Admin 6 – Laman 3 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

PKK Kabupaten/Kota Diminta Fokus Bidang Kesehatan dan Ekonomi

Tabalong – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan rutin empat bulanan se Kalimantan Selatan di Pendopo Bersinar, Kabupaten Tabalong, Kamis (23/12).

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Raudatul Jannah Sahbirin Noor mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PKK Kabupaten/Kota atas kehadiran dalam rapat empat bulanan itu.

Secara khusus ia juga mengucapkan terima kasih kepada PKK. Tabalong atas kesediaan sebagai tuan rumah tempat kegiatan rapat.

Raudatul Jannah mengatakan, pertemuan empat bulanan ini dalam rangka silaturahmi dan evaluasi program kerja PKK dalam pembangunan di daerah.

Dalam arahanya Raudatul Jannah mengatakan, pandemi COVID-19 belum usai dan di Indonesia sudah ada yang terinfeksi varian baru Omicron, ini tentunya membuat kader PKK harus tetap disipilin menerapkan protokol kesehatan.

Dirinya meminta PKK tetap bantu upaya pemerintah untuk mengejar target vaksinasi untuk masyarakat sebagai sasaran.

“Pandemi ini tidak bisa dianggap remeh, Omicron mempunyai tingkat penularan cukup tinggi, untuk itu perlu percepatan vaksinasi dengan mengajak masyarakat, kalau untuk mengejar target harus door to door,” katanya.

Dengan percepatan vaksinasi, Raudatul Jannah mengatakan, keadaan ekonomi banua Kalimantan Selatan bisa kembali normal seperti sedia kala.

Selain itu, Raudatul Jannah juga menginginkan setiap PKK di Kabupaten Kota memiliki Koperasi yang berbadan hukum. Dengan adanya Koperasi bisa membantu ekonomi kader PKK.

Wakil Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah menambahkan, PKK Kalsel mendukung kreativitas yang dihadirkan PKK Kabupaten Kota untuk memajukan ekonomi desa seperti program satu desa satu produk yang terintegrasi.

“Diharapkan potensi ekonomi dari desa desa yang ada di Kalsel semakin terbuka dan dikenal sehingga diminati baik dari Kalsel maupun luar Kalsel,” katanya.

Menurutnya, kader PKK harus terus melakukan peningkatan kualitas diri dan terus berinovasi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tabalong, Syarifah Syifa mengucapkan terima kasih atas dukungan TP PKK Provinsi selama ini kepada wilayahnya.

Menurutnya, TP PKK Kabupaten Tabalong terus bersinergi dengan seluruh pihak dalam berkegiatan.

Dirinya memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan seperti rapat rutin setiap bulan, lomba-lomba kegiatan PKK, safari ramadhan, peringatan keagamaan, pembinaan kelompok dasawisma, temu kader posyando dan kegiatan lainnya. (BIROADPIM/RDM/APR)

Paman Birin Pimpin Apel Pengamanan Jelang Nataru 2021

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2021, dalam rangka kesiapan mengawal kondusivitas dan keamanan Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru ( Nataru) 2022.

Apel dilaksanakan di Lapangan SATPAS km.21, Landasan Ulin, Banjarbaru, Kamis (23/12).

Sahbirin Noor bertindak sebagai inspektur upacara, didampingi Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Rikwanto serta Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah.

Disampaikan, operasi lilin akan digelar selama sepuluh hari, mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo melalui amanatnya yang dibacakan gubernur, menyebut, Polri telah menyiapkan 83.917 personil Polri, 15.842 personel TNI, serta 55.086 personel instansi terkait lainnya.

Seluruh personel akan ditempatkan di pos pengamanan juga pos pelayanan di pusat keramaian, termasuk akses bandara dan pelabuhan. Tentu ujarnya dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Pengamanan ini jangan dianggap agenda rutin biasa. Jangan sampai menimbulkan kluster baru Covid-19,” pesan Kapolri.

Lanjutnya, berdasarkan mapping kerawanan, ada beberapa prediksi gangguan kantibmas yang harus diantisipasi, antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, sabotase.

Kemudian pesta minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, aksi perusakan fasilitas umum, berbagai aksi kriminalitas, hingga bencana alam.

“Saya harapkan seluruh kasatwil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang efektif dan efisien, sesuai karakteristik kerawanan yang ada,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

“Laksanakan pengamanan secara profesional dan proporsional, bertindak tegas tapi juga humanis. Mantapkan kerja sama, sinergi, dan solidaritas,” tegas Gubernur, saat membacakan amanah Kapolri.

