetahuan tradisi menjadi praktik musikal yang hidup dan berkembang.

Antasan Banjar 2026 juga menghadirkan  Gelar Karya Maestro, melalui kolaborasi dengan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Program ini menghadirkan maestro yang memiliki pengalaman panjang menjaga dan mengembangkan pengetahuan musik tradisi.

Salah satunya adalah Siti Maimunah, maestro vokal tradisi Basyair dan musik panting, yang merepresentasikan kekayaan tradisi musikal masyarakat Banjar.

Festival juga menghadirkan Meutuo Delis, maestro  sensapi dari masyarakat Dayak Deah, yang membawa pengetahuan musikal dan karakter bunyi tradisi Dayak ke dalam ruang festival.

Kehadiran para maestro menjadi penting bukan hanya sebagai pertunjukan, tetapi sebagai bagian dari proses pewarisan pengetahuan. Festival mempertemukan pengetahuan yang hidup pada para maestro dengan generasi talenta dan publik, sehingga tradisi dapat dipahami melalui pengalaman langsung, bukan semata-mata melalui dokumentasi.

Rangkaian Antasan Banjar 2026 juga diperkuat melalui  Lab-Batang Banyu Series, sebuah program yang dikembangkan melalui kerja sama Antasan Banjar Festival dan Kesultanan Banjar, dengan dukungan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

Mengangkat topik “Musik Tradisi dalam Lanskap Pemajuan Kebudayaan Daerah”, program ini menghadirkan  Muhammad Budi Zakia Sani, akademisi musik dari Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP ULM, Meutuo Delis, maestro sensapi Dayak Deah, serta Emil Salim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

Lab-Batang Banyu menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif akademik, pengetahuan maestro, dan kebijakan kebudayaan daerah.

Pembahasan diarahkan pada bagaimana musik tradisi ditempatkan sebagai bagian dari proses pemajuan kebudayaan, sekaligus memiliki ruang tumbuh di tengah perubahan sosial dan perkembangan ekonomi kreatif.

Kehadiran kelompok dari luar Kalimantan Selatan menjadi bagian dari upaya Antasan Banjar untuk membangun jejaring musik yang lebih luas.

Pertemuan dengan Pucuk Pakis dari Kalimantan Barat dan Petala Borneo dari Kalimantan Timur, serta kelompok lainnya seperti Lantunan Keroncong Banua dan TK Scoterist Reggae dari Banjarmasin, memperlihatkan beragam kemungkinan perjumpaan musikal dalam lanskap kebudayaan Kalimantan.

Melalui jejaring tersebut, Antasan Banjar tidak hanya menjadi ruang presentasi karya, tetapi juga menjadi titik temu antarkomunitas dan antardaerah.

Pertukaran pengalaman, gagasan, dan praktik diharapkan membuka peluang kolaborasi baru sekaligus memperkuat posisi musik tradisi dan musik etnik Kalimantan dalam jaringan yang lebih luas.

Antasan Banjar 2026 “Re-Connecting” pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang panggung dan pertunjukan. Festival ini berupaya membangun hubungan antara tradisi, talenta, maestro, pendidikan, pemerintah, komunitas, ekonomi kreatif, dan jejaring musik.

Melalui Panggung Saka, gelar karya maestro, Lab-Batang Banyu, dan berbagai ruang pertemuan lainnya, Antasan Banjar menempatkan festival sebagai bagian dari proses panjang penguatan ekosistem musik tradisi Kalimantan Selatan.

Antasan Banjar 2026 “Re-Connecting” adalah ruang untuk mempertemukan kembali pengetahuan dan praktik, generasi dan tradisi, komunitas dan public agar musik tradisi tidak hanya terus terdengar, tetapi juga terus tumbuh sebagai bagian dari kehidupan kebudayaan Banua. (AntasanBanjar-RIW/EPS)

Karhutla Dipicu Aktivitas Manusia, Wamenko Pangan Minta Kalsel Siapkan Perda Pencegahan

Banjarbaru – Penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diperkuat melalui penegakan hukum hingga penyusunan regulasi baru. Hasil identifikasi kepolisian menunjukkan kebakaran tidak semata dipengaruhi kondisi alam, tetapi juga aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak.

