Erwin – Laman 15 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Sertijab Pejabat dan UPTD, Dinsos Kalsel Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Sosial

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pejabat di lingkungan dinas dan UPTD, di halaman Kantor Dinsos Kalsel, Banjarbaru, Senin (2/3).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie.

Dalam arahannya, Farhanie menyampaikan sejumlah pesan penting, kepada pejabat yang baru dilantik, maupun yang mengalami pergeseran tugas.

Farhanie menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi, khususnya bagi pejabat dan pegawai yang ditempatkan di unit pelayanan sosial dan panti. Menurutnya, lingkungan panti memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan perangkat daerah lainnya.

“Panti ini sifatnya unik dan eksklusif. Kita tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga mengelola manusia yang membutuhkan perlakuan khusus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para penghuni panti terdiri dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, hingga lanjut usia (lansia).

Karena itu, selain kompetensi administratif, pegawai juga dituntut memiliki kesabaran, empati, serta jiwa sosial yang tinggi dalam memberikan pelayanan.

Ket : Foto bersama usai Sertijab Dinsos Kalsel

Lebih lanjut, Farhanie mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.

Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran, terlebih praktik korupsi di lingkungan panti sosial.

“Jangan sampai kita hidup di panti justru untuk mencari keuntungan pribadi. Kita harus berjiwa sosial dan benar-benar mengabdikan diri untuk pelayanan,” tegasnya.

Selain aspek integritas, Farhanie juga mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan memperbarui pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.

Ia menyebut, perubahan peraturan perundang – undangan, termasuk Permensos, Permendagri, hingga ketentuan terbaru yang diterbitkan pada 2025, harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

“Kalau kita tidak update aturan, bisa terjadi kesalahan administrasi yang berujung temuan. Maka harus terus belajar dan mengikuti perkembangan regulasi,” katanya.

Di akhir arahannya, Farhanie menyampaikan doa dan harapan kepada pejabat yang mendapat promosi maupun mutasi agar senantiasa amanah dan mampu meningkatkan kinerja di tempat tugas yang baru.

“Diharapkan melalui penyegaran organisasi ini, kinerja kita dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Ribuan Kendaraan Dinas Menunggak Pajak, Samsat Martapura Minta SKPD Banjar Segera Lunasi

Banjar – Tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, masih menjadi pekerjaan rumah serius. Kepala UPPD Samsat Martapura, Pengayom Bayu Aji mengungkapkan, sedikitnya 1.000 lebih unit kendaraan dinas tercatat menunggak pajak, sebagian di antaranya sudah lebih dari tiga tahun.

“Untuk piutang atau penunggakan kendaraan dinas di Kabupaten Banjar ini hampir 1.000 lebih. Itu tersebar di seluruh SKPD, termasuk kecamatan, kelurahan, hingga desa karena di desa juga ada aset seperti mobil ambulans,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya baru – baru tadi.

UPPD Samsat Martapura minta Pemkab Banjar lunasi piutang pajak kendaraan

Data tersebut, lanjutnya, ditarik langsung dari server Bapenda melalui UPT Martapura. Mayoritas kendaraan yang menunggak merupakan roda dua (R2) dan roda empat (R4). Sementara untuk roda tiga (R3), tunggakan cukup banyak terdapat di SKPD tertentu seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kebersihan.

“Ini tunggakan yang sudah beberapa tahun belum dibayar, lebih dari tiga tahun,” tegasnya.

Bayu berharap, Pemerintah Kabupaten Banjar dapat segera mengambil langkah konkret, agar tunggakan ini bisa diselesaikan pada 2026.

Menurutnya, penyelesaian pajak kendaraan dinas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan daerah.

“Kalau ini selesai, uang yang dibayarkan SKPD akan kembali juga ke kabupaten melalui skema opsen. Artinya, ini akan menambah pendapatan Kabupaten Banjar sendiri untuk pembangunan,” jelasnya.