Ditemui usai upacara, Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Rikwanto mengungkapkan, sejauh ini keadaan Kalimantan cukup kondusif baik dari segi sosial maupun kerukunan beragama. Namun, tindakan preventif tentu harus dilakukan demi keamanan masyarakat.

“Potensi terorisme mengganggu perayaan momen tertentu, seperti Natal dan Tahun Baru. Karena itu, pencegahan lebih baik dilakukan. Mudah-mudahan situasi tetap terjaga aman dan kondusif,” ucapnya. (BIROADPIM/RDM/APR)

Sepanjang 2021, Disdukcapil Kalsel Droping 210 Ribu Keping Blangko e-KTP

Banjarbaru – Melalui dukungan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI, pendistribusian blangko e-KTP di kabupaten/kota Kalsel tercapai sebanyak 210 ribu keping, pada tahun 2021.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Kalsel, Irfan Sayuti, mengatakan, selain atas fasilitasi pemerintah pusat, gerakan ini juga merupakan inisiatif dari Pemprov Kalsel agar layanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota terpenuhi.

“Ketersediaannya selama ini sangat menunjang pelayanan. Bahkan, ini juga sudah membantu menyukseskan penyelenggaraan vaksinasi massal yang masih berjalan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (22/12) siang.

Sejak Januari – November 2021, diakui Irfan, ketersediaan blangko sangat tercukupi. Bahkan, mampu menutupi pergantian adminduk yang hilang pasca bencana banjir.

“Totalnya keseluruhan yang telah didistribusikan itu sebanyak 210 ribu keping blangko e-KTP. Selama adanya posko Adminduk, dokumen yang hilang berhasil diganti baru,” tuturnya.

Dari hasil monitoring dan laporan Dukcapil kabupaten/kota, ia menyebutkan, hadirnya program sadar Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kalsel membuat minat masyarakat jadi tinggi.

“Dilihat dari rasio rata-rata layanan di kabupaten/kota aman, dan keperluan masyarkat untuk memiliki dokumen kependudukan diakui mampu berjalan dengan sangat baik,” paparnya.

Disdukcapil Kalsel juga berhasil membagikan ribuan blangko e-KTP sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, tahun ini blangko e-KTP tidak ada istilah kelangkaan di Kalsel bahkan lancar dan sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan layanan Adminduk di kabupaten/kota,” beber Irfan Sayuti.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti

Sebelumnya, Disdukcapil Provinsi dan kabupaten/kota telah mengganti 112.433 dokumen kependudukan baru pasca bencana banjir. Pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari Direktorat Dukcapil Kemendagri RI dan DPRD Kalimantan Selatan.

“Itu termasuk KK sebanyak 111.000 lembar, e KTP 1.110 keping blangko, akta kematian 31 lembar dan 292 akta kelahiran,” ungkapnya.

Tercatat Maret 2021 lalu, Disdukcapil kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah mencetak ulang e-KTP baru sebanyak 1.024 keping blangko setelah musibah banjir terjadi.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik hasil realisasi kinerja yang selama ini telah dilaksanakan Disdukcapil Kalimantan Selatan bersama kabupaten/kota.

“Kalsel termasuk provinsi yang kinerjanya bagus dan di atas rata-rata. Jelas, ini harus dipertahankan,” ungkapnya.

Tercatat sepanjang Januari – November 2021, Kota Banjarbaru menerima 20.000 keping blangko e-KTP, Banjarmasin sekitar 32.000 keping, Kabupaten Banjar 22.500, Batola 12.000, Tapin 2.500, HSS 16.500, HST 5.000, HSU 8.500, Balangan 4.000, Tabalong 19.500, Tanah Laut 27.000, Tanah Bumbu 14.000 dan Kotabaru sebanyak 26.500 keping. (RHS/RIW/APR)

Gelar Tes Urine Karyawan, LPPL Abdi Persada Dukung Paman Birin Perangi Narkoba

Banjarbaru – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM melaksanakan tes urine bagi pegawainya, di kantor Abdi Persada, pada Rabu (22/12).

Tes urine untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan zat terlarang ini, bekerjasama dengan BNN Kota Banjarbaru dengan diikuti sebanyak 29 orang.

