Erwin – Laman 13 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dorong ASN Profesional dan Kompeten, BKD Kalsel Bentuk UPTD Penilaian Kompetensi

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyiapkan penguatan sistem penilaian kompetensi aparatur sebagai bagian dari upaya membangun manajemen talenta ASN yang lebih terukur.

Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel.

Ket : Kepala BKD Kalsel, Noryadi saat di wawancara

UPTD ini menjadi unit yang menangani kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penilaian kompetensi ASN.

Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung pengembangan karier aparatur berdasarkan kompetensi dan potensi yang dimiliki.

Kepala BKD Kalsel, Noryadi mengatakan, pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi ASN merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalsel membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

“UPTD Penilaian Kompetensi ASN adalah unit pelaksana teknis daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penilaian kompetensi ASN,” ujar Noryadi, Senin (7/9).

Menurutnya, pembentukan UPTD juga sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel, Muhidin dalam mendukung penerapan manajemen talenta serta meningkatkan kualitas layanan pengembangan dan penjenjangan karier ASN.

“Tentu kita ingin mendukung ASN yang profesional, berintegritas, dan kompeten dengan meningkatkan kualitas pelayanan penilaian kompetensi ASN, serta mendukung pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Kalsel sesuai dengan apa yang diinstruksikan Bapak Gubernur,” katanya.

Noryadi menjelaskan, UPTD tersebut telah terbentuk dan saat ini masih dalam tahap pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional.

Sejumlah layanan yang disiapkan meliputi penilaian kompetensi dan potensi ASN, fasilitasi asesmen, pengembangan instrumen penilaian, penilaian kompetensi untuk kebutuhan mutasi masuk, hingga pemberian umpan balik atas hasil penilaian.

UPTD juga akan memberikan fasilitasi bagi asesor, dukungan teknis penyelenggaraan penilaian, serta mengembangkan layanan penilaian berbasis teknologi.

Layanan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota, instansi daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Saat ini, UPTD Penilaian Kompetensi ASN memiliki tiga orang asesor dan mempersiapkan dua calon asesor tambahan. BKD Kalsel juga telah melakukan simulasi asesmen mandiri bagi staf pelaksana sebagai bagian dari persiapan penguatan layanan.

Ke depan, Pemprov Kalsel menargetkan UPTD Penilaian Kompetensi ASN dapat memperoleh akreditasi A. Dengan akreditasi tersebut, UPTD diharapkan mampu melaksanakan penilaian kompetensi secara mandiri hingga jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

“Targetnya ke depan, kami akan menjadikan UPTD ini terakreditasi A. Kalau sudah terakreditasi A, nantinya kami juga dapat melaksanakan penilaian kompetensi sampai ke JPT Pratama secara mandiri,” jelas Noryadi.

Sementara itu, Kepala UPTD Penilaian Kompetensi ASN, Yasinta Ayu Sabrina Putri mengatakan, simulasi asesmen mandiri menjadi salah satu tahapan yang dilakukan BKD Kalsel dalam mempersiapkan UPTD menuju proses akreditasi.

Ia menyebutkan, pada tahun sebelumnya simulasi asesmen mandiri telah dilaksanakan sebanyak empat kali dengan melibatkan 40 pegawai. Tahun ini, kegiatan serupa direncanakan kembali digelar dengan sasaran 50 ASN.

“Pada tahun sebelumnya kami telah sukses melaksanakan simulasi asesmen mandiri sebanyak empat kegiatan dengan total 40 pegawai yang terlibat. Pada tahun ini, program tersebut rencananya akan kembali dilaksanakan dengan menyasar jumlah peserta sebanyak 50 orang,” ujarnya.

Yasinta menjelaskan, peserta simulasi tidak ditentukan melalui pendaftaran terbuka. ASN yang mengikuti kegiatan tersebut dipilih berdasarkan hasil pemetaan kompetensi yang dilakukan Bidang Pengembangan Aparatur BKD Kalsel.

“Mereka nanti akan kita panggil. Datanya berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Bidang Pengembangan Aparatur, yang sebelumnya telah mendata kompetensi dari masing-masing ASN,” jelasnya.