Hal itu menjadi salah satu hasil evaluasi penanganan karhutla yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, di Posko Induk BPBD Kalsel, Banjarbaru, baru-baru tadi.

Wamenko Pangan minta Pemprov Kalsel siapkan Perda Pencegahan Karhutla

“Dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, ternyata kebakaran kita benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya dari sektor kesengajaan maupun tidak kesengajaan dari ulah manusia,” ujarnya.

Menurutnya, proses hukum terhadap kasus yang ditemukan harus tetap berjalan secara tegas.

“Kita akan kawal terus penegakan hukum ini melalui Polda Kalimantan Selatan dan seluruh jajaran pengamanan yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.

Selain penindakan, pendekatan persuasif akan diperkuat melalui pembentukan tim Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Tim lapangan direncanakan melibatkan RT/RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, penyuluh pertanian serta unsur lainnya.

“Kita tidak bisa menangani ini sendiri. Berapa kekuatan kita kalau tidak didukung masyarakat? Kemudian tidak boleh ada sumber api,” tegas Hanif.

Hanif juga mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk memperketat penggunaan api, terutama di Guntung Damar, Landasan Ulin dan Liang Anggang.

Menurutnya, tiga kawasan tersebut membutuhkan perlakuan khusus karena karakter lahan gambut membuat api dapat bertahan di bawah permukaan meski terlihat padam.

“Sepertinya kita tidak boleh bertoleransi terkait penyiapan lahan melalui metode bakar. Apa pun alasannya, mau bakar terkendali atau tidak terkendali, masalahnya yang dibakar adalah gambut,” jelasnya.

Pemerintah daerah didorong segera menyusun naskah akademik dan naskah urgensi. Regulasi juga diharapkan mengatur penguatan tata ruang dan penyediaan sumber air, termasuk pembangunan embung untuk mendukung penanganan karhutla.

“Selain mencegah api muncul dengan cara apa pun, maka memperbanyak sumber air wajib dilakukan,” katanya.

Hanif meminta regulasi disiapkan sejak sekarang agar pengalaman penanganan karhutla tahun ini dapat menjadi dasar membangun sistem pencegahan jangka panjang.

“Peraturan daerah ini harus kita bangun sekarang. Kalau sudah hujan, lupa orang,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Rudy Ariffin Wafat, Kalsel Kehilangan Tokoh Pemersatu

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Gubernur Kalsel periode 2005-2015, Rudy Ariffin. Almarhum dikenang sebagai tokoh pemersatu yang telah memberikan pengabdian panjang bagi Banua.

Hasnuryadi menyampaikan belasungkawa tersebut, saat menghadiri pemakaman Rudy Ariffin di Taman Makam Bahagia, Banjarbaru, Minggu (6/9).

Prosesi pemakaman turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman

“Kami bersama keluarga Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan duka cita yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un atas kepulangan tokoh pemersatu Banua Kalimantan, Bapak Rudy Ariffin,” ujar Hasnuryadi.

Rudy Ariffin memimpin Kalimantan Selatan selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Hasnuryadi berharap pengabdian dan perjuangan almarhum dapat diteruskan keluarga maupun generasi berikutnya.

“Kami tentunya mendoakan mudah-mudahan almarhum Abah (Rudy Ariffin) diberikan tempat terbaik di sisi Allah, diterima semua amal ibadah beliau dan dihapuskan semua dosa dan kesalahan beliau,” katanya.

Duka juga disampaikan Gubernur Kalsel periode 2016-2024, Sahbirin Noor, yang turut menghadiri pemakaman. Ia mengenang Rudy Ariffin sebagai salah satu tokoh Banua yang memberikan banyak sumbangsih selama memimpin Kalsel.

“Beliau ini adalah tokoh Banua kita, yang dua periode memimpin pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Cukup banyak sumbangsih yang telah beliau berikan kepada masyarakat Banua kita,” ujarnya.

Sahbirin mengaku memiliki banyak pengalaman dan pelajaran dari Rudy Ariffin, bahkan sejak dirinya masih muda dan aktif dalam berbagai kegiatan.