Dokter Daryn selaku perwakilan dari BNN Kota Banjarbaru, sebelum pengambilan urine dilaksanakan, menyampaikan tentang betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba bagi seluruh kalangan. Meski orang tersebut mempunyai pekerjaan tetap.

“Narkoba dapat membuat kinerja menurun. Kemudian penghasilan habis hingga yang tersisa hanyalah utang. Karena akan ketagihan,” ujarnya

Ia juga menegaskan, penyelamatan generasi bangsa dari zat terlarang ini bukan hanya tanggungjawab BNN. Namun juga kepada semua pihak.

“Minimal jaga diri dan keluarga. Kemudian orang-orang terdekat. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Abdi Persada FM Ibnu Min Hajie mengatakan, pelaksanaan tes urine ini sebagai bagian dari kelengkapan administrasi bagi pegawai honorer di lingkungan Abdi Persada FM, yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kita juga ingin memastikan bahwa pegawai kita bebas dari jeratan narkoba,” sebutnya.

Selain itu, dengan adanya tes urine yang digelar setiap tahunnya ini, merupakan wujud dukungan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang selalu menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Kita sangat mendukung dengan upaya bebasnya masyarakat Kalsel terhadap jeratan narkoba,” tuturnya. (ASC/RIW/APR)

Buntut Penutupan Jalan Hauling Suato Tatakan, Sopir Angkutan Tambang Mengadu Ke DPRD Kalsel

Banjarmasin – Ratusan sopir angkutan tambang batubara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu (21/12).

Mereka menuntut dibukanya garis polisi di jalur hauling kilometer 101 Suato Tatakan Tapin, karena selama ini para pekerja angkutan sangat bergantung pada jalan khusus angkutan tambang tersebut. Kemudian sejumlah perwakilan sopir angkutan melakukan audiensi dengan DPRD Kalsel, Pemprov Kalsel dan Polda Kalsel di gedung DPRD Kalsel.

Dalam audiensi, perwakilan sopir angkutan tambang, Suriansyah mengungkapkan nasib ribuan supir, yang terdampak akibat penutupan jalan hauling semakin nelangsa. Bahkan banyak temannya yang kini beralih menjadi tukang potong rumput hingga serabutan.

“Bayangkan saja, bapak dua anak, jadi tukang potong rumput dibayar Rp50 ribu sehari. Bagaimana kami bisa menghidupi keluarga? Untuk makan saja kami sudah menderita,” katanya.

Suriansyah meminta agar pemerintah dapat membantu masyarakat agar sengketa terkait jalan hauling tersebut bisa diselesaikan dan perekonomian warga juga segera berjalan.

Perwakilan sopir angkutan juga meminta agar garis polisi dilepas atau diberi izin melintas di satu titik di jalan Ahmad Yani, sehingga angkutan tetap bisa bekerja selama adanya garis polisi. Mereka juga sempat mengancam akan menggelar demo lebih besar jika tak ada solusi dalam 3×24 jam.

Asosiasi sopir angkutan tambang dan tongkang juga memboyong kuasa hukumnya Supiansyah Darham untuk berdiskusi di DPRD Kalsel.

“Kami ingin agar nanti di audiensi lanjutan, kedua belah pihak dapat dilanjutkan, karena salah satu perusahaan terminal batubara ini tidak pernah hadir pada sidang, jadi harapan kita pada audiensi nanti benar-benar bisa dihadirkan kedua perusahaan,” kata Supiansyah.

*Suasana Audiensi Sopir Angkutan Tambang Dengan DPRD Kalsel, Pemprov Kalsel dan Polda Kalsel*

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan audiensi ini akan dilanjutkan pada Senin 27 Desember 2021 nanti dengan mempertemukan kedua belah pihak yaitu PT Antang Gunung Meratus (AGM) dan PT Tapin Coal Terminal (TCT) untuk menghasilkan titik temu dan solusi.

“Imbas dari perselisihan kedua belah pihak tidak hanya merugikan perusahaan dan pekerja namun hingga masyarakat juga ikut terkena dampak ekonomi dari blokade jalur hauling batu bara di Jalan A Yani KM 101 tersebut,” jelasnya.

Dalam audiensi lanjutan, lanjut Supian HK, jika tidak ada solusi bagi masyarakat maka Ia siap untuk menyuarakan agar kedua perusahaan dapat dibekukan.