Melalui penguatan UPTD dan pelaksanaan asesmen mandiri secara bertahap, Pemprov Kalsel berharap memiliki basis data kompetensi ASN yang lebih akurat.

Data tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan karier dan penempatan aparatur sesuai kompetensi, potensi, serta kebutuhan organisasi. (BDR/RIW/EPS)

Maknai 2 Tahun Bertumbuh, Bandara Internasional Syamsudin Noor Lakukan Service Recovery Action

Banjarbaru – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) lakukan act of service untuk para pengguna jasa di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Memasuki tahun kedua perjalanan transformasi PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports. Manajemen memaknai dengan kegiatan reflektif dengan melakukan doa bersama sebelum memulai pekerjaan dan operasional bandara, Rabu (9/9).

Selepas itu, seluruh pegawai diajak untuk menanam Pohon Kayu Ulin yang memiliki makna mendalam untuk Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Pohon Kayu Ulin memiliki bagian dari sejarah terdahulu Bandara Internasional Syamsudin Noor, yaitu Lapangan Terbang Ulin dengan landasan yang terbuat dari kayu ulin.

Selain itu, aksi ini merupakan suatu upaya untuk melakukan tindakan nyata berkelanjutan untuk menjaga alam tetap lestari.

“Hari ini merupakan hari yang spesial untuk kami melakukan refleksi atas perjalanan yang telah dilalui selama dua tahun ke belakang. Pada momentum ini kami bersama-sama berdoa untuk kebaikan perusahaan, Kalimantan Selatan, dan Indonesia agar segera pulih dari kondisi alam yang tengah terjadi. Selain itu, kami juga melakukan penanaman Pohon Kayu Ulin sebagai pengingat untuk stay grounded, berupaya untuk terus bertumbuh, dan menjadi manfaat”, ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Tidak hanya berhenti di sana, Manajemen InJourney Airports selaku pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor juga melakukan service recovery action sebagai perwujudan empati atas terdampaknya penerbangan akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Selatan.

Service recovery action diberikan kepada para pengguna jasa dan Posko Satgas Karhutla yang berlokasi di dekat area bandar udara. Untuk Posko Satgas Karhutla, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) telah memberikan bantuan berupa logistik, masker, dan suplai air.

”Empati kami atas kondisi penerbangan yang terdampak kepada para pengguna jasa kami wujudkan dengan melakukan act of service melalui pemberian kudapan dan masker demi keamanan dan kesehatan. Kami berharap melalui hal tersebut upaya pelayanan sepenuh hati dapat dirasakan oleh pengguna jasa dan menciptakan pengalaman berkesan untuk konsumen (customer experience). Selamat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman, kami siap memberikan pelayanan dengan sepenuh hati”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Kalsel Perkuat Pemasaran Produk UMKM Pangan Lokal

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pembinaan dan dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pangan lokal agar mampu tumbuh, berkembang, sekaligus memperluas pasar.

Upaya tersebut dilakukan melalui Pertemuan UMKM Pangan Lokal Tahun 2026 yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa (8/9).

Kegiatan ini diikuti pelaku UMKM kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan dibuka Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, didampingi Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Maulidinsyah Sarasakti.

Syamsir mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu UMKM pangan lokal agar tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas.

“Hari ini kita melakukan pertemuan dengan para UMKM yang selama ini telah mendapatkan pembinaan dan dukungan. Salah satunya bagaimana membantu mereka agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga hasil usahanya bisa laku,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah akses terhadap pembiayaan.

Karena itu, DPKP menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pemahaman terkait akses perbankan, termasuk pembiayaan dengan bunga yang terjangkau dan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

“Dalam pertemuan ini dilakukan pembinaan. Kita mengundang narasumber dari OJK terkait perbankan, bagaimana mereka memperoleh pembiayaan yang murah, bunganya tidak besar dan bisa diakses dengan jangka waktu yang sesuai,” jelasnya.

Selain akses permodalan, pembinaan juga diarahkan pada peningkatan kualitas produk dan pemasaran. Pelaku UMKM mendapatkan materi mengenai teknis penjualan serta pengolahan dan penyajian makanan yang higienis.

Syamsir menilai penguatan UMKM pangan lokal memiliki arti penting karena sektor ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Para pelakunya pun berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat yang menjadikan UMKM sebagai sumber utama pendapatan keluarga.