Samsat Martapura mengaku telah melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD pada akhir tahun lalu. Sejumlah instansi seperti BPBD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan disebut sudah merespons dan menjalin komunikasi untuk penyelesaian tunggakan. Namun, masih ada SKPD lain yang diharapkan lebih proaktif.

*Kami harapkan SKPD-SKPD lain juga lebih aktif berkomunikasi dalam penyelesaian aset kendaraan dinas ini,” pintanya.

Untuk mempercepat penyelesaian, pihaknya berencana kembali melakukan sosialisasi langsung ke SKPD setelah Lebaran dengan sistem jemput bola.

“Nanti setelah lebaran kita akan sosialisasikan langsung lagi ke SKPD – SKPD untuk penagihan piutang kendaraan dinas ini,* ujarnya.

Terkait kendaraan yang rusak atau hilang, Samsat Martapura membuka ruang penyelesaian administratif. SKPD diminta melaporkan secara resmi dengan melampirkan surat pernyataan pimpinan, dokumentasi foto untuk kendaraan rusak, serta laporan kepolisian jika kendaraan hilang.

“Kalau rusak atau hilang, ada mekanismenya. Kami sudah berikan form dan siap jemput bola. Silakan hubungi kami supaya jelas berapa kendaraan yang masih beroperasi,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Gelar Pasar Murah Ramadan di Banjarmasin Utara, BCSR Siapkan 1.159 Paket Sembako

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar kegiatan Pasar Murah Ramadan, sebagai langkah strategis menekan inflasi daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri, kali ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin (2/3).

Pasar Murah Ramadan dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, diwakili Asisten ll Perekonomian Setdako Banjarmasin Taufik Rivani.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, sejumlah kepala SKPD, camat, lurah se-Kecamatan Banjarmasin Utara, serta jajaran terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, mewakili Wali Kota Banjarmasin, Taufik Rivani menjelaskan, bahwa pasar murah merupakan bagian dari program pengendalian inflasi yang rutin dilaksanakan selama Ramadan.

“Hari ini kegiatan pasar murah dilaksanakan oleh tim Disperdagin bersama Kecamatan Banjarmasin Utara dalam rangka Ramadan. Selama bulan Ramadan, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 33 kali hingga tanggal 16, sebagai upaya Pemerintah Kota Banjarmasin menstabilisasi harga dan mengendalikan inflasi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2026 Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pelaksanaan pasar murah hingga 185 kali kegiatan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap pergerakan harga di masyarakat.

Menurutnya, pasar murah menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat, selain kolaborasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kita harapkan kegiatan ini dapat memberikan stimulan sekaligus treatment terhadap pergerakan harga. Inflasi saat ini memang cukup tinggi, namun bukan disebabkan harga sembako, melainkan karena kenaikan harga emas. Untuk bahan pokok seperti beras, gula, ayam dan telur masih dalam kondisi normal meskipun ada fluktuasi menjelang Ramadan,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Disperdagin), Ichrom Muftezar menyampaikan, bahwa kegiatan kali ini merupakan pelaksanaan Pasar Murah Forum BCSR ke-15 yang digelar Pemkot Banjarmasin, dan sebanyak 1.159 paket sembako disiapkan khusus bagi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara.

“Insya Allah hari ini kita menyiapkan sekitar 1.159 paket untuk warga di Kecamatan Banjarmasin Utara. Ini adalah pelaksanaan ke-15 Pasar Murah BCSR yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Disperdagin,” ungkap Tezar.

Ia juga menjelaskan adanya perubahan mekanisme pelaksanaan pasar murah mulai tahun 2026. Jika sebelumnya menggunakan sistem kupon melalui kelurahan, kini masyarakat cukup menunjukkan KTP Kota Banjarmasin.

“Mulai tahun 2026 seluruh warga Kota Banjarmasin bisa membeli paket pasar murah hanya dengan menunjukkan KTP. Namun tidak berlaku bagi ASN, TNI, dan Polri. Satu orang hanya bisa membeli satu paket per hari dan tidak boleh diwakilkan,” tegasnya.