“Dulu zaman kita masih muda-muda, masih jadi aktivis, sudah banyak belajar dari beliau. Mudah – mudahan ini menjadi sesuatu yang berharga untuk pembelajaran bagi warga Banua kita,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan penghargaan atas pengabdian Rudy Ariffin selama hidupnya.

“Kita tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada beliau, sembari mendoakan mudah – mudahan almarhum mendapatkan tempat yang sungguh sangat layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala,” katanya.

Rudy Ariffin meninggal dunia akibat sakit pada Minggu (6/9) sekitar pukul 11.00 WITA. Sebelum mengembuskan napas terakhir, almarhum sempat menjalani perawatan selama dua hari di RS Amanah Medical Center Banjarmasin. (SYA/RIW/EPS)

Serentak se-Indonesia, Pajak Bertutur 2026 Hadir di 20 Sekolah Kalselteng

Banjarmasin – Semangat mengenal pajak dan membangun masa depan Indonesia bergema serentak dari ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia melalui Pajak Bertutur 2026, Kamis (3/9).

Mengusung tema “Pajak Kita, Energi Generasi Juara” dan tagline “Sehari Mengenal, Selamanya Bangga”, kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan sekaligus rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, semangat yang sama hadir di 18 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng).

Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil DJP Kalselteng bersama KPP dan KP2KP tersebut diikuti sedikitnya 1.167 peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pajak Bertutur 2026 di wilayah Kalselteng tidak hanya menjadi ruang untuk mengenalkan pajak kepada generasi muda, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak para pelajar memahami bahwa pajak merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan salah satu energi yang menopang pembangunan Indonesia.

Pelaksanaan Pajak Bertutur tahun ini memiliki cerita tersendiri di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi sejumlah daerah yang masih terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan keadaan di lapangan.

Sebagian kegiatan dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan kondisi dan kenyamanan peserta, sementara pada wilayah tertentu pelaksanaan dilakukan secara daring.

Penyesuaian metode tersebut menjadi bentuk komitmen DJP agar edukasi perpajakan tetap dapat menjangkau generasi muda tanpa mengabaikan kondisi dan keselamatan masyarakat di daerah.

“Pajak Bertutur bukan sekadar kegiatan untuk mengenalkan pajak kepada siswa. Ini adalah bagian dari upaya kita menanamkan kesadaran bahwa mereka adalah generasi yang kelak akan meneruskan pembangunan Indonesia. Karena itu, dalam kondisi apa pun, edukasi harus tetap hadir dengan cara yang menyesuaikan keadaan di masing – masing daerah,” ujar Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Menurut Anton, teknologi juga menjadi jembatan ketika pertemuan secara langsung belum memungkinkan.

“Di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, kondisi karhutla membuat kita harus lebih adaptif. Ketika belum memungkinkan untuk berkumpul secara langsung, teknologi menjadi jembatan agar semangat Pajak Bertutur tetap tersampaikan. Yang terpenting adalah pesan edukasinya sampai kepada generasi muda dengan tetap memperhatikan kondisi daerah masing – masing,” lanjutnya.

Mengenalkan Pajak dengan Bahasa Generasi MudaPajak Bertutur 2026 dirancang sebagai kegiatan edukasi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada definisi pajak, tetapi diajak memahami hubungan pajak dengan pembangunan dan kehidupan mereka sehari-hari.

Pada jenjang SMP, misalnya, peserta diperkenalkan pada APBN, sumber pendapatan negara, peran pajak dalam pembangunan, hingga aksi nyata yang dapat dilakukan pelajar.

Mereka didorong untuk belajar sungguh – sungguh, menjadi generasi terdidik dan jujur, menyebarkan kesadaran pajak, mengingatkan orang tua untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta memahami bahwa pajak turut mendukung pembangunan Indonesia.

Sementara itu, peserta SMA diajak melihat dirinya sebagai energi generasi juara dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia melalui prestasi, merawat fasilitas publik, menjadi teladan bagi lingkungan, serta mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita dan berkarya bagi Indonesia.