“UMKM kita sangat banyak sekali. Ada yang membantu suaminya, ada juga yang tidak mempunyai suami atau janda. Mereka menjalankan UMKM dalam bentuk makanan ringan maupun makanan yang dikemas untuk menunjang kebutuhan pangan pokok,” katanya.

Karena itu, Syamsir mendorong keterlibatan lebih luas berbagai pihak, khususnya perbankan, untuk menjadi mitra atau “orang tua asuh” bagi UMKM pangan lokal.

Ia menyebut perbankan memiliki peran penting membuka akses pembiayaan sekaligus memberikan pendampingan agar pelaku UMKM tidak berhenti di tengah jalan karena keterbatasan modal.

“Mari para perbankan, baik Bank Kalsel, BRI, BNI, dan lainnya, memberikan kemudahan kepada mereka. Mereka adalah saudara kita yang sedang berusaha mencari kehidupan untuk memberi makan anak dan istrinya dalam keadaan yang sangat sulit ini,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, berkomitmen memastikan pelaku UMKM pangan lokal tetap mendapatkan ruang berkembang. Dukungan tidak hanya dalam bentuk pembinaan, tetapi juga membuka akses promosi dan pemasaran.

Syamsir mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut menjadi bagian dalam menjaga keberlangsungan UMKM lokal dengan membeli produk mereka.

“Jangan sampai mereka lenyap dan hilang begitu saja tanpa ada uluran tangan dari kita semua. Setiap ada kegiatan, promosi ataupun pameran, belilah produk UMKM kita,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Komisi II DPRD Kalsel Perkuat Wawasan Ekonomi dan Keuangan Lewat Kunjungan ke Kalteng

Kalimantan Tengah – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan tugas kedewanan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Senin (7/9).

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin Firman Yusi, bersama sejumlah anggota Komisi II. Kedatangan rombongan disambut Plt. Kabag Persidangan, Perundang-undangan dan Kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Noormalinda Sari.

Ketua rombongan Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi

Kunjungan kerja ini menjadi kesempatan bagi Komisi II DPRD Kalsel untuk menggali berbagai informasi sekaligus bertukar pengalaman dengan DPRD Kalimantan Tengah.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di bidang ekonomi dan keuangan daerah.
Sejumlah hal menjadi perhatian, di antaranya pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta upaya mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketua rombongan Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Firman, pertukaran informasi dengan DPRD dari provinsi lain penting dilakukan. Selain menambah wawasan, pengalaman dari daerah lain dapat menjadi bahan perbandingan dalam menyusun maupun mengawal berbagai kebijakan di daerah.

Ia menilai, setiap daerah memiliki tantangan dan pengalaman masing – masing dalam mengelola sektor ekonomi dan keuangan.

Karena itu, komunikasi antarlembaga legislatif diperlukan untuk saling berbagi informasi dan mencari berbagai langkah yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kita ingin mendapatkan informasi dan pengalaman yang bisa menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi DPRD, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Setiap daerah tentu memiliki pengalaman dan kebijakan yang bisa saling dipelajari,” ujar Firman.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II juga menggali berbagai informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dilakukan DPRD Kalimantan Tengah.

Fungsi pengawasan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sementara dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki peran strategis dalam membahas dan menyepakati kebijakan anggaran bersama pemerintah daerah, sehingga penggunaan anggaran dapat diarahkan pada program-program yang menjadi prioritas pembangunan.

“Pertukaran pengalaman ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi Komisi II DPRD Kalsel dalam menjalankan tugasnya, terutama menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang,” harapnya.

Plt. Kabag Persidangan, Perundang-undangan dan Kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Noormalinda Sari, menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel tersebut.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan diisi dengan diskusi serta pertukaran informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kunjungan kerja antarlembaga legislatif seperti ini dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antarprovinsi, khususnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Hasil diskusi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan ekonomi dan keuangan yang berkembang di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Lebih dari 10 Tahun Tak Dikeruk, Yamin Kembalikan Fungsi Kolam Kamboja

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengeruk kolam di kawasan Taman Kamboja, Senin (7/9). Pengerukan dilakukan untuk mengangkat sedimentasi yang menumpuk sekaligus mengembalikan fungsi kolam sebagai ruang retensi air di tengah kota.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR mengatakan, pengerukan menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan kembali kapasitas tampung kolam yang diperkirakan lebih dari satu dekade terakhir tidak dikeruk secara menyeluruh.