“Sesuai aturan, jika memang menguntungkan bagi masyarakat silakan perusahaan ini dilanjutkan, jika tidak kita bekukan saja,” jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengharapkan, dalam pertemuan kedua perusahaan pada pekan depan tersebut, dapat menghadirkan orang yang bisa mengambil keputusan sehingga didapat solusi.

“Sebab permasalahan ini terjadi berulang-ulang hingga 10 tahun lebih lamanya sehingga diharapkan segera ditemui solusi agar tidak ada masyarakat Kalsel yang dirugikan akibat investasi kedua perusahaan tersebut,” katanya.

Roy juga menekankan jika masalah ini terus berlanjut dan tidak ada solusi maka bisa saja Pemprov mengambil langkah dengan mengusulkan pembekuan kedua perusahaan apabila mengakibatkan kerugian, ekonomi dan sosial serta ketertiban masyarakat terganggu.

“Kita bisa saja mengusulkan pembekuan kedua perusahaan. Kita lihat aturannya nanti intinya kita melaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Noor Subchan mengatakan garis polisi di
jalur hauling batubara di Jalan A Yani KM 101 tersebut bisa dibuka, setelah kedua belah pihak mencabut laporannya di pihak berwenang. Saat ini, lanjutnya, pihaknya juga tengah mencari solusi jalan alternatif sementara agar dapat dilalui masyarakat.

“Kita masih negosiasi mana jalan terbaik yang bisa dilalui masyarakat Tapin-Kandangan,” tambahnya. (NRH/RIW/APR)

Peringati Hari Ibu, Parpol Baru Ini Gelar Program Gen 170

Banjarmasin – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meluncurkan program Gerakan Generasi 170 (Gen-170) pada peringatan Hari Ibu, Rabu (22/12).

Kegiatan Gelorakan Gen-170 yang diselenggarakan di aula kantor DPW Partai Gelora Kalsel tersebut merupakan gerakan bersama mewujudkan anak-anak Indonesia yang cukup dalam gizi dan tumbuh kembang, yang ditandai dengan tinggi rata-rata 170 cm.

Ketua DPW Gelora Kalsel, Riswandi menyampaikan pada peringatan Hari Ibu ini pihaknya meluncurkan dua program yakni Pintarnya Perempuan Indonesia (PiPI) dan Gelorakan Gen-170 sebagai pencegahan stunting (kerdil).

“Generasi masa depan harus bebas dari stunting,” ucapnya.

Peserta dari kegiatan tersebut diikuti dari Ibu menyusui, ibu hamil serta balita yang diberikan edukasi berupa pemberikan makanan sehat, vitamin D dan sebagainya.

“Program ini akan kita lanjutkan di kabupaten/kota hingga DPC-DPC yang ada PiPInya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Perempuan DPW Partai Gelora Kalsel, Siti Saro menyampaikan, gerakan Gen-170 ini sejalan dengan Visi Gelora yang ingin menjadikan Indonesia 5 besar kekuatan dunia.

Dimana melalui kegiatan ini masa depan anak-anak dapat disiapkan sebagai pemegang kepemimpinan kedepan. Sebab katanya, salah satu indikator kecerdasan adalah mereka yang memiliki tinggi 170 cm.

Selain itu ada juga Program PIPI yang akan dibentuk hingga tingkat RT dan RW yang merupakan wadah perkumpulan para ibu yang salah satunya berbicara dan edukasi tentang Gen-170.

“Ini baru launching, kegiatan ini akan terus dilanjutkan dan tidak berakhir disini saja,” tutupnya.

Salah seorang Ibu menyusui, Lailatul merespon positif kegiatan ini, karena melalui acara ini para ibu dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana agar anak-anak nanti bisa memiliki tumbuh kembang yang bagus, cerdas dan berprestasi.

“Kegiatan ini memotivasi ibu khususnya saya bisa berjuang untuk memberikan gizi yang bagus sesuai perkembangan anak,” jelasnya. (NRH/RIW/APR)

Undang Relawan, Legislator DPRD Kalsel Ini Sosper Perda 6/2017

Batola – Sejumlah relawan di Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalsel. Kegiatan yang dilaksanakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Hasanuddin Murad ini, bertempat di salah satu rumah makan kawasan Handil Bakti, Batola pada Rabu (22/12).

“Kita mengetahui persis saat ini sudah terjadi musibah banjir dimana-mana. Oleh karena itu, saya sosialisasikan hal-hal yang terkait dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini. Diharapkan melalui kegiatan ini, para relawan lebih mengetahui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017,” katanya.