Ichrom menambahkan, keberhasilan pelaksanaan pasar murah tidak lepas dari dukungan Forum Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR) yang memberikan subsidi harga paket sembako bagi masyarakat.

“Sebagaimana kesepakatan bersama Forum BCSR, satu paket sembako mendapatkan subsidi sekitar Rp15.000. Jika harga normal di pasaran untuk 2 kilogram gula dan 2 liter minyak sekitar Rp73.000, maka di pasar murah masyarakat cukup membayar sekitar Rp58.000. Ini merupakan bentuk dukungan luar biasa dari kawan-kawan BCSR,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap masyarakat dapat memanfaatkan pasar murah secara optimal guna memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. (PEMKO.BJM-SRI/RIW/EPS)

2026, Kalsel Usulkan 2.700 Rumah Program BSP

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmen penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026 ini, Pemprov Kalsel mengusulkan sebanyak 2.700 unit rumah, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa program perumahan melalui Kementerian PKP ini telah memasuki tahap pengusulan. Aplikasi resmi pengajuan program tersebut sudah dibuka sejak Februari 2026.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan (kanan) bersama Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (kiri)

Menurut Miftahul, usulan 2.700 unit rumah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah, mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Program BSPS ini sangat penting karena menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumahnya. Pemerintah daerah tentu berupaya maksimal agar usulan ini dapat terealisasi,” ujar Miftahul, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, program BSPS bersifat stimulan, di mana pemerintah memberikan bantuan dana yang digunakan masyarakat, untuk membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya.

Pelaksanaan program ini tetap mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Dengan pola tersebut, diharapkan tidak hanya kualitas fisik rumah yang meningkat, tetapi juga tumbuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di lingkungan masyarakat.

Program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja dan pembelian material di sekitar lokasi pembangunan.

Di sisi lain, capaian sektor perumahan di Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang membanggakan. Provinsi ini berhasil masuk dalam 10 besar nasional capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Isma Agrianti mengatakan, capaian tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang dalam mendukung pembiayaan rumah bersubsidi.

“Program FLPP sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan skema pembiayaan ringan dan bunga terjangkau. Tingginya realisasi di Kalimantan Selatan juga menunjukkan besarnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap rumah subsidi,” jelas Isma.

FLPP sendiri, merupakan program pembiayaan perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat yang memberikan kemudahan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan bunga tetap dan cicilan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Isma menambahkan, capaian 10 besar nasional ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta mendorong pembangunan perumahan yang sesuai standar kelayakan.

“Sinergi antara program BSPS dan FLPP menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jika BSPS menyasar peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pola swadaya, maka FLPP membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memiliki rumah baru bersubsidi,” lanjut Isma.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Kalsel optimis, sektor perumahan akan terus berkembang dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Perkuat Sinergi Perencanaan dan Pengawasan, Banggar DPRD Kalsel Dalami Mekanisme Pokir DPRD DKI Jakarta

Jakarta – Dalam rangka memperdalam tata kelola anggaran kedewanan serta mekanisme pokok – pokok pikiran (pokir) dewan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, akhir pekan tadi.

Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman, bersama Wakil Ketua Kartoyo.

Foto : Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman menyampaikan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Kalsel, untuk terus melakukan benchmarking dan pembelajaran lintas daerah, untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta pengawasan anggaran daerah.

Pada pertemuan ini, Banggar DPRD Kalsel menggali informasi terkait mekanisme penganggaran dan pengelolaan aspirasi di DKI Jakarta.

“DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa tidak terdapat skema pokir sebagaimana yang diterapkan di sejumlah daerah,” ucapnya.

Alpiya Rachman mengatakan, seluruh kegiatan yang diakomodasi dalam anggaran di DKI Jakarta disesuaikan langsung dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, program dan kegiatan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Sehingga tidak ada nomenklatur khusus berupa pokok pikiran dewan.