“Hari ini kita melakukan pengerukan kolam di Taman Kamboja yang diperkirakan mungkin sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah dikeruk secara menyeluruh,” ujar Yamin.

Menurut Yamin, sedimentasi yang selama ini berada di dasar kolam mengurangi ruang tampung air. Karena itu, material yang menumpuk diangkat agar kapasitas kolam dapat kembali optimal.

“Kita ingin mengembalikan fungsi kolam ini sebagai ruang retensi air di tengah kota. Sedimentasi yang menumpuk kita angkat agar daya tampungnya bertambah,” katanya.

Optimalisasi tersebut diharapkan memperkuat kemampuan kawasan menahan sementara limpasan air ketika terjadi hujan deras.

Dengan fungsi retensi yang kembali optimal, kolam dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mengurangi potensi genangan di kawasan perkotaan.

Bagi Yamin, pengendalian air di Banjarmasin tidak dapat dilakukan parsial. Sungai, drainase hingga ruang retensi perlu dikelola sebagai bagian dari sistem yang saling mendukung.

“Sehingga ketika hujan deras kolam ini dapat menahan sementara limpasan air dan membantu mengurangi genangan,” tekannya.

Ia menegaskan, pembenahan sistem pengendalian air akan dilakukan bertahap dan berkelanjutan, termasuk dengan mengoptimalkan infrastruktur dan ruang – ruang yang memiliki fungsi tampungan air.

“Ini bagian dari upaya kita membenahi pengendalian air di Banjarmasin. Sungai, drainase, dan ruang – ruang retensi harus kita optimalkan bersama. Insyaallah kita kerjakan bertahap dan berkelanjutan,” kata Yamin.

Pengerukan kolam Taman Kamboja ini menjadi salah satu langkah untuk memastikan ruang tampungan air yang berada di kawasan perkotaan dapat berfungsi lebih optimal.

Upaya tersebut sekaligus menempatkan pengelolaan kolam bukan hanya sebagai bagian dari pemeliharaan kawasan taman, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengendalian air kota. (PEMKOBJM–SRI/RIW/EPS)

Potensi Awan Hujan Muncul, BNPB Kembali Laksanakan OMC

Banjarbaru – Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dilakukan di langit Kalimantan Selatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan karhutla dan kekeringan.

Sebanyak 1 ton garam dibawa pesawat BNPB, berangkat dari Lanud Sjamsuddin Noor, Sabtu (5/9) sore, untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi BMKG.

OMC Kembali Dilaksanakan Untuk Tekan Ancaman Karhutla Di Kalsel

Komandan Lanud Syamsudin Noor, Kolonel Penerbang Hilman L.P. Ambarita mengatakan, pemantauan satelit masih menunjukkan sekitar 600 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan OMC kembali dilakukan untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan.

“Sebanyak satu ton garam telah disemai menggunakan pesawat BNPB yang berangkat dari Lanud Syamsudin Noor, Sabtu sore, 5 September 2026,” ungkapnya.

Bahan tersebut ditaburkan pada kawasan yang memiliki potensi awan hujan dan telah diidentifikasi berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn) Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga 9 September 2026.

“Alhamdulillah, setelah satu bulan lebih tidak bisa dilaksanakan karena terkendala tidak adanya awan hujan. Kita bisa laksanakan lagi OMC berkordinasi dengan BMKG dan juga evaluasi tim,” katanya.

Sementara itu, Kasubbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah mengatakan, Kalsel saat ini masih berada dipuncak musim kemarau. Sehingga bantuan OMC untuk menurunkan hujan sangat dibutuhkan dalam penanganan karhutla dan juga kekeringan.

“Kami sangat terimakasih kepada BNPB, hari ini kembali bisa dilaksanakan OMC. Ini ikhtiar kita bersama. Karen hujan sangat dibutuhkan untuk ketersediaan air selain penanganan karhutla dan juga kekeringan,” ujarnya.