Hasanuddin menjelaskan, apabila diperlukan bantuan berupa dana maupun fasilitas penunjang lainnya dalam upaya penanggulangan bencana, hal itu bisa diatasi melalui dana desa, kabupaten maupun provinsi Kalsel. Selain itu, lanjutnya, juga bisa melalui dana CSR dari perusahan-perusahaan di wilayah Batola yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi, dalam upaya dan langkah Pemerintah Daerah membina para relawan.

“Dengan adanya dukungan ini, diharapkan para relawan tetap memiliki semangat yang tinggi dalam upaya ikut serta mengatasi persoalan-persoalan terkait bencana,” harapnya.

Sementara itu, salah satu narasumber Sosper yang juga instruktur kebencanaan Batola, Sumarno, mengatakan, tahun 2021 di kabupaten Barito Kuala terdapat berbagai macam bencana.

“Masuk musim penghujan, pemerintah sudah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, cuaca ekstrem dan angin puting beliung,” katanya.

Sumarno menjelaskan pada saat ini banjir rob atau gelombang pasang sudah melanda beberapa desa atau wilayah di Kabupaten Batola. Terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir sungai Barito yang sudah mulai terdampak.

“Cuma banjir Rob ini datangnya cepat dan surut juga cepat,” jelasnya.

Meskipun demikian, pihaknya bersama Pemda setempat terus melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi dan meminimalisir dampak yang terjadi akibat gelombang pasang. (NRH/RIW/APR)

Bus Banjarbakula Resmi Beroperasi, Ini Harapan Paman Birin

Banjar – Bertempat di terminal tipe A Gambut Barakat, Kementerian Perhubungan meluncurkan program angkutan umum buy the service (BTS) trans Banjarbakula pada Rabu (22/12). Peluncuran perdana program Teman Bus Buy The Service (BTS) ini, dilakukan langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang didampingi Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda, serta disaksikan perwakilan Bupati-Walikota di Kawasan Banjarbakula, dan jajaran Kementerian Perhubungan.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan, dengan adanya BTS di Banjarbakula, maka diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas serta kualitas udara di Banua ini menjadi lebih baik. Sehingga diharapkan dukungan masyarakat serta Kabupaten-Kota untuk memaksimalkan pemanfaatan angkutan umum.

“Pelayanan angkutan umum ini sangat penting dan berarti di wilayah Banjarbakula yang merupakan pelayanan pengoperasian yang kedua untuk wilayah Indonesia Timur setelah Makassar,” ungkap Suharto.

Suharto menambahkan, launching BTS ini merupakan bentuk komitmen awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang maksimal kepada masyarakat, khususnya kawasan Banjarbakula.

Sementara itu, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, yang telah mewujudkan pelayanan untuk masyarakat berupa alat transportasi darat bus Banjarbakula.

“Mudah-mudahan sinergitas ini akan semakin bertambah, sehingga lebih memberikan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Paman Birin. (MRF/RIW/APR)

523 Bintara Polri Lulusan SPN Polda Kalsel, Resmi Dilantik

Banjarbaru – Sebanyak 523 Bintara Polri lulusan Diktukba Polri Tahun Anggaran 2021 Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto.

Berpusat di lapangan Paramasatwika SPN Polda Kalsel, pada Rabu (22/12) pagi, kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalsel, Wakapolda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel bersama Pengurus, Irwasda Polda Kalsel dan para Pejabat Utama Polda Kalsel, Bupati dan Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menyampaikan, upacara yang diselenggarakan pada hari ini merupakan momentum penting, dalam menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang diselenggarakan selama 5 bulan di Sepolwan, Pusdik Brimob, Pusdik Sabhara, Pusdik Binmas, Pusdik Polair Lemdiklat Polri dan seluruh SPN Polda.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada para Bintara Remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang pada hari ini secara resmi dilantik menjadi anggota Polri dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua”, ujar Kapolda Kalsel.

*Suasana upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Diktuk Ba Polri TA 2021*

Usai membacakan sambutan, Kapolda Kalsel juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah prov Kalsel, DPRD Kalsel, serta stakeholder lainnya atas kolaborasi yang telah terjalin untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat warga Banua untuk menjadi anggota Polri.