“Model ini menekankan integrasi kuat antara fungsi legislasi, penganggaran, dan perencanaan pembangunan daerah, agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor visi dan misi kepala daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menambahkan, selama ini di DKI Jakarta, eksekutif dan legislatif bersama-sama mendorong terwujudnya visi misi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, pola tersebut menjadi pembelajaran strategis bagi DPRD Kalsel, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan.

“Itulah yang kita pelajari. Ke depan, kita juga akan memperketat segi pengawasan melalui evaluasi terhadap kegiatan anggota dewan yang sering turun ke lapangan,” tegas Kartoyo.

Elva Fahri Qolbina, anggota DPRD DKI Jakarta, yang menyambut baik rombongan Banggar DPRD Kalsel, menerima positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi informasi, dan praktik pengelolaan anggaran antar daerah.

Elva menilai, pertemuan ini menjadi forum sharing dua arah yang konstruktif, sekaligus memperkaya perspektif dalam pengelolaan fungsi anggaran dan pengawasan. Pertemuan ini menegaskan komitmen DPRD Kalsel sebagai “Rumah Banjar”.

“Dengan terus berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sinergi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, Gelar Program Pelindo Berbagi Ramadhan

Banjarmasin – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, serta memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, menyelenggarakan kegiatan Pelindo Berbagi Ramadan 2026, pada Jumat (27/2).

Melalui program ini, Pelindo menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja pelabuhan, meliputi pembagian sembako gratis, santunan anak yatim piatu, serta pembagian takjil Ramadan.

Keterangan foto: Suasana program Pelindo Berbagi Ramadan

Secara keseluruhan bantuan yang disalurkan meliputi 5.950 paket sembako, dengan total nilai sekitar Rp892.500.000, 375 santunan anak yatim piatu dengan total nilai Rp112.500.000,
3.400 paket takjil Ramadan dengan total nilai sekitar Rp119.000.000.

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp1.124.000.000, yang didistribusikan di sejumlah wilayah kerja pelabuhan. Antara lain Banjarmasin, Sampit, Pulang Pisau, Kumai, Kota Baru, dan Batulicin.

Direktur Manajemen Risiko Pelindo, Boy Robyanto, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai-nilai integritas dan kepedulian dalam lingkungan kerja Pelindo.

“Safari Ramadan bukan sekadar agenda rutin, namun merupakan ruang silaturahmi, refleksi, dan penguatan nilai. Di tengah dinamika bisnis kepelabuhanan yang semakin kompleks, momen Ramadan mengajak kita untuk menata niat serta memperkuat integritas dan kepedulian, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi,” ujar Boy Robyanto.

Ia juga menambahkan bahwa nilai-nilai yang diajarkan selama bulan Ramadan sangat relevan dengan penerapan manajemen risiko dalam organisasi, seperti kehati-hatian, kejujuran, tanggung jawab, serta konsistensi dalam menjalankan amanah.

Menurutnya, Kalimantan khususnya Banjarmasin memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik dan ekonomi kawasan sehingga pengelolaan operasional pelabuhan perlu didukung budaya sadar risiko yang kuat, serta kolaborasi seluruh insan perusahaan.

Sementara itu, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan Pelindo Berbagi Ramadan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja pelabuhan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara Pelindo dan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini,” ujar Sugiono.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan stakeholder, yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Melalui kegiatan Pelindo Berbagi Ramadan ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berharap nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi dapat terus terjaga dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (Pelindo-RIW/EPS)

Masuki Pekan Kedua Ramadan, Direktur Manajemen Risiko Pelindo Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran di Terminal Penumpang Banjarmasin

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat kesiapan pelayanan, menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2026. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja yang dilakukan Direktur Manajemen Risiko, Boy Robyanto ke Terminal Penumpang Banjarmasin, Jumat (27/2).

Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan fasilitas, operasional, serta aspek keselamatan bagi para pengguna jasa pelabuhan.