Untuk diketahui operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalsel. Setelah sekitar satu bulan tak ada potensi awan hujan hingga kembali dilakukan. (MRF/RIW/EPS)

Bapenda Padel Cup, 113 Pasang Peserta Dipastikan Ramaikan Turnamen

Banjarbaru – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bapenda Padel Cup, turnamen olahraga yang untuk pertama kalinya diselenggarakan Bapenda Kalsel.

Turnamen diikuti 113 pasang peserta dari jajaran Bapenda Kalsel serta mitra kerja sama.

Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antara Bapenda dengan para mitra.

Sekretaris Bapenda Provinsi Kalsel, Jaya Abadi mengatakan, Bapenda Padel Cup menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya sebagai wadah memperkuat hubungan dan kebersamaan di luar lingkungan pekerjaan.

“Ini pertama kali kami laksanakan. Pesertanya tidak hanya dari jajaran Bapenda, tetapi juga dari mitra kerja sama,” ujar Jaya, baru-baru tadi.

Menurutnya, antusiasme peserta menunjukkan olahraga padel semakin diminati berbagai kalangan.

“Banyaknya pasangan yang mengikuti turnamen juga membuat kegiatan berlangsung kompetitif sekaligus meriah,” lanjutnya.

Bapenda Padel Cup mempertandingkan beberapa kategori, yakni kategori pimpinan, putra, dan putri. Peserta berasal dari lingkungan Bapenda Kalsel dan sejumlah mitra kerja sama.

Dalam pertandingan tersebut, persaingan berlangsung pada masing-masing kategori hingga menghasilkan para pemenang.

Untuk kategori putri, gelar juara diraih pasangan Desy dan Winey. Sementara pada kategori putra, pasangan yang mewakili Bank Kalsel berhasil menjadi pemenang. Adapun kategori pimpinan dimenangkan Rahman.

Jaya mengatakan, capaian para pemenang menjadi bagian dari semarak pelaksanaan turnamen perdana Bapenda Padel Cup.

“Yang terpenting dari kegiatan tersebut bukan hanya hasil pertandingan, tetapi juga terbangunnya interaksi dan kebersamaan antara jajaran Bapenda dengan mitra kerja,” sahutnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dan dilaksanakan berkelanjutan. Dengan demikian, Bapenda Padel Cup dapat menjadi agenda yang tidak hanya mengedepankan kompetisi olahraga, tetapi juga memperkuat silaturahmi.

“Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dan menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan antara Bapenda dan mitra kerja,” lanjut Jaya.

Bapenda Padel Cup menjadi salah satu kegiatan yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan upaya membangun hubungan yang lebih erat antarpeserta.

Dengan melibatkan 113 pasangan dari jajaran Bapenda dan mitra kerja sama, turnamen ini sekaligus menunjukkan tingginya antusiasme terhadap olahraga padel di lingkungan pemerintahan dan mitra kerja Bapenda Kalsel.

Penyelenggaraan turnamen perdana ini diharapkan dapat menjadi awal bagi kegiatan olahraga bersama lainnya di lingkungan Bapenda Kalsel.

Selain menjaga kebugaran, kegiatan olahraga bersama juga dinilai dapat menciptakan suasana yang lebih akrab, memperkuat komunikasi, dan membangun semangat kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. (MRF/RIW/EPS)

Setujui Perubahan APBD 2026, DPRD Banjarbaru Minta Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran

Banjarbaru – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun 2026 disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Sabtu (5/9).

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, turut hadir dalam rapat paripurna sekaligus menandatangani berita acara tersebut.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial mengatakan, perubahan APBD 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,175 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,665 triliun.

Menurutnya, anggaran yang telah disepakati harus direalisasikan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Anggaran yang telah disepakati ini harus direalisasikan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Banjarbaru, menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan setelah Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Meski demikian, percepatan pelaksanaan anggaran harus tetap diiringi kualitas kegiatan serta kedisiplinan pengelolaan keuangan daerah.

“Saya harapkan, setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah, maka seluruh SKPD segera melakukan percepatan pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan,” tegasnya.