“Kita berhasil membentuk anak anak muda di Kalsel untuk menjadi anggota Polri, ini hibah yang sangat luar biasa dari Pemda kita,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, animo masyarakat serta hibah dari Pemda bahkan membuat pelatikan di Kalsel ini menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan daerah lain.

“Tadinya siswa kita hanya kurang lebih 240 orang, tetapi jika digabungkan dengan animo masyarakat dan hibah dari Pemda, siswa yang kita luluskan pada hari ini mencapai 800 orang lebih. 523 kita lantik disini dan sisanya ada di pelatihan Direktorat Mabes Polri,” ungkapnya.

Seluruh Bintara yang telah dilantik hari ini, nantinya akan ditempatkan di Polres daerah asal mereka, untuk selanjutnya diberikan program tambahan agar dapat segera terjun ke masyarakat.(Bidhumaspoldakalsel-TR21-01/RIW/APR)

Buntut Molornya Proyek Jalan Liang Anggang – Bati-Bati, BPKP Kalsel Minta Mitigasi Risiko Kerugian Negara Rp74,6 M

Banjarbaru – Keterlambatan penyelesaian Proyek Jalan Liang Anggang – Bati-Bati tahun 2021, telah berdampak kepada masyarakat pengguna jalan di lokasi proyek, dan menjadi keluhan masyarakat serta perhatian langsung petinggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek tersebut dikendalikan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI Kalimantan Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Proyek terdiri dari 2 paket kontrak, yaitu Rehabilitasi Sp. Liang Anggang-Bts. Kota Pelaihari (Seksi 1) sepanjang 3,5 kilometer senilai Rp41,7 milyar, dan Rehabilitasi Sp. Liang Anggang-Batas Kota Pelaihari (Seksi 2), sepanjang 2,7 kilometer senilai Rp32,9 milyar atau total Rp74,6 milyar.

Proyek tersebut secara umum adalah untuk meninggikan level jalan, dengan konstruksi pekerjaan Lapir Pondasi Aggregate Klas A setinggi 35 cm (bervariasi) dan lapisan aspal, yang meliputi AC-Base 8 cm, AC-BC 6 cm, dan AC-WC 4 cm.

“Kedua kontrak proyek tersebut adalah kontrak tahun tunggal. Karenanya, harus tuntas diselesaikan dalam Tahun 2021 ini, yaitu 31 Desember 2021”, kata Kepala BPKP Kalsel Rudy Mahani Harahap.

Bergerak cepat menyikapi hambatan pembangunan tersebut, Kepala BPKP Kalsel, pada 22 Desember 2021, telah mengundang langsung Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Syauqi Kamal, ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

“Undangan ini untuk mencari solusi terbaik untuk menghindari kerugian keuangan negara dan juga untuk kepentingan masyarakat,” tegas Rudy.

Ia meminta kedua proyek tersebut segera diselesaikan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Atas penyelesaian yang lebih lambat dari jadwal, harus diambil langkah segera dan taktis sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, tambahnya.

Secara teknis, langkah terbaik adalah memaksa kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.

“Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan maksimal 90 hari kalender terhitung sejak akhir masa kontrak 31 Desember 2021”, papar Rudy.

Kepala BPJN Kalimantan Selatan juga diingatkan melakukan mitigasi risiko untuk menghindari kerugian keuangan negara. Pertama, melakukan investigasi bahwa kontraktor memiliki kemampuan finansial dan sanggup menyelesaikan pekerjaan.
Kedua, tidak memperpanjang masa kontrak, cukup mengenakan denda keterlambatan terhitung sejak 31 Desember 2021.

Ketiga, meminta perpanjangan Jaminan Pelaksanaan hingga jadwal penyelesaian baru.
Keempat, meminta Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
Selain itu, addendum kontrak harus dibuat dengan syarat: (a) mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan, (b) pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, (c) perpanjangan jaminan pelaksanaan, (d) tidak menambah volume dan nilai kontrak pekerjaan, dan (e) tidak menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

“Addendum kontrak tersebut harus dibuat sebelum masa kontrak berakhir,” kata Rudy.

Khusus untuk Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPJN Kalimantan Selatan harus konfirmasi ke Bank penerbit bahwa Jaminan adalah asli dan bukan palsu.

“Jika terjadi total loss, karena kontraktor tetap membandel setelah diberi kesempatan, Kepala BPJN Kalimantan Selatan harus menyiapkan langkah-langkah strategis menghindari kerugian keuangan negara, termasuk langkah hukumnya,” tutup Rudy M. Harahap. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)