Peserta perguruan tinggi bahkan didorong untuk menjadi agen perubahan dan role modelkepatuhan pajak di masyarakat serta mempersiapkan diri sebagai bagian dari tulang punggung negara.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat besar Pajak Bertutur 2026 bahwa juara tidak lahir dari ruang hampa. Ada lingkungan, kesempatan, fasilitas, dan berbagai bentuk dukungan yang menjadi energi bagi generasi muda untuk tumbuh dan berprestasi.

Semangat tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Pajak Bertutur di berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, meliputi:

A. Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Kanwil DJP Kalselteng dan KPP Madya Banjarmasin di SMPN 1 Banjarmasin 90 siswa
  2. KPP Pratama Banjarmasin dan KP2KP Marabahan di SMAN 1 Alalak 75 siswa
  3. KPP Pratama Banjarbaru di SMAN 2 Banjarbaru 71 siswa
  4. KP2KP Martapura di SMAN 1 Karang Intan, Kab. Banjar 40 siswa
  5. KP2KP Pelaihari di SMAN 1 Pelaihari 60 siswa
  6. KPP Pratama Barabai di SMPN 1 Hulu Sungai Tengah 50 siswa;
  7. KP2KP Kandangan di SMKN 1 Loksado 30 siswa
  8. KP2KP Rantau di SDN Rangdamalingkung I Rantau 30 siswa
  9. KPP Pratama Batulicin di SMKN 1 Simpang Empat 70 siswa
  10. KP2KP Kotabaru di SMKN 1 Kotabaru 71 siswa, dan
  11. KPP Pratama Tanjung, KP2KP Amuntai, dan KP2KP Paringin di SMKN 1 Amuntai 153 siswa.

B. Provinsi Kalimantan Tengah

  1. KPP Pratama Palangka Raya, KP2KP Kuala Kapuas, KP2KP Kuala Kurun, dan KP2KP Pulang Pisau di SMAN 3 Palangka Raya 40 siswa
  2. KPP Pratama Sampit, KP2KP Kasongan, dan KP2KP Kuala Pembuang di SMPN 1 Katingan Tengah 90 siswa
  3. KPP Pratama Pangkalan Bun di SMPN 1 Sungai Arut 30 siswa
  4. KP2KP Nanga Bulik di SMPN 1 Bulik 30 siswa
  5. KP2KP Sukamara di SMPN 1 Sukamara 35 siswa
  6. KPP Pratama Muara Teweh di SMP Santa Maria Muara Teweh 87 siswa
  7. KP2KP Tamiang Layang di MAN Barito Timur 33 siswa
  8. KP2KP Buntok di STIE Dahani Dahanai 32 siswa
  9. KP2KP Puruk Cahu di MIS Karya Pembangunan 50 siswa

Pelaksanaan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya kolaborasi antarunit kerja DJP dalam menghadirkan edukasi perpajakan ke satuan pendidikan.

Dalam ketentuan Pajak Bertutur 2026, kegiatan di tingkat Kanwil, KPP, dan KP2KP dilaksanakan pada 3 September 2026 di wilayah kerja masing – masing, dengan kegiatan utama berupa mengajar di kelas serta mengikuti sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa”.

Salah satu momen yang meninggalkan kesan mendalam bagi peserta Pajak Bertutur di Kalimantan Tengah terjadi di SMPN 1 Katingan Tengah.

Dua siswi kelas IX, Yohana Tenalema Panyat dan Wiona Aurelita Green, mengikuti kegiatan dengan antusias. Bagi keduanya, Pajak Bertutur bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai pajak, tetapi juga pengalaman membanggakan karena dapat mengikuti sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa” melalui Zoom dengan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Saya sangat senang bisa mengikuti Pajak Bertutur. Banyak hal baru yang saya ketahui tentang pajak dan bagaimana pajak berkaitan dengan pembangunan negara. Saya juga bangga karena bisa mengikuti kegiatan bersama pelajar dari berbagai daerah,” ujar Yohana.

Senada dengan Yohana, Wiona mengaku sangat antusias ketika mengetahui bahwa peserta dari daerahnya dapat terhubung secara langsung melalui Zoom dengan Direktur Jenderal Pajak.