Sirajoni menegaskan, anggaran yang tercantum dalam Perubahan APBD merupakan batas maksimal yang dapat digunakan. Karena itu, setiap belanja harus dilaksanakan disiplin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan Raperda, DPRD sebelumnya telah menyampaikan berbagai catatan, pertanyaan, serta koreksi melalui pandangan umum fraksi maupun pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan SKPD terkait.

Seluruh masukan tersebut telah dibahas dan ditindaklanjuti dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pembahasan juga memperhatikan keseimbangan antara belanja daerah dengan indikator serta tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam struktur Perubahan APBD 2026, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp1,327 triliun. Kemudian belanja modal sebesar Rp331,531 miliar, belanja tidak terduga Rp1,034 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp6,206 miliar.

Sementara itu, pembiayaan daerah mencapai Rp490,720 miliar, yang dalam kesepakatan tersebut tercatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Setelah persetujuan bersama ditandatangani, Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama.

Raperda tersebut kemudian akan dievaluasi gubernur untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang – undangan, baik dari aspek teknis, materiil, maupun legalitas.

Hasil evaluasi selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD sebelum dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD Kota Banjarbaru.

Seluruh proses pembahasan hingga pengambilan keputusan telah dilakukan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang diperlukan untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas.

“Keputusan yang kita ambil pada hari ini telah didasarkan pada pemikiran yang matang demi kebaikan semua pihak di masa yang akan datang,” ujarnya.

Ia berharap, setelah seluruh tahapan evaluasi dan penetapan selesai, Perubahan APBD 2026 segera diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan tetap mengutamakan kualitas, efektivitas, serta disiplin penggunaan anggaran. (BDR/RIW/EPS)

Komisi I Pantau Karhutla di Sepanjang Jalan Bati-Bati

Tanah Laut – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama BPBD Kalsel, BPBD Kabupaten Tanah Laut, serta relawan gabungan memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sepanjang Jalan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, baru-baru tadi.

Pemantauan dilakukan untuk melihat kondisi lahan yang terdampak karhutla sekaligus menggali informasi dari masyarakat mengenai penyebab kebakaran dan langkah penanganan yang selama ini dilakukan.

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat. Rombongan juga berdialog dengan aparat desa dan warga yang berada di sekitar kawasan rawa Bati – Bati.

Dari hasil dialog di lapangan, diketahui kebakaran lahan di kawasan rawa Bati-Bati bukan persoalan baru. Karhutla di wilayah tersebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir dan cenderung semakin parah ketika musim kemarau panjang.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat mengatakan, kondisi kemarau tahun ini membuat lahan rawa menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar dan menyebabkan api lebih cepat menjalar.

Menurut Rais, faktor penyebab kebakaran tidak hanya berasal dari kondisi alam, tetapi juga aktivitas manusia.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, terdapat kebakaran yang diduga sengaja dilakukan dan ada pula yang terjadi tanpa disengaja.

“Kebiasaan masyarakat yang menjadi perhatian adalah aktivitas pembakaran lahan rawa saat musim kemarau. Sebagian masyarakat masih memiliki anggapan bahwa pembakaran lahan akan memberikan manfaat ketika musim hujan tiba, karena kawasan tersebut nantinya dapat menjadi tempat masuknya ikan,” ucapnya.

Rais menyampaikan, aktivitas masyarakat di sekitar kawasan rawa juga berpotensi menimbulkan sumber api secara tidak sengaja, seperti puntung rokok maupun sumber api lainnya.

Rais menilai kondisi sungai dan rawa yang mengering turut memperbesar risiko kebakaran. Ketika vegetasi dan lahan dalam kondisi sangat kering, api akan lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan.

“Upaya penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Langkah pencegahan dan pengelolaan lahan sejak awal harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Rais menambahkan, Komisi I DPRD Kalsel pun mendorong solusi jangka panjang melalui pemanfaatan lahan yang selama ini tidak produktif atau lahan tidur di kawasan rawa.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mencari langkah, agar lahan – lahan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara produktif.

Lahan tidur, menurutnya, dapat diarahkan untuk berbagai kegiatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, seperti berkebun, bercocok tanam, menanam padi, maupun kegiatan pertanian musiman lainnya.