Keterangan foto: Suasana kunker Direktur Manajemen Risiko Pelindo di Banjarmasin

Kunjungan Direktur Manajemen Risiko ini, turut didampingi Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto, serta Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, bersama jajaran manajemen, dan tim operasional di lingkungan Pelindo Sub Regional Kalimantan.

Dalam agenda tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai fasilitas terminal penumpang, mulai dari area keberangkatan dan kedatangan, ruang tunggu penumpang, fasilitas keamanan dan keselamatan, kesiapan sarana pendukung, hingga kesiapan petugas operasional yang akan bertugas selama masa angkutan Lebaran.

Direktur Manajemen Risiko Pelindo, Boy Robyanto menyampaikan, bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan optimal serta meminimalkan potensi risiko operasional yang dapat terjadi, selama periode mudik yang biasanya mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan.

“Momentum Lebaran merupakan periode dengan aktivitas penumpang yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kesiapan fasilitas, sistem pelayanan, serta pengelolaan risiko harus dipastikan berjalan dengan baik agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Boy Robyanto.

Ia juga menambahkan, bahwa kelancaran arus mudik di pelabuhan tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat, baik internal Pelindo maupun para pemangku kepentingan lainnya di lingkungan pelabuhan.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder, seperti operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

Sementara itu, Executive Director 3 Pelindo, Daru Wicaksana Julianto menyampaikan, bahwa wilayah Regional 3 memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Kalimantan, khususnya melalui layanan terminal penumpang.

“Kami terus memastikan kesiapan seluruh terminal penumpang di wilayah kerja Regional 3, baik dari sisi fasilitas, pelayanan, maupun aspek keselamatan. Selain itu, koordinasi dengan seluruh stakeholder di pelabuhan juga terus diperkuat guna memastikan kelancaran arus penumpang selama periode mudik,” jelas Daru.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan seluruh aspek operasional dan pelayanan di Terminal Penumpang Banjarmasin dapat berjalan secara optimal sehingga dapat mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2026.

Sebagai bagian dari perusahaan yang bergerak di sektor kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus berusaha untuk menghadirkan layanan pelabuhan yang andal, aman, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. (Pelindo-RIW/EPS)

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, Gelar Program Pelindo Berbagi Ramadhan

Secara keseluruhan bantuan yang disalurkan meliputi 5.950 paket sembako, dengan total nilai sekitar Rp892.500.000, 375 santunan anak yatim piatu dengan total nilai Rp112.500.0…
[12:30, 27/02/2026] Rahmi Apfm: Masuki Pekan Kedua Ramadan, Direktur Manajemen Risiko Pelindo Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran di Terminal Penumpang Banjarmasin

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat kesiapan pelayanan, menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2026. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja yang dilakukan Direktur Manajemen Risiko, Boy Robyanto ke Terminal Penumpang Banjarmasin, Jumat (27/2).

Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan fasilitas, operasional, serta aspek keselamatan bagi para pengguna jasa pelabuhan.

Permudah Akses Layanan Spesialis Gigi, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Buka Poli Sore

Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, kini resmi membuka layanan poli sore sebagai bentuk pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda menyampaikan, langkah ini diambil untuk memudahkan masyarakat yang tidak sempat berobat pada pagi hari karena bekerja, sekolah, maupun mengurus keluarga.

Direktur RSGM, didampingi Kabag Administrasi Umum dan Keuangan, Kasi Pendidikan dan Pelatihan, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Adapun poli sore yang dibuka meliputi: Spesialis Konservasi Gigi, menangani kasus gigi berlubang, perawatan saluran akar, hingga tindakan mempertahankan gigi.
Spesialis Kedokteran Gigi Anak (KDA), melayani seluruh kasus gigi anak usia di bawah 17 tahun.

“Seluruh layanan tersebut juga dapat diakses menggunakan BPJS Kesehatan,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (26/2) sore.

drg. Mashuda, menyampaikan, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen rumah sakit, untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat, sekaligus mendukung penurunan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM), sejalan dengan visi pembangunan kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Manajemen RSGM berharap, kehadiran poli sore ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan gigi menjadi lebih mudah, terjangkau, dan merata.