“Bagi saya, pengalaman yang paling berkesan adalah bisa mengikuti kegiatan ini dan melalui Zoom dapat mengenal Bapak Dirjen Pajak. Rasanya bangga sekali karena kami yang berada di Katingan Tengah juga bisa ikut dalam kegiatan yang diikuti bersama-sama dari berbagai daerah di Indonesia,” tutur Wiona.

Pengalaman Yohana dan Wiona menjadi gambaran bahwa teknologi dapat memperluas ruang belajar sekaligus menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi pelajar, bahkan dari daerah yang menghadapi keterbatasan untuk melaksanakan kegiatan secara langsung.

Sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa” sendiri merupakan bagian resmi dari rangkaian Pajak Bertutur 2026 dan diikuti seluruh peserta Pajak Bertutur, termasuk peserta yang mengikuti kegiatan dari unit-unit vertikal DJP secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.

Anton Budhi Setiawan menilai pengalaman yang diperoleh para peserta, diharapkan tidak berhenti ketika kegiatan Pajak Bertutur selesai.

“Kami berharap satu hari mengenal pajak hari ini dapat menjadi awal dari kebanggaan yang tumbuh dalam diri mereka sebagai warga negara. Kesadaran pajak tidak dibangun dalam satu hari, tetapi ditanamkan sedikit demi sedikit sejak mereka mengenal bagaimana negara bekerja dan bagaimana setiap warga memiliki peran dalam pembangunan,” kata Anton.

Ia menambahkan bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan masa depan Indonesia.

“Mereka adalah generasi yang akan mengisi Indonesia di masa depan. Karena itu, menjadi generasi juara bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang integritas, kepedulian, tanggung jawab, dan kesadaran untuk memberikan kontribusi bagi bangsa.

Salah satu energi yang menopang perjalanan itu adalah pajak. Pajak kita, energi generasi juara.

Melalui Pajak Bertutur 2026, DJP berharap kesadaran pajak dapat tumbuh menjadi bagian dari karakter generasi muda Indonesia. Bukan semata-mata karena mereka kelak akan menjadi wajib pajak, tetapi karena sejak hari ini mereka dapat memahami bahwa pembangunan adalah hasil kontribusi bersama.

Dari Banjarmasin hingga Katingan Tengah, dari Sukamara hingga Kotabaru, dari ruang kelas hingga ruang virtual, pesan yang sama disampaikan, Pajak bukan sekadar angka.

Pajak adalah energi untuk membangun masa depan.Dan masa depan itu sedang tumbuh di bangku – bangku sekolah hari ini. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Karhutla Banjarbaru Belum Mereda, Luas Lahan Terdampak Capai 1.263 Hektare

Banjarbaru – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, belum sepenuhnya mereda. Meski jumlah titik panas atau hotspot mulai berkurang, luas lahan terdampak dalam dua bulan terakhir telah mencapai 1.263,2 hektare

Banjarbaru – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru, Zaini Syahranie mengatakan, berkurangnya titik api menjadi indikasi positif dalam penanganan karhutla. Namun, kondisi tersebut belum dapat menjadi tanda bahwa karhutla telah berakhir.

Menurutnya, masih ditemukan sejumlah hotspot baru, khususnya di Kecamatan Cempaka.

“Yang jelas (titik api) pasti berkurang. Tetapi ada lagi hotspot (titik panas) baru yang timbul di daerah Kecamatan Cempaka,” ujar Zaini, Rabu (2/9).

Berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, saat ini terdapat dua hotspot kategori tinggi di Kecamatan Cempaka. Sementara hotspot kategori sedang masih terpantau di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang.

Untuk memperkuat penanganan karhutla, BPBD Kota Banjarbaru juga telah membentuk tiga posko. Satu posko berada di Jalan Tambak Buluh, sementara dua posko lainnya berada di kawasan Jalan A Yani Kilometer 21, Kecamatan Liang Anggang.

Zaini menjelaskan, dua posko di kawasan Kilometer 21 dikelola oleh komunitas di Kecamatan Liang Anggang. Tim di masing-masing posko melakukan penanganan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.