“Dengan pemanfaatan tersebut, lahan diharapkan tidak dibiarkan terbengkalai dan kering tanpa pengelolaan. Masyarakat juga dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus membantu mengurangi potensi terjadinya kebakaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

500 Peserta Ramaikan Tradisi Baayun Maulid

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar Tradisi Baayun Maulid di halaman Masjid Bersejarah Sultan Suriansyah, Minggu (6/9). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan harjad kota dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diikuti sebanyak 500 peserta.

Tradisi Baayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar yang dilaksanakan secara turun-temurun.

Ket foto : Wakil Walikota Banjarmasin Ananda saat Baayun Maulid

Dalam prosesi tersebut, anak ditempatkan di dalam ayunan dan diayun orang tua atau keluarga, sembari diiringi pembacaan Al-Quran, salawat, dan doa.

Kegiatan dibuka langsung Wakil Wali Kota, Ananda, dan turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Banjarmasin, seluruh Kepala SKPD, serta jajaran terkait.

Usai meninjau pelaksanaan kegiatan, mewakili Wali Kota Banjarmasin, Ananda mengatakan Baayun Maulid tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan momentum menuju Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Alhamdulillah hari ini perayaan Baayun Maulid bertepatan di bulan kita akan memperingati 500 tahun Kota Banjarmasin. Harapannya ke depan Masjid Sultan Suriansyah ini menjadi ikon, bukan hanya ikon Banjarmasin, tetapi ikon Kalimantan Selatan, Kalimantan bahkan Indonesia,” ucapnya.

Ia menilai, keberadaan Masjid Sultan Suriansyah menjadi salah satu tonggak sejarah penting karena merupakan bagian dari sejarah awal Kota Banjarmasin, khususnya dalam perkembangan Islam.

Dirinya berharap Baayun Maulid dapat terus dikembangkan dan masuk dalam kalender kegiatan daerah hingga nasional.

“Kita berharap juga Baayun Maulid ini menjadi kalender event, bukan hanya Kota Banjarmasin, tapi mudah-mudahan menjadi kalender event Indonesia,” katanya.

Terkait keterbatasan fasilitas, Ananda menyampaikan pemerintah kota akan berupaya meningkatkan sarana pendukung di kawasan masjid, termasuk fasilitas toilet dan tempat wudhu.

“Sudah kita sampaikan, Insyaallah akan dianggarkan, paling lambat tahun depan insyaallah penambahan tempat wudu, WC dan kamar mandi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil menjelaskan, jumlah 500 peserta ditetapkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin.

“Untuk Baayun Maulid tahun ini diikuti 500 peserta. Jadi 500 peserta yang disiapkan slot kepanitiaan Masjid Sultan Suriansyah. Kebetulan juga di ulang tahun Kota Banjarmasin di bulan September, dan 500 itu bagian daripada 500 tahun Kota Banjarmasin,” terangnya.

Ia menambahkan, peserta merupakan warga Kota Banjarmasin yang ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dan rapat kepanitiaan bersama pihak kecamatan serta unsur terkait lainnya.

Pelaksanaan Baayun Maulid juga tidak dipungut biaya atau gratis bagi peserta.

Sabil menilai tradisi tersebut memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat sehingga berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan berskala lebih luas.

“Ini suatu kebudayaan, kebudayaan dari turun – temurun sebenarnya. Baayun Maulid adalah bagian daripada tradisi mengungkapkan rasa kebahagiaan akan munculnya Islam yang ada di Kalimantan,” jelasnya.

Terkait pengembangan kegiatan, Disbudporapar akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengingat Masjid Sultan Suriansyah juga berada dalam kewenangan provinsi.

Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang Baayun Maulid menjadi salah satu agenda budaya yang dikenal hingga tingkat nasional.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena jumlah peserta tahun ini masih terbatas menyesuaikan kapasitas lokasi.

“Kami mengucapkan pertama terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Kami tidak bisa di tahun ini memfloating sesuai dengan kehendak karena keterbatasan tempat. Tahun depan nanti akan kami pikirkan lagi supaya dapat diperbanyak lagi pesertanya, termasuk supaya proporsional yang berminat itu dapat melaksanakan. Namun kami maksimalkan sesuai dengan tempat yang tersedia,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)