“Insya Allah kami melayani dengan sepenuh hati untuk masyarakat Banua,” jelasnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan,
saat ini juga Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman resmi membuka kembali layanan radiografi gigi atau ronsen gigi selama 24 jam, untuk seluruh masyarakat. Sebab layanan ini telah menorehkan prestasi, dengan meraih penghargaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pada kategori Keamanan dan Keselamatan Radiologi Diagnostik dan Intervensi.

“Dengan layanan tanpa jeda ini, pemeriksaan dapat menunjang diagnosa dokter, termasuk pada kasus kegawatdaruratan gigi di malam hari, agar rencana tindakan dapat segera ditentukan,” tutup Huda, sapaan akrabnya.

Untuk diketahui, jam pelayanan poli sore setiap Senin hingga Jumat, pada pukul 16.00 – 18.00 WITA. Sedangkan, radiografi gigi dari Shift I : 08.30 – 15.00 WITA, Shift II : 15.00 – 21.00 WITA
Shift III : 21.00 – 08.30 WITA. (NHF/RIW/EPS)

Target Operasional April, Pemprov Kalsel Tuntaskan Seleksi Imam dan Muazin Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), memastikan kesiapan operasional masjid milik pemerintah provinsi, yakni Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di komplek perkantoran Gubernur di Banjarbaru.

Kepala Biro Kesra Setda Kalsel, Fahrurazi mengatakan, secara prinsip seluruh kebutuhan dasar untuk operasional takmir sudah dipersiapkan, termasuk penunjukan imam dan muazin.

“Untuk persiapan operasional kegiatan takmir di masjid milik Pemprov Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Insya Allah pada prinsipnya kami siapkan. Imam sudah kita seleksi, kami peroleh dua orang yang basic-nya adalah qori, dan sekaligus ada satu orang itu dia hafidz, hafidz Al-Qur’an dan sudah berprestasi sampai ke tingkat nasional,” ujarnya, Kamis (26/2).

Selain imam, dua muazin juga telah dipilih melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kualitas bacaan dan pengalaman lomba.

“Kemudian muazin juga kami dapatkan dua orang, juga qori salah satunya. Pernah juara festival anak saleh di Jakarta, kemudian dia juga pernah meraih juara MTQ golongan remaja di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Untuk mendukung kenyamanan jemaah, Pemprov Kalsel menyiapkan tiga petugas kebersihan yang akan menjaga kebersihan dan kerapian area masjid.

“Sementara ini dengan tiga orang itu akan kita maksimalkan untuk nantinya menjaga dan membersihkan masjid supaya jemaah yang hadir ke Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari ini senang, karena kebersihan itu utama di dalam rumah ibadah,” katanya.

Pelaksanaan salat berjemaah secara aktif ditargetkan mulai paling lambat April 2026, setelah seluruh sarana prasarana penunjang tersedia.

“Kalau untuk pelaksanaan salat akan kita aktifkan paling lambat di bulan April, setelah nanti sarana prasarana penunjangnya seperti karpet untuk salat atau sajadah dan mimbar untuk khatib sudah ready di Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari,” ungkapnya.

Ia berharap masjid ini dapat dimakmurkan ASN di lingkungan Pemprov Kalsel maupun masyarakat sekitar kawasan perkantoran.

“Mudah-mudahan bisa dimakmurkan para ASN terutama lingkungan perkantoran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat sekitar di komplek perkantoran bisa sama-sama memakmurkan Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari,” tuturnya.

Pemprov Kalsel juga berkomitmen menghadirkan khatib – khatib berkualitas dengan materi ceramah yang menyejukkan dan memberikan pencerahan bagi jemaah.

“Dengan tentunya kita hadirkan para khatib barangkali yang punya kualitas ya, yang sifatnya menyejukkan dan memberikan pencerahan kepada ASN dan masyarakat di sana,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)