“Dua (posko) di Pal 21 yang dikelola oleh kawan-kawan komunitas Liang Anggang. Nah, di sana dia bekerja sesuai dengan wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Selain ancaman kebakaran, dampak asap karhutla juga masih dirasakan masyarakat. Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru pada Rabu pagi.

BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap, terutama saat beraktivitas pada pagi hari. Sosialisasi mengenai dampak asap karhutla dan penggunaan masker terus dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

“Kami sudah menyosialisasikan pada warga untuk menggunakan masker di waktu-waktu atau jam-jam tertentu, seperti kegiatan aktivitas pagi,” katanya.

Zaini menegaskan, berkurangnya titik api belum berarti ancaman karhutla telah berakhir. Dengan luas lahan terdampak yang telah mencapai lebih dari 1.200 hektare, masyarakat diminta tetap waspada dan turut mencegah munculnya titik api baru.

Upaya pencegahan di tingkat masyarakat dinilai penting agar kebakaran tidak kembali meluas dan menambah luasan lahan yang terdampak karhutla di Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/EPS)

ATR/BPN Perkuat Sertifikasi Aset Daerah, Capaian PTSL Kalsel Capai 79 Persen

Banjarbaru – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI, Ossy Dermawan dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (2/9).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI Ossy Dermawan

Pada kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengamanan serta tertib administrasi aset daerah.

Ossy mengatakan, sertifikasi tanah aset pemerintah daerah dan BUMD memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset.

Menurutnya, aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat mempunyai status kepemilikan yang lebih jelas sehingga dapat dikelola secara tertib dan optimal.

“Dengan sertifikasi, aset pemerintah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Ini juga menjadi bagian dari upaya pengamanan aset negara dan daerah,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak aset BMD maupun BUMD memiliki legalitas yang jelas.

“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalsel telah mencapai 17.346 bidang atau sekitar 79 persen dari target yang ditetapkan,” lanjut Ossy.

Sementara itu, pendaftaran tanah melalui mekanisme non-sistematis telah mencapai sekitar 91 persen.

Ossy menyebut capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah masyarakat di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, PTSL menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan.

“Capaian ini terus kita dorong agar pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Ossy.

Ia berharap capaian PTSL maupun pendaftaran tanah non-sistematis dapat terus meningkat. Dengan demikian, semakin banyak bidang tanah di Kalimantan Selatan yang memiliki legalitas dan terdata secara jelas.

“Penguatan sertifikasi aset pemerintah maupun percepatan pendaftaran tanah masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” tutup Ossy. (MRF/RIW/EPS)

ATR/BPN Perkuat Sertifikasi Aset Daerah, Capaian PTSL Kalsel Capai 79 Persen

Banjarbaru – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI, Ossy Dermawan dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (2/9).

Pada kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengamanan serta tertib administrasi aset daerah.

Puluhan dongfeng dikerahkan untuk basahi tanah gambut HL Liang Anggang

Ossy mengatakan, sertifikasi tanah aset pemerintah daerah dan BUMD memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset.

Menurutnya, aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat mempunyai status kepemilikan yang lebih jelas sehingga dapat dikelola secara tertib dan optimal.

“Dengan sertifikasi, aset pemerintah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Ini juga menjadi bagian dari upaya pengamanan aset negara dan daerah,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak aset BMD maupun BUMD memiliki legalitas yang jelas.

“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalsel telah mencapai 17.346 bidang atau sekitar 79 persen dari target yang ditetapkan,” lanjut Ossy.

Sementara itu, pendaftaran tanah melalui mekanisme non-sistematis telah mencapai sekitar 91 persen.

Ossy menyebut capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah masyarakat di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, PTSL menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan.

“Capaian ini terus kita dorong agar pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Ossy.

Ia berharap capaian PTSL maupun pendaftaran tanah non-sistematis dapat terus meningkat. Dengan demikian, semakin banyak bidang tanah di Kalimantan Selatan yang memiliki legalitas dan terdata secara jelas.

“Penguatan sertifikasi aset pemerintah maupun percepatan pendaftaran tanah masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” tutup Ossy. (MRF/RIW/EPS)

Exit mobile version